situs slot gacor maxwin hari ini

surga memancing

Kementerian PUPR Mulai Siapkan Lahan Relokasi di Cianjur******

Kementerian PUPR mulai menyiapkan lahan (land clearing) dan pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi pascagempa di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (3/12).

"Kami menugaskan PT Brantas Abipraya untuk segera bekerja, lokasinya di Cilaku sekitar 2,5 hektare (ha) dan Mande sekitar 30 ha," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi, Minggu (4/12).

"Saat ini sedang dikerjakan empat unit dari 200 unit Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan struktur tahan gempa. Besok jumlah tenaga kerja yang dikerahkan akan mencapai 100 orang untuk percepatan," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi.

Basuki menyebutkan stok yang tersedia saat ini sekitar 2400 unit RISHA. Pihaknya akan memasang seluruhnya di Cianjur dengan target tuntas sebelum Lebaran 2023.

Ia menuturkan warga yang akan direlokasi ini semua tinggal di zona sabuk merah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap gempa dan gerakan tanah/longsor. "Sangat berbahaya jika tetap tinggal di zona merah," imbuh Basuki.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menerjunkan tim khusus guna melakukan survei dan mendata jumlah rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Pendataan memanfaatkan inovasi teknologi informasi aplikasi Rumah Terdampak Bencana (Rutena).

"Seperti pengalaman sebelumnya pasca gempa Lombok 2018, saya juga akan mengirimkan para calon PNS muda Kementerian PUPR untuk bekerja membantu survey pendataan dan pembangunan hunian tetap berikut infrastruktur pendukungnya," kata Basuki.

Dalam proses pendataan ini, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR juga melibatkan BNPB, Badan Geologi, BMKG, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cianjur, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS, relawan, serta mahasiswa yang direkrut.

Tim tersebut mendata serta melakukan verifikasi rumah dengan menggunakan aplikasi Rutena. Dengan demikian, bisa diperoleh data jumlah yang perlu mendapat bantuan serta yang perlu direlokasi ke tempat yang aman.

Selain pembangunan rumah untuk relokasi warga terdampak gempa, Kementerian PUPR juga akan merehabilitasi beberapa bangunan publik, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang rusak berat.

"Di antaranya Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, SMP Negeri 1 Cugenang dan SMP 1 Cariu, tiga Masjid besar di Cugenang, dan perumahan Komando Distrik Militer (Kodim) Cianjur. Sedangkan untuk rehabilitasi jalan ditargetkan terbuka semua pada Januari 2023," terang Basuki.

[Gambas:Video CNN]

spektrum kebobrokan

Berburu Produk Impor Bebas Bea di Sarinah Duty Free******

PT Sarinah (Persero) membuka Sarinah Duty Free yang menawarkan produk internasional, mulai dari parfum, kosmetik, aksesoris, hingga rokok dan minuman beralkohol. Gerai bebas bea masuk ini dibuka sejak 24 November 2022.

"Biasanyaduty free shopini adanya di airport tapi kami mendekatkan ke customer dan ini adalah permanent store jadi memang diharapkan bisa sampai jangka waktu yang panjang," kata Direktur Utama Sarinah Fetty Kwartati kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/12).

Berbeda dengan gerai bebas bea lainnya, Sarinah Duty Free tidak hanya menyajikan produk impor, tetapi juga produk lokal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Porsi produk UMKM di Sarinah Duty Free sebesar 20 persen.

Tantangan itu diatasi melalui kerja sama dengan kementerian-kementerian terkait atau pihak lainnya, misalnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, asosiasi travel agent, dan asosiasi perhotelan.

"Ini yang akan kita jadikan satu paket wajib kunjung bagi turis asing datang ke duty free shopdi Sarinah," kata Fetty.

Fetty menambahkan meskipun Duty Free Sarinah menjajakan produk internasional, bukan berarti Sarinah tidak lagi mengusung konsep 100 persen produk lokal.

Ia mengatakan konsep 100 persen produk lokal berlaku untuk Sarinah Department Store yang terletak di lantai basement, ground, 1, 2, dan 3.

