situs slot yg paling gacor

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Persiapan Puasa, Banyak Diskon untuk Kebutuhan Harian di Transmart******

Belanja kebutuhan rumah buat stok puasa sebulan mending di Transmart aja. Soalnya, Transmart Full Day Sale balik lagi dan bakal kasih diskon gede-gedean untuk semua pelanggan setianya.

Mulai dari bumbu dapur, susu, makanan frozen, sirup, sampai sabun cuci, semuanya tersedia lengkap dan sudah pasti dikasih diskon sampai 20 persen.

Lihat Juga : Siap Sambut Ramadan, Transmart Kasih Diskon Aneka Kebutuhan Harian

Harga produk yang sudah didiskon 20 persen tersebut bisa didapatkan pelanggan yang menggunakan Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Bagi yang belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah jangan khawatir. Aplikasi Allo Bank dapat diunduh dari hp kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime.

Apabila pelanggan ingin membuka Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa langsung mengajukan pembukaan secara instan diboothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

penyihir penuh waktu

Kemenhub Buka Suara soal Marak Calo Tiket Mudik Gratis******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal fenomena beredarnya tiket mudik gratismoda bus yang diperjualbelikan di media sosial.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub meminta agar masyarakat tidak menjual tiket yang sudah didapatkan melalui aplikasi MitraDarat dan mengimbau pemudik agar tidak membeli tiket mudik gratis di calo.

"Kementerian Perhubungan sangat menyayangkan kejadian ini. Mudik gratis bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar bisa mudik lebih aman, selamat, nyaman dan tentunya tanpa biaya," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Hubdat Hendro Sugiatno melalui keterangan resmi, Senin (1/4).

Ia menambahkan tindakan jual-beli tiket ini dapat mengambil kesempatan orang lain yang sebenarnya membutuhkan akses pulang ke kampung halaman secara gratis malah menggunakan angkutan umum.

Pada prosesnya nanti, Ditjen Hubdat akan melakukan validasi ulang di hari keberangkatan sehingga tiket tidak dapat digunakan apabila terdapat perbedaan nama dan nomor induk kependudukan (NIK).

"Nanti akan dilakukan pencocokan nama dan NIK yang tertera pada tiket mudik gratis melalui pemeriksaan kartu tanda penduduk (KTP) para peserta saat hari-H keberangkatan. Yang identitasnya berbeda tidak akan bisa ikut berangkat mudik gratis," lanjut Hendro.

Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat yang serius mengikuti program mudik gratis untuk segera melakukan validasi pada posko-posko yang telah disediakan agar mendapatkan tiket fisik. Para peserta diharapkan mengonfirmasi keberangkatannya apabila terdaftar di dua atau lebih program mudik gratis yang berbeda.

"Kementerian Perhubungan akan terus mengawal dan mengawasi apabila terjadi hal-hal yang tidak semestinya pada program mudik gratis 2024 ini demi keselamatan dan keamanan bersama," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Su Xian'er Han Jin

Menaker Respons soal Kasus Magang Palsu ke Jerman******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara soal modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok magang(farienjob) ke Jerman. Sebanyak 1.047 mahasiswa Indonesia menjadi korban dalam kasus tersebut.

Ida menegaskan program magang itu tidak masuk dalam ranah kementeriannya, melainkan menjadi ranah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristekdikti).

"Kalau pemagangan yang dilakukan ketika masa pendidikan, itu bukan ranahnya Kementerian Ketenagakerjaan. Tentu kami tidak memiliki kewenangan untuk menjawabnya," kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Dalam kesempatan sama, Plt Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan program magang yang digelar oleh Kemnaker berbeda dengan program Kemendikbudristekdikti.

Bedanya, Kemendikbudristekdikti menggelar program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dalam konteks belajar. Sementara Kemnaker dalam konteks memberikan masa transisi sebelum orang menjadi pekerja.

Anwar mengungkap program magang yang digelar oleh kedua kementerian membuat publik menjadi bingung. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) telah memanggil kementerian terkait untuk melakukan sinkronisasi terhadap program magang yang dilakukan Kemendikbudristekdikti dengan Kemnaker.

"Jadi selama ini sebetulnya memang dengan kata lain, tidak ada koordinasi secara tegas terkait dengan magang yang dilaksanakan dalam konteks MBKM dengan magang, yang selama ini menjadi bagian dari pelatihan kita," kata Anwar.

