ultra 303 slot

Dewa Memasak Satu Pukulan

hokiom88

Menelusuri daerah terisolir demi partisipasi pemilih di NTB******

Sumbawa, NTB (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara pemilu di daerah, bertugas menyediakan dan mendistribusikan logistik pemilu, baik surat suara, tinta, maupun kotak suara.

Keseluruhan logistik itu harus didistribusikan demi memastikan dapat menjaring suara rakyat hingga ke ujung pelosok NTB, salah satunya di Kabupaten Sumbawa, yang berada di Pulau Sumbawa.

Wilayah pedalaman dengan kondisi geografis bergunung-gunung dan hutan di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa, sering kali menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu.

Untuk menyiasati kondisi itu, semua hal harus dilakukan. Belum lagi faktor cuaca yang terkadang kurang mendukung dalam proses distribusi.

Naik gunung turun gunung, lewati lembah, hutan, jalan berlumpur dan menyeberangi sungai hingga lautan harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu hingga sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua didekasikan demi melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.


Prioritas

Untuk distribusi logistik pemilu, KPU memprioritaskan lebih dahulu ke daerah-daerah dengan medan yang sulit, terjauh, terpencil, terisolir, dan terdepan, khususnya pemilih yang tinggal di pulau-pulau.

KPU Sumbawa mencatat, meski saat ini belum masuk tahapan distribusi logistik ke TPS, untuk daerah tersulit dan terisolir ini diharapkan bisa terdistribusi dari KPU Sumbawa, paling cepat pada H-7 dan paling telat H-3 sebelum pencoblosan dilakukan pada 14 Pebruari 2024.

Salah satu lokasi terpencil dan terisolir itu ada di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Di tempat ini terdapat 44 TPS yang tersebar di enam desa, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) 8.896 orang.

Rata-rata desa di tempat itumerupakan daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sumbawa. Dari enam desa itu, terdapat tiga desa disebut paling terisolir, terjauh, tersulit, dan tersusah dijangkau untuk distribusi logistik pemilu.

Wilayah itu berada di Desa Tangkam Pulit, Desa Baturotok, dan Desa Baodesa. ANTARA NTB berkesempatan menelusuri desa-desa terpencil di Kabupaten Sumbawa tersebut.

Baodesa bisa disebut sebagai desa di atas desa, karena lokasinya yang berada di atas pegunungan. Untuk mencapai desa itu dari pusat kota , yaitu Sumbawa Besar, dibutuhkan waktu 4 jam dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Itu pun kalau kondisi jalan sedang kering saat musim kemarau.

Bila masuk musim hujan seperti saat ini praktis waktu tempuh menjadi lebih lama, bisa sampai 7 atau 8 jam perjalanan dari pusat kota.

Sebelum sampai ke Desa Baodesa dari Kota Sumbawa Besar harus melewati tiga desa, yakni Klungkung, Batudulang dan Desa Tepal. Jalan yang sudah beraspal hanya sampai Desa Tepal.

Setelah itu ada dua desa lagi, sebelum menuju Baodesa, yakni Tangkam Pulik, dan Baturotok. Jalan ketiga desa ini saling melingkar.

Ada dua jalur ke Desa Baodesa. Pertama, melewati jalan Desa Tangkam Pulik dan Desa Baturotok baru sampai di Baodesa. Hanya saja perjalanan menjadi lebih jauh karena harus memutar.

Jalur kedua, melewati pertigaan di Dusun Musuk yang masuk dalam wilayah Desa Tangkam Pulik. Biasanya warga Baodesa lebih memilih melewati pertigaan jalan ini. Karena lebih dekat daripada harus melewati dan memutari jalan Tangkam Pulik dan Baturotok. Jalan masuk ke tiga desa itu, kondisinya sama-sama bertanah dan berbatu. 

Belum lagi untuk mencapai ketiga desa itu harus melewati satu sungai besar dengan lebar lebih dari 10 meter. Sampai saat ini belum ada jembatan permanen untuk menyeberangi sungai itu.

Memang ada jembatan kayu yang dibuat oleh warga. Hanya saja jembatan tersebut sifatnya darurat. Bila ketinggian air sungai naik, hanya bisa dilalui orang dengan jalan kaki.

Kalau memakai sepeda motor dan air sedang tinggi, biasanya warga harus menunggu air surut dulu baru bisa melewati sungai. Syukur-syukur kalau motor tidak macet di tengah sungai.

