petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pola mahjong ways 2 hari ini

918kiss 856Jutaan kata 993345Orang-orang telah membaca serialisasi

《pola mahjong ways 2 hari ini》

Presiden Jokowi perkirakan harga beras akan turun jelang panen raya******

Presiden Jokowi perkirakan harga beras akan turun jelang panen raya
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) dan Mensesneg Pratikno (kiri) memberikan keterangan pers sebelum berangkat ke Australia dalam rangka menghadiri KTT ASEAN-Australia di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (4/3/2024).ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU
Ini mau Lebaran. Sudah persiapan-persiapan mengenai ketersediaan, utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Beras saya kira stoknya nggak ada masalah dan bahan lainnya akan secara detail saya lihat di lapangan.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan harga beras di pasaran akan  turun menjelang panen raya dalam waktu satu bulan mendatang.

“Panen raya dalam satu bulan ke depan akan terjadi sehingga saya kira harga itu akan turun banyak,” kata Jokowi kepada wartawan sebelum keberangkatannya untuk kunjungan kenegaraan ke Australia, dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Presiden mengatakan stok beras nasional mencukupi terutama untuk menyambut Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2024.

“Ini mau Lebaran. Sudah persiapan-persiapan mengenai ketersediaan, utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Beras saya kira stoknya nggak ada masalah dan bahan lainnya akan secara detail saya lihat di lapangan,” tuturnya.

Baca juga: Presiden bawa isu mobil listrik dan transformasi digital ke Australia

Ketika ditanya soal harga beras yang dikeluhkan masih tinggi oleh masyarakat, Presiden meminta masyarakat mengecek langsung harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang atau di Pasar Johar Karawang yang disebutnya sudah turun.

“Ditanyakan saja, tolong (masyarakat) berbondong-bondong ke Pasar Induk Beras Cipinang dan ke juga pasar beras Johar Karawang, dilihat di lapangan sudah turun—tetapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh Tanah Air. Coba dicek langsung jangan ditanyakan ke saya, meski saya tahu tiap hari itu harga naik turun saya tahu,” ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden bertolak ke Melbourne hadiri KTT Khusus ASEAN-Australia

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut bahwa potensi produksi beras nasional dari hasil panen raya yang akan berlangsung pada Maret-April 2024 diprediksi mencapai 8,46 juta ton.

“Merujuk dari hasil pengamatan Kerangka Sampel Area atau KSA Badan Pusat Statistik, potensi produksi beras nasional dari hasil panen raya yang berlangsung dalam dua bulan yakni Maret-April mencapai 8,46 juta ton,” kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (2/3).

Suwandi menuturkan bahwa pasokan beras dalam negeri hingga Ramadhan 1445 Hijriah dipastikan aman karena sejumlah daerah telah memasuki musim panen raya hingga Mei 2024.

"Produksi beras awal tahun 2024 ini mencukupi kebutuhan nasional. BPS telah merilis data perkiraan produksi beras Maret-April sebesar 8,46 juta ton. Total produksi beras ini cukup besar, mampu mencukupi kebutuhan nasional," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan bahwa harga beras premium di pasaran mulai berangsur stabil menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Masyarakat tak perlu khawatir kini harga (beras) mulai normal dan stabil. Harga beras premium yang kemarin sempat tembus Rp17 ribuan saat ini bertahap mulai turun dan kembali ke harga di kisaran Rp14 ribuan. Begitu juga beras medium harga mulai stabil,” kata Bayu di Jakarta, pekan lalu.

Bayu mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir akan kenaikan harga dan stok beras. Saat ini harga mulai stabil dan normal kembali karena pasokan beras di Pasar Induk Johar Karawang mulai masuk dari Jawa Tengah yang mulai panen raya.

Bayu menjelaskan fluktuasi harga beras yang terkadang naik kemudian normal kembali, hal tersebut sebenarnya sudah menjadi siklus tahunan. Jika dicermati, hal itu juga terjadi pada pertengahan tahun lalu.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah 
Plh Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:login kakek zeus