Bareskrim Polri sebelumnya menjelaskan sebanyak 1.047 mahasiswa diberangkatkan ke Jerman melalui program magang ilegal.

"Para mahasiswa dipekerjakan secara non prosedural sehingga mengakibatkan mahasiswa tereksploitasi," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (23/3).

Djuhandani menjelaskan temuan kasus ini berawal dari laporan KBRI Jerman yang mendapat aduan dari empat orang mahasiswa setelah mengikuti program Ferien Job di Jerman.

KBRI Jerman lantas melakukan pendalaman hingga diketahui ada sekitar 33 universitas di Universitas yang menjalankan program Ferien Job ke Jerman. Sebanyak 1.047 mahasiswa korban TPPO itu diberangkatkan oleh tiga agen tenaga kerja di Jerman.

Sementara untuk sosialisasi adanya program magang ke Jerman kepada pihak universitas dilakukan oleh PT Cvgen dan PT SHB.

Bareskrim Polri telah memastikan 1.047 mahasiswa magang tersebut sudah dipulangkan ke Indonesia.

"Saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di Indonesia, karena memang kontrak program magang ini telah habis pada Desember 2023," ujar Karo Penmas Polrii Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Sabtu (23/3).

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Hunyuan

Kemenhub: Mayoritas Warga Jabodetabek Berangkat Mudik H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap mayoritas warga Jabodetabek memilih berangkat mudikke kampung halaman pada H-4 Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Untuk pemilihan hari berangkat untuk Jabodetabek terdapat perbedaan dengan nasional, dimana untuk referensi masyarakat berpergian itu dimulai dari H-4 ini yang paling tinggi," kata Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (17/3).

Robby mengungkap sebanyak 5,20 juta pemudik dari Jabodetabek akan berangkat pulang ke kampung halaman pada tanggal tersebut.

"Pemilihan (transportasi mudik) sama secara nasional, kemungkinan kereta api kemudian bus, mobil pribadi, sepeda motor dan penyeberangan," jelas dia.

Adapun data ini didapatkan Kemenhub berdasarkan survei yang dilakukan selama 1 bulan terhitung dari 29 Januari hingga 29 Februari 2024.

"Kenapa ini harus kita lakukan jadi sebagaimana kita ketahui bahwa data besar angka mobilitas pada masa angkutan lebaran setiap tahunnya itu bersifat fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor ekonomi, sosial budaya, kesehatan, lingkungan strategis lainnya," jelas dia.

Lihat Juga : Operasi Angkutan Barang di 23 Ruas Tol Dibatasi Demi Mudik 5-16 April

Undian amplop merah langsung

Melihat Prestasi Amran Sampai Dilirik Prabowo Jadi Mentan******

Amran Sulaimandipastikan tetap menjadi menteri pertanian jika capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan oleh Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo dalam acara dialog kebangsaan di Unhas Makassar, Selasa (20/2).

Pria juga merupakan adik Prabowo itu mengatakan keberlanjutan sangat berdampak pada stabilitas politik. Karena itu, Amran yang kini menjabat menteri pertanian dinilai pas untuk melanjutkan kebijakan di sektor pertanian dari era Presiden Jokowi ke Prabowo nanti.

Selain keberlanjutan, masuknya Amran Sulaiman dalam susunan kabinet nantinya, kata Hashim juga terjadi karena Prabowo Subianto sangat bangga dengan hasil kerja Amran selama menjabat sebagai menteri pertanian di masa pemerintahan Jokowi.

"Beliau (Prabowo) sangat-sangat terkesan dan bangga dengan pekerjaan Pak Amran. Insyaallah yang menentukan nanti hanya Yang Maha Kuasa ya," ungkapnya.

"Ya indikasinya sangat kuat sekali, beliau akan tetap akan menjadi menteri pertanian," terangnya.

Lantas seperti apa rekam jejak atau kinerja Amran sehingga ia dipilih Prabowo tetap jadi menteri pertanian, hebatkah dia?

Amran sebelumnya pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode Jokowi I, 2014-2019. Kemudian, Amran diangkat kembali jadi menteri pertanian di akhir periode II Jokowi, 2023-2024 ini.

Di masa kepemimpinan Amran, indeks produksi pertanian tercatat dalam tren meningkat.

