slot menang besar

jalan misterius

Komentari Keputusan DKPP, Anies: Jangan Ada Pelanggaran Lagi******

“Jadi, ini peringatan bagi semua, jangan ada pelanggaran,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Oleh sebab itu, kata Anies, momentum ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak agar dapat mengoreksi peristiwa yang sedang terjadi dalam rangka menyongsong Pemilu 2024.

“Banyak pihak sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika,” ucap Anies.

Mengenai kemungkinan Koalisi Perubahan maupun Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) bakal mengusulkan agar Ketua KPU Hasyim Asy’ari layak dipecat seusai divonis DKPP, Anies secara eksplisit tidak menyinggung soal itu. Namun, Anies menegaskan ada pihak-pihak yang telah mencederai demokrasi.

“Kalau itu (pemecatan), kami tidak ada komentar. Tetapi, prinsipnya, kami becik ketitik, olo ketoro. Yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuak. Ini tinggal sembilan hari. Yuk ini jadi peringatan jangan ada yang melakukan pelanggaran etika supaya tidak mencederai pemilu besok,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Khawatir Guru Besar IPB soal Makan Gratis Prabowo: Aneh, Rawan Disunat******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut makan siang gratisyang akan dijalankan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah program aneh.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan. Oleh karena itu, ia bercerita pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengganti program yang berbentuk natura menjadi direct paymentalias pemberian uang tunai.

Kajian pun dilaksanakan pada 2017 dan setahun berikutnya program pengganti berupa pemberian bantuan tunai dilakukan.

Ia mengatakan usulan tersebut dibuat berdasarkan studi dari World Bank yang menemukan ada pemborosan anggaran negara sampai 40 persen imbas program rastra dan raskin. Andreas mencatat hampir Rp8 triliun uang yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin lenyap entah ke mana.

"Dan itu (penyunatan anggaran) pasti terjadi di nanti program makan siang gratis. Kalau kita tidak hati-hati dengan program tersebut, kita akan terjebak ke sana lagi, terjadi penyelewengan luar biasa di program tersebut, akhirnya yang dirugikan masyarakat," wanti-wanti Andreas.

"Kalau direct paymenttidak mungkin disunat, bagaimana nyunatnya? Dana Rp30 triliun transfer langsung ke rekening gimana cara nyunatnya, kan gak mungkin. Tapi kalau dalam bentuk natura, waduh itu permainan semua. Untuk itu saya tak setuju dengan program tersebut," tandasnya.

Prabowo-Gibran berencana memberikan makanan gratis ke 82,9 juta orang bila berhasil menang Pilpres 2024.

Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut sasaran program ini adalah anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.

Budiman mengatakan kebutuhan makan siang dan susu gratis ini mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.

Diperlukan setidaknya 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

Program makan siang dan susu gratis ini juga sudah dibahas di Rapat Sidang Kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2). Bahkan, direncanakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Tak tanggung-tanggung, defisit APBN 2025 sampai harus diperlebar dari 2,29 persen di tahun 2024 menjadi 2,45 persen-2,8 persen, di tengah pembahasan program Prabowo-Gibran tersebut.

[Gambas:Video CNN]

pembuluh darah jahat

Badan Pangan Bongkar Alasan Risma Tak Ada Tiap Jokowi Bagikan Beras******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membongkar kenapa sosok Menteri Sosial Tri Rismaharinitak ada setiap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bansos beras 10 kg.

Arief menjelaskan bansos pangan itu memang tidak disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Penyaluran bansos beras 10 kg dikerjakan oleh Bapanas.

Ia menyebut hal itu sesuai ketentuan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Arief menjelaskan Pasal 2 Perpres itu menyebut Badan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 

"Bantuan pangan untuk 22 juta KPM dan tidak terkait politisasi atau apapun karena bantuan sejak 2023 dikerjakan Bapanas," ucapnya.

Sejak awal tahun hingga jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, Jokowi getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras 10 kg.

