manjur 4d slot

Saya tidak terkalahkan

Bos Waskita Karya: Butuh 17 Tahun untuk Lunasi Utang Rp41,2 T******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencatat utang mencapai Rp41,2 triliun per Desember 2023. Tumpukan utang berasal dari perbankan, penjaminan atas kredit modal kerja (KMK), hingga obligasi non penjaminan.

"Memang ada beberapa komposisi utang yaitu perbankan hampir mencapai Rp26,3 triliun, termasuk ada KMK penjaminan sebesar Rp5,2 triliun, termasuk obligasi non penjaminan sekitar Rp4,7 triliun," kata Direktur Utama Waskita Muhammad Hanagroho dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Dalam paparannya, Waskita Karya membutuhkan waktu 17 tahun hingga 2039 untuk melunasi utang tersebut.

Lihat Juga : Tim Anies Sebut WIKA dan Waskita Buat Negara Rugi: Rp150 T Melayang

Hanugroho juga menyampaikan pihaknya telah melakukan upaya untuk melunasi utang tersebut, di antaranya menegosiasi kepada perbankan maupun pemegang obligasi. Ia menyebut negosiasi kepada perbankan telah mengerucut pada kesepakatan.

"Perlu kami sampaikan target progres restrukturisasi untuk perbankan terutama untuk Master Restructuring Agreement, kita targetkan signingini kita lakukan April 2024," jelas dia.

Di bawah pisau iblis

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Alkimia Shinto

Kemenhub Ungkap Strategi Cegah 'Adu Banteng' Kereta Saat Mudik******

Kementerian Perhubungan mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru terkait mitigasi kecelakaan kereta api selama musim mudik lebaran 2024.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal berharap penerbitan SOP ini dapat mencegah potensi kecelakaan kereta selama mudik tahun ini. Risal menekankan langkah ini diambil demi memastikan keselamatan penumpang kereta.

"Terkait kondisi seperti terjadi kemarin (di Bandung) peristiwa kecelakaan, maka kami sudah mengeluarkan SOP baru dengan operator, yaitu bagaimana prosedur KA pada saat akan melewati stasiun-stasiun yang berbeda pola pelayanannya," jelas Risal dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

Di lain sisi, pihaknya terus melakukan ramp check sarana dan prasarana KA yang akan dinas selama masa mudik lebaran2024. Risal mengatakan proses ramp check sarana sudah mencapai 66,7 persen dan akan berlanjut hingga 22 Maret2024.

Kemenhub juga terus melakukan pengecekan dalam urusan standar pelayanan minimum (SPM), termasuk prasarana KA. Langkah-langkah ini, menurut dia, demi memastikan kesiapan operasi selama masa angkutan lebaran.

"Pada prinsipnya, apabila kami menemukan sesuatu yang tidak sesuai persyaratan teknis, maka akan langsung diperbaiki oleh operator dan kami cek kembali kesiapan dari sarana tersebut," kata Risal.

Berdasarkan data DJKA, ada 3,4 juta orang yang akan memadati KA jarak jauh pada puncak mudik alias H-4 lebaran. Sedangkan 4,7 juta penumpang lainnya akan berjubel saat puncak arus balik atau H+3.

Kemenhub mencatat ada 33,72 juta orang yang berminat menggunakan moda kereta api selama periode H-7 hingga H+7 lebaran 2024 atau 3 April-18 April 2024.

Risal mengatakan kapasitas angkut KA antar kota sudah ditambah 3,31 juta kursi selama lebaran ini. Namun, masih ada potensi 30,41 juta calon penumpang KA yang belum bisa terangkut menggunakan moda transportasi ini.

Terlepas dari tingginya animo pemudik menggunakan kereta api, sempat terjadi kecelakaan 'adu banteng' di Cicalengka, Bandung Januari lalu. Insiden ini melibatkan KA Turangga yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng ke Bandung dengan KA lokal Bandung Raya yang berangkat dari Stasiun Padalarang menuju Cicalengka.

