gmwin

lux88togel 794Jutaan kata 553339Orang-orang telah membaca serialisasi

《gmwin》

Pengamat: Dana desa juga perlu dialokasikan untuk pembangunan SDM******

Jakarta (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah menyebutkan Program Dana Desa juga perlu dialokasikan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa.

Hal tersebut dikemukakannya dalam merespons visi misi dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mengemukakan Program Dana Desa Rp5 miliar per desa dalam debat keempat antara para cawapres pada Minggu (21/1).

"Dalam proses pelaksanaannya apakah berpengaruh signifikan? Ini menjadi PR yang besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana desa masih dialokasikan kepada hal-hal yang sifatnya infrastruktur," kata Tantan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Tantan menilai alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur bukan berarti jelek, justru keadaan desa kian membaik setelah diterapkannya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun, ia menilai saat ini pembangunan kapasitas SDM masyarakat desa belum maksimal, hal itu pula yang menyebabkan banyaknya warga desa yang melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan.

"Pembangunan infrastruktur saja tanpa pembangunan kapasitas atau suprastruktur masyarakat desa hanya menjadikan orang desa sebagai pekerja proyek pembangunan pedesaan," ujarnya.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjanjikan untuk menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar per desa untuk membangun infrastruktur dan mendorong roda perekonomian melalui kegiatan wirausaha, pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif.

"Nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran Rp5 miliar per desa," ucap Muhaimin.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Pengamat: "Crowdfunding" desa harus selaras dengan pembangunan SDM

Baca juga: Mendes PDTT: Pembangunan desa ke depan harus lebih aktif

Baca juga: Muhaimin ajak capres dan cawapres untuk tobat ekologis

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

KIP ingatkan informasi cuti harus terbuka jika presiden ikut kampanye******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi Pusat (KIP) RI mengingatkan informasi cuti harus terbuka dan diumumkan di hadapan publik jika presiden memutuskan ambil cuti untuk terlibat kampanye Pilpres 2024.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menjelaskan hak kampanye yang dilindungi oleh aturan perundang-undangan menuntut adanya keterbukaan terutama terkait informasi jika presiden memutuskan ambil cuti.

“Yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, beliau dan/atau pejabat publik boleh berkampanye, itu ada prasyaratnya sehingga tidak mengabaikan aturan. Dalam kapasitas kami di Komisi Informasi Pusat RI hanya mengingatkan dalam aspek keterbukaan informasi publik, kampanye dan pemihakan itu diperkenankan hanya setelah cuti yang disampaikan secara tertulis. Tidak bisa lisan. Dalam hal ini, cuti harus diinformasikan terbuka ke khalayak/publik,” kata Arya Sandhiyudha di Jakarta, Rabu.

Arya menjelaskan presiden atau menteri wajib membuka informasi mengenai cuti, karena itu merupakan bagian dari informasi publik.

"Cuti tersebut mesti tertulis disampaikan dan ditembuskan kepada badan publik terkait seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), serta disampaikan terbuka kepada khalayak umum sebagai informasi publik terbuka,” kata Wakil Ketua KIP RI.

Arya juga menilai penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga perlu membantu sosialisasi dan ikut mengawasi bilamana ada pejabat publik yang terlibat kampanye. Tujuannya, keterbukaan itu demi menjaga kepercayaan publik.

"Ada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang kami serahkan bagaimana sosialisasi dan pengertian mendetailnya kepada kolega KPU dan Bawaslu agar presiden dan/atau pejabat publik tersosialisasi dengan baik mengenai peraturan ini sehingga tidak terjebak menggunakan fasilitas jabatan, dan seluruh fungsi penyelenggaraan negara dan pemerintahan,” kata Arya.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, menyampaikan presiden sebagai warga negara juga punya hak politik salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silakan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak selama tahapan Pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara

Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：prima123、tim 88 slot、batikpoker

Terkait：limit kredivo 30 juta、super 7 slot、nusasloto、situs slot 2023、jagoan88、oriqq、dewabet388、gacor33、rtp cukong88、jago 33 slot

---

---

bab terbaru：voucher gojek goride（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05