cara mendapat uang 2 juta dengan cepat

Kecintaan pada hiburan Korea

Teten Duga Sepinya Pasar Tanah Abang Gegara Barang Impor Ilegal******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM)Teten Masduki menduga sepinya Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat karena ada produk impor ilegal yang dijual di Indonesia.

Ia pun berpendapat barang ilegal itu dijual dengan harga sangat murah di online shop. Oleh karena itu, para pedagang, khususnya di Pasar Tanah Abang kalah saing.

Padahal, kata Teten, pedagang di Pasar Tanah Abang juga sudah bertransformasi ke pasar online. Namun, masih saja kalah saing dengan barang ilegal.

"Tapi saya berkesimpulan produk yang dijual oleh mereka (pedagang Pasar Tanah Abang) tidak bisa bersaing karena ada produk-produk impor yang dijual yang harganya sangat murah sekali," kata Teten usai mengunjungi Pasar Tanah Abang, Selasa (19/9).

Dengan alasan tersebut, Teten mengatakan pihaknya bakal mengatur kembali aturan arus barang masuk ke RI. Di sisi lain, ia juga bakal memastikan apakah aturan saat ini terlalu longgar sehingga bea masuk barang impor rendah.

Teten menambahkan pihaknya juga bakal mengecek barang-barang impor yang saat ini beredar di online shop. Pengecekan ini dilakukan demi memastikan barang itu ilegal atau tidak.

"Saya akan lihat apa perlu kami atur platform-platform digital baik domestik maupun luar, yang bagian global. Apakah barang yang di sana disertai dokumen. Barang-barang mereka legal atau tidak? Sudah izin SNI, sudah izin halal dan sebagainya," ucap Teten.

Dalam tinjauannya, Teten mengatakan para pedagang Pasar Tanah Abang kehilangan pembeli beberapa waktu belakangan.

Para pedagang mengeluhkan saat ini omzet mereka menurut lebih dari 50 persen per hari.

"Tadi saya diskusi dengan PD Pasar Jaya memang ini terjadi penurunan dan kemungkinan bisa permanen penurunnya," kata Teten.

[Gambas:Video CNN]

Monster Apartemen Sehari-hari

Profil Tol MBZ, Hadiah ke Putra Mahkota Abu Dhabi Kini Kena Korupsi******

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsidalam pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Elevated II alias Tol MBZ pada 2016-2017.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender. Dalam hal ini, mantan petinggi salah satu BUMN karya diduga terlibat.

Kuntadi menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Nama itu merujuk pada putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed Bin Zayed, sebagai penghormatan bagi Uni Emirat Arab (UAE) yang telah menjalin hubungan diplomatik selama 45 tahun dengan Indonesia.

Jalan tol yang ini menjadi yang terpanjang dengan membentang dari Junction Cikunir hingga Karawang Barat dan melintasi beberapa bangunan perlintasan eksisting berupa Overpass, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), atau Simpang Susun pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek eksisting.

Lihat Juga : Dugaan Korupsi Tol MBZ: Spesifikasi Dikurangi, Pemenang Tender Diatur

Jalan Tol Layang MBZ dibangun untuk memisahkan pergerakan komuter jarak pendek Jakarta-Bekasi-Cikarang dengan pergerakan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya, khususnya golongan I non-bus dengan kecepatan maksimal berkendara adalah 80 km/jam.

Jalan tol tersebut dilengkapi oleh fitur keselamatan berupa emergency U-turn di delapan titik lokasi, 100 lebih CCTV, Emergency Exit Ramp di dua lokasi, dan Emergency Parking Bay di empat titik lokasi.

Diketahui, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjual 40 persen saham anak usaha PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) yakni PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) yang mengelola Jalan Tol LayangMBZ ke PT Margautama Nusantara (MUN) pada Desember 2022 lalu.

Setelah penandatanganan Sales Purchase Agreement (SPA), komposisi pemegang saham PT JJC terdiri atas 40 persen PT JTT, 40 persen PT MUN dan 20 persen PT Ranggi Sugiron Perkasa (RSP) sebagai mitra strategis.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Penyerapan Tenaga Kerja Jadi PR Pemerintah yang Belum Tuntas******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan masih banyak pekerjaan rumah 'PR' pemerintah yang belum terselesaikan sampai saat ini, salah satunya penyerapantenaga kerja yang lebih besar.

Menurut Aviliani, total investasi yang masuk sampai kuartal II/2023 sebesar Rp349,8 triliun, tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerjanya yang hanya 464.289 orang. Hal ini dikarenakan investasi yang masuk ke dalam negeri lebih ke sektor teknologi bukan pada karya.

"Kredit investasi tinggi tapi masalahnya banyak pada teknologi atau pada bidang-bidang yang tak menyerap tenaga kerja. Nah ini mungkin PR nya adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja itu mulai dipikirkan," ujarnya dalam Diskusi Agustusan Ekonom Perempuan, Senin (21/8).

