Manual Pengoperasian Pakan Meriam

Dewan Pendidikan Kota Solo Minta Perundungan Diselesaikan di Internal Sekolah******

Lebih lanjut, Joko mengusulkan apabila terjadi kasus perundungan dan masalah lain di sekolah pihaknya meminta untuk diselesaikan di internal sekolah terlebih dahulu dengan melibatkan komite sekolah.

“Konkret usulan kami, apabila sekolah itu ada masalah jangan kemudian langsung ke Wali Kota melalui ULAS [Unit Layanan Aduan Surakarta], tolong selesaikan dulu di sekolah dengan komite sekolah,” kata dia.

Dia mengatakan jarang ada sekolah yang melibatkan komite sekolah secara langsung untuk menyelesaikan masalah perundungan. Padahal komite sekolah merupakan unsur penting yang mewakili masyarakat sekitar.

“Mestinya komite sekolah diajak untuk menyelesaikan juga, karena komite sekolah [berfungsi] sebagai pengawasan, koordinasi, dan memberikan masukan juga,” kata dia.

Jika memang dirasa tidak mampu diselesaikan di internal sekolah, dia mengatakan baru bisa dibawa ke Dinas Pendidikan Kota Solo dan DPKS. “Jangan sitik-sitik[lapor] ke Wali Kota. Nah ini perlu sosialisasi masif ke wali murid,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya untuk diskusi dengan siswa, orang tua, guru, dan komite sekolah guna menyelesaikan masalah perundungan.

Ia sepakat persoalan perundungan diselesaikan di internal sekolah dahulu. Sebab, menurut penelusurannya beberapa masalah yang terjadi di sekolah lebih banyak dikarenakan salah paham.

“Jadi kalau ada masalah jangan langsung ke ULAS, karena setelah kita telusuri ternyata itu hanya salah paham. Bisa imbauan kepada warga sekolah kalau ada masalah kita selesaikan secara kekeluargaan, dan bisa melibatkan Dinas Pendidik atau Dewan Pendidikan,” kata dia.

Dari ksatria menjadi raja

Respons Kondisi Politik Masa Kini, Unair: Ini Pengulangan Orde Baru******

Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.

Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.

“Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of lawbukan rule by the lawdan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres,” ujarnya.

“Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat,” katanya.

Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.

“Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya.

Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.

“Kita tahu bahwa ini pengulangan bingkai dari era yang terjadi pada Orde Baru,” katanya.

“Ketika sesuatu gerakan tampil yang mendorong demokrasi kemudian balasannya adalah ini partisan politik. itu terjadi lagi yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan atau siapapun yang membela, mencoba membingkai gerakan dimensi etik dengan frame sempit tentang politik tertentu menunjukkan bahwa gerakan ini efeknya kuat untuk mengoreksi,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut aksi yang dilakukan para akademisi besok adalah pertama untuk menggunakan haknya terutama hak sipil dan politik sebagai warga negara yang harus dihormati.

Kedua adalah hak menggunakan mimbar akademik dari keluarga besar Unair yang harus dihormati dan diproteksi oleh institusi.

Sistem Kaisar Hongmeng

DKPP Beri Sanksi KPU karena Loloskan Gibran, Anies: Becik Ketitik Ala Ketara******

Anies mengatakan dirinya sudah berulang kali menyampaikan tentang pentingnya etika. Ia juga mengapresiasi keberanian DKPP yang berani memutuskan adanya pelanggaran etik dalam pencalonan putra sulung presiden Joko Widodo sebagai cawapres.

“Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng. Saya menyapaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” tegasnya.

Ia menegaskan, jangan ada lagi permasalahan semacam ini lagi di kemudian hari. Menurutnya, keburukan apapun sudah tidak bisa disembunyikan lagi.

“Sembilan hari lagi pemilu jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, ‘becik ketitik, ala ketara‘. Jadi itu peringatan bagi semua, jangan sampai ada pelanggaran,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

DKPP memvonis Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

dunia fantasi yang hilang

Pengumuman! Puskesmas Se******

Ia memastikan sistem kesehatan di Indonesia telah siap menyambut perhelatan Pemilu 2024, termasuk koordinasi lintas program dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, hingga Pusat Krisis Kemenkes.

Obrin mengatakan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang mencapai 820.161 lokasi, dengan jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara mencapai 5.741.027 orang, membutuhkan sistem yang andal.

“Sudah ada kesiagaan nomor kontak 119 nanti ada. Sebab untuk posko misalnya di tiap TPS tidak ada, tapi nanti akan ada kesiagaan ini semua dibangun termasuk penempatan terdekat dengan setiap TPS kita ada mappingnanti, termasuk kesiagaan ambulans dan sistem rujukannya bergerak,” katanya.

Obrin menambahkan Kemenkes akan mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Komitmen itu salah satunya ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kemenkes dalam hal pemeriksaan kesehatan bagi calon petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait pelayanan kesehatan saat penyelenggaraan pemilu.

Kemudian Kemenkes juga menjadi bagian dari tim koordinasi monitoring evaluasi surat edaran bersama antara Kementerian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan BPJS Kesehatan tentang skrining kesehatan dan optimalisasi kepesertaan JKN bagi seluruh petugas pemilu.

Berikutnya, kata Obrin, Menteri Kesehatan sudah menandatangani dan menerbitkan surat edaran Kemenkes yang berisi dukungan seluruh stakeholder kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini.

999 kali sistem pelatihan

Solopos Hari Ini : Biaya Kuliah Bersaing dengan Biaya Hidup******

Jumlah UKT yang harus dia bayarkan tiap semester sebesar Rp2,1 juta dari nominal normal sebesar Rp3 juta. Karena diterima di jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada 2018, dia tidak harus membayar sumbangan pengembangan institusi. Selain UKT, dia harus mengeluarkan biaya indekos.

