cara melihat pinjol terdaftar ojk

Catatan Pastoral Petani

pinjaman emas online

Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau******

Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai persetujuan Presiden Joko Widodo terkait revisi aturan main penggunaan PLTS Atap merupakan keberpihakan negara dalam menjaga keterjangkauan tarif listrik.

"Persetujuan atas revisi Permen ESDM No 26/2021 tentang PLTS Atap tersebut, lanjutnya, sangat bagus karena telah mengembalikan kedaulatan energi, terutama soal tarif ketenagalistrikan di Tanah Air.

"Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pengendalian tarif listrik oleh negara tersebut, tambahnya, karena pasal terkait dengan jual-beli (ekspor-impor) kelebihan daya PLTS Atap ke jaringan dan transmisi milik negara telah dihapus.

Dengan tidak adanya klausul jual-beli tersebut, menurut dia, maka negara lebih mudah menentukan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta," ujarnya.

Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap.

"Di sini negara hadir dan saya nilai berpihak kepada masyarakat kecil. Rata-rata yang mampu memasang PLTS Atap adalah orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, katanya, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Keuangan negara akan tergerus saat harus membeli listrik dari PLTS atap.

Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, menurut dia, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara dihapus.

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut, tetap memberikan izin bagi masyarakat konsumen Rumah Tangga dan industri untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap sesuai dengan syarat yang berlaku.

"Negara tetap membolehkan masyarakat membangun PLTS Atap, namun hanya untuk penggunaan secara pribadi. Tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Kemudahan lain, pengguna PLTS Atap juga masih bisa menikmati listrik dengan menggunakan jaringan listrik milik PLN.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga menyatakan Pemerintah perlu cermat terhadap konsep power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Menurut dia penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan.

"Terutama untuk penetapan tarif listrik yang harus terjangkau bagi masyarakat. Negara akan susah mengendalikan tarif listrik jika ada power wheeling," katanya.

Baca juga: YLKI: Revisi aturan PLTS Atap merupakan "win-win solution"
Baca juga: IRESS: Revisi PLTS Atap tegaskan pemerintah ciptakan keadilan energi

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Su Xian'er Han Jin

gacor asia

Bapanas sebut pembatasan pembelian beras di ritel demi pemerataan******

Pembatasan pembelian ini dari dulu dari beberapa bulan lalu, itu sudah diterapkan sejak tahun lalu

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pembatasan pembelian beras yang diberlakukan di sejumlah ritel modern demi pemerataan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pembatasan pembelian ini dari dulu dari beberapa bulan lalu, itu sudah diterapkan sejak tahun lalu. Kenapa dibatasi dua pak total 10 kilogram (kg)? Itu supaya distribusinya merata, kalau di rumah tangga (konsumsi) berasnya 5-10 kg, itu tentunya sudah cukup,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Arief turut menanggapi terkait pembatasan pembelian beras di sejumlah ritel. Menurutnya, pembatasan pembelian beras di ritel modern hingga maksimal 10 kg diperlukan demi pemerataan dan ketersediaan beras.

“Pembatasan (pembelian beras) di ritel itu demi pemerataan,” ucap Arief.

Dia mengaku bahwa pihaknya terus mempersiapkan cadangan pangan pemerintah (CPP). Karena, lanjut Arief, jika Bulog tidak memiliki CPP akan sangat bahaya bagi kebutuhan pangan masyarakat.

Ia menuturkan pembatasan pembelian beras di ritel telah diinisiasi sejak Oktober 2023, terutama pada pembelian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menurut Arief, hal tersebut agar mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan memastikan masyarakat secara luas tidak belanja beras berlebihan melebihi kebutuhan normal.

Dia mengatakan pihaknya bersama kementerian dan lembaga yang terkait telah diberikan arahan Presiden Joko Widodo untuk bergerak cepat mengatasi kondisi beras nasional hari ini. Hal itu, lanjut Arief, menanggapi dinamika kondisi beras nasional menjadi salah satu konsentrasi pemerintah.

“Badan Pangan Nasional tadi bersama Bapak Presiden, ada Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Dirut Bulog, tadi pagi-pagi sekali dipanggil dari Istana ya, untuk membahas kondisi perberasanhari ini,” katanya.

Arief mengaku bahwa pihaknya bersama semua pemangku kepentingan di bidang pangan akan segera menggelontorkan beras ke berbagai lini pasar sesuai perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat kembali bisa berbelanja beras dengan tenang dan bijak sesuai kebutuhan.

“Bapak Presiden tadi telah memerintahkan agar semuanya tolong di konversi ke beras 5 kg, lalu segera kirim ke pasar tradisional, pasar ritel modern. Saya juga diperintah untuk membereskan yang Cipinang ini, karena di sini stoknya banyak tetapi di pasar ritel modern sedikit,” ujar Arief.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menambahkan kebijakan pembatasan pembelian beras memang demi pemerataan dan hanya untuk konsumsi rumah tangga.

