situs slot paling gacor 2022

Dewa pejuang pertanian

Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitanmelaporkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dianggap menawarkan janji surga.

Menurutnya, Bappenas mengumbar janji-janji surga dengan bahasa seputar kemakmuran hingga keadilan. Termasuk dalam kaitannya dengan program hilirisiasi.

Padahal, Luhut menegaskan ada hal lain yang lebih penting ketimbang ucapan manis tersebut.

Luhut tak merinci pernyataan dan janji surga mana yang pernah disampaikan Bappenas kepada pemerintah. Ia hanya menegaskan hal penting untuk Indonesia di masa depan adalah memikirkan bagaimana kelanjutan hilirisasi bahan mentah. Menurutnya, ini bakal menghasilkan nilai tambah besar untuk RI.

Oleh karena itu, Luhut meminta siapa pun presiden setelah Joko Widodo harus melanjutkan program hilirisasi. Ia menegaskan hilirisasi masih butuh proses panjang, bahkan hingga 2040 pun belum tentu rampung seluruhnya.

[Gambas:Video CNN]

"The next presidentkau selesaikan lah barang ini (hilirisasi). Jangan janji-janji surga saja. To create million job opportunity, direct indirect. Ini (hilirisasi) gak akan selesai sampai 2040, jadi siapapun presiden yang akan datang, lu kerjain ini saja deh, tidak usah banyak omong," tegas Luhut.

"Itu harus kita jawab, bagaimana kita mengeksekusi hilirisasi ini, mengkombinasikan dari nikel, bauksit, apa copper. Bagaimana menjadi suatu produk yang punya nilai tambah membuat kesejahteraan bangsa republik kita ini," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Catatan Pastoral Petani

PUPR Lirik Opsi Bangun Tol Rp52 T Atasi Macet di Puncak******

Pemerintah melirik opsi membangun jalan tol untuk mengatasi persoalan macet di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono memperkirakan tol sepanjang 52 kilometer (km) ini akan menghabiskan Rp25 triliun.

"Usulan ini sangat baik, karena diharapkan dapat membantu kurangi kemacetan ruas non tol puncak, kalau disetujui bisa dilanjutkan. Perkiraan sementara dari hasil kajian terkini hampir Rp25 triliun," ujar Triono dalam diskusi di Media Center Kementerian PUPR, seperti dikutip dari Detik, Rabu (10/5).

"Saat ini sudah ada pemrakarsa yang tertarik usulkan investasi di jalan tol Puncak. Calon pemrakarsa ini siapkan kajian," ujarnya.

Menurut Triono, pembangunan jalan tol ini akan dilakukan dalam 5 seksi pembangunan. Pemerintah sendiri masih menunggu kepastian studi dari pihak perusahaan swasta sebagai pemrakarsa jalan tol.

"Istilahnya kami sodet dari Bocimi ke Cianjur, nanti 5 seksi. Kami masih menunggu, belum bisa dijawab detil. Bolanya di pemrakarsa saat ini," kata Triono.

Sebelumnya diberitakan PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT menjadi pemrakarsa tol itu. Proyek tol itu juga sudah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034.

[Gambas:Video CNN]

Satu kehidupan

Pengangguran RI 5,45 Persen, Tertinggi di Banten dan Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penganggurandi Indonesia mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023. Secara persentase tercatat sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan jika dilihat secara spasial ada 10 wilayah yang tingkat penganggurannya di atas nasional.

"Secara persentase, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas tingkat pengangguran terbuka nasional," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Untuk Banten, tingkat penganggurannya tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 yang sebesar 8,53 persen, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia.

Tertinggi kedua adalah Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen. Jumlah ini juga turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,35 persen.

Pengangguran terbanyak ketiga ada di Kepulauan Riau yang sebesar 7,61 persen. Kendati, jumlah ini juga turun dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 8,02 persen dari jumlah penduduknya.

