trik jam gacor slot

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

3 Dugaan Bahlil soal Pemicu Proyek Rempang Eco City Memanas******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menduga ada tiga faktor yang menjadi penyebab kericuhan di Rempang Eco City.

Dugaan ia sampaikan berdasarkan analisa dari timnya di lapangan. Penyebab pertama, karena sosialisasi pembebasan lahan yang belum berjalan baik.

"Saya punya tim sekarang di lapangan. Ada 3 poin dugaan saya, tapi jangan suuzdon. Ini dugaan saya. Pertama, karena sosialisasi belum berjalan baik. Itu harus diakui," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Namun, ia mengatakan demo tersebut hanya kecil-kecilan. Bahlil juga sempat menemui warga Rempang yang demo tersebut.

Dan dari komunikasi itu, ia menegaskan jika pemerintah bicara baik-baik, warga pun merespons baik.

Dugaan kedua, Bahlil mengungkit soal garapan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) di lokasi tersebut. Menurutnya, dulu memang ada masalah terkait perizinan kepada 6 perusahaan.

"Wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan. Aku jujur saja di dalam ini. Izin itu setelah ditengarai ada terjadi kekeliruan prosedur, maka dicabut. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua," ungkapnya.

Ketiga, soal peran negara lain yang tak suka dengan investasi di Batam. Dugaan ketiga ini ia sampaikan untuk mengamini pernyataan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino.

Bahlil mengakui ada bule alias orang asing viral di TikTok yang ikut campur dengan urusan Indonesia terkait masalah itu.

"Saya setuju dengan Bapak Harris tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini (proyek Rempang Eco City) jalan. Saya mau tanya kalian deh Bapak/Ibu (DPR) terhormat. Dulu waktu zaman BP Batam dibuat untuk menjadikan kawasan ini mengimbangi Singapura, apa yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua? Setiap kita membangun besar di sana, ada saja, ada saja," jelas Bahlil.

"Menurut saya dan ini sudah viral loh, ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu, viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga, ngapain bule ngurus negara kita? Ada apa di situ?" imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN garapan Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahlil sempat menggadang-gadang pabrik di Batam ini bakal menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

Namun belakangan ini proyek itu memanas. Penyebabnya, warga tidak mau lahannya dibebaskan untuk proyek tersebut.

Juru Bicara Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Suardi Monggak menyatakan bahwa warga di 16 kampung melayu bakal bertahan dan menolak rencana relokasi rumah menyusul pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam.

"Jadi kami tetap bertahan, berapapun uangnya, kami tetap mempertahankan itu, sampai kapanpun. Kata orang melayu, biarlah kami berdiri daripada kami hidup berlutut. Karena kami mau jadi tuan rumah di negeri kami sendiri," ujar Suardi dalam acara Konferensi Pers YLBHI, Jakarta, Selasa (12/9).

Suardi mengatakan penolakan tersebut bukan didasarkan atas persoalan biaya ganti-rugi rumah. Menurutnya, warga menolak rencana itu lantaran kampung tersebut bernilai sejarah dan telah ditempati ratusan tahun silam.

maniak kecepatan

DPR Ingatkan Jokowi soal Pasal 33 UUD 1945 di Kasus Rempang******

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (NasDem) kompak mengkritik Presiden Jokowi imbas proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang berujung bentrok masyarakat adat.

Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyebut masyarakat di Rempang berduka dan kecewa imbas proyek tersebut. Ia menegaskan warga Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya akibat pengembangan kawasan industri dan investasi.

"Investasi itu seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia," katanya dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Menurutnya, pada rapat kabinet 2019 lalu, Jokowi memerintahkan setiap menterinya untuk melindungi keberlangsungan warga Indonesia di tengah kucuran duit asing.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakat terlindungi dan diberikan kepastian hukum. 'Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya, siapapun pemiliknya'. Begitu ungkapan Bapak Jokowi," ungkit Syahrul.

"Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya, sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahir istilah kampung tua yang diartikan sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka," tegasnya.

Dengan dasar tersebut, ia memberikan 5 tuntutan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk segera menuntaskan kisruh Rempang. Salah satu tuntutan PKS adalah menunda sementara proyek Rempang Eco City tersebut.

5 tuntutan PKS kepada Jokowi

1. Mengecam tindakan represif aparat dan meminta semua aparat menahan diri
2. Meminta TNI/Polri usut tuntas indikasi pelanggaran SOP
3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat terluka korban tragedi ini
4. Membebaskan masyarakat akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan humanis
5. Meminta pemerintah menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan juga mendesak pemerintah pusat serius menangani konflik Rempang. Farhan meminta kekerasan dihentikan dan mengedepankan dialog.

Ada 6 catatan yang disampaikan NasDem kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Pertama, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik masyarakat adat dan aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Kedua, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menghentikan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi. Ketiga,mengajak semua pihak, baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah untuk menahan diri serta meredakan situasi agar tercipta ketenangan terlebih dahulu.

Keempat,meminta pemerintah mencegah terjadinya kekerasan kembali dan terus mengedepankan dialog dalam mencari penyelesaian.

"Kelima, meminta pemerintah pusat mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan semua pihak, baik dari sisi PSN maupun hak masyarakat adat. Sebagai bagian masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi dengan membuka ruang dialog dan partisipasi perumusan kebijakan strategis nasional," jelas Farhan.