Karena sulitnya medan ini, rata-rata warga setempat harus memodifikasi motor. Modifikasi ini, utamanya di bagian roda belakang dengan cara memasang potongan rantai-rantai bekas yang sudah diikat sehingga bisa mengitari lingkaran roda.

Pemasangan rantai ini dimaksudkan agar roda motor bisa berputar di medan yang berlumpur. Jika tidak, sepeda motor akan sulit berjalan karena medan yang dilalui sangat licin dan berlumpur.

Kalau menggunakan kendaraan roda empat sangat susah, kalaupun bisa butuh keahlian khusus. Itu pun jenis-jenis mobil yang dipakai harus bermesin penggerak 4x4 atau offrod.


Pikul logistik

Sulitnya medan yang dilalui, berimbas pada upaya pendistribusian logistik pemilu yang harus dibawa dengan cara dipikul.

Jika memakai sepeda motor juga mengandung risiko. Logistik pemilu bisa rusak jika terjatuh, sehingga mengantisipasi itu biasanya personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat membawa dengan cara dipikul.

Untuk memikul material logistik itu petugas KPPS tidak bisa melakukannya sendiri, karena jumlah personel juga terbatas. KPPS harus membayar warga dengan memberi upah sampai Rp300 ribu per orang untuk sekali mengantar logistik.

Satu orang harus mengangkut dua kotak suara. Itu baru sampai di sekretariat KPPS dan belum dibawa ke TPS yang lokasinya berada di wilayah pelosok dan medannya sulit, naik gunung turun gunung, melewati lereng dan lembah.

Meski kondisi medan yang dilalui sangat sulit, tidak menyurutkan langkah-langkah anggota KPPS untuk membawa logistik pemilu sampai ke tujuan.

Ketua KPPS Desa Baodesa Supratmanto saat ditemui ANTARA mengakui kondisi medan yang sulit ini menjadi salah faktor kendala dalam distribusi logistik pemilu di wilayah itu.

Kondisi seperti itu sudah dialami sejak pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada NTB 2018 dan Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.

Di Desa Baodesa, terdapat 5 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 900 orang. Dari 5 TPS terdapat satu TPS yang sulit dijangkau, yakni di TPS Dusun Batutala. Di TPS ini terdapat 132 orang pemilih.

Bila kondisi hujan, semua logistik pemilu harus diangkut dengan cara berjalan kaki dan dipikul dari Sekretariat KPPS Baodesa menuju Dusun Batutala. Itu pun harus naik gunung turun gunung, melewati lembah dan jalan berlumpur, baru sampai ke lokasi TPS.

Sulitnya medan ini juga dirasakan petugas KPPS di Desa Baturotok. Ketua KPPS Baturotok Rusliadi mengaku di desa itu ada 10 dusun, dengan jumlah DPT 3.135 orang yang tersebar di 15 TPS.

Dari 15 TPS, ada 7 TPS dari empat dusun yang sulit dijangkau, terutama dari sisi transportasi. Salah satu contoh di TPS 6 yang berada di Dusun Fajar Bakti, sampai hari ini kondisi jalannya masih jalan setapak.

Naik gunung turun gunung melewati 2 sungai besar, tidak ada jembatan sama sekali, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan, baik roda empat dan roda dua.

Untuk distribusi logistik, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, baik 2019 maupun Pilkada 2020, semua material logistik harus dipikul. Kalau memakai sepeda motor dikhawatirkan logistik rusak.

Sistem pikul logistik ini juga terjadi di Dusun Mekar Sari, Dusun Kaduk, Dusun Benplas. Dari tiga dusun itu ada 3 TPS, yakni TPS 8 di Benplas, TPS 9 Mekar Sari dan TPS 15 di Dusun Kaduk. Jumlah pemilihnya hampir 400 untuk 3 TPS tersebut.

Untuk distribusi logistik, KPPS setempat harus membayar orang, mengingat keterbatasan petugas KPPS. Per satu kotak suara yang dipikul upahnya sebesar Rp200 ribu.

Upah itu di luar biaya angkut logistik lain, seperti bilik suara dan sebagainya. Pemikulnya, warga sekitar dan biaya yang dikeluarkan untuk memikul ini dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat.


Seberangi sungai

Kondisi yang sama juga didapati di TPS yang berada di Desa Tangkam Pulit. Di tempat ini dustribusi logistik juga harus dibawa dengan cara dipikul. Untuk mengangkut logistik ini anggota KPPS setempat harus membayar orang untuk memikul dengan biaya Rp300 ribu per orang.

