petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
gadunslot 552Jutaan kata 3400Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjaman kredivo gagal》
Kapolri sebut situasi usai Pilpres terkendali dan terukur******Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers terkait Rapim Polri 2024 di Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/pri.
Yang saat ini kita rasa, kita semua sudah melihat angka-angkanya 'on the track'
Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) usia pemungutan suara pemilihan presiden (Pilres) 2024 dalam keadaan terkendali, meskipun di media sosial ramai terkait unjuk rasa terjadi.
"Alhamdulillah sampai dengan hari ini dengan berbagai dinamika yang ada, kami terus bisa mengelola memang ramai di media sosial dan juga mungkin ada yang turun di lapangan terkait dengan hasil. Namun demikian, semuanya dalam kondisi yang terkendali terukur," kata Sigit di sela-sela kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) di Jakarta, Kamis.
Sigit mengajak masyarakat juga semua pihak untuk bisa menerima hasil pilpres, meski berbeda pilihan namun mengutamakan persatuan dan kesatuan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terjaga.
"Dan tentunya saya harapkan ini menjadi bagian demokrasi kita yang terus bisa kita jaga walaupun terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, namun tentu bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan," ujarnya.
Baca juga: Presiden yakin TNI-Polri sudah tahu tugas songsong tahun politik
Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal utama stabilitas keamanan. Di mana, stabilitas keamanan adalah prasyarat utama untuk betul-betul bisa menuju visi Indonesia Emas 2045.
Sigit menyampaikan bahwa visi menuju Indonesia Emas 2045 yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia masih berjalan sesuai jalurnya.
"Yang saat ini kita rasa, kita semua sudah melihat angka-angkanya on the track," ujarnya.
Polri menggelar Rapim 2024 yang dihadiri oleh seluruh satuan kerja dari mulai tingkat Mabes Polri hingga polda jajaran.
Rapim Polri 2024 merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI-Polri yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
Rapim Polri 2024 mengangkat tema "Polri yang presisi siap menjaga stabilitas kamtibmas yang kondusif dalam proses demokrasi demi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".
Acara ini dihadiri pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto, Irwasum Polri Komjen Pol. Ahmad Dofiri.
Pejabat lainya yang hadir, Kepala BNPT Komjen Pol. Ricko Amelza, Ketua Plh Kompolnas Benny Mamoto beserta jajaran.
SYL minta penangguhan penahanan karena sakit paru******Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/2/2024). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan menteri pertanian itu telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta penangguhan penahanan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena memiliki masalah pada paru-parunya. "Alasan permohonan penangguhan penahanan, antara lain Pak Syahrul sudah berumur 69 tahun dan paru-parunya sudah diambil separuh," ucap Kuasa Hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen dalam sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu. Akibat paru-paru yang bermasalah, Djamaluddin mengatakan SYL membutuhkan udara terbuka. Selama ini, kata dia, SYL selalu melakukan pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta setiap satu minggu sekali. Saat ditemui usai sidang, SYL mengaku mengidap sakit paru-paru. Kendati demikian, dirinya menegaskan akan mengikuti semua proses hukum yang ada dalam kasus dugaan korupsi di Kementan RI. "Kalau memang ini menjadi sesuatu secara hukum, saya siap menerima," kata SYL. Menanggapi permohonan tersebut, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Rianto Adam Pontoh menyebutkan pihaknya akan mempelajari dan melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengabulkan permintaan itu. "Silakan Anda sampaikan permintaan, kami akan pelajari dan musyawarahkan terlebih dahulu," ujar Rianto.
Adapun SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan RI pada rentang waktu 2020-2023. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan pemerasan dilakukan SYL bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan RI periode 2021-2023, serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI tahun 2023, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL hingga Partai NasDem.
Perbuatan SYL diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Juncto (jo.) Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK Baca juga: SYL alirkan uang Rp40,1 juta hasil pemerasan ke Partai NasDem Baca juga: SYL didakwa lakukan pemerasan dan terima gratifikasi Rp44,5 miliar
Pasangan Prabowo******Ketua KPU Muna Barat, La Tajuddin saat memberi keterangan hasil pleno penghitungan suara di KPUD Muna Barat, Senin. (Foto Antara/La Ode Biku)Kendari (ANTARA) - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara, memperoleh suara sebanyak 72,53 persen pada Pemilu 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mubar La Tajudin di Laworo, Senin, mengatakan dari total jumlah suara sah sebanyak 51.636, pasangan Prabowo - Gibran meraup suara sebanyak 37.456 atau 72,53 persen.
"Pasangan Prabowo - Gibran di Mubar mendapatkan suara yang tertinggi yaitu 72, 53 persen," jelas Tajudin.
Sedangkan untuk pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar berada di posisi kedua dengan meraih suara 11.147 atau 21, 58 persen.
