petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

dapat uang gratis langsung masuk rekening bri

situs pagi slot 279Jutaan kata 948235Orang-orang telah membaca serialisasi

《dapat uang gratis langsung masuk rekening bri》

Pelunasan biaya haji tahap 1 diperpanjang hingga 23 Februari 2024******

Pelunasan biaya haji tahap 1 diperpanjang hingga 23 Februari 2024
Arsip foto - Umat Islam melakukkan tawaf mengelilingi ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Jumat (7/7/2023). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jamaah calon haji reguler, hingga 23 Februari 2024 yang sebelumnya dibuka mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024. "Setelah melihat progres pelunasan sampai hari ini, masa pelunasan biaya haji bagi jamaah reguler kita perpanjang hingga 23 Februari 2024," ujar Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie di Jakarta, Senin.
Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 orang. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga jumlahnya menjadi 241.000 orang.

Kuota ini terbagi menjadi 213.320 peserta calon haji reguler dan 27.680 peserta calon haji khusus. Hingga Senin sore, sudah ada 188.765 orang yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan dan melunasi biaya haji.

"Total jamaah yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan hingga sore ini berjumlah 202.153 orang. Artinya ada 13.388 orang yang sudah memenuhi syarat istithaah kesehatan tapi belum melakukan pelunasan biaya haji," kata dia.

Anna mengimbau jamaah calon haji yang sudah memenuhi syarat istithaah untuk segera melunasi biaya hajinya pada masa perpanjangan pelunasan tahap pertama.

Demikian juga jamaah calon haji yang berhak melunasi tahun ini tapi belum memeriksakan kesehatan, agar bisa segera melakukannya hingga memenuhi syarat istithaah dan bisa melunasi biaya haji.

Sehubungan diperpanjangnya kesempatan jamaah untuk melunasi biaya haji pada tahap I, maka proses pelunasan tahap II juga mengalami penyesuaian. Tahap II yang semula dibuka pada 5-26 Maret 2024, disesuaikan menjadi 13-26 Maret 2024.

Menurut Anna, pelunasan tahap II akan diperuntukkan bagi empat kategori, yaitu pertama, jamaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji pada tahap I karena mengalami gagal sistem.

Kedua, pendamping jamaah calon haji lanjut usia. Ketiga, jamaah penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua yang terpisah. Keempat, pendamping jamaah penyandang disabilitas

"Petugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar segera meng-input data usulan jamaah yang akan melunasi pada tahap II. Batas akhir input data pengajuan pendampingan lansia, penggabungan mahram, dan pendamping penyandang disabilitas yang semula berakhir 27 Februari 2024 disesuaikan menjadi 7 Maret 2024," kata Anna.

Baca juga: Calon jamaah haji diingatkan segera lunasi Bipih, terakhir 12 FebruariBaca juga: Kemenag: 147 ribu orang sudah lunasi biaya haji 2024 hingga hari ini
Baca juga: Kemenag sebut calon haji lunasi Bipih masih rendah, baru 4.438 orang

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

KBRI Warsawa: Sejumlah WNI tempuh perjalanan jauh untuk mencoblos******

KBRI Warsawa: Sejumlah WNI tempuh perjalanan jauh untuk mencoblos
Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) mencoblos di Kedutaan Besar RI di Warsawa, Polandia, Sabtu (10/2/2024). ANTARA/HO-KBRI Warsawa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di berbagai kota di Polandia rela menempuh perjalanan jauh selama berjam-jam agar bisa memberikan suaranya dalam Pemilu 2024, kata Kedutaan Besar RI di Warsawa.

“Banyak sekali WNI dari berbagai kota di Polandia yang mendatangi KBRI di Kota Warsawa. Banyak juga yang memerlukan waktu berjam-jam untuk menempuh perjalanan. Pemilu dimulai dari pagi, namun diprioritaskan untuk Pemilih Tetap Luar Negeri (PTLN),” kata KBRI Warsawa dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pemilu di Polandia dilaksanakan pada Sabtu (10/2) di gedung KBRI, di mana pemilih WNI memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS).