Berikut 10 provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia:

1. Banten 7,97 persen
2. Jawa Barat 7,89 persen
3. Kepulauan Riau 7,61 persen
4. DKI Jakarta 7,57 persen
5. Kalimantan Timur 6,37 persen
6. Sulawesi Utara 6,19 persen
7. Maluku 6,08 persen
8. Sumatera Barat 5,90 persen
9. Aceh 5,75 persen
10. Papua Barat 5,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Pengusaha SPBU di Aceh Kecewa Gegara BSI Error******

Pengusaha SPBU di Aceh kecewa dengan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sejak kemarin, Senin (8/5), mengalami gangguan hingga tidak bisa digunakan untuk bertransaksi.

Padahal, BSI merupakan bank pelat merah yang banyak digunakan oleh warga Aceh untuk bertransaksi mengingat bank konvensional tidak lagi beroperasi di tanah rencong.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) wilayah Aceh Nahrawi Noerdin mengungkapkan saat error terjadi, tidak ada solusi bagi pemilik SPBU untuk melakukan penebusan minyak ke PT Pertamina (Persero).

Menurut Nahrawi, sebelum BSI terbentuk, transaksi penebusan minyak oleh pemilik SPBU di Aceh bisa dilakukan di sejumlah bank, karena ada sistem host to host. Namun, saat ini layanan hanya diberikan satu bank yaitu BSI.

"Seharusnya, ada bank konvensional lain satu di Aceh yang memiliki sistemhost to host, jadi ada solusi saat satu bank error," usulnya.

Menurut Nahrawi, hingga saat ini, pelayanan bank syariah di Aceh masih cukup jauh dari harapan, terutama bagi kalangan dunia usaha. Terlebih, hal-hal yang menyangkut masalah layanan primer sebuah lembaga keuangan saja masih terkendala dan jadi keluhan masyarakat.

Jika kondisi ini terus berlarut, menurut Nahrawi, Aceh jadi terisolir secara nasional dan internasional dalam urusan transaksi keuangan. "Akses dan layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia tidak bisa dinikmati di Aceh. Itu cukup besar pengaruhnya bagi dunia usaha dan bagi perekonomian Aceh," ucapnya.

Sementara itu, Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo mengatakan, saat ini layanan transaksi BSI di sejumlah cabang sudah berangsur pulih.

"Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah Kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan," ujar Arief dalam keterangan terpisah.

Pantauan CNNIndonesia.com, mobile bankingBSI masih tidak bisa digunakan hingga pukul 15:40 WIB.

Sementara, untuk pelayanan tarik tunai di sejumlah ATM sudah bisa digunakan. Hal itu membuat warga mengantre melakukan penarikan uang di sejumlah ATM karena khawatir layanan akan error lagi.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi pesawat

LinkedIn Bakal PHK 716 Karyawan Buntut Pendapatan Merosot******

LinkedIn akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 716 karyawanbuntut penurunan pendapatan.

Media sosial yang fokus pada profesional bisnis itu umumnya menghasilkan pendapatan lewat iklan serta perusahaan yang membuka rekrutmen via LinkedIn.

CEO LinkedIn Ryan Roslansky menjelaskan PHK akan diberlakukan pada tim penjualan, operasi, dan divisi penunjang. Menurutnya, PHK ini bisa memangkas biaya operasional perusahaan

Di sisi lain, ia juga mengatakan pihaknya akan membuka 250 posisi pekerjaan baru. Karyawan yang terkena PHK pun punya kesempatan untuk melamar di posisi tersebut.

Lihat Juga : Blak-blakan Pegawai Bekasi Diajak Staycation Bos Jelang Kontrak Habis

Lebih lanjut, media sosial besutan Microsoft Corp itu juga akan menghapus aplikasi pekerjaan yang beroperasi khusus di China, yakni InCareer. Perusahaan ini akan angkat kaki dari Negeri Tirai Bambu dengan alasan lingkungan yang 'menantang'. InCareer dijadwalkan hanya akan beroperasi di China sampai 9 Agustus 2023 saja.

"Terlepas dari kemajuan awal kami, InCareer menghadapi persaingan yang ketat dan iklim ekonomi makro yang menantang, yang pada akhirnya membawa kami pada keputusan untuk menghentikan layanan," tulis perusahaan.

Meski demikian, LinkedIn menegaskan yang dicabut hanya operasi InCareer. LinkedIn sendiri akan tetap mempertahankan kehadirannya di China untuk membantu perusahaan yang beroperasi di sana dalam merekrut karyawan.

[Gambas:Video CNN]