[Gambas:Video CNN]

Melbourne, andalkan cinta

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

gelang musim semi ilahi

Penyewa Kapal Kargo Penabrak Jembatan Baltimore AS Buka Suara******

Maersk, perusahaan logistik terintegrasi asal Denmark, buka suara terkait tragedi runtuhnyaJembatan Baltimorepada Selasa (26/3).

"Kami sangat terkejut dengan apa yang terjadi di Baltimore, dan pikiran kami bersama semua yang terkena dampak", ungkap manajemen Maersk dalam keterangan yang dikutip Reuters, Rabu (27/3).Ungkap perusahaan itu.

Selanjutnya, Maersk berjanji akan terus memantau penyelidikan terkait tragedi ini dan memberikan informasi terkini kepada pelanggan.

Kapal kontainer Dali menabrak Jembatan Baltimore di Kota Baltimore, AS pada Selasa kemarin. Berdasarkan laporan The Washington Post, tragedi ini dilaporkan menelan 6 nyawa.

Data London Stock Exchange Group (LSG) menunjukkan kapal tersebut dimiliki oleh Grace Ocean Pte dari Singapura yang dikelola oleh Synergy Marine Group.

Meski begitu, dilansir Reuters, saat kejadian kapal tersebut sedang disewa oleh Maersk yang merupakan perusahaan pengiriman barang.

Kapal tersebut diselidiki sedang membawa muatan pelanggan Maersk. Meski begini, tidak ada kru atau personel perusahaan yang berada di kapal tersebut.

Berdasarkan pantauan situs web Maersk, Dali direncanakan akan berangkat dari Baltimore awal Selasa dan tiba di Colombo pada 22 April.

Usai tragedi ini saham Maersk turun 3,2 persen.

[Gambas:Video CNN]

Erha mengembara di dunia lain

RI Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja******

Indonesia bakal mengimporberas dariKamboja. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan beras yang didatangkan dari Kamboja sebanyak 22.500 ton.

Menurutnya, impor tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Lebaran, selain mengandalkan produksi dalam negeri.

"Kami mengutamakan produksi dalam negeri, hanya untuk Bulog ketersediaan hari ini, memang pengadaan dari luar negeri. Dari Kamboja 22.500 (ton)," katanya usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (18/3) dikutip Antara.

Ia optimis dengan kondisi harga gabah yang sedang turun menjadi Rp6.700 per kilogram (kg), maka akan berdampak pada penurunan harga beras, asalkan produksi sesuai dengan perencanaan.

Arief pun meyakini pemerintah akan mampu mencukupi kebutuhan beras bagi masyarakat menjelang Lebaran, termasuk dengan memberikan bantuan bagi para keluarga penerima manfaat (KPM).

"Masyarakat kita yang 22 juta KPM yang terbawah itu sudah diberikan beras bantuan pangan 10 kilogram gratis, tahun lalu (diberikan selama) tujuh bulan, sekarang enam bulan. Jadi masyarakat desil 1-2 itu sebanyak 98 persen sudah ter-cover," tuturnya.

Melalui intervensi dengan memberikan beras sebanyak 10 kilogram kepada 22 juta KPM, imbuhnya, pemerintah secara tidak langsung telah memenuhi kebutuhan 8 persen dari total penduduk Indonesia.

"Satu rumah tangga bisa 3-4 orang. Jadi maksud saya itu sudah (diantisipasi). Kemudian, Gerakan Pangan Murah, Pak (Menteri Dalam Negeri) Tito (Karnavian) dan semua pemerintah daerah melakukan ya," ujarnya.

Ia memastikan stok beras di Bulog akan terus dipantau agar tetap berada di angka 1,2 juta ton hingga Juni 2024.

"Hari ini sampai dengan Juni, kan masih tiga bulan lagi. Kami harus mengatur. Yang jelas stok Bulog harus dijaga 1,2 juta (ton)," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]