WNI yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) mencoblos pada pagi hari, sedangkan mereka yang masuk dalam Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) dianjurkan untuk datang pada sore hari.

WNI yang menghadapi kesulitan untuk datang langsung ke TPS difasilitasi dengan metode pos.

Salah satu pemilih yang memberikan suaranya di KBRI adalah Nugraha Akbar Nurrochmat, mahasiswa S3 di Warsaw University of Life Sciences.

Menurut dia, pemilu di Polandia berjalan tertib dan lancar serta diikuti oleh banyak WNI yang mencoblos dengan antusias.

“Walaupun sedang di luar negeri, namun semangat nasionalisme tetap harus dijaga, salah satunya dengan ikut mencoblos,” katanya.

Baca juga: Ketua KPU tegaskan video viral hitung suara di luar negeri tidak benar
Baca juga: PPLN Kuwait City gelar pencoblosan awal dengan kotak suara keliling

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Menag ajak pelajar gunakan hak pilih sesuai hati nurani******

Menag ajak pelajar gunakan hak pilih sesuai hati nurani
Suasana doa bersama pelajar lintas agama untuk penyelenggaraan Pemilu damai di Jiexpo, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Asep Firmansyah/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak pelajar yang sudah bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu) untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden sesuai hati nurani mereka.  

"Nah kita dorong ini agar pemilih-pemilih muda ini tidak memilih untuk Golput atau tidak datang (ke TPS)," ujar Menag Yaqut seusai gelar doa bersama dengan pelajar di Jakarta, Senin.  

Kepada pelajar, Yaqut berpesan bahwa Pemilu merupakan momentum lima tahun sekali yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Maka dari itu, keterlibatan mereka amat sangat dibutuhkan.   

Sementara terkait doa bersama, Yaqut berharap penyelenggaraan Pemilu dapat berlangsung dengan damai, jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin yang mencintai rakyatnya.

"Sehingga dalam lima tahun depan ketika pemimpin yang terpilih nanti memegang kekuasaan, mereka bisa berlaku adil dan baik kepada rakyatnya," kata dia.

Sebelumnya, ribuan pelajar dan pemuda lintas agama menegaskan komitmennya untuk menggunakan hak suara pada Pemilihan Umum, 14 Februari 2024. Mereka juga mendoakan pemilu tahun ini berjalan dengan damai.

Penegasan ini ini menjadi bagian dari deklarasi yang dibacakan para pemuda lintas agama dalam ‘Pemilove, Doa Bersama untuk Pemilu Damai’, yang berlangsung di Jakarta.

Dalam deklarasi itu, para pemuda bertekad untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, adil, rahasia, serta damai dan penuh cinta kasih.

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Agama ini diikuti kurang lebih 3.000 peserta, terdiri atas para remaja, pelajar, mahasiswa, dan santri.

Hadir juga, para pemuda perwakilan organisasi kepemudaan lintas iman, serta para tokoh pimpinan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dari enam agama di Indonesia.

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan kesuksesan pemilu 2024 antara lain ditentukan oleh tingkat partisipasi para pemilih pemula.

Maka dari itu, perlu upaya agar para pemilih muda melek politik kebangsaan. Indonesia akan memasuki fase bonus demografi dan pemuda menjadi andalan yang diharapkan.

"Pemilu bertepatan hari kasih sayang. Di hari kasih sayang, kita menyatakan cinta dengan tinta. Dengan hadir di tiap TPS tempat kita terdaftar sebagai pemilih. Tinta yang menandakan kita menjadi bagian yang sudah menyukseskan pemilu 2024, sekaligus menjadi bukti cinta kita kepada negara," ujarnya.

