pinjol pohon duit

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

megajp link

Kaesang bakal dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta******

Jakarta (ANTARA) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menjagokan nama anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

"Untuk Mas Kaesang, menurut saya, beliau sosok figur yang sangat baik," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana di Kantor DPW PSI DKI Jakarta, Rabu.

Jika nantinya Kaesang mampu memenuhi persyaratan administratif pendaftaran calon gubernur (cagub) DKI, maka pihaknya tidak segan untuk mengusung Ketua Umum PSI tersebut.

Baca juga: Kaesang bersilaturahim minta nasihat ke PWNU Jakarta

Selain Kaesang, dia juga memiliki nama beberapa figur-figur internal yang juga layak menjadi pemimpin Jakarta.

"Selain Mas Kaesang, kami juga ada sosok Sis Grace yang suaranya terbesar di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, DKI III," ujarnya.

Grace Natalie mendapat suara terbanyak pada pemilu legislatif (Pileg) 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Dari dapil itu, dia berhasil mendapat perolehan 193.556 suara. Hal ini membuktikan Grace juga dipercaya oleh warga Jakarta Barat hingga Jakarta Utara.

"Dari perolehan suara Sis Grace yang luar biasa itu saya kira kepercayaan masyarakat ke Sis Grace itu besar," ujarnya.

Baca juga: PSI nilai Jakarta butuh sosok Jokowi baru untuk calon gubernur

Dengan demikian, dia menilai nama Kaesang dan Grace merupakan figur internal PSI yang layak untuk menjadi Gubernur ataupun Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pilkada untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota akan diselenggarakan serentak seluruh daerah pada 27 November 2024.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai Jakarta membutuhkan sosok Presiden Joko Widodo baru untuk calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/3), menilai filosofi kepemimpinan Jokowi ketika memimpin Jakarta terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta saat ini, seperti MRT, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Baca juga: Komjen (Purn) Dharma Pongrekun deklarasi maju di Pilgub DKI Jakarta
Baca juga: PKS buka opsi bagi Anies untuk kembali pimpin DKI Jakarta

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

slot demo gacor 500x

Askrindo beri santunan yatim piatu di tujuh kota sambut HUT ke******

Jakarta (ANTARA) - Salah satu BUMN bidang asuransi, PT Askrindo, memberikan santunan kepada ratusan anak yatim piatu yang ada di tujuh kota di Indonesia dalam rangkaian perayaan HUT ke-53 perusahaan.

Direktur Utama PT Askrindo Fankar Umran mengatakan pemberian santunan kepada 530 yatim piatu di tujuh kota dan tiga panti asuhan di Jakarta itu juga merupakan komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di bulan Ramadhan.

"Kegiatan Safari Ramadhan ini bukan hanya sekadar perayaan HUT 53 tahun Askrindo saja yang bersamaan dengan bulan Ramadhan, tetapi juga momentum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan. Kami percaya bahwa dukungan dan bantuan yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi masyarakat," kata Fankar dalam kegiatan pemberian santunan di Graha Askrindo, Jakarta, Rabu.

Fankar mengatakan pemberian santunan diarahkan untuk mendukung pencapaian Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama dalam pilar sosial yang berfokus pada dua aspek yakni tanpa kemiskinan serta kehidupan sehat dan sejahtera.

Fankar menilai kepedulian ini jangan sampai berhenti di bulan Ramadhan saja, tetapi berlanjut juga di bulan-bulan lainnya, sebagai bukti nyata komitmen kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Di samping itu, Askrindo berkomitmen untuk mendukung UMKM berupa pemberian bantuan sembako kepada ratusan UMKM sekitar lingkungan perusahaan dan berbagi takjil.

Adapun total santunan pada kegiatan Safari Ramadhan yang diberikan oleh Askrindo sebesar Rp250 juta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk berkontribusi secara aktif di lingkungan, sambil memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga memberikan inspirasi untuk turut serta dalam kegiatan sosial.

