cara dapat uang 10 juta sehari

Dewa Pedang Kekacauan

Usai Ditolak, Pemohon Akan Kembali Ajukan PKPU Waskita Karya******

Kuasa Hukum Pemohon PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk Agusto Naur kecewa dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak gugatan permohonan kliennya, Donny Hartarto Lasmana.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Donny adalah salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Pada kesempatan itu, Agusto menyatakan akan kembali mengajukan permohonan PKPU melalui skema yang berbeda.

"Iya, pokoknya pantang mundur lah. Sampai dia diputus PKPU oleh kreditur lain, kita pantang mundur," kata Agus ditemui usai Sidang Pembacaan Putusan PKPU Waskita di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

"Sebenarnya ada niatan kami dari kreditur lain yang ngajuin. Kreditur kami kan kemarin supplier, kami bond holder. Sekarang mau kita balik, kreditur lain sebagai pemohon, kami sebagai kreditur lain," imbuhnya.

Lihat Juga : Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta

Adapun salah satu poin yang membuat permohonan ditolak lantaran tidak adanya peran serta Wali Amanat dalam permohonan ini. Sementara menurut Majelis Hakim, permohonan pemegang obligasi harus oleh Wali Amanat.

"Sebenarnya kami kecewa. Karena kan ini alasannya harus oleh Wali Amanat. Sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu Wali Amanat. Dan ini kan kalau ada disparitas seharusnya hakim memilih yang paling adil. Sementara dari Waskita ini yang paling adil lewat PKPU terlepas ini dengan Wali Amanat," jelasnya.

Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp 5 miliar kepada pemohon yakni Donny Hartarto Lasmana yang merupakan salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Dalam hal ini, Agusto ragu akan ada penjadwalan yang jelas terkait pembayaran utang kliennya.

"Itulah ini kan skemanya enggak jelas, jadi ya masih nunggu arahan dari Wali Amanat, tapi kita sih ragu akan dibayar sesuai schedul. Saya curiga ini akan diketok PKPU. Ujung-ujungnya kesana, dischedullewat PKPU," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya orang suci

Menhub Singgung Double Standard AS******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyentil Amerika Serikat(AS) dan Uni Eropa (UE) yang kerap merecoki larangan ekspor nikelIndonesia.

Budi menyebut Indonesia dulu selalu dianaktirikan oleh dunia. Namun, saat ini Indonesia menjadi negara ketiga dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara anggota G20.

Menurutnya, kini Indonesia mulai dipandang di kancah global. Salah satu alasannya karena keteguhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dalam melarang ekspor bijih nikel dan menggarap hilirisasi di tanah air.

"Dulu nikel ore dibawa dari Sulawesi ke luar (negeri), mentah, tidak diapa-apakan, keluar. Sehingga kita enggak dapat apa-apa," katanya dalam Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

"Saat kita mau pintar sedikit, terlepas dari negara tertentu (pemain hilirisasi di Indonesia), sudah ada developmentnikel ore menjadi aluminium, baterai, dan sebagainya. Fairenggak kalau Eropa atau Amerika men-judgekita enggak boleh bangun (hilirisasi) sendiri? Kan anak SD juga tahu itu (AS-UE melarang Indonesia hilirisasi) enggak benar," imbuh Budi.

Budi mengklaim keberanian tersebut menjadi cerminan untuk mengambil berbagai keputusan penting di Kementerian Perhubungan, meski berisiko.

"Negara lain men-judgekita salah, mereka double standard, itu gak benar. Ini tugas yang berat bagi kita untuk melaksanakan itu semuanya," tegasnya.

Di lain sisi, ia menyinggung soal pendanaan hijau untuk transportasi yang berkeadilan. Menurutnya, dua hal tersebut saling tarik-menarik.

Budi mengatakan green financingpasti mahal. Sementara itu, transportasi yang berkeadilan berarti mengharuskan pemerintah mensubsidi tarif.