Baca juga: Kemenag bersama pelajar gelar doa bersama untuk kelancaran Pemilu

Baca juga: Parisada Hindu Dharma Indonesia gelar doa bersama pemilu damai 

Baca juga: Menag: Perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili momentum refleksi diri

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pinjol tanpa bi checking

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
pinjol acc
prakmatic
pakarqq
cairbos
mingslot
cara menggunakan akulaku
cheat hack rtp pola jam gacor
voucher sodexo epass
kredivo samsung
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot dana depo
Bab 2 live judi slot online
Bab 3 demo spadegaming slot
Bab 4 wajik777 rtp
Bab 5 4dtotomacau
Bab 6 bocoran rtp slot harmonibet
Bab 7 mposun
Bab 8 angka jitu taiwan
Bab 9 murahqq
Bab 10 buku mimpi capung
Bab 11 link slot tergacor di dunia
Bab 12 xo4d
Bab 13 angka jitu kelinci
Bab 14 usaha188 slot
Bab 15 erek erek 54 2d
Bab 16 mpodewa88
Bab 17 oricasino rtp
Bab 18 pinjam uang 100 juta di bank bri
Bab 19 bet 200 maxwin berapa
Bab 20 slot88jp
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8070bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Zaman Hebat Senjata Ajaib

xr
Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu
Tangkapan layar - Lembar salinan Perpres RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (12/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam lembar salinan perpres yang dilansir dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Selasa, besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan, mulai dari sebesar Rp1.968.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

"Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku," demikian petikan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tersebut.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (12/2). Perpres tersebut dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Baca juga: Bawaslu Maluku: Temuan dugaan pelanggaran Gibran di Ambon tak terbukti

Ketentuan itu sekaligus mencabut Perpres Nomor 122 Tahun 2O17 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sebelumnya berlaku per 15 Desember 2017.

Dalam perpres yang lama, nilai tunjangan kinerja lebih rendah dari perpres terbaru, yakni dengan besaran nominal mulai dari Rp1.766.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp24.930.000 untuk kelas jabatan 17.

"Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian petikan Pasal 13 pada perpres terbaru.

Baca juga: Soal putusan DKPP, Bawaslu sebut pencalonan Gibran tidak bermasalah

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

fortuna189
Erick ungkap pemicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia
Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berinteraksi dengan warga saat mengecek ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ritel Modern Robinson Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024). ANTARA/Benardy Ferdiansyah/aa.
karena tentu situasi geopolitik yang terjadi ada peperangan di beberapa negara
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan yang memicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia, salah satunya ialah harga pangan dunia yang juga sedang meningkat.

"Kalau harga beras melonjak itu bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia memang harga pangan sedang meningkat," kata Erick saat meninjau ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Klender, Jakarta Timur, Senin.

Ia pun menyebut faktor yang menyebabkan harga pangan naik, yakni kondisi geopolitik dunia seperti perang yang terjadi di beberapa negara.

"Kenapa naik? karena tentu situasi geopolitik yang terjadi ada peperangan di beberapa negara, ada juga penjajahan di saudara kita di Gaza (Palestina), memang dinamika ini terjadi," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Erick, pemerintah mengantisipasi kenaikan harga beras yang terjadi di dalam negeri dengan menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Karena itu lah pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan seperti 22 juta keluarga itu dibantu yang namanya bantuan pangan 10 kilogram itu kami terus jalankan, kalau di negara lain tidak ada," ujar Erick.

Ia mengungkapkan bahwa Perum Bulog sudah menggelontorkan beras SPHP sebesar 220 ribu ton dari awal tahun 2024 dan mulai hari ini akan menggelontorkan lagi sebanyak 250 ribu ton.

"Untuk itu, makanya kami gelontorkan lagi 250 ribu ini bantuannya jenis beras SPHP supaya tadi keresahan itu tidak terjadi dan ini kami bisa pastikan stok beras cukup itu ada 1,2 juta (ton) dan nanti ada masuk lagi 500.000 (ton), jadi Insya Allah cukup," kata Erick.

