situs slot terpercaya hari ini

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Hasil Pertemuan Jusuf Hamka dan Mahfud Bahas Utang Rp800 M******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD pada Selasa (13/6). Keduanya membahas nasib utang negara kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) senilai Rp800 miliar yang tak kunjung dibayar.

"Allahuakbar, terima kasih ya Allah. Pertemuannya sangat bagus, beliau bukan cuma amanah tapi ksatria," ujar Jusuf usai bertemu dengan Mahfud di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD mengungkapkan pihaknya akan konfirmasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai mendengarkan penjelasan Jusuf dan mempelajari dokumen terkait utang negara itu.

Bahkan, kewajiban pembayaran utang itu sudah diakui oleh Bambang Brodjonegoro saat menjabat sebagai menteri keuangan beberapa waktu lalu.

Mahfud mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, negara akan menagih utang kepada swasta yang memiliki kewajiban. Pada saat yang sama, negara akan membayar apabila memiliki kewajiban kepada swasta.

"Sejauh ini dokumennya memang negara punya utang maka sebabnya dulu Pak Jokowi adakan rapat yang begini-gini segera dibayarkan. Tapi mereka yang punya utang diburu," ujarnya.

Berdasarkan keterangan Jusuf sebelumnya, utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, Jusuf kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Sekitar 2014-2015, pihaknya memenangkan gugatan sampai Mahkamah Agung (MA). Pada 2016-2017, utang negara beserta denda dan negaranya mencapai Rp400 miliar. Namun, setelah membahas dengan Kemenkeu, pemerintah meminta diskon sehingga disepakati utang akan akan dibayar Rp170 miliar.

Kendati demikian, utang itu hingga kini belum dibayar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berdalih pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kini membengkak jadi Rp800 miliar itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailoutdari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

Curiga IKN Sepi Peminat di Balik Ide Luhut Pakai Mandor Asing******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan menyebut bakal melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penggunaan mandor asingalias bule dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Saya lapor ke Presiden (Jokowi), pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," ungkap Luhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Luhut mengaku penunjukan mandor bule adalah bagian dari manuvernya usai diamanahkan Jokowi sebagai Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Jika dugaan tersebut benar, Rizal menyebut ini adalah bukti sedikitnya investor yang tertarik untuk merealisasikan investasinya di IKN.

Lihat Juga : Menteri KKP Minta Anggaran Rp7,62 T di 2024

"Ini menunjukkan begitu rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sana (IKN). Apalagi mandor impor dari asing, menunjukkan pemerintah tidak menghargai kompetensi tenaga kerja domestik. Padahal tidak hanya level mandor yang tersedia di Indonesia, tetapi level lebih tinggi juga banyak tersedia," ucap Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

"Jika pemerintah dalam strategi menarik investasi dengan cara ini, nampaknya sudah kehabisan ide atau gagasan yang strategis dan andal dalam mempercepat dan meningkatkan daya saing untuk realisasi investasi IKN," imbuhnya.

Ia kecewa berat dengan sikap pemerintah tersebut. Menurutnya, Jokowi kudumemprioritaskan tenaga kerja lokal ketimbang mendatangkan bule dengan alasan menjaga kualitas pembangunan IKN.

Rizal menyoroti kondisi penduduk Indonesia saat ini masih sangat membutuhkan pekerjaan. Ia mengultimatum pemerintah untuk mengevaluasi penunjukan mandor asing tersebut, terlebih tidak ada dampak signifikan untuk mengundang investor.

Lanjut ke halaman sebelah...

Mandor lokal dinilai tak kalah berkualitas dibanding TKA

Dewa pejuang pertanian

Hasil Pertemuan Jusuf Hamka dan Mahfud Bahas Utang Rp800 M******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD pada Selasa (13/6). Keduanya membahas nasib utang negara kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) senilai Rp800 miliar yang tak kunjung dibayar.

"Allahuakbar, terima kasih ya Allah. Pertemuannya sangat bagus, beliau bukan cuma amanah tapi ksatria," ujar Jusuf usai bertemu dengan Mahfud di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD mengungkapkan pihaknya akan konfirmasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai mendengarkan penjelasan Jusuf dan mempelajari dokumen terkait utang negara itu.

Bahkan, kewajiban pembayaran utang itu sudah diakui oleh Bambang Brodjonegoro saat menjabat sebagai menteri keuangan beberapa waktu lalu.