Ia menegaskan selama ini 30 persen duit negara yang diterima Kemenhub digunakan untuk subsidi transportasi, baik di darat, laut, udara, hingga kereta api. Oleh karena itu, Budi meminta kerja sama banyak pihak, termasuk para pakar dalam pengembangan transportasi massal.

"Kita harus yakin inilah konsep ultimate yang harus dimiliki minimal para pakar dulu dan juga pengamat. Kalau kita bikin transportasi massal jangan komentar-komentar (buruk) gitu. Tapi kemarin saya berhasil ajak beberapa (di uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek) yang komentar-komentar, akhirnya (mereka bilang) 'Ya keren', ikut keren juga," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Setan paling kuat, Tang Seng

DPR Sindir Kepala BP Batam Rangkap Jabatan Wali Kota: Anggaran Dobel******

Komisi VI DPRRI menyentil rangkap jabatan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dirangkap oleh wali kota daerah tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi mengatakan BP Batam dulunya badan terpisah dengan pemerintah setempat. Namun, akhirnya wali kota juga merangkap jabatan kepala BP Batam yang mengurus pengembangan wilayah tersebut.

"Jadi di situ terjadi anggaran dobel, di samping Bapak (Wali Kota dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi) dapat pendapatan asli daerah (PAD) dari (jabatan) wali kota, juga dapat tiap tahun anggaran belanja dari APBN," katanya dalam rapat kerja dengan BP Batam di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Ia tak menampik adanya kemajuan infrastruktur dan pembangunan Batam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Khilmi menyayangkan terjadinya konflik belakangan ini imbas proyek strategi nasional (PSN) Rempang Eco City.

Menurutnya, Muhammad Rudi selaku Wali Kota dan Kepala BP Batam harus paham betul bagaimana keinginan masyarakat Rempang. Khilmi mengatakan Rudi kudu bisa melakukan pendekatan yang cermat kepada warga lokal, bukan berujung demo.

"Orang itu kan mata pencahariannya dan kultur sosial sudah melekat di situ. Kalau misal dipindah ke tempat lain, tapi kultur dan mata pencahariannya mati, itu kan penghasilannya berhenti," kritik Khilmi.

Membalas hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan relokasi bakal diutamakan kepada 700 kepala keluarga (KK) dari 3 kampung adat di Rempang untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang akan dibangun tower PT MEG.

Ia menegaskan tidak semua warga terdampak di kawasan 17.600 hektare Rempang Eco City akan direlokasi. Kendati, Rudi menyebut ada provokator yang menyulut emosi warga hingga terjadi bentrokan.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," ungkap Rudi.

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi pro kontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," imbuhnya.

Ia juga membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang bukan dilakukan warga lokal. Rudi mengatakan mungkin hanya 10 persen warga Rempang yang berdemo, di mana sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

Terlepas dari itu, rangkap jabatan kepala BP Batam dan wali kota ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan dualisme di wilayah tersebut. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan beleid tersebut jabatan kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh wali kota Batam.

Ratuku Zhou Jielun

Kemenhub Tegur Keras Batik Air Buntut AC Pesawat Mati Saat Mendarat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi teguran keras kepada PT Batik Airbuntut insiden matinya pendingin udara (air conditioning) dan padamnya lampu kabin pesawat rute Makassar - Jakarta pada Kamis (7/9) lalu.

Pesawat Batik Air PK-LAT dengan nomor penerbangan BTK 6293 itu mengalami insiden pada proses penurunan penumpang sesaat setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Pesawat mengalami tidak berfungsinya air conditioning dan padamnya lampu kabin, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan penumpang.

Ia menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan seluruh penumpang serta awak pesawat adalah prioritas utama. Kristi juga memahami kekhawatiran dan ketidaknyamanan penumpang imbas peristiwa itu.

"Untuk itu selaku regulator kami telah memberikan teguran keras kepada Batik Air dan secara paralel melakukan investigasi atas kejadian tersebut," ujar Kristi melalui keterangan resmi, Kamis (14/9).

Kristi dalam surat teguran kerasnya meminta kepada PT Batik Air Indonesia untuk segera melakukan tiga hal.