Diketahui, peningkatan penyaluran beras SPHP dilakukan dalam merespons kenaikan harga beras saat ini sehingga diharapkan akan dapat mendukung stabilitas harga beras ke depan.

Pemerintah menyalurkan program bantuan pangan beras dalam periode Januari sampai Juni 2024 sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan pangan beras tersebut akan diberikan bagi 22 juta KPM.


Baca juga: Bulog pastikan penyaluran bantuan pangan dilanjutkan 15 Februari
Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan distribusi beras ke pasar
Baca juga: Pemerintah terus seimbangkan ketersediaan beras nasional

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Keluar dari Bintang Neraka

situs slot gacor 2022
Pemkab Kudus mencatat korban banjir Demak yang mengungsi 2.804 jiwa
Pengungsi dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah, saat beristirahat di tenda pengungsian di Terminal Induk Jati Kudus, Jawa Tengah. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.
Melonjaknya jumlah pengungsi tersebut, karena berjalannya tim pendataan di lapangan untuk mendata warga yang mengungsi di rumah-rumah penduduk
Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat jumlah warga Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang terdampak banjir dan mengungsi di Kabupaten Kudus bertambah menjadi 2.804 jiwa. "Data pengungsi per hari ini, Minggu (11/2) pukul 17.00 WIB, termasuk yang mengungsi di rumah-rumah penduduk mencapai 2.804 jiwa dari jumlah sebelumnya tanggal 10 Februari 2024 hanya 1.292 jiwa," kata Camat Jati Kabupaten Kudus Fiza Akbar di Kudus, Minggu. Ia mengungkapkan melonjaknya jumlah pengungsi tersebut, karena berjalannya tim pendataan di lapangan untuk mendata warga yang mengungsi di rumah-rumah penduduk. Dengan adanya pendataan tersebut, tentunya kebutuhan makan sehari-harinya juga akan dipenuhi oleh dapur umum yang tersedia di Terminal Induk Jati Kudus. Awalnya, tempat pengungsian yang disediakan, di antaranya di atas Jembatan Tanggulangin, Terminal Jati Kudus, Balai Desa Jati Wetan, DPRD Kudus, dan kantor Koramil Jati. Dengan jumlah pengungsi sekitar seribuan jiwa per Sabtu (10/2).

Baca juga: Polres Kudus hibur anak-anak di pengungsian dengan berikan mainan Selain lima tempat pengungsian, terdapat pula 13 tempat pengungsian lain yang sebagian besar di rumah warga dan pondok pesantren. "Meskipun hanya menempati rumah warga, ternyata jumlah pengungsinya ada yang mencapai seratusan orang," ujarnya. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum para pengungsi, di Terminal Induk Jati Kudus disediakan dapur umum. Dalam pengoperasian dapur umum tersebut, melibatkan anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari berbagai kabupaten/kota di Jateng, selain dari Kabupaten Kudus. Bahkan, Pemkab Kudus bersama jajaran terjun langsung membantu korban banjir yang mengungsi di Kabupaten Kudus, termasuk dalam menyediakan makan sehari-hari hingga kebutuhan lain yang mereka butuhkan.

Baca juga: Calon TPS di Demak kebanjiran, dicarikan lokasi lain
Baca juga: Pemkab Demak pastikan pemenuhan kebutuhan pengungsi terdampak banjir

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat menjadi dewa

situs judi
Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho memberikan keterangan kepada wartawan terkait kesiapan Pemilu 2024 di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengerahkan personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dengan menurunkan 195.819 personel.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah Polda di seluruh wilayah Indonesia sudah bergerak melakukan pengecekan guna memastikan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib.

"Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif," tutur Sandi.

Menurut jenderal polisi bintang dua itu, Polri telah membagi pengamanan ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap pengamanan satuan wilayah sudah ada pejabat yang bertanggung jawab dari pangkat Kombes hingga jenderal bintang dua.

Sehingga, kata dia, dengan sudah disebarkannya setiap Kasatwil untuk memonitor wilayah masing-masing akan sangat mudah memonitor perkembangan situasi di wilayah, termasuk agenda Kapolri bila akan melakukan peninjauan ke TPS-TPS.