Baca juga: Askrindo jalin kerja sama asuransi kredit dengan BPD Maluku Malut
Baca juga: Askrindo Syariah teken kerjasama kogaransi dengan 6 Jamkrida
Baca juga: Askrindo terus mengedukasi masyarakat agar melek asuransi
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Sarjana Shenwu

asiaslots

KPK tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tersangka TPPU******

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,"

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ali mengatakan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menerangkan proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal.

Untuk diketahui, Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/6/2023) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.

Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp19 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga tahun.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang beberapa waktu sebelumnya.

Usai mendengar amar putusan dibacakan, Muhammad Adil dan kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.

"Tidak apa-apa. Nanti kita mengajukan banding," sebutnya kepada awak media sebelum meninggalkan ruang sidang.

Muhammad Adil yang menjadi pesakitan dalam perkara korupsi ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau para kepala OPD menuruti perintah Muhammad Adil untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.

Dari pemotongan uang tersebut, pada tahun 2022 Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp5 miliar. Total uang pemotongan yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp17,28 miliar.

Kedua, Muhammad Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.

PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan biaya menggunakan APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan Muhammad Adil selaku bupati meminta fee Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.

Ketiga, Muhammad Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022.

Uang yang terima digunakan Adil untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lainnya. Selain itu, uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Keinginan Iblis

pusatgame

Mengintip Klaim Kekayaan Helena Lim yang Terjerat Kasus Korupsi Timah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Crazy Rich Helena Lim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaankorupsitata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan Helena selaku manajer PT QSE diduga telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerja sama penyewaan peralatan proses peleburan Timah.

"Di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT QSE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para peserta yang lain dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR," tuturnya kepada wartawan, Selasa (26/3).

Helena Lim memiliki rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Dalam wawancaranya di akun YouTube Boy William, ia menceritakan rumah itu ia peroleh berkat kerja kerasnya melakukan berbagai pekerjaan mulai dari pegawai bank, sekretaris, hingga menjalankan berbagai usaha.

Sementara itu dalam akun YouTube The Hermansyah A6, Helena mengatakan rumahnya memiliki luas 1.000 meter persegi. Dalam video itu, Helena memperlihatkan rumahnya yang mewah dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang hingga salon.

Ia juga menceritakan awalnya ia bekerja sebagai marketing bank di Medan sejak 1996. Sejak itu ia bertemu banyak customer. Salah satu customer kemudian mengajaknya bekerja sama di Jakarta.

Dari situ, kekayaan Helena Lim perlahan meningkat. Tak hanya rumah mewah, ia juga mengklaim memiliki bisnis di antaranya minuman diet merek DRZLIM Official Fiber Sehat. Hal itu diketahui dari biografi akun Instagram Helena yang saat ini telah dikunci.

Namun, Helena mengaku tidak kaya sejak lahir.

"Gue dari kecil susah. Gue bukan dari keluarga kaya," katanya.

Ia mengatakan telah ditinggal sang ayah sejak umur 12 tahun sehingga kehidupannya dibiayai oleh sang ibu hingga SMA. Saat kuliah, ia memutuskan untuk sambil bekerja.

Helena mengatakan kekayaannya diperoleh dengan kerja keras, termasuk rumah mewahnya. Ia mengatakan sudah lama memimpikan rumah dengan kolam renang, ruang karaoke, hingga salon.

"Punya rumah gini aku juga harus work hard. Jadi orang harus punya mimpi," katanya.

Helena Lim juga dikenal sebagai penyanyi. Ia pernah merilis single berjudul Pasrah di 2019.

Kejagung langsung menahan Helena Lim usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Helena ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan usai penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Kuntadi menjelaskan dalam kasus ini, Helena selaku manajer PT QSE diduga telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerja sama penyewaan peralatan proses peleburan Timah.

"Di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT QSE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para peserta yang lain dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR," tuturnya.