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
dunia 77 slot login
gacor 338
rtp desa88
ratutoto
uang388
maxwin slot88
erek erek pemburu
game gacor slot
syarat kredit hp
Daftar isi semua bab
Bab 1 sjo77
Bab 2 erek erek51
Bab 3 syarat kredit di kredivo
Bab 4 game paling gacor hari ini
Bab 5 casino88
Bab 6 foto kakek zeus lucu
Bab 7 info web slot gacor
Bab 8 live slot168
Bab 9 ug play 88
Bab 10 pinjaman bank online tanpa agunan
Bab 11 oyoslot
Bab 12 trik main slot olympus biar menang
Bab 13 tepat88
Bab 14 gaming88 paitosidny
Bab 15 rtp rupiah138
Bab 16 cara mengajukan limit kredit akulaku
Bab 17 rtp gas138
Bab 18 togel 20
Bab 19 voucher gocar januari 2023
Bab 20 aplikasi selain kredivo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1009bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Peramal Tai Chi

slot gacor gampang menang maxwin
KKI Warsi libatkan masyarakat kurangi emisi karbon lewat jaga hutan
Workshop meliput isu lingkungan yang digelar AJI Jambi.(ANTARA/Ho/Sobar)
Jambi (ANTARA) - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi melibatkan masyarakat dalam upaya mengurangi emisi karbon dengan menjaga hutan, dimana salah satu skemanya adalah perhutanan sosial.

Koordinator Program KKI Warsi, Ade Chandra di Jambi, Senin ,mengatakan perhutanan sosial menjadi skema yang digunakan untuk melibatkan masyarakat, dimana program itu memberikan peluang bagi masyarakat mendapatkan berbagai pendanaan atas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan.

Baca juga: Kawasan hutan dan lahan terbakar di Jambi mencapai 335 hektar

"Jadi, hutan-hutan itu dikelola masyarakat, dan harapannya hutan dikelola dengan baik serta ada peluang pembayaran berbasis kinerja result based payment (RBP). Maksudnya, ada insentif kepada kelompok yang mengelola hutan secara baik. Saat hutan dikelola oleh masyarakat, hutan akan tumbuh, dan emisi karbon akan berkurang," ujarnya dalam workshop terkait isu lingkungan.

KKI Warsi Jambi sampai saat ini mendampingi izin perhutanan sosial dengan luas berkisar 130.000 hektare, tersebar di Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat, dimana masyarakat di berbagai daerah itu menjaga hutan dengan kearifan lokal.

"Kelompok masyarakat yang memegang izin perhutanan sosial itu akan disertifikasi, ada sertifikasi nasional dan sertifikasi dari luar, yaitu Plan Vivo dan nantinya dipersiapkan juga bagaimana mereka bisa mempertahankan hutannya, serta kita hitung karbonnya dan dari situlah masyarakat mendapatkan insentif," katanya.

Baca juga: Luas lahan yang terbakar di Jambi sejak Januari capai 229 hektare

Baca juga: Menunggu Perda Masyarakat Hukum Adat di Jambi

KKI Warsi saat ini mempunyai program pohon asuh. Melalui program ini masyarakat yang tinggal jauh dari hutan dapat berkontribusi dengan berdonasi Rp200 ribu untuk menanam sebatang pohon di hutan, selama setahun pohonnya akan dijaga masyarakat yang tinggal dekat hutan.

"Donasi itu digunakan untuk menjaga pohon itu serta hutan agar tidak dirusak,” kata Ade.

Sejauh ini, ada 19 hutan yang menjadi lokasi program pohon asuh, yakni di Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Kalimantan Utara, diantaranya ada hutan adat, skema menjaga hutan dengan melibatkan masyarakat.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

usia fantasi

link slot terhoki
Pengamat sebut TNI dan Bakamla harus bersinergi jaga kawasan laut IKN
Direktur Eksekutif ISESS Khairul Fahmi. (Antara/HO-Ist).
Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-FounderInstitute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI serta seluruh pihak keamanan harus bersinergi dalam menjaga wilayah maritim di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Integrasi dan koordinasi antara Bakamla dan TNI AL harus kuat, artinya jangan sampai tumpang tindih," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Khairul, tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL kerap terjadi lantaran dua pihak tersebut memiliki tugas yang sama, yakni menjaga kawasan maritim Indonesia.

Fenomena tumpang tindih kewenangan itu, lanjut Khairul, membuat koordinasi antara keduanya dalam melakukan penjagaan tidak dibangun secara maksimal.

"Yang terjadi sampai saat ini 'kan masih ada tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL. Nah ini termasuk yang harus diselesaikan supaya tidak ada masalah dalam konteks pengamanan IKN," kata dia.

Oleh karena itu, Khairul mengatakan bahwa seluruh lembaga yang bertugas melakukan penjagaan laut Indonesia harus memiliki batas tugas yang jelas.

Dengan demikian, kerja sama antarlembaga bisa terjalin dan penjagaan wilayah maritim Indonesia pun bisa berjalan dengan maksimal, terlebih dalam menjaga kawasan maritim di IKN.

Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.

Selain meningkatkan koordinasi dengan Bakamla, dia mengemukakan bahwa TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan.

"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.

