cara kredit hp di tokopedia tanpa kartu kredit

Rekor dunia alien komputer binatang roh

Progres Istana Presiden******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) menyampaikan bahwa pembangunan istana presiden dan gedung pemerintahan di Ibukota Nusantara (IKN) selesai sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2024.

"Saat ini progres pembangunan Istana presiden RI dan gedung-gedung pemerintahan untuk batch satu sudah mencapai 46 persen lebih," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah Selasa (12/9) seperti dikutip dari Antara.

Begitu juga dengan pembangunan gedung-gedung pemerintahan lainnya seperti empat gedung kementerian koordinator, yang juga ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2024.

Sedangkan, realisasi pembangunan gedung kantor Presiden sebesar 27, 525 persen, penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap II mencapai 92,250 persen,

Sementara itu, pembangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator satu 12,78 persen, kementerian koordinator tiga 10,429 persen dan kementerian koordinator empat 15,135 persen.

Presiden Jokowi mengatakan upacara detik-detik Proklamasi HUT RI ke-79 akan mulai dilakukan di IKN Nusantara Kalimantan Timur.

"Insya Allah. Tahun depan sudah di IKN. Kita lihat nanti," kata presiden.

[Gambas:Video CNN]

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

Pekerja Desak UMP Naik Minimal 15 Persen pada 2024******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

Besaran itu mempertimbangkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan juga hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang harus dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," ujar Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9).

Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.

Selama berkuasa, menurut Mirah, Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pengupahan yang semakin rendah dan merugikan pekerja.

Jika berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kenaikan upah minimum harus dihitung berdasarkan survei KHL, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Namun pada 2015, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menghilangkan mekanisme survey KHL, sehingga formula kenaikan upah minimum hanya berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi.

Kemudian pada 2021, Jokowi menerbitkan PP 23/ 2021 yang kembali mengurangi dasar perhitungan kenaikan upah minimum hanya berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi).

Menurut Mirah, perubahan formula perhitungan upah minimum yang terus berkurang ini membuktikan pemerintah hanya berpihak pada kepentingan pengusaha dan tunduk pada intervensi kelompok pengusaha.

Oleh karena itu, ASPEK Indonesia meminta pemerintah untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2024 dengan tetap menggunakan formula perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kenaikan Upah Minimum harus berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," pungkas Mirah.

[Gambas:Video CNN]

zaman prasejarah yang tak terbatas

JK Klaim Tak Gusur Warga Saat Kalla Grup Bangun Smelter di Luwu******

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim tidak pernah menggusur warga saat perusahaannya, Kalla Grup, membangun pabrik smelter di Desa Karang-karangan dan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

JK menyindir pembebasan lahan yang kerap terjadi penggusuran rumah-rumah warga seperti yang terjadi kepada warga Rempang di Batam terkait proyek strategis negara (PSN) Eco City beberapa waktu lalu.

Ia mengakui pihaknya sudah membeli tanah masyarakat yang akan akan dibangun pabrik semenjak 2016. Meski begitu, ia tak menampik jika masih ada demo dari beberapa pihak, seperti kelompok AMAN (Aliansi Masyarakat Adat).

Mantan wapres ini menyebut pembangunan pabrik smelter tersebut paling ramah lingkungan di Indonesia. Sebab, pembangunan smelter itu menggunakan sumber energy terbarukan hydro power.

"Di sinilah yang paling lengkap di seluruh Indonesia, pembangkitnya green energi prosesnya juga green energi. Jadi, ini cocok untuk kemajuan Indonesia. Disini orang tidak akan melihat cerobong asap. Jadi ini satu-satunya di Indonesia yang paling green energy coba cari di Indonesia di mana ada yang paling ramah lingkungan," ungkapnya.

Selain itu, pada proses pembangunan smelter tersebut menggunakan 100 persen tenaga kerja dalam negeri yang terdiri dari 70 persen warga Luwu Raya dan 30 persen berasal dari beberapa daerah di Indonesia.

Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun smelter yang ramah lingkungan tanpa bantuan tenaga kerja asing sebagaimana yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah.

"Insinyur insinyur ini semua anak-anak daerah, beda dengan Morowali nanti selesai (pabriknya) baru kerja (warga lokal). Ini untuk memberikan bukti bahwa Indonesia mampu untuk sebuah industri bahwa kita masih kerja sama teknologi dari luar," tegasnya.