"Sarinah Duty Free Shop ada di luar Department Store, konsepnya sendiri yang memang secara definisi yang namanya duty free shoppasti menjual barang-barang internasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Fetty membantah jika produk-produk yang dijual di Sarinah terlalu mahal. Produk Sarinah disebut dijual di kisaran Rp2.000 hingga ratusan juta. Ia mengatakan harga setiap produk disesuaikan dengan kualitasnya.

"Tentu produk Indonesia yang unggulan harus dijual dengan harga yang premium, tapi kalau produk yang less premium dijual dengan harga yang lebih murah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal lelang Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pihaknya meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut, termasuk di antaranya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

Padahal, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal lainnya dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, pelaku usaha juga harus mendapatkan PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA.

Wahyu pun menegaskan Kepulauan Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurutnya, regulasi RI tidak mengenal dan tidak melegalkan jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan hak publik dan aset negara.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Wahyu menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi, 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Serbaguna

Amazon Bakal Ngiklan Lagi di Twitter, Bujet Rp1,5 T per Tahun******

Perusahaan Amazonberencana kembali beriklan di Twitter. Isu ini berkembang berkat cuitan Platformer pada Sabtu (3/12).

Cuitan tersebut berisi rencana biaya pasang iklan perusahaan besutan Jeff Bezos sebesar US$ 100 juta per tahun (sekitar Rp1,5 triliun). Rencana ini berjalan sembari menunggu beberapa perubahan keamanan pada platform iklan Twitter.

Tetapi, Reuters melaporkan, baik Amazon maupun Twitter, tidak menanggapi permintaan komentar atas isu tersebut.

Tak hanya itu, IPG, salah satu perusahaan periklanan terbesar merekomendasikan kliennya untuk tidak mengeluarkan dana di Twitter.

Namun, Musk memohon pada para pengiklan untuk tetap menggunakan platformnya. Ia ingin diberi kesempatan untuk mengembangkan dan menambah fitur agar pengiklan tidak khawatir terhadap dampak moderasi konten Twitter nantinya.

"Saya mengerti jika orang ingin memberikan waktu sebentar dan melihat bagaimana segala sesuatunya berubah. Tapi sungguh, cara terbaik untuk melihat bagaimana segala sesuatunya berubah dan berkembang adalah dengan menggunakan Twitter," terang Musk dikutip dari CNN, Kamis (10/11).

Harus diakui, tingkah polah Musk memicu kontroversi sejak menguasai Twitter. ia pasang biaya berlangganan US per bulan (sekitar Rp61 ribu) buat yang ingin punya centang biru.

Belum lama ini, ia menciptakan terobosan dengan meluncurkan centang emas dan abu-abu.

"Centang emas untuk perusahaan, centang abu-abu untuk pemerintah, biru untuk individu (baik selebriti atau bukan) dan semua akun terverifikasi akan diautentikasi secara manual sebelum centang diaktifkan," ujar Musk dalam cuitannya.

[Gambas:Video CNN]

Keseharian saya

RUU Perkoperasian, Pinjol 'Ngaku' Koperasi Akan Dipidana 3 Tahun******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan pelaku praktik koperasiyang menyimpang bakal terancam sanksi pidana hingga 3 tahun. Hal itu akan diatur dalam UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan regulasi yang ada saat ini hanya memberi wewenang pihaknya untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran dan pencabutan izin, yang tidak menimbulkan efek jera.

"Terkait dengan praktik-praktik koperasi yang menyimpang, pihak-pihak yang 'memakai' koperasi sebagai jubah bisnis padahal praktiknya rentenir, pinjol ilegal, dan sebagainya, bisa terjadi karena di dalam regulasi tidak ada sanksi pidana," ujar Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Aturan serupa juga sudah diterapkan pada sektor lain seperti perbankan dan asuransi

"Kami tentu tidak ingin mengedepankan sanksi pidana sebagai isu utama, tidak. Tapi, isu utamanya adalah jangan sampai orang yang tidak bertanggung jawab hanya menggunakan koperasi sebagai jubah padahal praktiknya bertentangan dengan prinsip koperasi," terangnya.

