situs slot 33 978Jutaan kata 330965Orang-orang telah membaca serialisasi
《mpo1881》
Jalur Rel Haurpugur******
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan jalur rel antara Haurpugur - Cicalengka sementara waktu tidak bisa dipakai imbas Kecelakaan Kereta Api(KKA) antara KA Turangga relasi Surabaya Gubeng - Bandung dan Commuterline Bandung Raya di km 181+700 pada Jumat (5/1) pukul 06.03 pagi.
"Jalur rel antara Haurpugur - Cicalengka untuk sementara tidak dapat dilalui akibat kecelakaan tersebut," kata EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam pernyataannya Jumat (5/1).
Agus menambahkan pihaknya saat ini tengah mengevakuasi penumpang dan 2 rangkaian kereta api terkait tabrakan itu. Pihaknya juga berupaya memperbaiki jalur rel yang mengalami kerusakan.
Ia menambahkan guna mengetahui penyebab tabrakan KAI akan melakukan investigasi bersama KNKT.
Tambrakan terjadi antara Kereta Api (KKA) antara KA Turangga relasi Surabaya Gubeng - Bandung dan Commuterline Bandung Raya di km 181+700 pada Jumat (5/1) pukul 06.03 pagi.
Belum diketahui apakah ada korban atau tidak dalam kecelakaan itu.
[Gambas:Video CNN]
Bawaslu sebut ada dugaan pelanggaran administrasi oleh PPLN Islamabad******
Lolly di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa PPLN Islamabad diduga melanggar administrasi dengan mengizinkan 21 pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) menjadi daftar pemilih tambahan (DPTb) tanpa membawa form A pindah memilih.
Kalau melihat regulasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum), menurut dia, seharusnya tidak masuk sebagai DPTb, tetapi harus masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK).
"Karena proses ini, pelanggaran administrasi akan diproses," kata Lolly .
Berdasarkan regulasi, lanjut dia, DPTb harus menggunakan form untuk pindah memilih. Hal ini bisa dilayani sampai pukul 08.00 waktu setempat pada hari pemungutan suara.
Akan tetapi, berdasarkan catatan Bawaslu, PPLN Islamabad tidak menyediakan form A pindah memilih untuk 21 pemilih tersebut.
"Saran perbaikan Bawaslu waktu itu, panwaslu memberikan saran perbaikan berupa peringatan secara lisan untuk menunjukkan atau menyediakan form A pindah memilih. Namun, tidak ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.
Walaupun demikian, PPLN Islamabad memasukkan 21 pemilih itu dalam DPTb dengan catatan nama pemilih tercatat di dalam negeri.
"Ini sebenarnya bisa dimasukkan ke DPK LN karena dia tidak punya form A pindah memilih karena DPK LN itu data pemilih yang menggunakan KTP-el atau paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara," katanya.
Selain itu, Lolly mengatakan bahwa terdapat kejadian khusus lainnya yang melibatkan PPLN Islamabad.
Ia mengungkapkan bahwa PPLN dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN) tidak memberikan tanda pengenal saksi.
"Sudah diberikan saran perbaikan untuk segera sehari sebelum hari-H dilakukan pemberian tanda pengenal terhadap saksi, tetapi tidak juga ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.
Adapun DPT di Islamabad berjumlah 817 pemilih. Sementara itu, yang menggunakan hak pilih 586 orang dengan perincian 505 DPT, 69 DPTb, dan 13 DPK.
Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 38 suara; pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 141 suara; pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. memperoleh 47 suara.
Baca juga: Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Baca juga: Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi
Peserta Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Peserta pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Label:situs slot admin、naga303 login togel、zeuskeren
Terkait:hitamslot、aplikasi tempat kredit hp、pinjam di akulaku tidak bayar、angka jitu untuk sidney hari ini、rtp dewa89、pinjol cicilan 12 bulan、daftar cicilan、situs bermain slot、slot gacorhariini、link slot gacor
bab terbaru:panen slot online(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
...berharap penanganan kasus ini dilakukan secara komprehensif agar dapat dicapai rasa keadilan, adanya ketertiban di masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah iniJakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memastikan pendampingan terhadap seorang ibu muda pelaku kasus kekerasan terhadap bayi 10 bulan hingga meninggal di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan lahan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dalam debat calon presiden yang digelar Minggu (7/1) malam.