“Jadi karena memang di ritel itu tadi dikatakan ini kan untuk konsumsi, jadi memang kita buat (untuk) pemerataannya. Ini sudah dari beberapa waktu lalu, hanya untuk konsumsi rumah tangga saja, kita akan jagain,” kata Pamrihadi.

Pamrihadi mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyalurkan beras 1.000 ton pada Selasa 13 Februari 2024 di wilayah Jabodetabek dengan harga jual Rp13.900 per kg.

“Stok saat ini (PIBC) (di Pasar Induk Beras Cipinang/PIBC) ada 34 ribu ton dengan minimum stoknya adalah 30 ribu ton. Jadi saat ini (stok beras PIBC) ada di atas rata-rata normal,” terangnya.

Baca juga: Bulog pastikan kelola beras impor dengan baik demi jaga harga gabah
Baca juga: Kementan bidik lahan rawa sumbang 20 persen produksi beras nasional

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Tong menguasai dunia

game slot resmi terpercaya

Wapres ajak elemen bangsa ciptakan suasana kondusif di masa tenang******

Jakara (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong menciptakan suasana aman dan kondusif dalam rangka mendukung masa tenang pemilu yang dimulai 11 hingga 13 Februari 2024.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Wakil Presiden (Jubir Wapres) Masduki Baidlowi melalui Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta, Minggu.

"Wapres berharap, penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah, sampai para petugas tempat pemungutan suara di lapangan dapat bekerja secara profesional dan penuh amanah pada hari pemungutan dan penghitungan suara nanti," katanya.

Selain itu, kata Masduki, Wapres juga menyerukan agar masyarakat berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak suara sesuai hati nurani.

Pesan lain yang juga disampaikan Wapres Ma'ruf adalah adalah pentingnya menjaga keteguhan pendirian jelang masa masa pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Sebagai warga negara yang baik hendaknya jangan golput. Juga jangan mau diintervensi oleh siapapun, dengan iming-iming uang atau apapun. Teguhlah dengan pendirian," katanya.

Masduki menyampaikan bahwa Indonesia sudah pada tahapan akhir Pemilu. Untuk itu, Wapres menginginkan pemilu bukan sekadar aman dan damai, tapi juga demokratis, jujur dan adil.

"Wapres menekankan bahwa dengan pemilu yang bermartabat, maka kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara akan semakin tinggi, dan ini baik bagi masa depan demokrasi Indonesia," katanya.

Selain itu, Wapres juga meminta masyarakat untuk menghindari penyebaran berita palsu atau provokatif, serta terus saling menghargai dan menghormati terhadap pilihan politik sesama warga bangsa.

Di masa tenang ini, Wapres berharap masyarakat bekerja menjalankan aktivitas seperti biasa sambil mempersiapkan diri untuk hari pemungutan suara nanti.

Terakhir, Wapres berharap Pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan dengan suasana yang riang gembira.

Baca juga: Wapres: Jadikan Imlek momen perbaikan diri dan peningkatan integritas
Baca juga: Wapres Ma'ruf sampaikan Selamat Hari Pers Nasional

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Setan mengganggu langit

lembu4d

KPU: Pembersihan APK tanggung jawab peserta pemilu******

Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum mengingatkan pembersihan alat peraga kampanye atau APK di ruang publik merupakan tanggung jawab dari masing-masing peserta pemilihan umum.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menjelaskan tahapan Pemilu 2024 mulai hari Minggu ini pukul 00.01 WIB telah memasuki masa tenang.

"Selama masa tenang, peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun. Itu untuk memberi kesempatan pemilih melakukan perenungan siapa yang akan dipilih," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu pagi.

Baca juga: Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung

Selama masa tenang pemilu yang berlangsung 11 hingga 13 Februari 2024, APK yang selama masa kampanye didirikan di ruang publik harus dibersihkan.

"Pembersihan APK selama masa tenang sebenarnya merupakan tanggung jawab peserta pemilu, tetapi kami selaku penyelenggara pemilu berkewajiban mengoordinasi pembersihan," ujar Anam.

Maka tepat memasuki tanggal 11 Februari 2024, sejak pukul 00.01 dini hari tadi, KPU Jawa Timur bersama Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah provinsi setempat, langsung bergerak melakukan pembersihan APK dari ruang publik.

Tampak pembersihan APK oleh penyelenggara Pemilu Jawa Timur di wilayah Kota Surabaya yang berlangsung Minggu dini hari juga diikuti sejumlah perwakilan partai politik peserta pemilu.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta

Choirul Anam memastikan koordinasi pembersihan APK bersama para pemangku kepentingan tersebut berlangsung serentak sampai di wilayah kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak melakukan pembersihan APK dari ruang publik selama masa tenang.