"Setiap tim dibagi habis untuk memonitor pelaksanaan pemilu di masing-masing provinsi. Jadi kalau memang nanti ada yang sifatnya eksidentil atau mungkin ada hal-hal yang lainnya apakah Pak Kapolri mau turun atau tidak, nanti melihat perkembangan berikutnya. Nanti kami komunikasikan sekarang dan kami sampaikan kepada teman-teman media," ujarnya.

Baca juga: Kapolda Aceh: Personel siap amankan TPS Pemilu 2024

Baca juga: 11.385 personel Polda Metro Jaya jaga keamanan TPS

Sandi menyebut, tidak ada penambahan personel Polri dalam pengamanan hari pencoblosan. Personel yang terlibat dalam pengamanan TPS masuk dalam Operasi Mantap Brata 2024 yang sedang dijalankan oleh Polri dalam rangka mengamankan Pemilu 2024.

Meski demikian, kata dia, Polri tidak bekerja sendiri dalam mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman, tertib dan lancar. Memerlukan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih menjelang hari pemungutan suara.

"Sekali lagi, Polri tidak bisa sendiri, mohon bantuannya, mohon dukungannya, dan mohon doanya agar Pemilu bisa berjalan dengan aman, tertib, bermartabat, dan semua berkeyakinan bahwa pesta demokrasi kali ini bisa memilih pemimpin yang terbaik sesuai pilihan masing-masing," kata Sandi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, sejak tiga hari terakhir beberapa Polda sudah melaksanakan apel untuk kesiapan personel dalam rangka pengamanan di TPS.

Polri, kata dia, sudah mengantisipasi berbagai kerawanan yang mungkin terjadi pada saat hari pencoblosan baik itu kerawanan Harkamtibmas maupun geografis (terkait bencana alam).

"Saat ini sudah 'H-2', besok 195.819 personel sudah digeser 'H-1' untuk melakukan koordinasi dengan para petugas TPS," tutur Trunoyudo.

Baca juga: Kabaharkam Polri: Jatim aman jelang Pemilu

Baca juga: Kapolda dan Pangdam cek kesiapan terakhir personel jelang Pemilu 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Wanita Pedang Cang Lei

erek erek mobil pribadi
Bawaslu RI siapkan patroli pengawasan antisipasi "serangan fajar"
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat memberikan keterangan media di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/pri.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan patroli pengawasan untuk mengantisipasi "serangan fajar" atau politik uang.

"Kami pakai patroli pengawasan. Sejak kemarin masa tenang, patroli pengawasan sudah di-on-kan(diaktifkan), sehingga mereka bekerja 1x24 jam secara bergantian," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk dapat melaporkan kepada Bawaslu apabila mendapatkan "serangan fajar", terutama di hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

"Lapor ke Bawaslu. Boleh ke akun media sosialnya Bawaslu, ada yang namanya humasbawaslu atau bawaslu.go.id. Kami juga membuka hotlinepengaduan Bawaslu," ujarnya.

Lolly menjelaskan bahwa masyarakat dapat melapor melalui media sosial dengan menandai unggahan-nya kepada Bawaslu, sehingga akan dicek oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu.

"Biasanya dalam proses kami, kami akan menghubungi yang memberikan informasi. Kami cek dulu nih siapa pengirimnya, maka itu yang biasanya coba untuk dihubungi oleh tim humas-nya Bawaslu," tuturnya.

Lolly menjelaskan pengecekan kembali dengan cara menghubungi pelapor diperlukan untuk memastikan informasi yang didapatkan oleh Bawaslu adalah benar.

"Karena informasi, misalnya, soal suara-suara yang viral, kan Bawaslu tidak punya kemampuan untuk mengecek apakah betul suaranya ini suara yang bersangkutan? Maka kami harus memastikan informasi ini didapat dari mana. Itulah gunanya penelusuran," ujarnya.