Pertama,menyampaikan langkah-langkah penanganan keluhan penumpang yang dilakukan oleh PT Batik Air dan langkah-langkah perbaikan dengan melakukan root cause analysis.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan guna menemukan penyebab masalah tersebut kepada Ditjen Perhubungan Udara.

Kedua,meningkatkan kapabilitas komunikasi pada personil terkait dengan kegiatan penerbangan penumpang dan unit kerja terkait di bandar udara.

Ketiga,meningkatkan kesiapan personil, prosedur, dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan penerbangan.

Lebih lanjut, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub, pesawat Batik Air PK-LAT mengalami kendala operasional saat proses menurunkan (disembark) penumpang.

Proses penerbangan berjalan normal. Namun, ketika melakukan proses menurunkan penumpang terdapat kendala tidak berfungsinya Ground Power Unit (GPU).

GPU adalah peralatan pendukung pesawat ketika di darat yang berfungsi sebagai alat penyuplai kelistrikan pesawat telah disiapkan sesuai dengan kebutuhan pesawat.

Kristi mengatakan tidak berfungsinya GPU ini mengakibatkan sistem kelistrikan dan air conditioning(pendingin udara) di dalam kabin tidak berfungsi.

Ia menyebut pihak ground handlingsudah mendatangkan GPU pengganti namun tidak mampu menyuplai aliran listrik ke pesawat udara.

Terhadap kondisi dimaksud, sambuh Kristi, Pilot in Command(PIC) memutuskan untuk segera dilakukan penurunan penumpang tanpa menggunakan GPU mempertimbangkan waktu menunggu penumpang yang terlalu lama. Namun, proses menurunkan penumpang harus dalam kondisi mesin pesawat dimatikan.

Sesuai dengan prosedur, PIC segera melakukan koordinasi dengan awak pesawat, personil Ground Handling, dan mekanik pesawat, untuk menggunakan flash light dalam proses penurunan penumpang mengingat tidak terdapat supply kelistrikan untuk menerangi kabin.

Kristi menuturkan PIC juga sudah memberi tahu penumpang bahwa mesin pesawat akan dimatikan untuk proses penurunan penumpang dalam kondisi gelap di kabin pesawat.

Setelah itu, diinformasikan juga kepada seluruh penumpang terhadap kondisi yang sedang terjadi. Maskapai juga menyiapkan langkah mitigasi untuk dapat menurunkan penumpang secara aman dan selamat meskipun dalam kondisi cabin gelap.

Tetapi, hal tersebutlah yang mengakibatkan penumpang panik.

Kristi kembali menegaskan bahwa aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kepatuhan (safety, security, services, and compliance) adalah prioritas dalam penerbangan.

"Apabila terdapat pelanggaran aturan baik keselamatan maupun keamanan penerbangan, maka Ditjen Hubud akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kejadian serupa tidak terulang," jelas Kristi.

Dalam hal insiden ini, Batik Air selaku maskapai penerbangan harus selalu mematuhi ketentuan keselamatan keamanan dan pelayanan yang berlaku dalam pelaksanaan operasionalnya.

Adapun setiap pelanggaran atas ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"Selain itu kami juga mengingatkan kepada masyarakat dan seluruh pengguna jasa transportasi udara pada saat dalam, dan setelah penerbangan agar mematuhi segala instruksi yang diberikan oleh awak pesawat guna menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan," kata Kristi.

Bersambung ke halaman berikut...

Respons Batik Air

Legenda Senja

Cerita Luhut soal Liku******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan buka-bukaan soal liku-liku pembangunan proyekLRT Jabodebek hingga akhirnya Senin (28/8) kemarin berhasil selesai dan diresmikan Presiden Jokowi.

Cerita itu ia sampaikan dalam unggahan di akun Instagramnya @luhut.pandjaitan Senin kemarin. Dalam cerita itu ia mengenang saat Presiden Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan proyek LRT Jabodebek pada September 2015 lalu.

