tabel pinjaman kredivo 2021

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

KPPU Siap Hadapi Gugatan Perusahaan yang Terbukti Timbun Minyak Goreng******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut bakal maju terus, meski digugat PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli dan 4 perusahaan lain yang terbukti bersalah menimbun minyak gorengpada 2022 lalu.

Ketua KPPU M. Afif Hasbullah mengatakan gugatan tersebut adalah hak dari para pelaku usaha. Namun, ia menegaskan bakal menghadapi gugatan dari para pelaku usaha yang keberatan atas putusan KPPU tersebut.

"Itu sudah kami sampaikan di DPR. Jadi di rapat dengar pendapat (RDP) DPR kemarin kan sudah ada. Keberatan itu haknya terlapor toh. Ya, kami tetap fight dengan keputusan kami," kata Afif di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (11/6).

Sebelumnya, Afif mengatakan di DPR bahwa KPPU akan menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Ia menyebut akan tetap menghormati dan menghargai sikap para perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng tersebut.

"Akan kami ikuti dan siapkan tim hukum proses keberatan di pengadilan niaga maupun jika mereka lanjut ke kasasi di MA," tegas Afif dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).

Sementara itu, PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli tercatat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (9/6). Perkara tersebut didaftarkan dengan nomor 2/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst.

Selain PT Salim Ivomas Pratama Tbk, ada 4 perusahaan lain yang turut menggugat di hari yang sama. Mereka adalah PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Budi Nabati Perkasa, dan PT Incasi Raya.

Kelimanya adalah bagian dari 7 perusahaan yang ditetapkan bersalah oleh KPPU dan didenda dengan total Rp71,28 miliar. Berikut rinciannya:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar

badai setan

Bahlil Klaim Sudah Ada 228 Komitmen Investasi Masuk ke IKN******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sudah ada 228 komitmen atau Letter of Intent (LoI) yang masuk ke Ibu Kota Nusantara(IKN).

Menurutnya, jumlah ini masih akan bertambah karena banyak investor yang tertarik masuk ke IKN.

"Tentang IKN, IKN sampai sekarang sudah di tanda tangan LoI 228 perusahaan," ujar Bahlil dalam Rapat Komisi VI DPR RI, Jumat (9/6).

Saat ini pemerintah memang sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait kemudahan investasi dan insentif untuk investor. Sehingga, ia meyakini komitmen yang sudah masuk akan terlaksana.

"Kalau ditanya seberapa serius mereka, nanti sekarang ini lagi dibangun infrastruktur dasar, yang itu di-coverAPBN. Begitu selesai, baru investasi realnya masuk," jelasnya.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tuding Anak Buah Sri Mulyani Halangi Bayar Utang Rp800 M

Menurut Bahlil, begitu pembangunan infrastruktur dasar IKN selesai dibangun. Komitmen investor akan difinalisasi.

"Karena bagaimana cara memobilisasi peralatan mereka kalau infrastruktur dasarnya belum selesai. Jadwalnya kapan, akan direncanakan mulai masuk Agustus-September tahun ini," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Jusuf Hamka Tantang Menkeu Masukkan Dirinya ke Daftar Obligor BLBI******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka menantang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyanidan jajarannya untuk memasukkan namanya sebagai obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) jika memang perusahaanya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), mempunyai utang kepada negara.

Obligor BLBI adalah pemilik bank yang mendapat dana BLBI yang ditujukan untuk membantu bank tersebut agar tidak kolaps saat krisis moneter. 

"Kalau ada utang BLBI, masukin dong kami dalam daftar obligor yang mendapatkan BLBI atau ada utang BLBI. Kan keren," katanya kepada CNNIndonesia, Senin (12/6).

Jusuf menegaskan CMNP tidak ada utang hingga ratusan miliar ke negara terkait BLBI, sebagaimana klaim Kemenkeu. Bahkan, Jusuf mengaku siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang tersebut.

"Bohong, mana ada (utang CMNP ratusan miliar ke negara), periksa saja. Enggak bener itu, kalau ada sudah ditagih dan ini enggak ada penagihan apa-apa. Jadi, jangan asal bunyi. Citra Marga (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau CMNP ada utang, saya ganti 100 kali lipat," tegasnya.

"Tolong dong jangan diputar balik, Ibu ku, Ibu Menteri (Sri Mulyani) yang saya hormati, yang saya banggakan. Enggak kasihan kali sama rakyat. Masa begini, diputar-putar, digocek melulu," imbuh Jusuf.

Lihat Juga : Dalih Sri Mulyani Belum Mau Bayar Utang Negara Rp800 M ke Jusuf Hamka

Bos jalan tol itu meminta dipertemukan langsung dengan Sri Mulyani untuk membahas kebenaran utang negara Rp800 miliar kepadanya. Pasalnya, ia curiga Sri Mulyani dibisiki yang tidak benar oleh bawahannya agar tidak membayar utang tersebut kepadanya.