Lolly mengatakan bahwa penelusuran oleh Bawaslu juga dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat dikaji jenis pelanggaran-nya.

Baca juga: Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang

Baca juga: Bawaslu RI kaji pelanggaran masa tenang oleh Kaesang Pangarep

"Sehingga begitu terang perkaranya, ada dugaan-dugaannya, informasi-nya cukup, kami lakukan kajian. Di kajian itulah kami nanti akan mencari apakah betul ada pasal yang dilanggar dan lain sebagainya," ujarnya.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa dugaan politik uang yang dikaji oleh Bawaslu selanjutnya akan diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

"Jadi begitu hasil kajian Bawaslu menyatakan, dugaannya pidana pemilu karena politik uang, misalnya, Pasal 523 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), misalnya, yang dilanggar ya di masa tenang ini, maka kami akan berproses bersama teman-teman kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, begitu ya," jelas Lolly

Walaupun demikian, ia tetap optimistis bahwa peserta Pemilu 2024 dapat menahan diri untuk tidak melakukan politik uang.

"Sebenarnya, ya, dalam situasi hari ini kalau kita mau punya tujuan yang sama soal Indonesia yang lebih baik, saya sih meyakini semua orang bisa menahan diri untuk tidak melakukan potensi politik uang karena kalau sudah berlangsung, maka Bawaslu tentu harus memprosesnya, begitu ya," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Baca juga: Bawaslu telusuri dugaan surat suara tercoblos di Arab Saudi

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Senin ajaib

ceria89
Erick ungkap pemicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia
Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berinteraksi dengan warga saat mengecek ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ritel Modern Robinson Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024). ANTARA/Benardy Ferdiansyah/aa.
karena tentu situasi geopolitik yang terjadi ada peperangan di beberapa negara
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan yang memicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia, salah satunya ialah harga pangan dunia yang juga sedang meningkat.

"Kalau harga beras melonjak itu bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia memang harga pangan sedang meningkat," kata Erick saat meninjau ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Klender, Jakarta Timur, Senin.

Ia pun menyebut faktor yang menyebabkan harga pangan naik, yakni kondisi geopolitik dunia seperti perang yang terjadi di beberapa negara.

"Kenapa naik? karena tentu situasi geopolitik yang terjadi ada peperangan di beberapa negara, ada juga penjajahan di saudara kita di Gaza (Palestina), memang dinamika ini terjadi," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Erick, pemerintah mengantisipasi kenaikan harga beras yang terjadi di dalam negeri dengan menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Karena itu lah pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan seperti 22 juta keluarga itu dibantu yang namanya bantuan pangan 10 kilogram itu kami terus jalankan, kalau di negara lain tidak ada," ujar Erick.

Ia mengungkapkan bahwa Perum Bulog sudah menggelontorkan beras SPHP sebesar 220 ribu ton dari awal tahun 2024 dan mulai hari ini akan menggelontorkan lagi sebanyak 250 ribu ton.

"Untuk itu, makanya kami gelontorkan lagi 250 ribu ini bantuannya jenis beras SPHP supaya tadi keresahan itu tidak terjadi dan ini kami bisa pastikan stok beras cukup itu ada 1,2 juta (ton) dan nanti ada masuk lagi 500.000 (ton), jadi Insya Allah cukup," kata Erick.

Diketahui, peningkatan penyaluran beras SPHP dilakukan dalam merespons kenaikan harga beras saat ini sehingga diharapkan akan dapat mendukung stabilitas harga beras ke depan.

Pemerintah menyalurkan program bantuan pangan beras dalam periode Januari sampai Juni 2024 sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan pangan beras tersebut akan diberikan bagi 22 juta KPM.


Baca juga: Bulog pastikan penyaluran bantuan pangan dilanjutkan 15 Februari
Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan distribusi beras ke pasar
Baca juga: Pemerintah terus seimbangkan ketersediaan beras nasional

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024