trik main slot online biar menang

Kamp pelatihan iblis

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Kitab Neraka

Minyakita Langka di Surabaya, KPPU Segera Panggil Kemendag******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah IV menyebut produk minyak goreng kemasan Minyakitayang diinisasi oleh Kementerian Perdaganganlangka di berbagai daerah, salah satunya di Pasar Wonokromo Surabaya.

Hal itu terungkap saat Kepala Kanwil IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dendy R Sutrisno, melakukan sidak di Pasar Wonokromo.

Menindak lanjuti temuan itu, Dendy menegaskan pihaknya bakal memanggil Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat untuk mengetahui apa penyebab permasalahan ini.

Ia menambahkan tak hanya langka, beberapa stok Minyakita yang dijual di pasar juga melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu. Karena langka, kini harganya bisa tembus Rp15-Rp17 ribu per liter.

"Kita ketahui HET adalah Rp14 ribu, sementara di lapangan dijual Rp15-Rp16 ribu, bahkan ada yang Rp17 ribu tergantung pada pembeliannya. Tapi yang jelas sudah dijual di atas HET," ucapnya.

Menurutnya, permasalahan kelangkaan minyak ini harus segera diatasi. Apalagi dalam beberapa bulan ke depan masyarakat akan memasuki Bulan Ramadan.

Momen tersebut membuat stabilisasi harga bahan pokok harus segera dilakukan. Sementara itu salah satu pedagang di Pasar Wonokromo, Ita mengatakan Monyakita dengan HET Rp14 ribu itu sudah langka sejak satu bulan terakhir.

Karena masalah itu, ia pun harus belanja Minyakita yang berisi dua liter agar bisa berjualan minyak goreng.

"Harga yang dua liter itu Rp28-30 ribu. Konsumen banyak yang cari Minyakita, karena harganya yang murah," kata Ita.

Bahkan, Ita mengaku harus kulak Minyakita secara paket. Misalnya, pembelian minyak goreng satu kardus wajib membeli margarin lima bungkus.

[Gambas:Video CNN]

Padahal menurut pengakuannya, penjualan secara paket itu memberatkan bagi pedagang.

"Ya susah kami harus beli margarinnya. Kalau beli minyaknya aja boleh, tapi agak mahal. harga satu kardusnya ada yang Rp165 ribu-Rp168 ribu sama margarinnya," ucapnya.

Satgas Pangan Jatim sekaligus Dirreskrimsus Polda Jatim sekaligus Kombes Pol Farman pun mengimbau kepada pihak distributor agar tidak melakukan penjualan secara paket. Sebab itu menyulitkan pedagang.

Farman mengatakan pihaknya bakal melakukan sosialisasi terkait imbauan supaya tidak menjual minyak goreng secara paket.

"Kalau masih ada temuan yang sama setelah diberi sosialisasi, kami akan tindak secara tegas. Iya tindak pidana," kata Farman.

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

UMKM Ransel Bikin Desa di Bandung Menang Program Desa BRILian 2022******

Perindustrian dan sektor jasa membuat kemapanan ekonomi masyarakat Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung terus berkembang.

Masyarakat Desa mengoptimalkan warisan turun temurun dalam mengembangkan produk lokal berupa tas maupun ransel. Berkat itu, Desa Margahayu Tengah dinobatkan sebagai 15 pemenang desa utama Program Desa BRILian 2022.

Desa BRILian merupakan program pemberdayaan desa oleh BRI yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa. Melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi, Program Desa BRILian dapat mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG's).

Desa Margahayu Tengah memiliki luas wilayah sebesar 115.42 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 18.201 Jiwa (5.205 KK, 16 RW & 88 RT). Karakteristik Desa Margahayu Tengah yaitu wilayah industri kecil dan menengah, perdagangan dan jasa.

"Selain produk tas. Masyarakat di masing-masing kampung di sini juga terhidupkan dengan aktivitas konveksi, mulai dari seragam hingga training sekolah," ungkap Zaenal.

Kolaborasi antara aparatur desa dengan warga merupakan kunci dari pembungan desa itu sendiri. Hal tersebut juga tergambarkan dari desa industrial ini.

Peran desa dalam memberikan fasilitas pelayanan masyarakat seperti mobil transportasi, wahana bermain anak serta pengelolaan sampah terpadu yang merupakan kolaborasi swadaya masyarakat.

Desa Margahayu Tengah juga memiliki beberapa potensi yang terus dikembangkan untuk memajukan perekonomian desa.

Potensi yang pertama yaitu Potensi Wisata terdiri dari Keretek/Delman/Andong Kuda Tunggang. Kemudian potensi Budaya yang terdiri dari Pencak Silat hingga Lingkung Seni.

Terakhir Potensi Ekonomi yang terdiri dari 31 Pabrik industri menengah, Industri Kecil Rumahan, Toko Warung, Swalayan, 11 Usaha Jasa, 7 Rumah Makan serta 4 Kelompok Tani Urban Farming.