Dalam kasus ini, Helena dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 KUHP.

Sebelumnya, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk 2015-2022.

Kejagung menduga terdapat pelanggaran yang dilakukan terkait kerja sama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal.

Hasil pengelolaan itulah yang kemudian dijual kembali oleh pihak swasta kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Perburuan protagonis tanpa batas

slot lagi gacor sekarang

DPR Cecar Mentan Soal Pupuk Subsidi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Komisi IV DPRRI mencecar Menteri PertanianAmran Sulaiman terkait pupuksubsidi. Cecaran mereka layangkan mulai dari kuota yang terus menurun hingga sulitnya syarat mendapatkannya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, alokasi pupuk bersubsidi hanya sebesar 4,7 juta ton pada tahun ini. Jauh di bawah tahun sebelumnya sebanyak 9,55 juta ton.

Meskipun Amran mengatakan kuota pupuk bersubsidi sudah ditambah atau kembali ke 9,55 juta ton dan telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi realisasi penyalurannya belum berjalan di lapangan.

"Disetujui saat ratas tapi belum ditindaklanjuti. Nah saya mau tanya, siapa yang berwenang mengeluarkan surat (SK) itu," kata Ono.

Ono curiga pemerintah tidak memiliki anggaran untuk menambah kuota pupuk bersubsidi sehingga belum terealisasi sampai saat ini. Karenanya, ia meminta semua kementerian terkait harus kompak dan koordinasi terkait kebijakan ini, termasuk dengan Kementerian Keuangan.

"Apakah memang saat ratas hanya diketok semuanya setuju tapi uangnya tidak ada? Kalau uangnya tidak ada mau cari di mana?," jelasnya.

Kemudian, Anggota Komisi IV lainnya dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengkritik penyaluran pupuk subsidi, terutama yang harus menggunakan KTP.

"Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP menyusahkan rakyat. Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP, ini mempersulit rakyat. Kayak pakai pinjol, orang diwajibkan foto pakai KTP," jelasnya.

Menurutnya, bila menggunakan KTP, maka saat petani yang bersangkutan sakit, keluarganya tidak bisa mengambil jatah pupuk bersubsidinya.

"Pakai KTP dan ada aplikasi juga, foto, bahkan istri tidak boleh mewakili suaminya. Boleh diwakili tapi pakai kuasa. Jangan kita mempersulit petani, perbaiki aturannya," ungkap Johan.

Amran mengungkapkan telah mengajukan penambahan pupuk bersubsidi yang tahun ini dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

Lalu, penyalurannya pun dipermudah cukup hanya menggunakan KTP.

"Kami akan mengembalikan alokasi subsidi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dan pengambilannya boleh hanya menggunakan KTP," pungkas Amran.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Raksasa zaman

sistem kerja kredivo

Stok Minyakita Langka di Sulawesi Selatan******

Gowa, CNN Indonesia--

Produk Minyakita ukuran 1 liter mulai langka di beberapa pasar tradisional Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sejak awal Januari 2023.

Sedangkan untuk Minyakita ukuran 2 liter harganya tembus Rp30 ribuan, di atas HET Rp28 ribu per kemasan.

Para pedagang pasar juga mulai mengeluhkan kelangkaan Minyakita milik pemerintah tersebut.

Sementara itu, Leo yang juga pedagang mengatakan minyak goreng Minyakita menjadi yang paling laris bagi ibu rumah tangga serta pelaku UMKM, karena harganya terbilang murah.

"Sejak awal Januari Minyakita yang ukuran 1 liter sudah tidak ada dan 2 liter juga sudah langkah. Kalau pun ada harganya juga naik. Padahal banyak ibu-ibu yang cari Minyakita," kata Leo.

Kelangkaan Minyakita di pasaran diduga persediaan di distributor mulai kosong sehingga hal itu menjadi penyebab terjadinya kelangkaan.

[Gambas:Video CNN]

(mir/dzu)