erek erek naik motor boncengan

Legenda Pembunuh Setan

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

Moeldoko Ungkap 3 Masalah Petani Sawit di Indonesia******

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Moeldoko mengatakan ada tiga masalah yang saat ini dihadapi petani sawitIndonesia.

Pertama, produktivitas perkebunan sawit rakyat yang masih rendah. Ia mengatakan produktivitas tandan buah segar (TBS) perkebunan rakyat masih berkisar 0,6 ton -1,2 ton per hektare per tahun 2,8 ton -3,4 ton per ha.

Sedangkan, produktivitas kebun korporasi menghasilkan 4,2 ton-4,5 ton CPO per hektare per tahun.

Kemudian masalah yang ketiga terkait keberlanjutan usaha.

Moeldoko mengatakan untuk memicu peningkatan produktivitas, pemerintah mencanangkan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Namun, capaian PSR masih 280.620 hektare atau 56 persen dari target tahap I, yakni seluas 500 ribu hektare.

Menurutnya, kendala terbesar program ini adalah masih banyaknya perkebunan sawit rakyat yang masuk hutan.

Untuk menangani perkebunan dalam hutan, lanjutnya, pemerintah telah membentuk satgas sawit.

"Satgas ini bertugas melakukan perbaikan, pembaharuan data serta perbaikan tata kelola dan melakukan verifikasi perizinan usaha," katanya.

Untuk masalah keberlanjutan usaha, pemerintah menerapkan kebijakan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Selain beberapa upaya itu, pemerintah juga melakukan penguatan hilirisasi," kata Moeldoko.

[Gambas:Video CNN]

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Munculnya rumput

Sobat Rebahan Merapat, Kasur Berkualitas Mulai Rp1,5 Juta di Transmart******

Sobat rebahan merapat ke Transmart sekarang juga yuk, soalnya lagi ada Transmart Full Day Sale yang ngasih banyak diskon untuk aneka produk terpilih seperti kasur.

Ada diskon khusus pembelian kasur berbagai merek berkualitas dengan harga mulai Rp1,5 jutaan aja.

Lihat Juga : Belanja Sekarang Pakai Bank Mega Langsung Diskon 20%

• Resta E Mattress 160x200 cm harga diskon Rp1.520.000 dari harga normal Rp9.450.000 per unit. Harga ini berlaku di Pulau Jawa.
• Resta E Mattress 160x200 cm harga diskon Rp1.584.000 dari harga normal Rp9.450.000 per unit. Harga ini berlaku di Medan dan Makassar.
• Tote Bed Box Spring Mattress 160x200 cm harga diskon Rp1.759.200 dari harga normal Rp6.109.000 per unit. Harga ini berlaku di Pulau Jawa dan Bali.
• Tote Bed Box Spring Mattress 160x200 cm harga diskon Rp1.852.000 dari harga normal Rp7.498.000 per unit. Harga ini berlaku di Makassar, Lampung, dan Jambi.

Murah-murah banget kan? Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu makin hemat dan bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Jangan sampai melewatkan kesempatan ini ya! Mumpung lagi diskon langsung aja kunjungi gerai-gerai Transmart terdekat dan bawa pulang kasur impianmu.

Yin Zu

Otorita Yakinkan Investor UU IKN Kuat: Hampir Semua Fraksi DPR Dukung******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan Indonesia harus bersyukur karena pembangunan Nusantara dijamin oleh UU IKN yang sangat kuat.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menceritakan hal tersebut di hadapan para calon investor. Menurutnya, revisi UU IKN makin memperkuat dan memperjelas kedudukan ibu kota baru tersebut.

"Kita sangat beruntung. Dengan acuan konstitusi kita, kita memiliki UU IKN," tegasnya dalam Roadshow IKN di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Ada 8 dari 9 fraksi di DPR yang menyetujui pengesahan revisi UU Nomor 2 Tahun 2022 tersebut. Fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN.

Partai Demokrat menyetujui pengesahan UU IKN dengan catatan. Sementara itu, PKS menolak.

Presiden Joko Widodo pada akhirnya meneken perubahan tersebut, dari UU Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN. Pengesahan dilakukan pada 31 Oktober 2023 lalu.

Deputi Agung lantas menegaskan megaproyek IKN tidak ada tandingannya di belahan dunia manapun. Ini mencakup proyek, insentif, hingga kepastian hukumnya.

"Tidak ada duanya (insentif di IKN) di Indonesia ini. Bahkan, proyeknya tidak ada duanya di dunia," tutup Agung.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Erick Thohir Rombak Susunan Direksi PT KAI******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan direksi PTKereta ApiIndonesia (Persero).

Ada dua perombakan posisi yang dilakukan Erick. Salah satunya, ia menarik Corporate Secretary Mandiri Rudi As Aturridha dan menjadikannya sebagai direktur pengembangan usaha dan kelembagaan KAI.

Sementara satu nama lagi adalah John Robertho yang kini dipercaya sebagai direktur strategis dan pengelolaan sarana KAI. John dulunya menjabat sebagai direktur perencanaan strategis dan pengembangan usaha KAI.

Selain mengangkat dua direksi baru, Erick memberhentikan dengan hormat Direktur Pengelolaan Sarana KAI Eko Purwanto. Kini, Eko mendapatkan jabatan baru sebagai direktur utama PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA.

Agus yang mewakili manajemen KAI lantas menyampaikan terima kasih kepada Eko. Mereka menghargai pengabdian diri yang dilakukan Eko selama ini di KAI.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Eko Purwanto atas pengabdian dan dedikasinya selama ini kepada KAI dalam rangka turut memajukan perkeretaapian Indonesia," tandasnya.

Berikut daftar terbaru jajaran direksi PT KAI:

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo
Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa
Direktur Operasi KAI Awan Hermawan Purwadinata
Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Heru Kuswanto
Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan KAI Rudi As Aturridha
Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI Sandry Pasambuna
Direktur SDM dan Umum KAI Suparno
Direktur Strategis dan Pengelolaan Sarana KAI John Robertho
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya

[Gambas:Video CNN]