Ia menggunakan data yang disampaikan Jokowi. Berdasarkan data itu kata Anies, Prabowo memiliki lahan sampai dengan 340 ribu hektare.
Menurut Anies, kepemilikan lahan ini cukup ironis. Pasalnya, kepemilikan lahan terjadi saat lebih dari separuh anggota TNI tidak memiliki rumah dinas.
"Itu salah," katanya memotong pernyataan Anies.
Lihat Juga :Melihat Anggaran Alutsista Bekas Era Prabowo yang Dihajar Anies-Ganjar |
Terlepas dari itu semua, benarkah Jokowi pernah mengungkit kepemilikan tanah Prabowo?
Jawabannya memang pernah. Hal itu disinggung Jokowi saat debat calon presiden di era Pilpres 2019 lalu.
Saat itu Jokowi menuding Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur.
"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare," kata Jokowi saat itu.
Selain 220 ribu itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.
Kepemilikan itu tak dibantah Prabowo. Namun kata dia lahan itu sebenarnya milik negara, meski dia memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut.
Dia bahkan menyebut kalau lahan itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara dari dia yang saat ini memiliki izin untuk mengelola.
"Itu adalah milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil, kembalikan itu semua," katanya.
Meski begitu kata Prabowo dirinya lebih berhak untuk mengelola lahan tersebut daripada diserahkan untuk dikelola oleh asing.
"Tapi kalau jatuh ke asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriotik," kata Prabowo.
[Gambas:Video CNN]
Business Matching ini diharapkan dapat mendorong realisasi pembelanjaan PDN....Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menggelar Business Matching program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 2024, dengan menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai mitra pertemuan antara pemerintah dengan pelaku industri.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
Bursa regional Asia menguat seiring dengan sikap pelaku pasar yang merespon laporan ekonomi Amerika Serikat (AS).....Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup melemah di tengah penguatan bursa saham kawasan Asia.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengungkapkan kemeriahan pesta demokrasi tak 'menetes' ke UMKM.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan omzet UMKM konveksi pada Pemilu 2024 turun hingga 90 persen dibanding Pemilu 2019.
"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1).
Adapun klaim penurunan pendapatan tadi diketahui dari observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta. Pihaknya juga melakukan wawancara pada 15 orang pelaku UMKM.
Yulius menuturkan penurunan penjualan tersebut disebabkan oleh lima faktor. Pertama, partai politik sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra partai.
Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu 2019 masa kampanye selama 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.
Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga peserta pemilu lebih memilih mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.
Kelima, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.
Lihat Juga :![]() |
Mencermati situasi tersebut, Yulius mengatakan pemerintah berupaya untuk menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
Adapun langkah-langkah tersebut seperti mendorong partai politik dan calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.
"Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM," ujar Yulius.
Menurutnya, partai politik, para calon legislatif (caleg), dan tim sukses pemilihan presiden (pilpres) perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Sebab, hal tersebut secara nyata dapat memberikan keberpihakan kepada UMKM dan membantu promosi serta meningkatkan penjualan.
Kemenkop UKM juga bakal mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah.
Pemerintah juga bakal menjembatani aspirasi para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.
"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengamini bahwa pesanan alat peraga Pemilu kepada UMKM selama Pemilu 2024 ini menurun.
"Dulu tiga bulan sebelum kampanye kami kebanjiran. Dulu dari partai bisa bikin jutaan (alat peraga kampanye), ada 15 juta, 4 juta, 5 juta dari partai," ujarnya.
Nandi mengatakan saat ini pesanan dari mereka hanya mencapai puluhan ribu unit saja.
Sementara itu, Pengusaha Pasar Tanah Abang Dody Ariyanto mengatakan pada Pemilu 2019 UMKM bisa mengantongi omzet Rp20 juta per hari dari pesanan alat peraga kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini menurun drastis.
"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata dia.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)《mpo1881》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,semargroupHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mpo1881》bab terbaru。