Rencananya smelter yang dibangun oleh perusahaan JK di area 200 hektar tersebut akan menyerap ribuan tenaga kerja.

JK menjelaskan pada proses pengembangannya di area tersebut akan dibangun industri-industri lain berbasis nikel. Kemudian JK mempersilakan semua pihak untuk masuk dan turun membangun pabrik tersebut.

"Prinsip pokoknya adalah bagaimana memajukan daerah, ini industrinya 200 hektar akan penuh dengan pabrik dan akan menyerap ribuan tenaga kerja. Diharapkan nanti di sini akan timbul industri berbasis nikel, kita sistemnya terbuka kepada semua orang. Berbeda halnya dengan Vale hanya lingkungan di situ saja, kita ingin lebih terbuka kepada semua masyarakat," jelasnya.

Adapun rencananya, smelter nikel tersebut akan rampung dan mulai beroperasi memproduksi feronikel pada November 2023 dengan kapasitas produksi 33 ribu ton nikel per tahun. Diperkirakan pembangunan pabrik ini akan selesai pada Juli 2024 dengan kapasitas produksi sebesar 31.400 ton nikel per tahun dengan menelan investasi sebesar Rp3,2 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Jiwa Setan

Jokowi Saat Dicecar soal Beras Naik: Tolong Jangan Terus Tanya ke Saya******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pada awak media dan masyarakat agar tak kerap memberondonginya dengan pertanyaan soal kenaikanharga beras.

"Tolong jangan terus ditanyakan ke saya, cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana ya," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3).

Jokowi pun meminta agar masyarakat langsung memeriksa kondisi dan harga beras di sejumlah pasar induk seperti Cipinang, Johor, dan Karawang.

Jokowi juga telah mendapat informasi terkait harga gabah yang sudah turun di lapangan. Kendati ia mengingatkan penurunan harga beras tak boleh secara drastis, sebab harus tetap mempertimbangkan kesejahteraan para petani.

Jokowi pun memastikan harga beras telah mengalami penurunan di sejumlah wilayah. Ia juga mengklaim kondisi persediaan beras di Indonesia masih aman, terutama dengan harapan sebulan ke depan panen raya akan terjadi.

"Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh Tanah Air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung," ujar Jokowi.

Harga beras membumbung tinggi jelang akhir masa pemerintahan Jokowi. Data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, harga beras bahkan tembus Rp18 ribu per kg.

Pemicunya diduga berbagai faktor mulai dari fenomena El Nino hingga gelontoran bansos dari pemerintah.

Untuk menekan lonjakan permintaan, pemerintah menggelontorkan bansos 10 kg beras ke 21,35 juta rakyat miskin pada Maret 2024.

[Gambas:Video CNN]

Makanan Tiandao

Respons Jasa Marga Usai Eks Dirut Jadi Tersangka Korupsi Tol MBZ******

PT Jasa Marga (persero) Tbk. menghormati proses hukum yang berjalan terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsipembangunan Tol Jakarta-Cikampek II elevated alias TolMBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Mantan pegawai Jasa Marga yang baru ditetapkan sebagai tersangka adalah Djoko Dwijono selaku eks Dirut PT Jasa Marga Jalan layang Cikampek (JJC) periode 2016-2020.

"Jasa Marga menghormati keputusan hukum yang berlaku dan berkomitmen mendukung proses hukum yang berjalan dengan bersikap kooperatif selama proses penyidikan yang melibatkan mantan pegawai Jasa Marga," mengutip siaran pers Jasa Marga, Rabu (13/9).

"Dapat kami sampaikan bahwa kasus hukum yang sedang terjadi tidak berdampak pada kegiatan Perseroan, baik secara operasional maupun keuangan," mengutip siaran pers.

Jasa Marga menyatakan bakal selalu berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, transparansi serta profesionalisme yang berpedoman kepada good corporate governance.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI baru saja menetapkan tiga tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek jalan Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Salah satunya adalah Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020.

Kejagung mengayakan tiga tersangka baru pada pekerjaan pembangunan (design and build) Tol MBZ itu selain DD adalah YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, dan TBS selaku tenaga ahli Jembatan PT LGC.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Kuntadi mengatakan dalam kasus itu total tim penyidik telah memeriksa 146 saksi.

Memasuki jalan iblis

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]