Ketua KPPS Desa Tangkam Pulit Arrasyad mengatakan jumlah DPT di tempat itu sebanyak 1.247 orang pemilih yang tersebar di 6 TPS.

Untuk akses tersulit, berada di Dusun Sukamaju, dengan satu TPS dan 300 orang pemilih. Untuk sampai ke Dusun Sukamaju, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki karena hanya ada jalan setapak.

Butuh waktu hingga 4 jam ke Dusun Sukamaju, sehingga untuk membawa logistik butuh fisik yang prima, mengingat medan yang dilalui juga sangat sulit dan berat, serta berlumpur.

Belum lagi untuk mencapai TPS Dusun Sukamaju harus menyeberangi satu sungai yang arusnya sangat deras bila musim hujan seperti saat ini.

Oleh karena itu, untuk bisa menyeberangi sungai, anggota KPPS setempat harus menunggu arus air tenang dulu, baru bisa berjalan.

Usai menyeberangi sungai, perjalanan kembali dilanjutkan dengan jalan kaki, lagi-lagi medannya naik gunung turun gunung, melewati hutan dan lembah baru sampai ke lokasi TPS di Dusun Sukamaju.

Selain masalah transportasi, di tiga desa itu belum ada aliran listrik PLN. Kalau pun ada listrik, hanya bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yang tidak semua warga terlayani.

PLTMH itu dibangun secara swadaya masyarakat, sehingga kalau malam tiba, praktis suasana desa gelap. Tidak hanya listrik, sinyal untuk telepon seluler pun susah. Kalau ada, sinyalnya naik turun. Di tiga desa itu sebetulnya menara telekomunikasi yang dibangun dari program Bakti Kominfo, tapi kondisinya sudah tidak berfungsi karena rusak.


Menggunakan perahu

Selain dipikul untuk menyeberangi sungai, distribusi logistik juga ditempuh melalui jalur laut menggunakan "speed boat" atau perahu nelayan. Di Kabupaten Sumbawa, ada dua lokasi yang pendistribusian logistiknya harus menggunakan jalur laut, yakni di Pulau Moyo dan Pulau Medang.

Secara geografis kedua pulau itu terpisah dari daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif, dua pulau itu masuk dalam Kecamatan Labuan Badas. Di Pemilu 2024 ini, jumlah DPT di Labuan Badas mencapai 25.134 pemilih.

Sementara di Pulau Moyo dan Pulau Medang terdapat 4 desa. Dua desa di Pulau Moyo, yakni Desa Labuhan Aji ada 9 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.706 pemilih dan Desa Sebotok ada 6 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.284 pemilih.

Untuk Pulau Medang, ada dua desa, yakni Bajo Medang dengan jumlah 5 TPS dan DPT sebanyak 1.073 pemilih dan Desa Bugis Medang terdapat 5 TPS, dengan DPT 1.021 orang.

Untuk sampai ke Pulau Moyo dari Kota Sumbawa Besar, masyarakat setempat biasanya melalui Pelabuhan Badas.

Kalau warga Desa Sebotok hendak menuju kota menggunakan perahu khusus, yang biasa disebut nambang. Perahu nambang ini memiliki jadwal dua kali, yakni Minggu ke kota, dan kembali ke Moyo pada Senin malam. Selanjutnya perahu beroperasi pada Selasa dan kembali pada Rabu malam. Setelah itu tidak ada perahu karena dalam satu minggu hanya beroperasi dua perahu.

Biasanya warga setempat memakai dua rute, rute lewat depan dan rute lewat belakang Pulau Moyo. Kalau cuaca bagus, biasanya warga Pulau Moyo lewat rute depan bisa sampai 3-4 jam. Kalau lewat belakang biasanya waktu tempuh bisa sampai 7 jam karena harus memutari pulau.

Mengingat lokasi Desa Sebotok ini berada di sisi utara Pulau Moyo, kalau warga ada keperluan di Kota Sumbawa besar lewat dari jadwal kapal. Warga dua kali nyeberang dari Desa Sebotok.

Bila menyewa perahu kecil dengan biaya Rp300 ribu - Rp500 ribu. Baru turun di Labuan Haji, kemudian ke Sumbawa. Untuk persewaan ini, hampir setiap hari ada perahu yang tersedia.

Untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Moyo dengan cuaca normal dibutuhkan waktu 2 jam mengarungi lautan. Sementara dengan kondIsi cuaca tidak bagus, ombak besar dan angin kencang bisa sampai 3 atau 4 jam. Itu pun harus menggunakan kapal yang ukurannya besar.

Sesampainya di kedua pulau itu, logistik pemilu lalu dibawa dengan kendaraan roda 4 menuju ke sekretariat KPPS kantor desa masing-masing. Pada Februari 2024 ini, cuaca di perairan Pulau Moyo, dalam satu minggu terakhir, sedang buruk.

Bila berkaca pengalaman Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020, saat cuaca buruk, tidak ada satu pun pemilik perahu nambang yang berani membawa logistik pemilu.

Saat itu penyelenggara pilkada bersyukur karena distribusi logistik sudah tiba di Moyo, setelah dibantu menggunakan kapal Bea Cukai dan Polres Sumbawa.

Karena cuaca buruk, logistik baru tiba malam hari. Mengingat saat itu logistik pemilu baru tiba pada hari pencoblosan, sempat membuat petugas KPPS kalang kabut.


Pengawasan

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami mengakui dalam catatan Bawaslu terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau, khususnya transportasi, karena lokasinya terpencil.

Untuk mencapai lokasi itu pun tidak mudah mengingat sulitnya medan yang harus dilalui oleh transportasi. Karena sulit ketiadaan infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah. Kalau hujan praktis jalan yang dilalui berlumpur.

Lokasi TPS terisolir ini berada di Kecamatan Orongtelu, Batulante, Kecamatan Terano dan Labuan Badas meliputi Pulau Moyo dan Medang.

Untuk lokasi-lokasi tersulit ini, Bawaslu menitikberatkan pada pengawasan petugas panwas TPS yang berada di bawah, terutama saat pendistribusian logistik. Per TPS ditugaskan satu orang untuk mengawasi, dengan domisili di tempat tersebut.

Pengawas-pengawas itu ikut mengawal proses pendistribusian hingga ke lokasi TPS. 
Khusus di Dusun Mata, Kecamatan Terano, lokasinya cukup jauh dan KPU membuat TPS khusus di Kecamatan Ropang ada PT Sumbawa Juta Raya (SJR), sebuah perusahaan tambang.

Di mana informasi yang diperoleh perusahaan distribusi logistik harus melalui laut. Pada lokasi-lokasi ini yang menjadi perhatian Bawaslu agar distribusi logistik sampai ke TPS.

Untuk lokasi-lokasi terjauh dan tersulit ini, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU agar mendahulukan H-7 atau H-4 logistik sudah harus sampai ke TPS.

Perjuangan petugas KPPS dalam mendistribusikan logistik pemilu patut diapresiasi demi melayani masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di pemilu yang langsung, umum, bebas (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pelatihan pakaian wanita

ggjudi

Optimisme meraup partisipasi tinggi dalam Pemilu 2024 damai di Solo******

Solo (ANTARA) - Terletak jauh dari Ibu Kota Jakarta dan bukan bagian dari kota besar yang memiliki jumlah penduduk hingga jutaan orang, Kota Solo memiliki dinamika sendiri dalam perjalanan politik di Indonesia, bahkan jauh sebelum kemerdekaan RI.

Oleh karena itu, meski dihuni sekitar 520.000 penduduk dengan jumlah pemilih pada Pemilu 2024 sebanyak 439.000 orang, kota budaya ini menjadi salah satu bagian dari episentrum politik di Tanah Air.

Pun bagi partai politik, calon anggota legislatif, hingga capres/cawapres. Mampu memenangi perebutan suara di Kota Solo memiliki makna simbolik tersendiri bagi siapa pun pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, meski jumlah suaranya relatif kecil, Solo atau Surakarta menjadi ajang bergengsi perebutan suara bagi duet Anis Rasyid Baswedan/Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), serta pasangan Ganjar Pranowo/Mahfud Md. (nomor urut 3).

Tidak mengherankan kalau ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut mengklaim memiliki banyak pendukung di kota tersebut. Tentu saja hasil pencoblosan pada 14  Februari 2024 menjadi ajang pembuktian atas pendakuan tersebut.