"Ketemu, buat konpers bersama. Jangan ada dusta lah, terbuka. Kalau CMNP ada utang BLBI, CMNP akan bayar 100 kali lipat, enggak usah ribet," tantang Jusuf.

"Jadi pejabat itu harus amanah, omongannya harus jujur. Saya yakin Ibu Menteri dikasih informasi bohong oleh anak buahnya. Ibu Menteri pasti amanah," sambungnya.

Ia kemudian menyoroti dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurutnya, belum ada pihak Kemenkeu yang menghubunginya meski sudah diperintahkan Mahfud membayar utang tersebut.

Jusuf mengaku kecewa dengan pernyataan Kemenkeu yang malah menyerang balik dirinya. Namun, ia mengaku pasrah dan berharap uang Rp800 miliar miliknya bisa kembali sebelum rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai di 2024.

"Kita berdoa sajalah, kita tonton Republik ini. Jokowi orang yang amanah, Bu Menteri orang yang amanah. Mudah-mudahan bisa selesai zaman Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Bu Menteri," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan ada tagihan utang negara kepada grup Citra milik Jusuf, yakni terkait aset BLBI.

"Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan di bawah grup Citra. Enggak ingat angkanya, ratusan miliar. Terkait BLBI juga," kata Rionald di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.

[Gambas:Video CNN]

Tersenyum bangga di dunia keabadian

Pesanan Anjlok, Industri Manufaktur Negara Berekonomi Raksasa Keok******

Sektor manufakturdi negara-negara berekonomi raksasa melemah seiring dengan turunnya permintaan.Industridi Amerika Serikat (AS) dan Eropa keok lantaran turunnya permintaan pesanan.

Pabrik-pabrik di AS dan Eropa melaporkan penurunan pesanan pada Mei lalu, berdasarkan hasil riset S&P Global.

Kementerian Perdagangan AS mendata pesanan pabrik turun dalam tiga bulan berturut-turut pada April, selain sektor transportasi.

Sementara di China, situasinya pun tidak jauh lebih baik. Industri manufaktur China yang merupakan terbesar di dunia, membaik pada Mei. Namun, data terbaru menunjukkan ekspor Tiongkok anjlok 7,5 persen pada Mei dan menjadi penurunan terbesar sejak Januari.

Neraca dagang China mencerminkan permintaan yang merosot. Masalah lainnya, peningkatan angka pengangguran hingga bisnis properti yang loyo.

Secara global, optimisme produsen turun ke level terendah sejak Desember, menurut PMI Manufaktur Global JP Morgan.

Lihat Juga : 7 Alasan Lion Air Sering Telat Terbang

"Aktivitas di sektor manufaktur tampaknya agak membaik Mei lalu. Hal itu terutama disebabkan pertumbuhan yang lebih kuat di beberapa pasar negara berkembang yang besar," kata ekonom Capital Economics Ariane Curtis, dikutip CNN Business, Minggu (11/6).

"Prospek industri tetap suram, dengan pesanan ekspor baru khususnya turun tajam," imbuhnya.

Penurunan di sektor manufaktur memang dirasakan semua negara. Konsumen di seluruh dunia mengurangi pengeluaran pada 2020 karena pandemi.

Pembukaan kembali China baru-baru ini, setelah bertahun-tahun pembatasan pandemi yang kejam, diharapkan memberikan angin segar pada ekonomi global, menurut Dana Moneter Internasional (IMF). Namun, kebangkitan ekonomi China pun ternyata tak sesuai ekspektasi.

"Kami telah melihat kurangnya permintaan barang sekarang di seluruh dunia karena percepatan dalam poros dari barang ke jasa, itulah sebabnya Anda mulai melihat sektor jasa (indeks manajer pembelian) meningkat," kata Tom Garretson, ahli strategi portofolio senior di RBC Wealth Management AS.

"Dan ada banyak antisipasi untuk pembukaan kembali China, tetapi jelas secara keseluruhan hal itu gagal terwujud."

Di sisi lain, bank-bank sentral melanjutkan perang mereka terhadap inflasi. Naiknya suku bunga mengendalikan kenaikan harga-harga membuat perbankan memperketat syarat kredit.

Di AS, pengetatan terjadi, terutama setelah kegagalan tiga bank dalam beberapa bulan terakhir. Begitu pun di Eropa, terlebih setelah Swiss Credit Suisse dibeli UBS.

Kenaikan suku bunga dan inflasi yang tinggi membebani konsumen dan bisnis di kedua raksasa ekonomi tersebut, meskipun inflasi sudah mereda beberapa bulan terakhir.