"Dan, pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud Md hanya mengumpulkan suara 3.033 atau 5, 87 persen," paparnya.
Menurutnya, pasangan Prabowo - Gibran di seluruh kecamatan di Mubar selalu mengungguli dua pasangan lainnya.
"Di 11 kecamatan yang ada, pasangan Prabowo - Gibran menang telak, menyusul pasangan Anies - Muhaimin dan urutan terakhir adalah pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD," ujarnya.
Tajudin menambahkan jumlah partisipasi pemilih di Mubar pada Pemilu 2024 mencapai 52.899 orang.
Dari jumlah pemilih tersebut terdapat suara sah sebanyak 51. 636 dan suara tidak sah 1.253.
"Jumlah DPT dan DPTb itu ada 60.288 orang. Dan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 52.899 orang. Maka partisipasi pemilih kita itu ada di kisaran lebih 87 persen," katanya.
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
Rekapitulasi rampung, Prabowo******Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 KPU Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). (ANTARA/Nur Imansyah). Mataram (ANTARA) - Calon pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang telak di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.
Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 KPU Kota Mataram yang dilaksanakan sejak Sabtu (2/3) hingga berakhir Senin, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 145.580 suara.
Urutan kedua ditempati pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan memperoleh 87.541 suara dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md di posisi ketiga dengan 30.995 suara.
Baca juga: KPU Kota Mataram jamin tak ada pergeseran dan jual suara
Kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 diperoleh dari seluruh (enam) kecamatan di Kota Mataram.
Rinciannya perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran di Kecamatan Ampenan sebanyak 29.026 suara, Mataram 25.712 suara, Cakranegara 23.948 suara, Sekarbela 17.609 suara, Selaparang 23.468 suara, dan Sandubaya 25.817 suara.
Perolehan suara pasangan Anies-Muhaimin di Kecamatan Ampenan sebanyak 19.654 suara, Mataram 15.977 suara, Cakranegara 9.340 suara, Sekarbela 14.817 suara, Selaparang 16.434 suara, dan Sandubaya 11.319 suara.
Pasangan Ganjar-Mahfud di Kecamatan Ampenan memperoleh sebanyak 4.234 suara, Mataram 6.933 suara, Cakranegara 8.892 suara, Sekarbela 2.301 suara, Selaparang 4.559 suara, dan Sandubaya 4.016 suara.
Baca juga: KPU Mataram beri santunan petugas KPPS alami keguguran
Dari hasil rapat pleno KPU Kota Mataram, tercatat dari 315.549 orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024, sebanyak 270.306 orang yang hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya.
Dari jumlah 270.306 surat suara yang digunakan, terdapat 264.166 surat suara yang dinyatakan sah dan sebanyak 6.190 surat suara yang dinyatakan tidak sah.
Ketua KPU Kota Mataram Edy Putrawan mengatakan setelah berakhirnya rapat pleno tingkat kota, KPU Kota Mataram selanjutnya akan mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi NTB.
"Alhamdulillah, rapat pleno rekapitulasi berjalan dengan lancar dan penuh keterbukaan. Selanjutnya hasil pleno di Kota Mataram akan di bawa ke pleno KPU NTB," katanya.
Baca juga: Penghitungan suara KPU : Prabowo-Gibran unggul sementara di NTB
Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu******Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 dengan pihak terlapor Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym/aa.Jakarta (ANTARA) - Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye. "Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dalam sidang perkara Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024, Majelis Sidang Bawaslu juga memberikan teguran kepada Zulhas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Sebelum memberikan putusan tersebut, Bawaslu berkesimpulan bahwa keikutsertaan Zulhas dalam kampanye pada Selasa (23/1) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan pada Rabu (24/1) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran. "Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu yang diatur dalam Pasal 281 Ayat 1 dan Pasal 302 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017)," kata Anggota Majelis Sidang Totok Hariyono dalam sidang tersebut. Totok menjelaskan Zulhas mendapatkan cuti selama 13 hari seperti tercantum dalam Surat Menteri Sekretaris Negara RI pada 10 Januari 2024, tetapi cuti tersebut untuk keperluan pribadi, bukan kampanye. "Menimbang meskipun terlapor telah mendapatkan persetujuan izin cuti selama 13 kerja pada tanggal 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, dan 31 Januari 2024, dan 5, 6, 7 Februari 2024," kata Totok. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
Baca juga: Bawaslu RI tegur KPU RI tidak datang sidang pelanggaran administratif
Politik kemarin, perairan IKN rawan hingga dorongan PPP jadi oposisi******Ilustrasi - Rangkuman berita politik kemarin, mulai Presiden Jokowi temui Anwar Ibrahim, rakernas PDIP hingga KPU. (ANTARA/Juns)Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin, Kamis (29/2), menjadi sorotan di antaranya TNI AL yang menyatakan perairan di dekat IKN rawan hingga adanya dorongan PPP menjadi oposisi terhadap pemerintahan baru.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat Ibu Kota Nusantara (IKN) rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.
Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.
“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya di sini.
Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN
Presiden Joko Widodo menyebut saat ini banyak investor antre untuk berinvestasi di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
"Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melakukan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur di IKN, Kamis.
Baca selengkapnya di sini.
PPP: Ada dorongan jadi oposisi untuk pemerintahan baru
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan(PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa muncul dorongan dari berbagai daerah agar partainya menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.
"Dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada bahkan dari daerah," ujar pria yang akrab disapa Romy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Hal itu menyusul pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno yang terbuka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.
Baca selengkapnya di sini.
Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024
Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan pada November 2024.
”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada, sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Baca selengkapnya di sini.
TNI AU bakal tambah dua skuadron drone di Tarakan dan Malang
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI R. Agung Sasongkojati mengatakan TNI AU bakal menambah dua skuadron pesawat nirawak (drone) di Tarakan, Kalimantan Utara dan Malang, Jawa Timur, sehingga Indonesia akan memiliki total empat skuadron drone.
“Kita akan menambah dua skuadron lagi. Saat ini kita sudah punya skuadron drone, yaitu Skuadron 51 di Pontianak dan Skuadron 52 di Natuna. Kita akan tambah lagi dengan dua skuadron, yaitu 53 di Tarakan dan 54 di Abdurachman Saleh di Malang,” ucap Agung ditemui di Gedung Puri Ardhya Garini, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis.
Kadispenau menjelaskan bahwa saat ini TNI AU masih mengoperasikan drone jenis ANKA dan CH4. Nantinya, kata dia, skuadron baru tersebut akan diisi oleh drone ANKA yang dibeli dari Turki.
Pemkab Biak Numfor dapat tambahan 389 guru PPPK******Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Papua, Jalan Mohammad Yamin Mandala Distrik Biak Kota. ANTARA/MuhsidinBiak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, mendapatkan tambahan 389 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditempatkan di sekolah di daerah setempat.
"Formasinya 491 guru PPPK tetapi yang terisi 389 guru. Kini tinggal menunggu keluarnya nomor induk pegawai dan SK penempatan dari Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Biak Numfor Kamaruddin di Biak,Senin.
Baca juga: Pemkab Pati optimalkan penambahan guru lewat penerimaan PPPK
Ia mengatakan, adanya tambahan guru PPPK sangat membantu Pemkab Biak Numfor untuk mengisi formasi guru ASN yang pensiun.
Dari ratusan tenaga guru PPPK yang diterima formasi 2023, menurut Kamaruddin, penempatannya akan diprioritaskan di sekolah yang ada di kampung pinggiran.
Selain itu, penempatan guru PPPK diutamakan di sekolah yang kurang tenaga pengajarnya karena sudah pensiun, berhalangan tetap, dan meninggal dunia.
Baca juga: Bupati Bangkep minta PPPK guru laksanakan tugas dengan baik
"Kehadiran guru PPPK sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah," kata Kamaruddin.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Biak Japosman Situmorang berharap para guru PPPK yang telah mengirimkan biodata pengurusan nomor induk pegawai diminta tetap melakukan tugas mengajar siswa sekolah tertentu.
"Untuk penempatan lokasi tempat sekolah mengajar akan ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap," ujar Japosman.
Baca juga: Pemkot Cirebon angkat 320 guru honorer jadi PPPK
Dari 389 guru PPPK yang diterima, menurut dia, sebagian besar masih melaksanakan tugas mengajar di berbagai satuan pendidikan.
KPK periksa Hanan Supangkat soal proyek di Kementan******Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan RassatJakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Hanan Supangkat diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Penyidik mendalami pengetahuan saksi, antara lain, terkait dengan komunikasi antara saksi dan SYL. Selain itu, juga dikonfirmasi mengenai informasi dugaan adanya proyek pekerjaannya di Kementerian Pertanian," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Ali menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI) itu berlangsung pada hari Jumat (1/3).
Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan tersebut.
"Keterangan saksi memperjelas dugaan perbuatan tersangka SYL dan tim penyidik saat ini masih terus melengkapi semua informasi terkait dengan pembuktian dugaan TPPU-nya," ujar Ali.
Untuk diketahui, Menteri Pertanian periode 2019—2023 Syahrul Yasim Limpo (SYL) tengah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI dalam rentang waktu 2020—2023.
Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masmudi mengungkapkan bahwa pemerasan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan RI periode 2021—2023, serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI pada tahun 2023, antara lain, untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.
"Jumlah uang yang diperoleh terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan sebesar total Rp44,5 miliar," ujar JPU KPK Masmudi dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/2).
Baca juga: JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL
《pinjaman kredivo gagal》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,angka jitu untuk sgp hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjaman kredivo gagal》bab terbaru。