Ahli psikologi politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Mohammad Abdul Hakim menilai Solo memang memiliki pemilih partai politik militan. Kondisi ini berlangsung sejak zaman reformasi, setidaknya sampai dengan Pilpres 2019.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan mendulang sebanyak-banyaknya suara untuk membuktikan mereka memiliki kekuatan elektoral di Solo yang dijuluki "kota yang tak pernah tidur" itu.

Bukan tidak mungkin dinamika politik belakangan ini bakal meningkatkan tensi politik, kondisi yang sebenarnya lumrah dalam setiap kompetisi, termasuk dalam setiap pemilu. Di mana pun.

Sebagai langkah antisipasi, tokoh masyarakat perlu ikut ambil bagian dalam mengelola situasi tersebut agar tetap dinamis namun tidak sampai memanas.

Di sisi lain ada modal sosial dari budaya masyarakat kota ini. Meski Solo sudah berwajah metropolitan, sebagian besar warganya tetap mengusung adat Jawa yang masih menghormati orang-orang yang ditokohkan.

Yang menyejukkan, sejauh ini tokoh-tokoh yang maju dalam Pilpres 2024 menunjukkan pandangan bahwa pemilu bukan merupakan arena zero sum gameatau permainan yang hanya menyisakan pemenang dan pecundang. Kemenangan pada pemilu bukan milik satu pihak saja, melainkan seleksi pemimpin melalui mekanisme demokrasi. Oleh karena itu ada optimisme bahwa kondisi di Solo bakal aman dan pemilu berlangsung damai.

Untuk mencapai kondisi tersebut, perlu ada pemahaman dan kesadaran pula dari masyarakat bahwa hasil akhir kompetisi politik bukan kemenangan satu pihak dan kekalahan total bagi pihak lain, melainkan hanya perbedaan siapa yang menduduki posisi pemenang.

Dengan menyadari siapa pun pemenangnya bakal membawa Indonesia lebih sejahtera maka masyarakat bakal mendapatkan manfaat dari pemilu sehingga tidak bakal terjadi gesekan. Kondisi ini berbeda pada tahun 1998.


Partisipasi pemilih

Pemilu tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat. Pesta demokrasi 5 tahunan ini nyatanya memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang memiliki perhatian tinggi terhadap masa depan bangsa Indonesia.

Nasib dan masa depan bangsa tergantung dari kiprah pemimpinnya, yang dari kebijakannya dirancang bisa menyejahterakan sekitar 280 juta penduduk di negeri ini.

Saat ini ada sebagian masyarakat yang masih menimang memilih capres/cawapres dengan mempelajari visi misi masing-masing, namun ada sebagian lagi yang dari awal sudah fanatik terhadap partai politik tertentu sehingga mengikuti pasangan mana yang diusung oleh partai pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo jauh hari sudah menjalankan program edukasi dan sosialisasi secara masif dan intens, khususnya bagi mereka yang merupakan pemilih baru.

Untuk Pemilu 2024, KPU Solo menargetkan partisipasi pemilih bisa mencapai 82 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 sebesar 80 persen.

Namun, angka ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 di mana tingkat partisipasi warga untuk menggunakan hak pilih pada pemilu mencapai 81,23 persen.

Perwakilan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Surakarta Yuly Yulianingrum mengatakan sosialisasi tidak hanya difokuskan pada pemilih muda dan pemilih baru tetapi juga calon pemilih.

KPU setempat sebelumnya juga mendatangi sejumlah sekolah dasar untuk memberikan pendidikan politik sejak dini. Bukan hanya bertujuan membekali calon pemilih masa depan, melainkan diharapkan bisa menjadi "jembatan" untuk menularkan informasi yang mereka peroleh kepada lingkup terdekat, salah satunya ke orang tua siswa.

Secara umum, edukasi juga menyasar ke mahasiswa, penyandang disabilitas, hingga komunitas.

KPU Kota Surakarta bersama dengan KPU RI juga menyelenggarakan acara KPU Goes To Campus untuk memberikan edukasi kepada pemilih muda dan pemilih baru.


Fokus mengawasi

Tinggal menghitung hari, pemungutan suara segera tiba. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surakarta makin intens mengawasi berbagai tahapan kampanye. Bagi Bawaslu, pengawasan di setiap tahapan menjadi langkah pencegahan memanasnya kondisi politik.

"Ini bagian dari upaya meminimalisasi terjadinya gesekan," kata Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono.

Bawaslu tidak bekerja sendiri. Dalam pengawasan tersebut, Bawaslu juga melibatkan berbagai pihak. Bahkan setiap akan ada pelaksanaan kampanye, terlebih dahulu ada pertemuan antara Bawaslu, kepolisian dengan tim penyelenggara.