Dalam rangka melestarikan program ketahanan pangan terpadu, Desa Margahayu Tengah membangun Greenhouse Tanaman Hidroponik yang bekerjasama dengan beberapa desa setempat.

Desa Margahayu Tengah juga melakukan pemberdayaan UMKM dalam bidang Konveksi Training serta terus berinovasi untuk mengembangkan Klaster Usaha Konveksi Tas/Ransel hingga menjadi kawasan Blok Ransel atau Sentra Industri Tas Desa Margahayu.

Selain itu, pengelolaan 32 Titik Air Bersih merupakan salah satu unit usaha BUMDes untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 3.500 masyarakat desa.

BUMDes Margahayu Tengah berperan aktif dalam mendukung inklusi keuangan dengan aktif sebagai Agen Brilink, juga telah menjalankan sistem pembayaran tagihan air dengan memanfaatkan aplikasi Stroberi Tagihan, BRIMO dan Qris BRI.

"BUMDes Margahayu Tengah juga turut mengelola Klaster Usaha Konveksi Tas/Ransel yang merupakan sentra industri tas Desa Margahayu Tengah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Desa Margahayu Tengah," ujar Zaenal.

senjata luar angkasa

Luhut Ingin Mobil Listrik Hanya Kena PPN 1 Persen******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan ingin memberikan pemotongan pajakpertambahan nilai (PPN) mobil listrik sebesar 10 persen, dari 11 persen menjadi 1 persen.

"Untuk mencapai market share10 persen (kendaraan listrik), target kami adalah untuk (subsidi) motor itu Rp7 juta, sekitar segitu dan untuk mobil mungkin kami kurangi pajaknya 10 persen," jelas Luhut dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

Selesai pemaparan, Luhut menjelaskan kepada wartawan soal isi rapat terbatas di Kemenko Marves pada Senin (30/1). Dalam rapat tersebut hadir Menteri ESDM Arifin Tasrif hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Nanti yang mobil itu insentif itu dari 11 persen (pajak), kami bikin mungkin 1 persen, pajaknya. Subsidi, kan sama saja. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya minggu depan, iya (dari Kementerian Keuangan)," jelas Luhut.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana sudah lebih dulu membocorkan hasil rapat tersebut. Dadan juga hadir dalam rapat, mendampingi Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Ia menyebut Kementerian ESDM resmi ditunjuk sebagai penanggung jawab (PIC) program subsidi motor listrik konversi. Nilai subsidinya untuk konversi motor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik sebesar Rp7 juta per motor.

"Insentif kendaraan listrik yang kemarin dibahas dengan Pak Menko (Luhut) adalah khusus untuk konversi motor, kendaraan roda dua," kata Dadan Kusdiana di kantornya, Selasa (31/1) kemarin.

Sebagai penanggung jawab, Dadan mengatakan Kementerian ESDM yang akan mengusulkan pendanaan ke Kementerian Keuangan.

"Kami nanti akan mengelola. Targetnya kan kalau per sekarang ini 50 ribu di (kajian) 2022, angkanya (subsidi) Rp7 juta untuk setiap motor," imbuhnya.

Menurutnya, saat ini biaya untuk konversi motor listrik ada di kisaran Rp15 juta. Ia menyebut biaya mahal itu membuat sebagian pihak ragu, sehingga diberikan insentif alias subsidi sebesar Rp7 juta dari pemerintah.

"Nanti Kementerian ESDM akan mengusulkan usulan anggaran. Kemudian siapa yang bisa dapat? Usulan Kementerian ESDM, siapapun, kalau untuk motor konversi. Karena tujuan kami adalah substitusi BBM," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

MenPANRB: Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat dan Studi Banding******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat danstudi banding.

Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

Anas mengatakan, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in linedan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.

Salah satu upayanya juga tercermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekedar di kertas. Teman-teman di Kemen PANRB, kita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rp5,6 M: Tak Ada Perabot Baru

Baca berita lengkapnya di sini.

Dasar perapian

Sofyan Djalil dan Suhardi Alius Diangkat Jadi Komisaris Ancol******

Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RISofyan A Djalil diangkat menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pembangunan Jaya Ancol.

Selain itu, Eks Kepala BNPT Suhardi Alius diangkat menjadi komisaris.

Pengangkatan itu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (1/2).

"Proses pengangkatan dan pemberhentian Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Fitria Rahadiani, dalam keterangan tertulis Rabu ini.

Fitria mengatakan perubahan susunan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, dilaksanakan atas pertimbangan penyegaran dalam struktur organisasi perusahaan.

Ia menyebut pengangkatan Sofyan A. Djalil dan Suhardi Alius diharapkan bisa memberikan energi untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah perseroan.

"PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dengan pembaharuan kepengurusan ini, diharapkan agar Direksi bersama Dewan Komisaris mengupayakan percepatan recoverybisnis Perseroan sesuai tata kelola perusahaan yang baik," kata dia.

[Gambas:Video CNN]