Saat itu katanya, ia ingat betul bahwa Jokowi menargetkan pembangunan LRT Jabodebek Fase I selesai 2018. Tujuannya, supaya bisa dimanfaatkan untuk perhelatan Asian Games.

Luhut mengatakan pembangunan LRT saat itu mengalami kendala. Pertama,kendala pembebasan lahan.

Kedua,sistem persinyalan.

Ketiga,ketidakpaduan suara soal antar lembaga dan instansi pemerintah soal impor. Luhut mengatakan saat proyek berjalan ada perdebatan di antara instansi di pemerintah soal komponen yang digunakan dalam proyek LRT.

Ada instansi yang bersikeras agar komponen LRT diimpor saja. Ada juga yang bersikukuh bahwa LRT harus menggunakan produk Indonesia.

Namun kata Luhut, perdebatan akhirnya dapat diatasi. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggunakan SDM dan produk dalam negeri di proyek LRT, meski ada beberapa penyesuaian teknologi yang dilakukan supaya prinsip keamanan, keselamatan, dan kenyamanan proyek tetap terjaga. 

[Gambas:Instagram]

"Namun setelah melihat semua upaya dan sinergi antar Kementerian/Lembaga akhirnya membuahkan hasil seperti sekarang, saya senang. Ada lesson learnedyang kami dapatkan dari pengalaman pengerjaan proyek ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi kami semua," katanya.

Luhut berharap kehadiran LRT Jabodebek ini nantinya bisa memberikan manfaat bagi mobilitas masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan Cibubur dan Bekasi Timur

[Gambas:Video CNN]

"Masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar Cibubur dan Bekasi Timur saat ini sudah memiliki tambahan opsi sarana transportasi umum saling terkoneksi sekaligus aman dan nyaman. Sehingga dengan kehadiran LRT Cibubur dan Bekasi line ini akan secara langsung mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang berasal dari penggunaan kendaraan pribadi," katanya.

Proyek LRT akhirnya diresmikan Jokowi pada awal pekan kemarin. Usai diresmikan, masyarakat bisa naik LRT Jabodebek mulai jam 02.00 WIB Senin kemarin dengan tarif Rp5.000. Namun, tarif itu hanya promo. 

Kotak Makanan Ogre

Luhut ke Rakyat Rempang: Minta Ganti Rugi Cash Silahkan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku pro terhadap masyarakat dengan memberikan rumah dan uang terkait penanganan pembangunan Rempang Eco City. 

"Tadi saya ada ratas (rapat terbatas) dengan presiden dan Menteri-menteri terkait. Saya kira penanganannya sudah baik," ujar Luhut saat ditemui di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (25/9).

"Kan, ada yang pingin relokasi, ya dikasih (seluas) 500 meter rumah. Tapi kalau ada yang ingin ganti (dengan) cashjuga silahkan," sambungnya.

"Semua tetap kita pro kepada masyarakat," kata Luhut.

Sebelumnya, relokasi warga untuk pembangunan Rempang Eco-City, Batam memicu polemik. Warga menolak direlokasi dan aparat kepolisian melakukan tindakan represif.

Presiden Jokowi memberi perhatian khusus terhadap kasus ini. Ia mengakui ada komunikasi buruk dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Jokowi mengirim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mengatasi persoalan-persoalan di Rempang. Bahlil berjanji akan mengubah pendekatan dalam pembangunan di Rempang.

"Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," ujar Bahlil di Batam, Kepulauan Riau, Senin (18/9).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kompensasi yang diberikan bagi warga terdampak pembangunan Eco City di antaranya setiap kepala keluarga diberi tanah 500 meter persegi.

"Dan dibangunkan rumah dengan ukuran 45 meter persegi sebesar Rp120 juta setiap kepala keluarga. Besar itu, daerah terluar," kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9).

Tak hanya itu, Mahfud mengatakan warga akan mendapatkan kompensasi berupa uang tunggu sebelum relokasi sebesar Rp1.034.000. Kemudian diberi uang sewa rumah untuk menunggu pembangunan masing-masing Rp1 juta.

[Gambas:Video CNN]