Harapannya, pada pelaksanaannya nanti kampanye tidak melanggar peraturan. Bawaslu juga intens mengajak peserta pemilu maupun partai politik untuk melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Bawaslu mencatat sejauh ini tidak ada pelanggaran serius di Kota Solo, selain itu dugaan pelanggaran juga tidak terlalu banyak.

Yang paling menonjol hanya pada pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan.

Meski begitu, edukasi masih terus dilakukan, termasuk tidak boleh melibatkan anak kecil pada saat kampanye. Bagi anak yang didapati menggunakan atribut kampanye agar segera dilepas.

Makin dekat dengan hari pemungutan suara, makin masif juga berbagai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Kota Solo. Nyatanya sejauh ini kondisi Kota Solo tetap kondusif.

Terlepas siapa pun pemenangnya, Solo patut bangga bahwa salah satu putra daerahnya mampu memimpin Indonesia hampir 10 tahun terakhir ini.

Warga Solo kini kembali memiliki kesempatan untuk memilih capres/cawapres pada 14 Februari 2024. Siapa pun yang terpilih, itulah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia.

Kewajiban bagi setiap warga negara ikut menjaga negeri ini tetap aman dan damai dengan sikap legawa menerima pasangan yang akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Iblis Abadi

pinjol cicilan

Presiden sebut Mahfud Menko Polhukam terlama menjabat di kabinetnya******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut Mahfud Md merupakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang menjabat paling lama di kabinetnya selama dua periode ini.

Hal itu disampaikan Presiden saat menerima Mahfud Md yang menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, sebagaimana diungkapkan Mahfud Md usai pertemuan itu.

Baca juga: Jokowi konfirmasi rencana pertemuan dengan Mahfud pada Kamis sore

“(Dalam pertemuan) Kita tersenyum, gembira, bercerita masa lalu ketika kita mulai bekerja. Bahkan Pak Presiden mengatakan bahwa Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi,” kata Mahfud usai pertemuan dengan Presiden.

Pertemuan Mahfud bersama Jokowi berlangsung tertutup. Mahfud menyampaikan keterangan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Baca juga: Mahfud temui Presiden di Istana untuk serahkan surat pengunduran diri

Menurut Presiden, kata Mahfud, Menko Polhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun.

Menko Polhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan.​​​​​​​

Mahfud menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan menteri karena perkembangan politik, yang mengharuskannya fokus kepada tugas lain.

“Karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain, sehingga saya mohon berhenti,” ujar Mahfud.​​​​​​​

Mahfud menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden secara langsung Kamis petang di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut dia, surat yang disampaikannya berisi tiga hal.

Pertama, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai menteri pada 23 Oktober 2019 dengan penuh hormat. Sehingga secara resmi ia juga dengan penuh hormat menyatakan surat untuk mohon mengundurkan diri.

Kedua, mengenai substansi isi surat permohonan berhenti, dan ketiga, Mahfud memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik selama menjadi menteri.

Baca juga: Usman Hamid: Keputusan Mahfud mundur sangat patut dihormati
Baca juga: PDIP: Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi jadi keputusan bijak
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

alexistogel login

Gunung Semeru muntahkan abu vulkanik mengarah ke utara******

Jakarta (ANTARA) - Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, meletus dan melontarkan abu vulkanik setinggi lebih kurang 600 meter di atas puncak gunung api tertinggi di Pulau Jawa tersebut.
"Erupsi terjadi pukul 05.59 WIB. Abu vulkanik berwarna putih dengan intensitas sedang mengarah ke utara," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto dalam laporan yang diterima di Jakarta, Jumat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari pusat erupsi.

Baca juga: Gunung Semeru erupsi dan terekam getaran banjir lahar dingin Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak. PVMBG juga mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius lima kilometer dari puncak Gunung Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu. Awan panas, guguran lava, dan lahar perlu diwaspadai di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Pada 1 Februari 2024, Gunung Semeru tercatat mengalami 79 kali gempa letusan dengan amplitudo 10 sampai 23 milimeter dan lama gempa 55 sampai 181 detik. Gempa guguran juga tercatat sebanyak 10 kali dengan amplitudo 3 sampai 12 militer dan lama gempa 40 hingga 62 detik. Bahkan, gempa getaran banjir juga ada dengan amplitudo 7 milimeter dan lama gempa 1.800 detik.

