warung slot gacor

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Kemnaker Janji UU PPRT Jamin Hak Upah Hingga Cuti Pekerja Rumah Tangga******

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bakal mengatur sejumlah hak mendasar yang diperoleh PRT.

Hak dasar itu mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan selama ini tidak ada perlindungan bagi hak-hak mendasar PRT. Oleh sebab itu, ia berharap kehadiran UU PRT dapat memberikan perlindungan itu.

Tak hanya soal hak PRT, RUU PPRT juga akan mengatur hak pemberi kerja. Mereka akan mendapatkan kepastian data-data yang jelas terkait PRT yang bekerja dengan mereka.

Pemberi kerja juga diberikan kepastian untuk bisa berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT.

RUU PPRT sudah mandek di parlemen selama 19 tahun. Rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, pembahasan ruu tersebut rampung di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Setelahnya, pemerintah dan DPR bersepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu pupus. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Presiden Jokowi kemudian menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan.

[Gambas:Video CNN]

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/1).

Tidak beruntung di laut

Jokowi: ASEAN Harus Berkontribusi Besar Jaga Perdamaian Indo******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki keinginan agar negara-negara di ASEAN memiliki posisi yang penting untuk kawasan Indo-Pasifik, baik dari segi keamanan hingga ekonomi.

Jokowi menegaskan tiga hal utama dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Pertama, ASEAN harus relevan dan penting. Ia ingin negara-negara Asia Tenggara tetap relevan terhadap kepentingan rakyat, kawasan, dan juga dunia.

"Kedua, stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik, ASEAN harus berkontribusi besar," katanya di Jakarta, Minggu (29/1).

Senada, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan impian Presiden Jokowi untuk menjadikan ASEAN penting di kawasan Indo-Pasifik. Retno mengatakan Jokowi ingin ASEAN tetap memainkan peran sentral.

"Kami ingin ASEAN tetap memerankan peran sentral, sehingga dapat menjadi motor, dapat berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Kawasan di sini sudah sampai Indo-Pasifik," jelasnya.

Retno menilai bahwa selama ini Indo-Pasifik menjadi kawasan yang sangat strategis, di mana juga terjadi rivalitas sengit antarnegara. Dengan begitu, Retno mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin ASEAN menjadi lokomotif untuk menggerakkan Indo-Pasifik agar tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil.

Lihat Juga : Jokowi: ASEAN Masih Dianggap Relevan di Tengah Krisis Ekonomi Global

Ia menilai Indo-Pasifik banyak didekati hanya dari aspek keamanan, tetapi Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023 akan mendekati Indo-Pasifik dari berbagai aspek penting lain.

"Kami ingin mendekatinya dari aspek ekonomi dan kerja sama pembangunan. Oleh karena itu, selama keketuaan Indonesia, flagship event kita akan ada ASEAN Indo-Pasifik Forum," ungkap Retno.

Menlu RI itu menuturkan akan ada 4 kegiatan utama dalam forum tersebut. Pertama, terkait dengan creative economy. Kedua, digital economy for sustainable development goals (SDGs). Ketiga, business and investment summit.

Selanjutnya Retno menegaskan bakal ada pembicaraan terkait infrastruktur.

Dongeng dunia yang berbeda

Kementerian PAN******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menggelar rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rekrutmen ini juga terbuka untuk umum, dan tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan.

Ia menjelaskan rekrutmen CASN meliputi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, selain mempersiapkan rekrutmen CASN 2023, ia juga masih menyelesaikan proses rekrutmen CASN tahun lalu.

Lebih jauh, Anas memaparkan pemerintah fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Kemudian juga akan terbuka di bidang hukum seperti hakim, jaksa, dosen, dan tenaga teknis lainnya. Meskipun, ia juga akan memberi prioritas pada talenta digital.

"Pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," paparnya.

Proses rekrutmen ini masih dalam tahap pendataan kebutuhan tiap instansi. Langkah ini nantinya menentukan formasi yang dibutuhkan serta kuota yang tersedia.

Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan mempertimbangkan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah," imbuhnya.

Menurutnya, rekrutmen CASN 2023 akan mempertimbangkan variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun, pemenuhan SDM untuk program strategis nasional, termasuk letak geografis, dan kemampuan anggaran.

Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

Ia pun memaparkan rekrutmen tahun ini memiliki empat arah kebijakan. Pertama, fokus pelayanan dasar. Kedua, kebijakan memberi kesempatan pada talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Namun, saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.

"Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sarjana Shenwu

Zulhas Bakal ke Malaysia Bahas Larangan Ekspor Sawit ke Eropa******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Malaysia untuk membahas rencana larangan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa. Ia mengatakan akan berkunjung ke Malaysia pada Maret mendatang.

Namun, ia mengatakan masih akan melihat apakah Menteri Malaysia akan terlebih dahulu berkunjung ke Indonesia. Pasalnya Menteri Malaysia juga disebut akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat.

"Saya rencananya nanti Maret awal ke Malaysia. Nanti mana yang luang (dengan menteri Malaysia ke Indonesia)," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman menyebut langkah ini digagas untuk melawan praktik diskriminasi Eropa terhadap produk sawit.

"Statement akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu pada awal Februari mendatang.

"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi, serta memperketat penjualan produk minyak sawit.

Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.

Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

Fadillah, yang juga menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia, mendesak anggota CPOPC untuk bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit.

[Gambas:Video CNN]

cinta sup teh

Susul Twitter, Pinterest PHK 150 Karyawan Demi Efisiensi Biaya******

Pinterest memecat 150 karyawannya. Jumlah PHK ini kurang dari 5 persen dari total pekerjanya yang sebanyak 4.000 orang. 

Platform pencarian gambar yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat ini mengikuti langkah PHK sejumlah perusahaan teknologi, yang memangkas pekerjanya demi efisiensi biaya belanja perusahaan.

Pihak manajemen mengumumkan soal PHK itu kepada para karyawannya pada Rabu (1/2) kemarin. Pemangkasan ini dirasakan karyawan dari berbagai divisi.

Namun menurutnya, Pinterest disebut akan mendukung semua karyawan yang terkena dampak PHK melalui paket pesangon, tunjangan dan sejumlah fasilitas lainnya selama transisi tersebut.

Langkah Pinterest yang memangkas pekerjanya menambah daftar panjang perusahaan teknologi yang melakukan PHK. Sebelum Pinterest, ada induk Google Alphabet yang memberhentikan 12 ribu karyawan atau 6 persen dari tenaga kerjanya.

Selain itu, ada juga Microsoft yang mem-PHK 10 ribu karyawan. Meta Platforms Inc yang merupakan induk Facebook juga memberhentikan lebih dari 11 ribu pekerja atau 13 persen dari total karyawannya.

Twitter juga terdampak. Sejak akuisisi Twitter oleh Bos Tesla Elon Musk, setidaknya 3.700 pekerja alias setengah dari yang dipekerjakan di perusahaan tersebut terkena PHK.

Musk berdalih PHK tersebut adalah upaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

Pengusaha Ingin Dapat Keamanan Berbisnis di Tahun Politik******

Direktur Finance & IT PT. Mattel Indonesia Nyoman Widiastuti yang mewakili pengusaha di wilayah Cikarang, Jawa Barat, mengatakan para pengusaha berharap mendapat keamanan untuk berbisnis ketika memasuki tahun politik.

Hal tersebut ia sampaikan di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sejumlah anak buahnya di Kementerian Keuangan yang mengunjungi pabrik PT Samsung Electronic Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1).

Adapun keamanan berbisnis yang Nyoman maksud adalah kepastian agar situasi politik saat pemilu tidak berimbas pada perekonomian nasional.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani tak menampik bahwa menjelang pemilu suhu politik bakal memanas. Meski demikian, ia mengklaim pemerintah sudah berpengalaman dalam beberapa kali pemilu dan terbukti bisa menjaga situasi tetap kondusif.

Dengan begitu, ia mengimbau para pengusaha, termasuk investor tidak perlu khawatir.

"Sehingga ini tidak menjadi alasan apakah untuk investor atau masyarakat semuanya khawatir," ujarnya.

Bendahara negara menambahkan pemerintah terus berkomitmen membuat pemilu tetap aman, damai, bebas, jujur, dan adil. Apalagi, Presiden Jokowi pun sudah menjadi hal tersebut.

"Bapak presiden mengatakan Indonesia akan terus dijaga dan tidak perlu dikhawatirkan," kata Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]