Peningkatan skill dinilai menjadi modal penting agar pekerja Indonesia bisa bersaing. Karenanya, program yang digagas sejak sebelum pandemi tersebut diharapkan bisa diawasi dengan baik agar memberikan manfaat nyata.

"Jadi memang PR pemerintah adalah kebijakan dalam skill atau Kartu Prakerja perlu diperbaiki karena ini ada hubungannya nanti dengan penyerapan tenaga kerja," jelasnya.

Lihat Juga : Melihat Sisa Saham Bos BCA Usai Hibahkan Rp74 M ke Anak

Selain itu, Aviliani juga meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi global seperti penurunan harga komoditas yang dalam dua tahun terakhir menjadi andalan perekonomian dalam negeri. Di mana jika harga komoditas terus menurun, maka pemerintah harus menyiapkan motor penggerak lain untuk meningkatkan perekonomian, selain konsumsi.

"Intinya, penurunan komoditas mempengaruhi perekonomian Indonesia. Jadi harus betul-betul diperhatikan," pungkas Aviliani.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Hantu yang Kacau

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Fajar Gelap Naruto

Bahlil Minta Maaf Batal ke Rempang Sore Ini, Temui Warga Akhir Pekan******

Menteri Investasi/ Kepala BKPMBahlil Lahadalia memohon maaf tidak bisa datang langsung keRempang, Kepulauan Riau sore ini dan besok. Namun, ia berjanji akan menemui warga Rempang akhir pekan ini.

"Maaf tidak bisa turun sore ini, karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden (Joko Widodo) meninjau pabrik baterai LG di Karawang," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Saya insyaallah paling lambat akhir minggu ini saya akan masuk ke Batam dan akan laporkan ke Bapak Presiden. Dan atas seizin perintah yang mulia-mulia (anggota Komisi VI DPR RI) ini saya akan berikan laporan," imbuh Bahlil.

Ia mengatakan perlu mencocokkan dengan agendanya terlebih dahulu. Namun, Bahlil janji akan segera menunaikan titah Presiden Jokowi tersebut.

"Eh, harinya saya belum tentukan. Insyaallah minggu ini, saya tidak bisa sebutkan hari karena harus menyesuaikan jadwal kegiatan yang sudah ada di saya, tapi Presiden perintahkan secepatnya. Saya agendakan mungkin akhir minggu ini," usai Bahlil selepas raker.

Presiden Jokowi meminta Bahlil segera merapat ke Rempang imbas konflik di wilayah tersebut. Bentrokan warga dengan aparat terjadi karena penolakan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.

Jokowi menduga ada komunikasi yang tak baik sehingga menimbulkan bentrok di antara warga dan aparat penegak hukum yang mengawal eksekusi lahan. Oleh karena itu, Bahlil diminta segera terbang ke Batam untuk berdialog dengan warga.

"Sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik," kata Jokowi di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9).

"Menurut saya, nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," imbuhnya.

Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Aturan Putar Balik di Tol Berkaca dari Kasus Emak******

Video singkat di media sosialyang menunjukkan perempuan penumpang Fortuner hitam berhenti di sisi kanan tolsibuk menggeser pembatas jalan  supaya bisa putar balikdengan leluasa viral.

Usai putar balik, Fortuner itu langsung menepi ke sisi kiri jalan. Sementara dua wanita langsung berlarian mengejarnya agar segera masuk ke mobil. Satu wanita yang tadinya mau menutup kembali pembatas jalan memilih kabur dan membiarkan lokasi itu terbuka.

Polisi saat ini tengah mengejar para pelaku aksi tersebut. Mereka akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya lantaran telah melanggar aturan.

Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPJT PUPR) menjelaskan penumpang Toyota Fortuner yang putar balik di Jalan Tol Indralaya-Prabumulih, Sumatera Selatan.

Mereka melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. BPJT PUPR mengatakan pengendara tersebut harus membayar denda Rp700 ribu karena pelanggaran tersebut.

BPJT melalui akun Instagram mereka menyatakan memutar balik kendaraan di area jalan tol tidak diperbolehkan kecuali oleh petugas atau dalam keadaan darurat. 

[Gambas:Instagram]

"Pengguna jalan tol tersebut wajib membayar denda Asal Gerbang Salah (AGS) sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh pada suatu ruas jalan tol dengan sistem tertutup apalagi pengendara tersebut tidak bisa menunjukkan bukti tanda masuk yang benar atau yang sesuai dengan arah perjalanan pada saat membayar tol," tulis akun Instagram @pupr_bpjt, 28 Juni lalu.

BPJT PUPR mengatakan selain melanggar aturan pengendara yang asal putar balik di jalan tol bisa membahayakan kendaraan lain yang melintas. Karenanya, pengendara diimbau untuk mematuhi aturan berkendara dan utamakan keselamatan di perjalanan dimanapun berada.

[Gambas:Video CNN]