Baca juga: Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN
Baca juga: Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari

Sebelumnya, IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

"Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

"Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," kata Ali.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

slot pola maxwin
Anggota DPR dorong pengangkatan pustakawan jadi ASN dimaksimalkan
Arsip - Seorang pustakawan sedang memilih buku di Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Kutnadi
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim agar memaksimalkan pengangkatan pustakawan menjadi aparatur sipil negara (ASN). "Kami akan dorong Menteri Pendidikan untuk mengangkat bukan hanya guru honorer menjadi tenaga pendidik, melainkan juga diangkat menjadi ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari pustakawan," ujar Zainuddin dalam video singkat sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Senin. Menurut dia, langkah tersebut bernilai penting untuk dilakukan agar masyarakat semakin tertarik menjadi pustakawan, menyusul minimnya jumlah ahli perpustakaan itu di tanah air.

Ia mengatakan jumlah pustakawan cukup sangat bermanfaat dalam membangun perpustakaan-perpustakaan berakreditasi, membantu kegiatan belajar di sekolah, dan meningkatkan literasi siswa. Sejalan dengan persoalan itu, Komisi X DPR RI juga mendorong pemerintah memperluas rekrutmen pustakawan. Sebelumnya, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mencatat per tahun 2023 Indonesia kekurangan sebanyak 439.680 pustakawan.

Baca juga: Perpusnas alokasi Rp520 miliar bangun gedung perpustakaan di daerah

Baca juga: Provinsi Bengkulu bangun perpustakaan berstandar internasional Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, kekurangan 439.680 pustakawan itu terjadi di semua jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan umum dan khusus, sekolah negeri maupun swasta, serta perguruan tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyampaikan bahwa perekrutan pustakawan perlu diprioritaskan untuk menutupi kekurangan tersebut. ”Satu-satunya cara (memprioritaskan perekrutan pustakawan) ada pada kewenangan yang melekat pada pejabat pembina kepegawaian, yaitu bupati/wali kota, gubernur, pimpinan lembaga, dan lainnya,” ujar dia.

Hingga September 2023 lalu, Perpusnas mencatat terdapat sebanyak 164.610 perpustakaan di Indonesia. Sebanyak 2.057 di antaranya adalah perpustakaan perguruan tinggi dan 6.552 perpustakaan khusus.

Terkait akreditasi, perpustakaan perguruan tinggi yang sudah terakreditasi berjumlah 558. Sementara itu, 1.499 perpustakaan lainnya berstatus belum terakreditasi. Lalu untuk perpustakaan khusus, sebanyak 179 sudah terakreditasi dan 6.373 perpustakaan belum terakreditasi.

Baca juga: Perpusnas bangun budaya baca lewat program 10 ribu perpustakaan desa

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Gadis Emas

turbomax99
IAIN Kendari gelar delapan lomba IOSIE
Foto udara - Kampus IAIN Kendari di jalan Sultan Qaimuddin Baruga Kota Kendari, Senin. (Foto Antara/HO-Humas IAIN Kendari)
Kendari (ANTARA) - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari menggelar kegiatan lomba Internasional on Islam Economic and Business (IOSIE) secara luring di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 6-7 Maret 2024 di kampus setempat.

Rektor IAIN Kendari Prof Dr Husain Insawan di Kendari, Senin, mengatakan kampus IAIN Kendari akan berupaya maksimal memberikan fasilitas agar lomba dapat terlaksana dengan baik.

Baca juga: Sebanyak 49 PTKIN se-Indonesia jadi peserta IOSIE 2024

Husain Insawan mengemukakan pentingnya kegiatan IOSIE ini diikuti untuk mengangkat martabat ilmu ekonomi Islam di tingkat internasional.

"IOSIE ini nantinya menjadi ajang bergengsi untuk berkompetisi di bidang ekonomi dan bisnis Islam," katanya.

Delapan jenis lomba digelar secara luring yaitu, Karya Tulis lImiah Ekonomi Islam, Business Plan, Karya Inovasi Bisnis, Musabaqah Qira'atul Kutub, Pasar Modal, Stock Lab, Cerdas Cermat Perpajakan, dan Fashion Show dan Duta AFEBIS.

Adapun ketentuan teknis babak final lomba luring, di antaranya setiap peserta wajib membawa kartu tanda mahasiswa (KTM) atau surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani pimpinan fakultas, peserta membawa surat rekomendasi sebagai peserta dari Dekan Fakultas, setiap peserta wajib mengikuti babak final secara luring di kampus IAIN Kendari.

Kemudian, bagi peserta lomba yang tidak hadir, secara otomatis tidak akan mendapatkan tambahan nilai pada babak final, setiap peserta wajib mengikuti kegiatan lomba sampai selesai, peserta wajib menaati tata tertib lomba.