Dalam RUU perkoperasian, jelas Zabadi, sanksi denda bagi pelaku praktik koperasi menyimpang diusulkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan sanksi pidana berkisar 1 tahun hingga 3 tahun. Adapun hukuman terberat akan dijatuhkan pada pelaku yang menyalahgunakan nama koperasi.

Bentuk LPS Koperasi

Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengungkap usul pembentukan lembaga penjaminan simpanan (LPS) bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam RUU Perkoperasian.

Menurut Zabadi, keberadaan LPS koperasi akan mencerminkan komitmen esensial dari negara untuk melindungi simpanan anggota koperasi dan menempatkan KSP setara dengan lembaga keuangan lain.

Tahun ini saja, sambung Zabadi, sudah terungkap delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang menimbulkan kerugian masyarakat karena gagal bayar hingga Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Dengan memiliki lembaga penjaminan, simpanan anggota bisa terlindungi. Adapun mekanisme penjaminannya saat ini masih digodok.

"Kami masih akan mematangkan kembali terkait LPS ini," ujarnya.

RUU perkoperasian sendiri merupakan kelanjutan dari putusan MK yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Menurut Zabadi, ruu ini bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah out of datedlantaran sudah berusia 30 tahun.

Ia menargetkan pembahasannya dengan DPR bisa dilakukan awal tahun depan. Pasalnya, meski tidak masuk Prolegnas 2023, ruu ini bersifat kumulatif terbuka alias dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

"Kami harapkan di awal 2023 kami sudah bisa masuk (pembahasan dengan DPR)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir tahun 1000 M

PT LII Bantah Jual Kepulauan Widi di Situs Asing******

PT Leadership Islands Indonesia (LII) membantah kabar pelelangan Kepulauan Widi, Maluku Utara di situs Sotheby's Concierge Auctions.

PT LII merupakan perusahaan yang memegang izin untuk secara eksklusif menjalankan usaha di Kepulauan Widi.

Dalam rangka menarik investasi asing besar ke pengembangan Kepulauan Widi, LII mengambil langkah untuk bekerja sama dengan Sotheby's Auction Concierge yang berbasis di AS dan Inggris.

Hal ini bertujuan untuk menarik investor yang memiliki semangat dan visi yang sama dengan LII, yakni visi yang berfokus pada area konservasi skala besar, pembangunan yang berkelanjutan (sustainable), dan pemberdayaan masyarakat.

"Sotheby's Auction Concierge dan LII sama sekali tidak bermaksud untuk "menjual Pulau Widi" dan bahwa Sotheby's Auction Concierge dan LII memahami secara penuh bahwa pulau-pulau di Indonesia adalah milik negara Republik Indonesia dan karenanya kepulauan tidak dapat dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta mana pun," bunyi pernyataan LII, dikutip dari situs www.widireserve.com, Senin (5/12).

Perusahaan menambahkan proses penggalian dana investasi melalui proses pelelangan atas interest di LII akan dilaksanakan di masa mendatang.

Investor terpilih adalah yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari LII. Salah satu syaratnya adalah yang investor harus berinvestasi dalam jumlah yang signifikan ke dalam pengembangan Kepulauan Widi.

Kepulauan Widi sendiri adalah salah satu ekosistem laut yang unik, kaya akan keragaman biota laut dan langka ditemui sehingga harus dilindungi untuk generasi mendatang.

Hal ini disebut telah menjadi dasar dan penggerak utama bagi LII dalam pengambilan segala keputusan dari sejak LII bertemu dengan instansi pemerintah pada 2014 silam.

"LII juga berkomitmen untuk mendanai kegiatan patroli Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Widi dan berencana untuk membuka Pusat Konservasi bersama dengan eco-lodge pertamanya di kepulauan tersebut pada 2024," ujar LII.

Sebelumnya, situs Sotheby's Concierge Auctions mencantumkan Kepulauan Widi dalam daftar barang yang mereka lelang. Pada situs tersebut, PT LII menawarkan pengelolaan pulau tersebut.

"Hukum Indonesia tak mengizinkan kepemilikan privat atas kepulauan, tetapi saham dalam bisnis dengan hak pengembangan dapat dijual kepada siapa pun," tulis PT LII di situs Sotheby's Concierge Auctions.

[Gambas:Video CNN]