Jangan Lengah Soal DBD

BOYOLALI—Demam berdarah dengue (DBD) masih terus menjadi ancaman. Bahkan sudah ada sejumlah pasien DBD yang meninggal dunia yang kesemuanya anak-anak. Di Boyolali, tercatat satu anak perempuan me­ninggal dunia pada awal Januari 2024.

Ber­dasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Boyolali, anak perempuan yang meninggal tersebut warga Desa Kalinanas, Wonosamodro, PRH, berusia 12 tahun. Ia sempat dirawat di RSUD Salatiga pada 7 Januari 2024 sebelum akhirnya meninggal dunia pada 12 Januari 2024. Kepala Dinkes Boyolali, Puji Astuti, meng­ungkapkan PRH meninggal dunia karena Dengue Shock Syndrome (DSS) atau keterlambatan penanganan.

Ia menduga gejala DBD PRH berubah menjadi DSS karena tidak segera dibawa ke rumah sakit. “Terkait kasus DBD yang di Kalinanas sudah dilakukan pe­nyuluhan, abatisasi selektif su­dah, PSN [Pemberantasan Sa­rang Nyamuk] sudah, fogging fo­kus siklus pertama juga sudah pada 1-15 Januari 2024. Siklus kedua dilaksanakan 22 Januari, sampai sekarang tidak ada kasus tambahan di Kalinanas,” kata Puji saat ditemui Esposdi kantornya, Kamis (1/2/2024).

Harga Gabah Katrol Nilai Tukar Petani

JAKARTA – Nilai tukar petani atau NTP pada Januari 2024 tercatat sebesar 118,27 atau meningkat 0,43% dibandingkan Desember 2023. Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, naiknya NTP terjadi lantaran indeks harga yang diterima petani atau It naik sebesar 0,69%.

“Ini lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani [Ib], yang mengalami kenaikan 0,62%,” kata Amalia saat menyampaikan rilis BPS, Kamis (1/2/2024). BPS mencatat empat komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah gabah, jagung, tomat, dan karet.

Sebagai catatan, NTP dihitung dari rasio harga antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar petani, sehingga NTP dinilai merupakan ukuran kemampuan daya beli/daya tukar petani terhadap barang yang dibeli petani. Peningkatan NTP dinilai menunjukkan peningkatan kemampuan riil petani dan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani.

Penumpang Makin Sedikit, Agen Bus Mengeluh

KLATEN – Agen bus di wilayah Bendogantungan, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten mengeluh karena jumlah calon penumpang yang memesan tiket menurun, bahkan makin sedikit dari hari ke hari.

Penyebab utama adalah setelah bus tak boleh menaikkan dan menurunkan penumpang di simpang tiga Bendogantungan. Para agen bus di Bendogantungan tergabung dalam sebuah paguyuban. Kabar tentang larangan bus antarkota antarprovinsi atau AKAP menaikkan dan menurunkan penumpang di wilayah Bendogantungan itu diperoleh para agen beberapa bulan lalu.

Mereka awalnya mendapatkan informasi larangan itu dari kru bus yang kini tak bisa menaikkan penumpang di luar terminal. Mereka mempertanyakan mengapa di area Bendogantungan mereka tidak boleh menaikkan penumpang bus AKAP jurusan Jakarta maupun Sumatra. “Kami hanya minta keadilan. Semua teman-teman agen bus ini tidak hanya satu tahun atau lima tahun [menjalankan usaha sebagai agen bus],” kata salah seorang pengelola agen bus di Bendogantungan, Kristiana Warsino, 56, saat ditemui wartawan di kiosnya akhir pekan lalu.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Rabu (31/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Superstar Xuankai

Mahfud Tak Ambil Pusing Jika Dibuntuti Intel******

“Waktu saya jadi Menhan (menteri pertahanan) dulu, intel itu adalah keperluan negara untuk melindungi negara. Oleh sebab itu, saya suka ke mana-mana kalau diikuti intel. Itu saya suka dan saya merasa perlu diikuti oleh intel agar yang saya sampaikan itu terekam dengan benar,” kata Mahfud Md.

Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menkopolhukam kepada Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Dalam surat itu, Mahfud menjelaskan kepada presiden alasan utamanya mundur adalah karena dia maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Di hadapan para pegawainya, Mahfud membeberkan alasan dia memutuskan mundur meskipun aturan undang-undang memperbolehkan seorang menteri maju sebagai peserta pemilu.

Mahfud mengakui dia kesulitan menghindari konflik kepentingan yang kerap muncul saat menjalankan tugasnya sebagai Menkopolhukam.

“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk. Terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai menko tidak sebagai cawapres. Terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Jadi, (saya) menjadi tidak enak sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menkopolhukam,” kata Mahfud Md di hadapan pegawai Kemenko Polhukam.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud pun meminta pegawai Kemenko Polhukam, termasuk yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) harus menjaga netralitas selama Pemilu 2024.

“Bekerjalah baik-baik. Tidak usah mendukung saya, profesional saja. Saya tahu banyak yang merasa terikat hatinya karena dulu bersama saya lalu sekarang di suatu tempat. Lalu saya bilang, kalau saya ke sana Anda tidak usah menemui, karena Anda pejabat pemerintah, aparat. Sedangkan saya datang sebagai politikus dan cawapres, sehingga saya bilang, tidak usah ketemu saya. Bekerja saja secara baik-baik. Jaga Indonesia ini dengan sebaik-baiknya,” kata Mahfud Md.