Peserta pemilu yang APK-nya dibersihkan oleh petugas bisa mengambilnya di Kantor Bawaslu atau Satpol PP setempat.

Targetnya ruang publik harus bersih dari APK sebelum hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.

"Jadi, APK tidak harus bersih dari ruang publik hari ini. Bisa sampai besok atau lusa. Targetnya saat pemilu berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 sudah harus bersih total dari APK," ucapnya.

Baca juga: Pemkot Medan dukung Bawaslu tertibkan APK di masa tenang

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Perang bertanda Naga

malam 88 slot login

Menag ajak pelajar gunakan hak pilih sesuai hati nurani******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak pelajar yang sudah bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu) untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden sesuai hati nurani mereka.  

"Nah kita dorong ini agar pemilih-pemilih muda ini tidak memilih untuk Golput atau tidak datang (ke TPS)," ujar Menag Yaqut seusai gelar doa bersama dengan pelajar di Jakarta, Senin.  

Kepada pelajar, Yaqut berpesan bahwa Pemilu merupakan momentum lima tahun sekali yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Maka dari itu, keterlibatan mereka amat sangat dibutuhkan.   

Sementara terkait doa bersama, Yaqut berharap penyelenggaraan Pemilu dapat berlangsung dengan damai, jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin yang mencintai rakyatnya.

"Sehingga dalam lima tahun depan ketika pemimpin yang terpilih nanti memegang kekuasaan, mereka bisa berlaku adil dan baik kepada rakyatnya," kata dia.

Sebelumnya, ribuan pelajar dan pemuda lintas agama menegaskan komitmennya untuk menggunakan hak suara pada Pemilihan Umum, 14 Februari 2024. Mereka juga mendoakan pemilu tahun ini berjalan dengan damai.

Penegasan ini ini menjadi bagian dari deklarasi yang dibacakan para pemuda lintas agama dalam ‘Pemilove, Doa Bersama untuk Pemilu Damai’, yang berlangsung di Jakarta.

Dalam deklarasi itu, para pemuda bertekad untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, adil, rahasia, serta damai dan penuh cinta kasih.

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Agama ini diikuti kurang lebih 3.000 peserta, terdiri atas para remaja, pelajar, mahasiswa, dan santri.

Hadir juga, para pemuda perwakilan organisasi kepemudaan lintas iman, serta para tokoh pimpinan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dari enam agama di Indonesia.

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan kesuksesan pemilu 2024 antara lain ditentukan oleh tingkat partisipasi para pemilih pemula.

Maka dari itu, perlu upaya agar para pemilih muda melek politik kebangsaan. Indonesia akan memasuki fase bonus demografi dan pemuda menjadi andalan yang diharapkan.

"Pemilu bertepatan hari kasih sayang. Di hari kasih sayang, kita menyatakan cinta dengan tinta. Dengan hadir di tiap TPS tempat kita terdaftar sebagai pemilih. Tinta yang menandakan kita menjadi bagian yang sudah menyukseskan pemilu 2024, sekaligus menjadi bukti cinta kita kepada negara," ujarnya.

Baca juga: Kemenag bersama pelajar gelar doa bersama untuk kelancaran Pemilu

Baca juga: Parisada Hindu Dharma Indonesia gelar doa bersama pemilu damai 

Baca juga: Menag: Perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili momentum refleksi diri

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi penulis di Azeroth

inajp

Ketua KPU: Semua tuduhan akan terbantahkan dengan kerja******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari merespons tuduhan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan meminta pihak terkait untuk melihat kerja-kerja profesional yang dilakukan komisinya.

“Initinya KPU mau ada apapun, pernyataan apapun, yang penting kami bekerja sungguh-sungguh, bekerja berdasarkan aturan, profesional, menjaga integritas dan juga menjaga netralitas,” ujar Hasyim kepada ANTARA usai meninjau pelaksanaan pemungutan suara di World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur, Minggu.

Dia mengatakan pekerjaan yang dilakukan KPU tersebut masih terus berlangsung.

“Yang penting kita tunjukkan itu. Nanti macam-macam tuduhan kan akan terbantah dengan kerja-kerja kita ya,” tegas Hasyim.

Menurut dia, pada akhirnya sejumlah tuduhan itu akan terbantahkan oleh fakta.

“KPU tidak ada niat berbuat yang aneh-aneh,” kata Hasyim.

Hasyim meninjau proses penyaluran suara Warga Negara Indonesia (WNI) yang melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 di WTC Kuala Lumpur bersama Komisioner KPU Idham Holik dan Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur Umar Faruk.

Sebanyak 223 Tempat Pemungutan Suara (TPS) menerima penyaluran suara WNI yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DTPLN) Kuala Lumpur, Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Baca juga: Ketua KPU tegaskan video viral hitung suara di luar negeri tidak benar

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024