Data Badan Pusat Statistik mencatat indeks produksi pertanian pada 2014 mencapai level 118,95. Angka itu kemudian naik menjadi 121,94 pada 2015.

Indeks produksi pertanian kembali naik menjadi 122,65 pada 2017. Lalu, naik lagi menjadi 150,11 pada 2018.

Di masa terakhir jabatan Amran atau 2019, indeks produksi pertanian kembali naik menjadi 162,26.

BPS juga mencatat dalam periode 2015-2017, indeks produksi tanaman pangan dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat.

Namun, sejak 2018 indeks tanaman pangan mengalami penurunan. Indeks tanaman pangan 2019 sebesar 94,42, turun sebesar 0,88 poin dibandingkan 2018.

Tercatat, indeks produksi padi 2019 mencapai 82,15 dengan komoditas penyumbang terbesar adalah padi sawah.

Kemudian, indeks produksi palawija 2019 mencapai 114,44 atau naik sebesar 1,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2019, indeks produksi hortikultura meningkat sebesar 17,25 poin dibanding tahun 2018, yaitu dari 95,18 (angka revisi) menjadi 112,43.

Indeks produksi sayur-sayuran dan buah buahan masing-masing naik sebesar 4,70 dan 11,33 poin. Untuk kelompok sayur-sayuran, bawang putih merupakan komoditas sayuran dengan peningkatan indeks tertinggi yaitu sebesar 402,79 poin dibandingkan tahun 2018.

Sementara itu, dari kelompok buah-buahan hampir semua indeks produksi naik, kecuali apel turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2019, indeks produksi perkebunan juga meningkat dari 143,45 menjadi 151,92 (angka sementara) atau naik sebesar 8.47 poin dari 2018.

Secara umum, indeks produksi perkebunan rakyat dan perkebunan besar masing-masing meningkat sebesar 6,24 dan 13,20 poin dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan komoditas, peningkatan indeks produksi terjadi pada komoditas kelapa, kelapa sawit, dan kopi. Sementara itu, komoditas karet dan tembakau mengalami penurunan indeks produksi.

Sedangkan untuk komoditas teh, tebu dan tembakau data tidak tersedia.

Indeks produksi peternakan dari tahun ke tahun pun selalu meningkat. Pada 2019, indeks produksi peternakan adalah sebesar 275,63 atau meningkat sebesar 2,85 poin dari indeks 2018 sebesar 272,78 (angka revisi).

Komoditas yang mengalami peningkatan indeks produksi paling besar adalah daging ayam ras pedaging sebesar 7,05 poin diikuti oleh telur ayam ras sebesar 6,91 poin dan telur ayam buras sebesar 4,51 poin.

Sedangkan, komoditas yang mengalami penurunan indeks produksi terbesar adalah daging kerbau sebesar 3,82 poin.

Pada 2018, Amran mengklaim telah mencabut uang perjalanan dinas kementeriannya sebesar Rp800 miliar untuk dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan.

"Pada 2018, sebanyak 85 persen dari APBN Kementan, dialokasikan untuk meningkatkan produksi seluruh sektor tanaman pangan dan membantu petani," katanya pada Februari 2018.

Menurut dia, hal itu berbeda dibandingkan komposisi anggaran kementerian pada 2014, di mana sebanyak 45 dari total anggaran digunakan untuk keperluan perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Sedangkan sisanya baru untuk peningkatan produksi.

"Seluruh biaya 'cipika-cipiki' dan program yang tidak perlu, mulai kami hilangkan, saat ini kami akan fokus ke produksi," ungkapnya.

Pada Januari 2018, pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Impor itu dilakukan lewat Kementerian Perdagangan.

Hal ini dilakukan karena produksi dalam negeri kurang mencukupi. Sementara, harga beras di pasaran melambung.

Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rata-rata harga beras medium nasional sudah mencapai Rp11.950 per kilogram (kg) per 12 Januari 2018. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dipatok mulai Rp9.450 per kg hingga Rp10.250 per kg.

Saat itu Amran mengatakan pemerintah sebetulnya telah berupaya untuk meningkatkan produksi beras dan menahan diri untuk impor beras dalam dua tahun terakhir. Ia juga masih optimistis beras akan mengalami surplus setelah panen raya terjadi Februari.

Pernah Minta Petani Kurangi Tidur dan Kerja 24 Jam Penuh

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.