rtp slot gacor jam berapa

Pedang Teratai Hijau

Dewan Pengupahan DKI Buat 3 Rekomendasi Besaran UMP 2024******

Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta menghasilkan tiga rekomendasi terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024.

Berdasar berita acara keputusan sidang yang diterima, terdapat perbedaan nilai yang diusulkan oleh unsur organisasi pengusaha, unsur serikat pekerja dan unsur pemerintah.

Lihat Juga : Menaker Klaim Rumus Kenaikan UMP Baru Sudah Sesuai Teori Pengupahan

Ketiga, unsur Pemerintah mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2023 berdasar formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,30 dari Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta sehingga UMP Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.067.381.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, Dedi Hartono berharap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima usulan yang disampaikan oleh unsur serikat pekerja.

"Harapannya nilai usulan pekerja menjadi rekomendasi UMP 2024," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (17/11) malam.

Lihat Juga : Pemerintah Tugaskan Bulog Gelontorkan 200 Ribu Ton Cadangan Beras

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan hasil sidang Dewan Pengupahan itu nantinya bakal menghasilkan rekomendasi yang diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Hari menyebut nantinya UMP DKI Jakarta 2024 ditetapkan paling lambat pada 21 November.

"Setelah selesai sidang, kita membuat rekomendasi ke Pak Gubernur untuk menetapkan angkanya. Pakai Kepgub. Kita membuat laporan ke Pak Gub," kata Hari sebelum sidang.

Kitab Neraka

Pengusaha Taksir Cuan Anjlok 50 Persen Imbas Boikot Produk Pro******

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Uswati Leman Sudi memperkirakan pendapatan sektor ritelbisa tergerus lebih dari 50 persen apabila seruan aksi boikot terhadap produk yang terafiliasi Israel berlangsung terus-menerus.

Saat ini, sambung Uswati, dampak seruan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel terhadap jalannya industri ritel di Indonesia belum terasa.

"Kalau ini terjadi terus menerus, kalau kita bicara pareto dalam kategori yang sama, itu adalah 80 persen dari total bisnis, itu pareto. Kalau pengurangan, mulai biasanya isu ini dari yang kecil, kecil, berkembang, Mungkin bisa 50 persen lebih, bisa turun," kata dia dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

"Hulu ke hilir dengan adanya isu yang sekarang beredar, itu pasti akan terganggu. Yang hulunya ada ritel, hilirnya di kami. Jadi, industri maupun distribusinya, kalau kita melihat list yang beredar, kami melihat itu semua pareto produk. Kalau kita bicara pareto produk, kita bisa bayangkan jika itu terjadi, apa yang akan menjadi akibat dari itu semua? Ya, pastinya semua yang di list tersebut diproduksi di Indonesia," ucap Uswati lebih lanjut.

"Kami juga sudah menanyakan ke teman-teman anggota, mereka tidak ada satupun yang memberi sumbangan kepada negara yang disebut berafiliasi dengan mereka. Dan itu bisa ditegaskan bahwa tidak ada satu pun," tegas dia.

Uswati menambahkan pihaknya sangat mendukung langkah kemanusiaan yang dilakukan semua pihak. Ia pun meminta pemerintah untuk hadir dengan tegas agar seruan ini tidak terjadi terlalu lama. Jika dibiarkan, menurutnya, hak-hak konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya bisa terabaikan.

Selain itu, boikot bisa menyebabkan distribusi dari industri kepada ritel maupun ke pasar tradisional terganggu pasokannya dikarenakan tidak adanya permintaan dari konsumen.

"Untuk itu kami mengimbau sekali lagi ke pemerintah agar supaya secepatnya memberikan ketegasan, supaya kepastian berusaha dapat kita jaga bersama. Dan juga hak-hak konsumen dapat terpenuhi dengan maksimal," ujar Uswati.

"Jangan terlalu lama pemerintah mengambil statement.Kalau bisa, karena kita tahu satu minggu bisnis bergulir untuk kategori yang dimaksudkan itu akan menggerus bisnis, sementara pemerintah memang ingin ekonomi jangan turun. Kalau ini dibiarkan objektif pemerintah pasti tidak tercapai," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

OIKN Buka Suara soal Jokowi Sebut Belum Ada Investor Asing Masuk IKN******

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara buka suara mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal belum adainvestor asingmasuk ke ibu kota baru.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan yang dimaksud belum masuknya investor asing adalah yang masuk secara sendiri dan sudah masuk tahap final.

Namun, kata Agung, sudah ada investor asing yang masuk ke IKN dengan bekerja sama dengan investor domestik.

Ia memberi contoh kerja sama investor asing dengan pengusaha lokal terlihat dari FIFA yang bekerja sama dengan PSSI dalam proyek pusat pelatihan sepakbola di IKN. Kemudian pembangunan RS Mayapada yang bermitra dengan investor dari India.

Sementara investor asing yang ingin masuk ke IKN secara sendiri, Agung menyebut sebenarnya banyak yang berminat. Per hari ini, sudah ada 305 surat pernyataan (letter of intent/LOI), di mana 133 di antaranya merupakan investor asing.

