pinjaman online aman langsung cair

otoritas maksimal

Sandiaga Akui Tiket Pesawat di Indonesia Masih Mahal******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengakui harga tiket pesawat di Indonesia masih cukup mahal.

Karena itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan industri penerbangan dan Kementerian Perhubungan agar harga tiket tersebut lebih terjangkau masyarakat.

"Iya masih mahal dan kita mengupayakan untuk mendorong jumlah penerbangan ditambah dan ketersediaan kursi kita bekerja sama dengan industri penerbangan dan kementerian perhubungan," kata Sandiaga di Makassar, Jumat (3/11).

"Harapannya agar menuju Nataru ditambah jumlah penerbangan, sehingga (dengan) ditambahnya jumlah kursi, harga tiket lebih terjangkau," ungkapnya.

Sementara, terkait peluang pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan, Sandi memastikan pemerintah dapat mendorong pergerakan antarkabupaten dan kota di atas 6 jam.

"Kami mendorong destinasi-destinasi yang ada, terutama kampung karst Ramang-ramang di Maros, agar lebih didorong sehingga bisa jadi pemicu bergeraknya wisata-wisata nusantara yang kita targetkan 1,2 miliar pergerakan wisatawan nusantara tahun ini," tuturnya.

Sandiaga mengimbau semua pihak harus menjaga Kampung Ramang-ramang, yang masuk dalam wilayah geopark UNESCO, agar tidak mengalami kasus yang dialami seperti di Danau Toba.

"Kita harus menjaga jangan sampai seperti (danau) Toba yang mendapatkan kartu kuning, harus kita jaga. Saya tadi menggugah pemikiran mahasiswa agar mereka terlibat untuk menjaga, karena ekosistem Geopark UNESCO itu ada partisipasi masyarakat," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jimat Misterius

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.

Seratus ribu cerita pendek

Catatan Kritis Ganjar soal Mimpi Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia******

Bakal calon presiden Ganjar Pranowoberkomentar soal gagasan Indonesia menjadi poros maritim duniayang pernah disampaikanJokowi saat akan menjadi presiden pada 2014 lalu.

"(Poros) maritim 10 tahun enggak berubah, ya enggak niat. Mau pakai alasan apalagi? Masih land base, continental base," kata Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Ganjar menyebut pemerintah seharusnya membuat fasilitas mumpuni di laut jika memang ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Ia heran mengapa tidak ada puskesmas terapung hingga transportasi laut yang jelas.

"Kenapa kita tidak melibatkan para peneliti dan aktivis, mereka yang cukup ideologis untuk membangun kekuatan laut kita? Saya nemu kok orang-orang Indonesia yang hebat, saya panggil dan juga melamar, kita seriuskan yuk. Ini saya sudah ketemu kok beberapa orang," bebernya.

"Contoh, rumput laut, secara teknis saya dikasih tahu, 'Mas Ganjar, cukup 15 meter pantainya kita bisa budi daya'. Anda hitung berapa (potensi keuntungan). Saya minta staf saya hitung, dihitung oh gede minta ampun, tapi kenapa kita tidak melakukan? Tidak niat," tegas Ganjar.

Ia menilai pihak-pihak yang berkepentingan selama ini lebih memilih mencari jalan mudah. Ketika sistem pemerintahannya tak jalan, Ganjar menyebut kritik akan muncul.

"Desain menciptakan konglomerasi itu dulu kan harapannya menjadi lokomotif yang akan menarik gerbong. Tapi, akhirnya putus lokomotifnya, jalan sendiri kemudian tidak terjadi. Ya sudah, ini sudah terjadi. Maka perbaikan yang mesti kita lakukan hari ini adalah yuk kita kembalikan dan orientasinya kita pindahkan," tutupnya.

Poros maritim dunia merupakan cita-cita Presiden Joko Widodo. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut ini sudah diagendakan sejak periode pertama Jokowi.

Kendati, Muhadjir mengakui upaya ini memang belum maksimal. Ia juga menyayangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak ada penekanan tentang ketahanan laut Indonesia.

"Ini sebetulnya program prioritas Pak Presiden (Jokowi) sejak periode pertama beliau, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Menurut saya, belum optimal kesungguhan kita dan belum maksimal pencapaiannya. Perlu kerja keras menjadikan Indonesia poros maritim," ujarnya dalam Seminar Nasional Transformasi Peradaban Bahari Menuju Indonesia Emas 2045 di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

"Justru Presiden Xi Jinping berkali-kali menyebut pentingnya Indonesia menjadi poros maritim terkait jalur sutra China. Karena sebetulnya posisi Indonesia sebagai negara maritim sudah diperhitungkan sejak dulu kala," sambung Muhadjir.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

239 Ribu Orang RI Bekerja di Luar Negeri Sepanjang 2023******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut ada 237.992 tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sepanjang Januari-Oktober 2023.

"Penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) sebanyak 237.992 orang dengan karakteristik persentase sektor formal ini Alhamdulillah jumlahnya lebih besar 54,67 persen dan informal sebanyak informal dan 45,3 persen," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (14/11).

Ida merinci penempatan PMI itu terbagi dalam beberapa skema. Tercatat dari skema government to governmentmencapai 9.645 orang. Lalu, skema penempatan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mencapai 189.101 orang.

Sementara berdasarkan wilayah penempatannya, di kawasan Asia dan Afrika mencapai 222.230 orang. Kemudian, di Eropa dan Timur Tengah mencapai 14.300 orang.

