event slot

omu togel 369Jutaan kata 626845Orang-orang telah membaca serialisasi

《event slot》

Horner tepis keraguan terkait masa depannya di Red Bull******

Jakarta (ANTARA) - Christian Horner menepis keraguan terkait masa depannya sebagai kepala tim Red Bull menyusul Max Verstappen dan Sergio Perez yang finis di posisi pertama dan kedua Grand Prix Bahrain, Sabtu (2/3).

Pria Inggris berusia 50 tahun yang telah membimbing Red Bull meraih enam gelar konstruktor dan tujuh gelar pembalap sejak 2005, mengatakan kesuksesan komprehensif mereka adalah berkat persatuan dan kerja sama tim yang solid.

“Finis satu-dua seperti ini adalah hal yang optimal, dan itu tak akan tercapai tanpa adanya kesatuan yang solid, memiliki tim yang kuat, dan dukungan yang besar dari para mitra dan pemegang saham,” kata Horner, dikutip dari AFP, Minggu.

Masa depan Horner di Red Bull memang sempat menjadi spekulasi menyusul ia yang dibebastugaskan oleh tim Red Bull pada Rabu (28/2) setelah tim menggelar penyelidikan internal atas perilaku Horner terhadap seorang karyawati. Horner membantah tuduhan tersebut.

Baca juga: Putusan dugaan laku tak senonoh bos Red Bull segera dirilis
Baca juga: Bos Red Bull tertekan setelah hubungan dengan karyawati bocor ke pers

Pada Kamis (29/2), sebuah berkas berisi pesan dan foto-foto dikirimkan lewat email kepada sejumlah tokoh terkemuka Formula 1 dan puluhan organisasi pers internasional, termasuk AFP, dari sumber yang tak disebutkan namanya.

Tidak diketahui pasti apakah isi berkas itu menjadi bagian dari tuduhan terhadap Horner.

Sementara itu, ketika ditanya apakah Horner merasa yakin mendapat dukungan dari pemilik Red Bull, termasuk pemegang saham mayoritas Chalerm Yoovidhya, ia menjawab dengan percaya diri.

“Mendukung? Tentu saja, iya. Kalau tidak, saya tidak akan berada di sini!” kata Horner.

Di sisi lain, Horner juga percaya diri timnya bisa mempertahankan dominasi seperti pada tiga tahun terakhir. Menurut dia, tim memberikan kerja sama yang kompak, dengan menegaskan bahwa “semua wanita dan pria di pabrik Milton Keynes bekerja sangat keras demi menghasilkan mobil hebat”.

“Ini adalah kesaksian atas kerja keras yang terjadi di balik layar. Itu adalah kinerja tim yang hebat. Mobil yang Anda lihat adalah evolusi yang agresif dan tim desain, seluruh tim, melakukan pekerjaan luar biasa,” ujar Horner.

Baca juga: Verstappen buka F1 2024 dengan kemenangan solid di GP Bahrain

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK******

Terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau PPPK.

Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyebut lebih dari 75.000 personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN) berpeluang menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kerja sama dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK," kata Mendagri Tito Karanavian di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Mantan Kapolri tersebut menyebutkan saat ini terdapat 105.872 personel satpol PP. Dari jumlah itu, sebanyak 29.000-an personel yang berstatus sebagai ASN, selebihnya merupakan tenaga non-ASN.

Sebelumnya, kata dia, pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK. Sementara itu, tenaga administrasi yang bersifat umum cukup terbatas dan harus melalui tes.

Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja keras dan menjelaskan bahwa satpol PP dan satlinmas bukan sekadar tenaga umum biasa.

"Personel satpol PP dan satlinmas adalah tenaga-tenaga yang membutuhkan keahlian khusus yang membedakannya dengan tenaga honorer yang bersifat umum," ujarnya.

Atas dasar penjelasan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka peluang bagi tenaga satpol PP yang bukan ASN diangkat menjadi ASN atau PPPK pada masa mendatang.

Ia berpesan agar setiap kepala daerah mulai menghitung jumlah anggota satpol PP, termasuk mengukur kemampuan dan keahliannya untuk diusulkan ke Kemenpan RB agar diangkat menjadi ASN atau PPPK.

Baca juga: Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah
Baca juga: Mendagri minta pemda perkuat jaminan keselamatan personel Damkar

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono berharap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen dapat membangun parlemen yang merepresentasikan suara rakyat. Menurutnya, sistem perpolitikan parlemen Indonesia saat ini selalu terganjal dengan ambang batas empat persen yang pada akhirnya membuang banyak suara pemilih yang memilih partai-partai yang tidak masuk dalam nominal batasan tersebut. "Adanya keputusan MK ini diharapkan ke depan menjadi representasi suara pemilih atau suara rakyat yang mana bisa menghasilkan parlemen yang cukup dapat meningkatkan kinerja fungsi-fungsi legislatif," kata Arfianto ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.
Maksud dari fungsi legislatif di parlemen, lanjut dia, yakni fungsi-fungsi pengawasan, pembuatan undang-undang, serta menjaring aspirasi masyarakat.
 "Bukan yang hanya seperti adanya saat ini, hanya menjalankan perintah ketua partai politik atau fraksi, terus juga hanya untuk ‘menjadi stempel’ dari undang-undang yang diajukan pemerintah, tapi diharapkan kinerja dari parlemen ke depan dengan adanya hal ini bisa lebih baik," ujarnya. Terkait adanya kekhawatiran bahwa putusan tersebut dapat menimbulkan sistem multipartai yang ekstrem di parlemen, ia mengatakan hal itu tidak akan terjadi.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

"Bagi saya ini bukan multipartai yang ekstrem. Kalau multipartai yang ekstrem itu kan memang bayangannya adalah terbagi dalam berbagai ideologi, ideologi partai politik, seperti (pemilu) tahun 1955 misalkan," ujarnya.

Menurutnya, putusan MK adalah untuk menegaskan agar suara rakyat tidak banyak yang terbuang serta meningkatkan kinerja legislatif. "Ini (putusan MK) bukan menghasilkan multipartai yang ekstrem, tapi lebih bagaimana merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya," tegasnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：nusa88、maxwin zeus bet 800、slot gacor di jamin maxwin

Terkait：cicil barang、poin188、king maxwin、babe138、raja29 slot、bos slot online、cara mengajukan pinjaman kur bri online、hoki777 login、gmwin demo pg soft、mahjong ways 2 offline

---

---

bab terbaru：pragmatic777（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03