Agung menjelaskan investasi di IKN melalui delapan tahap, di mana LOI merupakan tahap pertama dan tahap kedua adalah tinjauan dan penilaian sektor skala prioritas.

"Jadi kalau bapak presiden mengatakan ini agak direm sedikit, rem atau gas ini dilakukan di tahap dua ini. Tapi yang jelas minat sangat tinggi. Dan prioritas pada sektor yang diminati investor domestik memang penting sehingga tahapan selanjutnya lebih cepat dijalani, lebih sat set investor domestik," katanya.

Agung menjelaskan investor domestik memang bergerak lebih cepat sehingga dapat dilihat dari 303 LOI tersebut, yang sudah mencapai tahap akhir atau groundbreaking ada 21 LOI atau perusahaan yang seluruhnya merupakan investor domestik. Sementara investasi asing masih berproses.

Investasi yang sudah terealisasi mencapai Rp35 triliun yang terbagi di dua groundbreaking.

Groundbreaking pertama pada 21 September lalu dengan nilai Rp23 triliun dan groundbreaking kedua pada 1 November sebesar Rp12 triliun.

"Kita sedang siapkan targetnya bulan Desember groundbreaking selanjutnya," kata Agung.

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp344 M ke Pengusaha Ritel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

"Sampai hari ini, 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi. Malah kami melihat justru niat itu mungkin sudah pupus untuk menyelesaikan refraksi," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah enggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah hampir dua tahun berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Teknologi sejati tak tertandingi

Terowongan Istiqlal******

Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedralsampai saat ini belum juga dioperasikan meski pembangunan proyek yang menelan dana Rp37,8 miliar itu sudah kelar sejak 2021 lalu.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja yang dikonfirmasi CNNNIndonesia membenarkan masalah itu.  Termasuk soal isu perdebatan mengenai siapa yang harus membayar listrik untuk operasional terowongan 

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia, pihak Istiqlal dan Katedral belum ada yang mau menyepakati soal pembayaran listrik.

Ia mengatakan masalah terowongan silaturahmi saat ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta. Oleh karena itu, Endra menyerahkan penyelesaian pembiayaan listrik kepada pemda.

"Pemda DKI yang mengatur dan saya kira tidak besar toh (biaya listrik) untuk layanan publik setingkat Katedral-Istiqlal, saya kira bisa dialokasikan," tutur Endra.

Selain perdebatan siapa yang bayar listrik, Endra juga mengatakan operasional terowongan itu tertunda karena masih ada pembangunan.

"Dan ada sedikit perbaikan lagi karena ada perbaikan di situ," katanya.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR telah merampungkan pembangunan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral pada 2021 lalu.

Terowongan bernilai Rp37,8 miliar ini dibangun dengan menggunakan dana APBN.

Direktur Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti menyebut ide pembangunan terowongan ini dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan renovasi Masjid Istiqlal pada 7 Januari 2020 lalu.

"Beliau berdiri di Plaza Al-Fatah dan melihat ada yang bisa dihubungkan antara dua tempat ibadah yakni Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Akhirnya hal itu terwujud," terang Diana kepada media, 25 Oktober 2021.

Selain itu, terdapat sebuah fasilitas yang dapat digunakan untuk kedua jemaah, yakni tempat parkir dengan daya tampung mencapai 500 mobil. Nantinya tempat parkir tersebut tersebut dapat digunakan untuk kedua rumah ibadah ketika penyelenggaraan hari raya masing-masing.

[Gambas:Video CNN]

Terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang merampungkan proyek ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, PT Virama Karya (Persero) sebagai manajemen konstruksi, dan PT Yodya Karya (Persero) ditunjuk sebagai perencana pembangunan.

Adapun, terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 32 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8 meter.

Saat itu, Diana mengatakan terowongan ini akan segera dibuka untuk umum setelah diserahkan ke Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembangunan terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Sehingga, antar agama dapat terus saling menjaga silaturahmi dan toleransi karena Indonesia kaya akan kepercayaan.

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Murah Banget, Dining Set Mulai Rp1,9 Jutaan di Transmart Full Day Sale******

Lagi cari set meja dan kursi baru buat di rumah? Beli aja hari ini, Minggu (19/11) di Transmart Full Day Sale karena ada diskon gede-gedean.

Gebyar diskon ini mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart di Indonesia.

Lihat Juga : Diskon hingga 50 Persen, TV hingga AC Jadi Incaran di Transmart

• Faye Dining Set 1+4 harga sale Rp1.999.200 dari harga normal Rp2.790.000 per unit. Hemat Rp799.800. Harga berlaku di Pulau Jawa.
• Faye Dining Set 1+4 harga sale Rp2.079.200 dari harga normal Rp2.899.000 per unit. Hemat Rp819.800. Harga berlaku di luar Pulau Jawa.

Belanja juga makin hemat kalau bayarnya pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah. Soalnya, ada diskon tambahan 20 persen untuk pembayaran menggunakan metode tersebut.

Nah, belanja di Transamart gak bikin kantong bolong, kan? Yuk segera ke Transmart dan serbu diskonnya sekarang juga!