Namun dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Risma tidak ikut Jokowi saat membagikan bansos beberapa waktu belakangan.

Ari menyebut kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

Ia membantah anggapan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP. Ari menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.

"Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian," katanya.

[Gambas:Video CNN]

jalan menuju keabadian

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

Pedang dan Lan

AHY saat Perdana Sambangi IKN: Kita Tak Ingin Habis******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY berpesan soal pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat perdana menginjakkan kaki di IKN Nusantara.

AHY mengaku terpukau dengan pembangunan ibu kota anyar tersebut. Menurutnya, kedatangannya ke IKN untuk yang pertama kalinya ini merupakan momen spesial.

Selain mengucapkan selamat kepada Otorita IKN dan jajaran stakeholderterkait, AHY menitipkan pesan khusus demi keberlangsungan pembangunan ke depan.

"Itulah mengapa ATR juga punya peran yang penting. Dengan lahan yangclean and clear, kita berharap investor juga punya keyakinan, kepastian hukum, hak atas tanah yang bisa digunakan untuk usaha yang dikembangkan secara komersial, dan bisnis juga diharapkan akan berkembang," sambungnya.

Selain itu, AHY meluruskan kritiknya terhadap pembangunan IKN beberapa waktu belakangan. Tepatnya, sebelum Demokrat bergabung ke koalisi Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju.

Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak menepis ucapannya beberapa waktu lalu soal ketidaktepatan pembangunan IKN Nusantara selepas pandemi covid-19. Menurutnya, ia saat itu juga menyampaikannya dengan santun dan berupa saran kepada pemerintah.

"Iya betul, saya tidak terbiasa mengelak dari apa, tentang apa yang pernah saya sampaikan dan saya menyampaikan dengan nada baik. Presiden Jokowi juga pasti memahami, kami hanya mengingatkan waktu itu, ada masa recovery pasca-covid," ucap AHY.

"Tetapi, setelah itu semua diatasi, telah berakhir, dan Indonesia sudah bangkit kembali, ekonominya juga sudah makin menggeliat, termasuk UMKM kita terus berdayakan. Tentunya tidak ada halangan lain (melanjutkan pembangunan IKN)," imbuhnya.

Selain AHY, pekan ini Presiden Jokowi direncanakan bakal melakukan seremoni peletakan batu pertama alias groundbreakinguntuk pembangunan gedung sektor perbankan di IKN. Ini adalah kali kelimagroundbreakingproyek ibu kota baru oleh Presiden Jokowi sejak September 2023.

[Gambas:Video CNN]

Wanita muda terkemuka

Konsultan Sebut Apartemen Mulai Tak Dilirik Sebagai Investasi******

Konsultan propertiColliers International menyebut saat ini apartemen mulai kurang diminati sebagai investasi. Pembeli apartemen kini didominasiend useryang membeli hunian untuk langsung ditempati.

Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan pada 2022 pembeli apartemen di Jakarta sebanyak 58,1 persen merupakan investor dan 41,9 persen merupakanend user.

Namun pada 2023 investor hanya 46 persen dan end usermencapai 54 persen. Hal itu terjadi karena imbal hasil atau yield apartemen cenderung rendah.

Ferry membandingkan imbal hasil apartemen dengan time deposityang saat ini jaraknya tidak terlalu jauh. Pada 2017, rata-rata imbal hasil apartemen sebesar 5,60 persen dan imbal hasil time deposit 5,98 persen.

Sedangkan pada 2023, rata-rata imbal hasil apartemen turun ke 3,92 persen dan imbal hasil time deposit5,08 persen.

"Sehingga ini memberikan satu opsi bagi pemilik uang untuk cenderung menaruh uangnya di instrumen keuangan dibanding membeli apartemen. Sehingga ini yang sebenarnya menyebabkan investor tidak lagi termotivasi membeli apartemen," katanya.

[Gambas:Video CNN]