[Gambas:Video CNN]

Pasca-95

Freeport dan Pemerintah Pulihkan 2 Ribu Hektare Mangrove di Kaltim******

PT Freeport Indonesia (PTFI) menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) guna merehabilitasi 2 ribu hektare hutan mangrove di Kalimantan Timur.

Usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro dan Sekretaris BRGM Ayu Dewi Utari di Pantai Melawai, Balikpapan, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyatakan bahwa pihaknya berencana menanam mangrove di lahan seluas 10 ribu hektare sampai akhir masa tambang.

Hingga saat ini, PTFI telah menanam lebih dari 2,8 juta pohon mangrove di lahan seluas lebih dari 500 hektar di area Muara Ajkwa, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Selain itu, rencana kerja sama dengan PTFI dan BRGM termasuk dalam Peta Jalan Rehabilitasi Mangrove Nasional yang bertujuan mempertahankan kestabilan bentang alam di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus mewujudkan ekonomi hijau.

"Pemerintah mengapresiasi kesungguhan para mitra, yakni BRGM dan PTFI, untuk bersinergi mewujudkan lingkungan yang lebih lestari," kata Sigit.

Selain mencakup upaya rehabilitasi ekosistem dan tanaman mangrove, nota kesepahaman juga mencakup program pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pemulihan berupa pemberian edukasi terkait pentingnya ekosistem mangrove, hingga pelibatan warga setempat dalam upaya rehabilitasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan, KLHK memiliki standar terkait penanaman mangrove. Menurut Siti, penanaman mangrove akan memberi dampak ekonomi terhadap masyarakat, termasuk padat karya mulai pemeliharaan hingga penanaman, serta perintisan dan penilaian atas kinerja masing-masing.

"Jadi ada periode perawatannya jadi T-0, T-1, T-2. Jadi itu sebabnya tidak mungkin dilakukan tanpa masyarakat, jadi masyarakatnya terlibat," ucap Siti.

Senada, Kepala BRGM Hartono menyebut bahwa BRGM memerlukan peran dari berbagai pihak untuk memulihkan ekosistem mangrove.

"Dalam hal ini BRGM bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia dalam pemulihan ekosistem mangrove seluas 2 ribu ha. Kegiatan kerja sama ini juga meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat mangrove di tingkat tapak," kata Hartono.

Pada kesempatan yang sama, ketiga pihak terkait bersama 30 perwakilan masyarakat juga melaksanakan kegiatan penanaman mangrove seluas 2 hektar di Desa Buluminung, Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang menandai pencanangan program penanaman mangrove seluas 2 ribu hektare.

Biarkan orang itu pergi

Pengembang Ungkap Bangun Properti Hijau Sedot Duit Lebih Banyak******

Sinar Mas Land selaku pengembangproperti di Indonesia mengungkapkan butuh biaya lebih untuk membangun properti hijau.

Chief Risk & Sustainability Officer Sinar Mas Land Muhammad Reza Abdulmajid mengakui properti adalah salah satu sektor penyumbang karbon emisi terbesar. Oleh karena itu, ia mengklaim pihaknya melirik properti hijau.

"Sebenarnya justru green buildingada additional cost(biaya tambahan) di depan. Dari sisi pembangunan, developer, ada additional costyang harus kita tampung," katanya dalam Green Economy Forum 2023 yang disiarkan di kanal YouTube Bisnis Indonesia, Selasa (6/6).

Pernyataan tersebut diamini Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah. Ia mengingatkan pembangunan properti tidak hanya sebatas rumah atau bangunan kantor, tetapi juga lingkungannya.

Ia mengatakan pengembang harus bisa memanfaatkan energi hijau, yakni energi baru terbarukan (EBT) dalam mengembangkan properti dan lingkungannya.

"Awalnya yang mahal, tapi proses pemanfaatannya banyak memberikan efisiensi, lebih murah. Kalau para pengembang benar-benar secara aktif ikut mengembangkan properti seperti ini, memanfaatkan sumber EBT, akan sangat membantu kita," ungkapnya.

Piter lantas meminta pemerintah menciptakan ekosistem agar ekonomi hijau bisa terselenggara. Ia juga menyinggung soal bursa karbon yang bakal diluncurkan pemerintah bisa memberikan pembiayaan lebih murah untuk properti hijau.

"Dengan mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan, termasuk pasar atau bursa karbon, ini menjadi peluang besar kita bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan juga sumber pembiayaan yang murah," jelasnya.

"Masa depan kita ada di sana (bursa karbon). Saya kira dengan ekosistem pembiayaan yang baik dan murah untuk pembangunan infrastruktur, termasuk juga properti yang lebih hijau itu bisa kita wujudkan," tutup Piter.

[Gambas:Video CNN]