Mahfud mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, negara akan menagih utang kepada swasta yang memiliki kewajiban. Pada saat yang sama, negara akan membayar apabila memiliki kewajiban kepada swasta.

"Sejauh ini dokumennya memang negara punya utang maka sebabnya dulu Pak Jokowi adakan rapat yang begini-gini segera dibayarkan. Tapi mereka yang punya utang diburu," ujarnya.

Berdasarkan keterangan Jusuf sebelumnya, utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, Jusuf kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Sekitar 2014-2015, pihaknya memenangkan gugatan sampai Mahkamah Agung (MA). Pada 2016-2017, utang negara beserta denda dan negaranya mencapai Rp400 miliar. Namun, setelah membahas dengan Kemenkeu, pemerintah meminta diskon sehingga disepakati utang akan akan dibayar Rp170 miliar.

Kendati demikian, utang itu hingga kini belum dibayar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berdalih pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kini membengkak jadi Rp800 miliar itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailoutdari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Setan Besar dari Sekte Abadi

Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Bodong Tembus Rp126 T 2018******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan kerugian masyarakat akibat investasi ilegalsudah tembus Rp126 triliun. Kerugian tercatat sejak 2018 hingga 2022.

"Bahkan kemungkinan angkanya lebih besar lagi, karena masih ada juga korban yang tidak melaporkan atau merupakansilent victim," kata Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito seperti dikutip dari Antara, Senin (12/6).

Ia memerinci kerugian tersebut terdiri dari senilai Rp1,4 triliun pada 2018, Rp4 triliun pada 2019, sebanyak Rp5,9 triliun pada 2020,  Rp2,54 triliun pada 2021, serta senilai Rp112,2 triliun pada 2022.

Celakanya, di tengah masalah itu, pemahaman masyarakat masih rendah. 

Oleh karena itu, agar korban investasi ilegal bisa ditekan, Sarjito membeberkan lima ciri investasi ilegal. Pertama, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat.

Kedua, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru (member get member). Ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau figur publik untuk menarik minat berinvestasi.

Ciri keempatyakni klaim tanpa risiko. Kelima, legalitas yang tidak jelas seperti tidak memiliki izin usaha, memiliki izin kelembagaan seperti PT, koperasi, CV, yayasan, dan lainnya tetapi tidak punya izin usaha, serta memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya.

"Maka dari itu, masyarakat juga harus cerdas karena ini bukan hanya masalah literasi. Jika pinjol maupun investasi tersebut tidak memiliki izin OJK, sudah tinggalkan saja," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Harga Emas Antam Turun Lagi ke Rp1,053 Juta per Gram Hari Ini******

Harga jualemas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,053 juta per gram pada Kamis (15/6) pagi. Harga emas terpantau turun Rp1.000 per gram dari perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp1.000 per gram dari Rp934 ribu per gram menjadi Rp933 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp576 ribu, 2 gram Rp2,04 juta, 3 gram Rp3,04 juta, 5 gram Rp5,03 juta, 10 gram Rp10,01 juta, 25 gram Rp24,91 juta, dan 50 gram Rp49,74 juta.

Harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX turun 1,08 persen menjadi US.947 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga turun 0,40 persen ke US.934 per troy ons pada pagi ini.

Analis Pasar Lukman Leong memproyeksi harga emas internasional bakal turun akibat kenaikan imbal hasil pemerintah AS akibat pernyataan mengejutkan Ketua The Fed Jerome Powell bahwa akan ada kenaikan lanjutan suku bunga AS, meski saat ini ditahan.

"Harga emas diperkirakan akan turun tertekan oleh naiknya imbal hasil obligasi AS," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.920 per troy ons dan resistance US.950 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Buku Dunia Lain

Mau Dicoret, Ajang WSBK Tidak Menarik Buat Sponsor******

Holding BUMN pariwisata InJourney mengatakan penyelenggaraan World Superbike (WSBK) tidak menarik bagi investor masuk menjadi sponsor. Karena itu, WSBK akan dihapus dari ajang olahraga di Sirkuit Mandalika.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan WSBK, yakni tembus Rp100 miliar.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," ujar Dony dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Selain eventWSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

Adapun langkah-langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang pengembangan kawasan pariwisata Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]