voucher go jek

akun slot gacor terpercaya 366Jutaan kata 357223Orang-orang telah membaca serialisasi

《voucher go jek》

Bittime proyeksikan harga kripto Bitcoin akan menguat ke Rp1,2 miliar******

Para investor aset kripto semakin paham terkait Bitcoin Halving dan bagaimana efeknya secara historis sejak 2012

Jakarta (ANTARA) - PT Utama Aset Digital Indonesia (Bittime) memproyeksikan harga aset kripto Bitcoin akan melanjutkan penguatan dan menyentuh level 80.000 dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp1,2 miliar.

“Melihat situasi yang positif saat ini, tim riset Bittime memperkirakan harga Bitcoin mampu terus menguat hingga ke level 80.000 dolar AS atau sekitar Rp1,2 miliar. Kami menilai penguatan akan kembali terjadi usai Bitcoin Halving, seperti pada historikal sebelumnya,” ujar CEO Bittime Ryan Lymn dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, kondisi bullish Bitcoin akan ditopang oleh berbagai faktor, diantaranya adopsi institusional, kombinasi kondisi ekonomi dunia, kebijakan moneter, tren makroekonomi, serta Bitcoin Halving.

“Para investor aset kripto semakin paham terkait Bitcoin Halving dan bagaimana efeknya secara historis sejak 2012. Sementara dari sisi kebijakan moneter, terdapat indikasi bahwa siklus kenaikan suku bunga AS sudah mencapai puncaknya, yang dinilai bisa menjadi katalis positif untuk Bitcoin,” ujar Ryan.

Saat suku bunga turun, lanjutnya, Bitcoin akan menarik investor untuk memarkirkan dananya, karena dianggap sebagai lindung nilai(hedging)terhadap sistem keuangan tradisional dan memiliki sifat kelangkaan ketika Halvingsemakin dekat.

“Konsensus memperkirakan adanya tiga kali penurunan suku bunga AS sebesar 25 basis poin pada 2024, yang menjadi indikasi pandangan yang lebih bullishuntuk pasar, salah satunya aset kripto,” ujar Ryan.

Ia menjelaskan, sudah terjadi tiga kali Bitcoin Halvingsepanjang sejarah, pertama, pada 28 November 2012 dimana block rewardatau imbalan penambang yang awalnya 50 BTC turun menjadi 25 BTC.

Kemudian,Halvingkedua pada 9 Juli 2016 dimana imbalan penambang dipotong dari 25 BTC menjadi 12,5 BTC, dan ketiga, Halvingpada 11 Mei 2020 dengan imbalan penambang dipangkas dari 12,5 BTC menjadi 6,25 BTC.

Dari sisi adopsi institusional, lanjutnya, saat ini terdapat 11 ETF Bitcoin spot yang telah disetujui untuk diperdagangkan, yang mendorong aliran dana masuk signifikan dari institusi keuangan yang sebelumnya berkecimpung di pasar modal.

Sebagai informasi, pada Rabu (28/02), harga aset kripto Bitcoin mencaetak rekor baru setelah menembus level Rp900 juta, dimana terjadi sebelum Bitcoin Halvingyang diperkirakan pada April 2024.

“Pada Rabu lalu, volume perdagangan ETF Bitcoin bahkan sempat mencetak rekor setelah mencapai angka 7,79 miliar dolar AS atau sekitar Rp120 triliun, adalah salah satu indikator baru yang perlu dicermati oleh para pelaku pasar aset kripto,” ujar Ryan.

Baca juga: Indodax: Sikap masyarakat sambut "halving day" Bitcoin sangat baik
Baca juga: Bappebti nilai harga kripto masih dipengaruhi sentimen global
Baca juga: Bittime: Industri aset kripto berkontribusi ke negara lewat pajak

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：game slot saldo dana、cari cuan77、pinjol di dana

Terkait：mega288、338hero、kuy4d rtp、gacor138 slot、erek erek jam dinding、radiumplay、link 77 slot、gerbangemas、situs slot paling ramai、halubet76

---

---

bab terbaru：sabi slot88（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07