gacor5000

Qin Jianji

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

pedang berbentuk pedang jauh

Budi Waseso Buka Suara Usai Dicopot dari Dirut Bulog******

Budi Waseso (Buwas) buka suara usai tidak lagi menjabat sebagai direktur utama Perum Bulogsejak 1 Desember 2023. Posisinya kini digantikan oleh Bayu Krisnamurthi yang diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Ia mengaku dicopot saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh dalam rangka meninjau ketersediaan beras di gudang penyimpanan Kabupaten Aceh Besar sekaligus mengikuti Musyawarah Nasional Pramuka di Banda Aceh.

Ia beralasan pencopotan dirinya karena masa bakti di Bulog sudah habis dan hal itu juga jadi kewenangan Erick. Setelah itu, ia mendapat amanah untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG).

Menurut Buwas masa jabatannya selama 5 tahun di Bulog harusnya sudah berakhir pada April 2023 lalu. Namun, ada kebijakan lain yang akhirnya jabatannya diperpanjang.

"Itu biasa (kalau diganti). Saya itu sudah 5 tahun, kontrak saya itu sudah selesai di bulan April. Tapi ternyata diperpanjang dan diangkat kembali, itu sifatnya terserah Kementerian BUMN, kalau sekarang saya ditugaskan di tempat baru ya itu biasa," katanya.

Buwas juga tidak mengetahui jika dirinya tiba-tiba ditunjuk jadi komisaris utama PT Semen Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Bahkan, ia tidak mengetahui soal agenda RUPSLB tersebut karena kewenangan ada di tangan Erick.

"Saya malah tidak tahu (RUPS), itu kewenangan Menteri BUMN, dari hasil itulah saya ditugaskan di Semen Indonesia, maka dengan demikian tugas saya sebagai dirut Bulog itu selesai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Administrator surga

Jokowi Akan Groundbreaking Proyek Rp10 T di IKN Bulan Ini******

Presiden Jokowi dijadwalkan akan  melakukan groundbreaking massal proyek investor swasta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur sebelum tutup tahun ini.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan rencananya prosesi groundbreaking akan dilangsungkan pada minggu ke-3 Desember 2023 ini.

"Rencananya minggu ke-3 Desember 2023," kata Dhony, Minggu (10/12) seperti dikutip dari detik.com.

Namun demikian, Dhony tak merincikan proyek apa saja itu dan apa cakupan sektornya. Hingga saat ini, daftar tersebut masih dalam bentuk usulan dan masih dalam proses pematangan rencana.

"Diusulkan dan sedang dimatangkan rencana pembangunan 17 proyek," ujarnya.

Jokowi sudah melakukan sejumlah groundbreaking proyek swasta di IKN. Groundbreaking  berlangsung dalam dua periode, yakni tahap 1 dan 2.

Groundbreaking tahap 1 berlangsung pada September lalu. Sementara tahap 2 digelar 1-3 November 2023.

Dari kedua prosesi tersebut, nilai investasi yang berhasil dikantongi pemerintah mencapai Rp 35 triliun.

Dengan adanya groundbreaking tahap 3 ini, total investasi yang masuk selama 2023 diproyeksikan akan mencapai Rp 45 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan-jalan dalam kiamat

Cuma di Transmart, TV LED Diskonnya Sampai Rp3,5 Juta Lho!******

Transmart kasih diskon gede untuk beragam produk unggulan, salah satunya TV LED. Diskon besar ini berlaku selama periode Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (3/12).

Transmart Full Day Sale berlangsung satu hari, dari jam toko buka sampai toko tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Promo Sepeda Listrik di Transmart, Ada Potongan Sampai Rp2 Juta

Selain TV LED, pelanggan juga bisa mendapatkan harga diskon untuk elektronik lainnya seperti kulkas dan AC.

Misalnya, kulkas Side by Side 472L, harga diskon Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit. Hemat sampai Rp3.249.800. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

Nah untuk luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung, kulkas Side by Side 472L, harga diskon Rp9.239.200 dari harga normal Rp12.649.000 per unit. Hemat sampai Rp3.409.800.

Kemudian, AC Split 1/2 PK diskon jadi Rp2.699.200, dari harga normal mulai Rp4.199.000, termasuk bonus pipa dan instalasi standar (berlaku wilayah Jawa, Bali, dan Lampung).

AC Split 1/2 PK diskon jadi Rp2.799.200, dari harga normal mulai Rp3.899.000, termasuk bonus pipa dan instalasi standar (berlaku wilayah luar Jawa, Bali, dan Lampung).

Potongan harga tersebut bisa diperoleh dengan transaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, Kartu Kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Khusus produk elektronik seperti TV, AC, dan kulkas, ada maksimal pembelian 2 pcs per kategori, sementara untuk small appliance seperti setrika, rice cooker, dan lain-lain dapat dibeli tanpa pembatasan.

Jika belum punya Kartu Kredit Bank Mega, tak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan di booth yang tersedia di gerai Transmart.

Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore dan upgrade akun ke Allo Prime.

Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat untuk menikmati diskon melimpah di gelaran Full Day Sale hari ini aja! Selamat belanja!

Jiang Pingchuan Su Yan

Profil Bayu Krisnamurthi, Bos Baru Bulog Gantikan Buwas******

Bayu Krisnamurthi diangkat sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Budi Waseso (Buwas) per 1 Desember 2023.

Pengangkatan Bayu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

Bayu mengatakan, ia langsung menggelar rapat terbatas dengan direksi lama dan baru guna membahas strategi ke depan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta ketidakpastian global.

"Sekaligus melanjutkan kepemimpinan Budi Waseso, yang menurut saya sudah baik dalam mengawal berjalannya transformasi Bulog sampai saat ini," ungkap Bayu dalam keterangan tertulis.

Bayu Krisnamurthi sendiri sebenarnya bukan nama baru di sektor pangan. Ia sebelumnya merupakan dosen di Departemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB).

Mengutip laman IPB, Bayu lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 18 Oktober 1964. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hingga doktoralnya di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Sepak terjang karier Bayu juga beragam. Selain menjadi dosen di IPB, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Pembangunan IPB pada tahun 2000 hingga 2005.

Selepas dari sana, ia kemudian diangkat menjadi Direktur Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB selama 2005-2006.

Institusi pemerintahan juga bukan hal yang aneh bagi Bayu. Ia pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada 2005-2008.

Selain itu, ia juga pernah duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia sempat duduk sebagai Wakil Menteri Pertanian pada 2009-2011. Saat perombakan kabinet pada 2011, ia kemudian menduduki posisi Wakil Menteri Perdagangan mendampingi Gita Wirjawan.

Tak cuma itu, ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 2015-2017.

Sementara pada 2021 lalu, Bayujuga diangkat sebagai Komisaris Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI (Persero).

Jalan menuju kebangkitan

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]