Keenam,Farhan mengajak DPR RI menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU terkait masyarakat hukum adat.

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

Bahlil Soal Rempang Eco City: Tak Semua Negara Suka RI Kalau Itu Jalan******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyinggung tidak semua negara suka jika Rempang Eco City terbangun.

Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi komentar Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino terkait polemik pembangunan Rempang Eco City dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Saya setuju dengan Bapak Harris (Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino) tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini (proyek Rempang Eco City) jalan," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Namun, ia mengakui sosialisasi di lapangan belum berjalan baik. Oleh karena itu, ia diperintahkan Presiden Joko Widodo turun langsung ke Rempang untuk berdialog dengan warga lokal yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

Selain itu, ia mengungkit soal garapan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) di lokasi tersebut. Menurutnya, dulu memang ada masalah terkait perizinan kepada 6 perusahaan.

"Wilayah ini pernah diberikan izin enam perusahaan, aku jujur saja di dalam ini. Izin itu setelah ditengarai ada terjadi kekeliruan prosedur, maka dicabut. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua," terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino mengapresiasi masuknya sederet investasi di Batam. Ia mengutip ucapan Bahlil bahwa saat ini sudah masuk investasi senilai Rp175 triliun, bahkan bisa meningkat hingga Rp361 triliun.

Ia paham niat pemerintah membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar nomor dua terbesar di dunia, setelah China. Harapannya, investasi ini bisa meningkatkan gross domestic product(GDP), menciptakan lapangan kerja, hingga menyejahterakan rakyat.

"Saya menyadari masuknya investasi ini tidak membikin semua pihak bahagia. Pihak-pihak di luar negeri, Singapura maupun negara-negara lain melihat ini juga sebagai ancaman. Maka saya lihat bahwa banyak sekali pihak bermain yang juga berusaha untuk mencegah terjadinya investasi ini. Harapannya adalah Indonesia adalah tetap tidak layak investasi dan akibatnya Indonesia tetap akan jadi negara berkembang," ungkap Harris.

Rempang Eco City adalah salah satu dari sekian banyak PSN Presiden Jokowi. Nantinya, kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar di dunia setelah China.

[Gambas:Video CNN]

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

Si Kecil Tampil Modis dengan Sandal Baru di Transmart, Banyak Diskon******

Bunda lagi cari sandal dan sepatu baru buat si kecil? Bunda bisa beli di Transmart aja. Soalnya lagi ada Transmart Full Day Sale: September Ceria yang ngasih banyak diskon!

Pesta diskon ini cuma digelar hari ini, Selasa (12/9). Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon ini, ya.

Lihat Juga : Daging Sapi dan Ayam Diskon 20 Persen di Transmart Full Day Sale

• Sandal dan sneakers merek Dr. Kevin Shoes, diskon 50 persen.
• Phylon Justice League + Disney Princess, beli dua harganya cuma Rp100 ribu.

Selain itu, dapatkan diskon tambahan 20 persen bayar pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kalau belum punya, gampang! Langsung aja unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Prosesnya dijamin cepat sehingga bisa langsung dipakai untuk transaksi di Transmart Full Day Sale: September Ceria.

Selain produk sandal anak, ada juga baju dan mainan anak, bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, elektronik, furnitur, sampai sepeda listrik yang didiskon.

Kapan lagi belanja banyak diskonnya kalau enggak di Transmart Full Day Sale. Mumpung masih ada waktu, segera ke gerai Transmart terdekat!

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya Bunda bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Berjalan-jalan dalam kiamat

Bapanas Kirim 4.500 Ton Beras ke Pasar Induk Cipinang Demi Tekan Harga******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelontorkan 4.500 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) demi menekan harga beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan gelontoran beras SPHP ke PIBC merupakan arahan Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 4.500 ton beras SPHP terbagi atas 1.500 ton ke 50 pedagang terverifikasi dan sebanyak 3.000 ton dikirim ke gudang Food Station BUMD DKI di PIBC. Beras tersebut dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp10.900 per kilogram (kg) ke masyarakat.

Arief mengimbau agar seluruh toko yang menjual beras SPHP memasang spanduk informasi harga sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai peredaran beras tersebut di pasaran.

Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dengan harga yang tidak melebihi HET. Harga beras SPHP di PIBC paling tinggi Rp10.385 per kg dan di tingkat pengecer sampai kepada masyarakat Rp10.900 per kilogram.

Arief juga meminta semua pihak dapat turut mengawasi penyaluran beras SPHP agar sesuai dengan HET yang ditetapkan. Ia mengatakan jika terjadi pelanggaran maka bisa dilaporkan ke Satgas Pangan.

Di sisi lain, Arief mengatakan dengan digelontorkannya beras SPHP tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok tersedia. Karenanya, ia mengimbau masyarakat agar tidak panic buying.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berbelanja bijak, tidak perlu memborong beras di luar kebutuhan normal, karena stok beras yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Kronologi Lengkap Kisruh Pontjo******

Polemik antara Direktur Utama PT IndobuildcoPontjo Sutowo dan pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultanmasih terus bergulir.

Pontjo yang kalah di pengadilan terus tak mau menyerah. Ia terus berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu.

Lalu bagaimana sebenarnya konflik pengelolaan Hotel Sultan itu bisa terjadi?

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pemerintah Melawan hingga Ambil Alih Hotel Sultan