Adapun di Amerika dan Pasifik mencapai 1.462 orang.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Ia mengungkapkan pasar tenaga kerja saat ini menampung banyak lulusan SMA, SMK, atau MA yang tak terserap perguruan tinggi.

Ida memaparkan saat ini sebanyak 1,8 juta lulusan SMA terpaksa masuk pasar tenaga kerja. Namun, lulusan SMA itu menghadapi tantangan besar lantaran pasar tenaga kerja membutuhkan pegawai yang menguasai skill digital.

Sementara, para lulusan SMA ini belum memiliki kemampuan tersebut.

"Keterampilan digital yang dimiliki tenaga kerja Indonesia masih bersifat teoritis dan umum, sehingga terjadi kesenjangan sisi supply dan demand," kata Ida.

Ia lantas mengatakan di masa mendatang pola permintaan tenaga kerja akan lebih banyak pekerjaan yang bersentuhan dengan pemanfaatan teknologi digital.

Selain itu, sisi soft skillseperti kemampuan analitis, orientasi penyelesaian masalah, kreativitas, dan komunikasi juga akan sangat dibutuhkan.

Ida pun merinci sejumlah keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja saat ini. Berikut daftarnya:

- Creative thinkingkebutuhannya 73,2 persen

- Analytical thinkingkebutuhannya 71,6 persen

-Technological literacykebutuhannya 67,7 persen

- Curiosity and lifelong learningkebutuhannya 66,8 persen

- Resilience, flexibility and agilitykebutuhannya 65,8 persen

- Systems thinkingkebutuhannya 59,9 persen

-AI and big datakebutuhannya 59,5 persen

- Motivation and self awarenesskebutuhannya 58,9 persen

- Talent managementkebutuhannya 56,4 persen.

[Gambas:Video CNN]

Cara menarik bintang dengan login di awal

Perbandingan Biaya Haji Tahun Ini dan Tahun Depan******

Biaya hajidi Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk 2024, Kementerian Agama(Kemenag) telah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menjadi Rp105 juta per jemaah.

Jika dibandingkan dengan tahun ini, usulan BPIH tersebut naik Rp15 juta dari penetapan tahun sebelumnya, yakni Rp90 juta per jemaah.

"Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah Rp105.095.032," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (13/11), dikutip dari Antara.

Adapun BPIH meliputi komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, hingga biaya hidup.

Lantas bagaimana perbandingan biaya haji tahun ini dan tahun depan?

Per Februari silam, Kemenag dan Komisi VII DPR RI secara resmi menyepakati total BPIH sebesar Rp90.263.104 per jemaah.

Dari total BPIH itu, 55,3 persen atau Rp49,812.700 dibebankan langsung kepada jemaah haji atau yang dikenal dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Sementara 44,7 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp40.237.937.

Untuk tahun ini, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI merinci Bipih sebesar Rp49,8 juta tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup dan sebagian biaya paket layanan masyair.

Kemudian, biaya dari nilai manfaat sebesar Rp40,2 juta digunakan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Armuzna, perlindungan, dokumen perjalanan serta biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

"Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.090.360.327.213,67," kata Marwan.

Untuk tahun depan, Yaqut menjelaskan BPIH disusun dengan asumsi nilai tukar kurs dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp16 ribu. Sementara asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266.

Ia mengatakan kebijakan formulasi komponen BPIH diambil untuk menyeimbangkan besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat di masa yang akan datang.

"Pembebanan Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) harus menjaga prinsip istithaah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya," ucapnya.

Meski usulan BPIH tahun depan lebih besar dari tahun ini, namun formulasi Bipih dan nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji 2024 belum diputuskan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan usulan besaran BPIH tersebut akan menjadi bahan awal untuk pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Panja BPIH.

Memanggil dewi dari dunia lain

Erick Thohir Incar Pengusaha Timur Tengah Jadi Investor Baru BSI******

Menteri BUMN Erick Thohir mengincar pengusaha Timur Tengah untuk menjadiinvestor baru PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Pencarian investor anyar ini di tengah rencana hengkangnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari kepemilikan BSI. Meski tidak menyebut negara mana, Erick ingin pengusaha Timur Tengah yang nanti mengisi kekosongan tersebut.

"Prioritas Timur Tengah. Kalau kita mau mencari partner BSI, kita pengin juga mitra yang bisa menjadikan BSI bank syariah secara global sekarang ini ranking 12, siapa tahu ke depan bisa masuk 10 besar," jelasnya, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (9/11).

Erick menekankan butuh perhitungan dan pertimbangan matang dalam mencari mitra bisnis baru BSI. Ia menyebut langkah ini bakal menentukan keberlangsungan kinerja perusahaan ke depan.

Harapannya, investor baru nanti bisa memberikan akses kepada BSI untuk membuka kantor di London, Riyadh, Mekkah, Madinah, hingga Dubai.

Kementerian BUMN mengatakan setidaknya ada 20 persen saham gabungan dari BRI dan BNI di BSI yang bakal didivestasi.

Terpisah, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan dirinya hanya menjalankan operasional perusahaan, bukan pemegang saham. Oleh karena itu, ia tidak bisa bicara banyak soal rencana divestasi bank syariah pelat merah ini.

"Terkait divestasi, BSI ini kan bank Tbk, itu regulatornya banyak. Ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasar modal (Bursa Efek Indonesia), dan Bank Indonesia. Jadi hal-hal sensitif saya gak bisa saya sampaikan di sini," kata Hery dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

"Kalau disuruh ini (divestasi) ya jalanin, termasuk (merger BSI dengan) BTN Syariah. Bohirnya bilang maju ya maju, mundur ya mundur, tahan ya tahan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]