Baca juga: Gunung Semeru kembali erupsi dengan tinggi letusan 900 meter

Baca juga: Kunjungi air terjun, sejumlah wisman terjebak banjir lahar Semeru Sepanjang tahun 2023, Gunung Semeru adalah gunung api paling aktif erupsi di Indonesia. Jumlah erupsi tersebut tercatat sebanyak 29.131 kali. Gunung Semeru dipantau secara visual dan instrumental dari dua pos pengamatan gunung api yang berada di Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, serta di Desa Argosuko, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Tingkat aktivitas Gunung Semeru saat ini adalah level III atau siaga terhitung sejak 16 Desember 2021.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

pewaris keluarga

daftar pinjol legal ojk terbaru

Kementerian PUPR masih kaji pembangunan jalan Tol Puncak******

Pokoknya enggak sekarang (tahun 2024). Saya enggak tahu kapan, pemerintah baru yang akan memutuskan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji rencana pembangunan jalan Tol Puncak di Jawa Barat, dan belum ada kepastian kapan konstruksi akan dimulai.

Juru bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa kajian yang dilakukan meliputi studi kelayakan yang mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Endra memastikan pembangunan proyek Tol Puncak tidak akan dilakukan tahun ini.

"Pokoknya enggaksekarang (tahun 2024). Saya enggaktahu kapan, pemerintah baru yang akan memutuskan kan," ujar Endra saat ditemui awak media di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat.

Endra menjelaskan pembangunan Tol Puncak juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kawasan lindung, permukiman, dan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Ia mengatakan bahwa sebagian area Puncak merupakan kawasan lindung dan jika trase Tol Puncak diubah untuk menghindari kawasan lindung maka pembangunan tol kemungkinan akan melewati kawasan permukiman. Jika demikian, maka biaya pembebasan lahan yang harus ditebus pemerintah akan sangat tinggi.

"Di permukiman Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tetapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kami harus mencari keseimbangan dari tiga faktor itu," kata Endra.

Di sisi lain, ongkos pembebasan lahan bisa saja lebih murah, tetapi harus menabrak kawasan lindung, kata dia.

"Jika kami geser trasenya maka bisa saja secara teknis masuk, tetapi secara ekonomi tinggi sekali karena harus membebaskan lahan banyak agar tidak menabrak hutan lindung. Ini yang sedang kami cari, yang optimal seperti apa," katanya.

"Jika sudah optimal, ada opsinya, diputuskan pemerintah, kami cari investornya, dan kami lelang," sambung dia.

Endra lebih lanjut mengatakan bahwa proyek Tol Puncak tidak akan dibangun pada tahun ini karena dia melihat ada banyak jalan alternatif menuju Puncak, salah satunya jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan jalan-jalan daerah yang sudah diperbaiki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Pemerintah melirik opsi untuk membangun jalan Tol Puncak, yang menghubungkan Caringin--Megamendung--Cianjur, untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Puncak dan Cianjur.

Pembangunan jalan Tol Puncak telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk menata kawasan Puncak.

Berdasarkan rencana awal, pembangunan tersebut akan dibagi dalam lima seksi. Seksi 1 sepanjang 11,6 kilometer, seksi 2 sepanjang 6,9 kilometer, seksi 3 sepanjang 9,7 kilometer, seksi 4 sepanjang 7,3 kilometer, dan seksi 5 sepanjang 16,3 kilometer.

Baca juga: Pemkab Cianjur rekomendasikan Puncak II laik dilalui pendatang
Baca juga: Pengamat sebut pembangunan Tol Puncak-Cianjur perlu dikaji mendalam
Baca juga: PUPR: Tol Puncak dan 5 proyek tol dalam tahap penyiapan lelang di 2024

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Sial dan beruntung

voucher gofood juli 2022

Jokowi menilai petisi akademisi bagian dari demokrasi******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menilai petisi dari berbagai akademisi universitas soal pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihargai.

"Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti dalam tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas, seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, serta dari Universitas Indonesia menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisi itu.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan dalam negara demokratis; kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

Baca juga: Gibran terima masukan akademisi beberapa universitas

"Bapak Presiden (Jokowi) juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," kata Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perspektif, maupun pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi. Terlebih, lanjutnya, di tahun politik menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," ujar Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: Jokowi minta semua capres tidak terjebak pada debat personal

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024