Baca juga: IAIN Kendari tuan rumah penyelenggara IOSIE 2024

Baca juga: UIN Palu-IAIN Kendari kerja sama pengembangan kelembagaan

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Tiongkok Kuno

situs slot selalu menang
Dua korban longsor di Sragen masih dalam pencarian
Pencarian korban longsor di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Minggu (3/3/2024) petang. (ANTARA/HO-Dokumentasi relawan)
Kami mengevakuasi korban, sudah ditemukan satu, masih ada dua lagi. Minta doanya semoga hari ini bisa ketemu
Sragen, Jateng (ANTARA) - Dua orang korban longsor di Dukuh Secang, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang terjadi pada Minggu (3/3) petang hingga saat ini masih dalam pencarian.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati di Kabupaten Sragen, Senin, mengatakan ada satu orang korban yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

"Kami mengevakuasi korban, sudah ditemukan satu, masih ada dua lagi. Minta doanya semoga hari ini bisa ketemu," katanya.

Terkait hal itu, dikatakannya, sebagai tindak lanjut masyarakat yang tinggal di daerah rawan diminta untuk mengungsi terlebih dahulu.

"Untuk tingkat kerawanan yang sangat tinggi agar mengungsi terlebih dahulu ke saudara atau ke tempat lain yang aman," katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini masih terus menyisir mana saja keluarga yang terdampak akibat kejadian tersebut.

"Dari daerah yang kami sisir sudah dilakukan assessment. Baru setelah itu, kita bisa ambil tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk membantu mereka yang terdampak," katanya.

Sementara itu, berdasarkan laporan kepolisian, longsor terjadi pada pukul 18.30 WIB. Sebelum longsor, di daerah tersebut terjadi hujan ringan sejak pukul 14.00 WIB. Selanjutnya hujan lebat mulai terjadi pada pukul 17.30 WIB hingga berakibat pada longsor.

Baca juga: Tiga Penambang Batu di Sragen Tewas Tertimpa Longsor
Baca juga: BPBD: tidak ada korban tewas bencana Sragen
Baca juga: Marzuki temui korban banjir Sragen
 

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

sistem gangguan saraf

pinjol optima
Polrestro Jakbar mulai Operasi Keselamatan 2024 dengan sosialisasi
Polres Metro Jakarta Barat (Polres Jakbar) memulai operasi keselamatan 2024, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Polres Jakbar/am.
polisi juga menegur sejumlah pengendara  yang melakukan pelanggaran
Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Barat (Polres Jakbar) memulai penyelenggaraan Operasi Keselamatan Jaya  2024 dengan sosialisasi dalam rangka meningkatkan disiplin lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor.

Kasat lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Ridha Aditya menyebut sosialisasi diselenggarakan di sejumlah titik lampu lalu lintas di wilayah Jakbar mulai hari ini hingga 17 Maret 2024.

"Kami melaksanakan sosialisasi diantaranya melalui spanduk serta pembagian brosur kepada pengendara yang melintas," kata Ridha di Jakarta, Senin.

Selain sosialisasi, kata Ridha, polisi juga menegur sejumlah pengendara  yang melakukan pelanggaran.

"Pelanggaran ini termasuk melawan arus, tidak menggunakan helm SNI, serta beberapa pelanggaran lain yang menjadi prioritas dalam Operasi Keselamatan 2024," kata dia.

Ridha menuturkan Operasi Keselamatan Jaya merupakan upaya polisi mengedukasi masyarakat guna meningkatkan disiplin berlalu lintas.

"Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas," kata Ridha.

Adapun Operasi Keselamatan Jaya 2024 ini menargetkan sejumlah pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas, di antaranya menggunakan handphone saat berkendara, mengemudi di bawah umur, dan berboncengan sepeda motor lebih dari satu orang.

"Pengendara sepeda motor tanpa helm SNI, pengemudi mobil tanpa menggunakan sabuk pengaman, berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, melebihi batas kecepatan, serta pelanggaran terkait kelebihan penumpang dan spesifikasi teknis kendaraan," kata Ridha.

Ia mengimbau masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang lebih baik.

"Semoga dengan pelaksanaan operasi ini, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib," ungkap Ridha.
Baca juga: Ribuan personel juga disiapkan untuk Operasi Keselamatan Jaya 2024
Baca juga: Polda Metro catat terdapat 136 kecelakaan selama operasi keselamatan
Baca juga: Pengguna sepeda motor banyak lakukan pelanggaran lalu lintas di Jakbar

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024