situs tergacor 2022 206Jutaan kata 877484Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek2 39》
Kemenhub Ungkap Peluang Sanksi PO Bus Tercebur Sungai di Kawasan Guci******
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan potensi sanksi kepada perusahaan otobus (PO) jika terbukti melanggar atau lalai dalam kecelakaan bus tercebur ke sungai di kawasanwisata Guci, Tegal, Jawa Tengah.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menyatakan sanksi bakal diberikan menunggu hasil penyelidikan. Pihaknya bakal memberikan hukuman tegas jika PO bus terbukti lalai.
"Hasil penyelidikan atau pemeriksaan, apabila ada kesalahan pada kendaraan atau bus, seperti lalai tidak malakukan uji KIR/keur, maka izin akan dibekukan," ungkap Hendro kepadaCNNIndonesia.com, Senin (8/5).
Selain itu, Hendro mengatakan masyarakat perlu mengecek kondisi kendaraan sebelum menyewa bus pariwisata. Ia menyebut pengecekan bisa dilakukan via aplikasi MitraDarat.
Menurutnya, ada beberapa oknum bus pariwisata yang bandel. Hendro menyoroti soal izin kendaraan sewaan tersebut.
"Banyak bus pariwisata yang kartu pengawasannya mati. Artinya, izin tidak diperpanjang," tutupnya.
Lihat Juga :![]() |
Kecelakaan bus tersebut terjadi pada Minggu (7/5), di mana meregang 2 korban nyawa. Sementara itu, sopir bus langsung diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan.
Di lain sisi, kepolisian membantah isu bahwa rem tangan bus ditarik anak kecil sehingga melaju dan masuk ke dalam sungai.
"Hasil informasi sementara bahwasanya kami tanyain saksi-saksi yang ada di dalam yang jadi korban, informasi itu tidak ada, karena posisi anak-anak sebelum kejadian mereka duduk di bagian tengah dipangku sama orang tua," tutur Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarod usai kejadian.
Sementara itu, Sajarod mengatakan masih ada dua orang korban yang menjalani perawatan di RSUD dr Soeselo sampai saat ini. Sedangkan 26 korban luka-luka lain langsung dirujuk ke Tangerang Selatan.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)10 Provinsi dengan Rerata Upah Tertinggi di RI, Jakarta******
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi DKI Jakarta dan Papua memiliki rerata upah bulanan pekerja tertinggi per Februari 2023.
DKI Jakarta menempati urutan pertamaprovinsi dengan rerata upah paling tinggi sebesar Rp5,07 juta per bulan. Namun, nominal ini turun 9,27 persen (year on year/ yoy) jika dibandingkan Februari 2022 yang mencapai Rp5,58 juta.
Papua tercatat menjadi provinsi keduadengan rata-rata upah tertinggi per Februari 2023 sebesar Rp4,15 juta. Angka tersebut di atas upah minimum provinsi (UMP) 2023 Papua yang hanya Rp3,86 juta.
Urutan ketigadiduduki Kepulauan Riau sebesar Rp4,14 juta alias tumbuh 0,20 persen secara yoy. Keempat,Kalimantan Timur mencatat Rp3,94 juta.
Kelima,ada Banten dengan Rp3,73 juta. Keenam, Kalimantan Utara yang mengantongi rata-rata upah Rp3,55 juta.
Ketujuh,Jawa Barat mencatatkan upah rerata Rp3,33 juta per Februari 2023. Kedelapan,ada Papua Barat sebesar Rp3,30 juta.
Kesembilan,Sulawesi Utara sebesar Rp3,21 juta. Kesepuluh,ada Bali dengan Rp3,20 juta yang tumbuh paling pesat 20,70 persen yoy dari sebelumnya hanya Rp2,65 juta.
Berikut 10 provinsi yang mencatat rerata upah terbesar per Februari 2023:
1. DKI Jakarta Rp5,07 juta (turun 9,27 persen yoy)
2. Papua Rp4,15 juta (turun 5,21 persen yoy)
3. Kepulauan Riau Rp4,14 juta (naik 0,20 persen yoy)
4. Kalimantan Timur Rp3,94 juta (naik 3,62 persen yoy)
5. Banten Rp3,73 juta (naik 2,36 persen yoy)
6. Kalimantan Utara Rp3,55 juta (naik 5,96 persen yoy)
7. Jawa Barat Rp3,33 juta (naik 3,05 persen yoy)
8. Papua Barat Rp3,30 juta (naik 0,38 persen yoy)
9. Sulawesi Utara Rp3,21 juta (turun 1,15 persen yoy)
10. Bali Rp3,20 juta (naik 20,7 persen yoy)
[Gambas:Video CNN]
Label:slot nyata、pinjol legal resmi ojk 2022、pinjam uang di bank bsi
Terkait:cara menggunakan limit di akulaku、slot gacor jp terus、erek2 43、kodok erek erek、buku mimpi 56、king hoki slot、siputri 88 slot、pinjam di bank mandiri、erek erek bh、slotjitu
bab terbaru:pinjol bayar cicilan bulanan(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penganggurandi Indonesia mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023. Secara persentase tercatat sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan jika dilihat secara spasial ada 10 wilayah yang tingkat penganggurannya di atas nasional.
"Secara persentase, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas tingkat pengangguran terbuka nasional," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).
Untuk Banten, tingkat penganggurannya tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 yang sebesar 8,53 persen, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia.
Tertinggi kedua adalah Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen. Jumlah ini juga turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,35 persen.
Pengangguran terbanyak ketiga ada di Kepulauan Riau yang sebesar 7,61 persen. Kendati, jumlah ini juga turun dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 8,02 persen dari jumlah penduduknya.
Berikut 10 provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia:
1. Banten 7,97 persen
2. Jawa Barat 7,89 persen
3. Kepulauan Riau 7,61 persen
4. DKI Jakarta 7,57 persen
5. Kalimantan Timur 6,37 persen
6. Sulawesi Utara 6,19 persen
7. Maluku 6,08 persen
8. Sumatera Barat 5,90 persen
9. Aceh 5,75 persen
10. Papua Barat 5,53 persen.
[Gambas:Video CNN]
Wali Kota MedanBobby Nasution memecat Gerald Partogi Siahaan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PUD (Perusahaan Umum Daerah) Pembangunan Kota Medan, Selasa (9/5)
"Pada hari ini kami menyampaikan Direktur Utama PUD Pembangunan kami berhentikan dari tugasnya dan akan digantikan sementara direktur yang ada di PUD Pembangunan," kata Bobby Nasution di Medan, Selasa (9/5).
Menurut Bobby, Gerald Partogi dicopot berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan inspektorat dan hasil rekomendasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Dewan Pengawas.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Medan Agus Suriono menjelaskan pemberhentian Gerald dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan inspektorat dan dewan pengawas.
"Hasilnya; jajaran Direksi PUD Pembangunan tidak solid. Itu saja," jelas Agus Suriono.
Dia menambahkan PUD Pembangunan sebenarnya ingin maju. Selain itu ada investor yang ingin masuk.
Namun katanya, jajaran direksi PUD Pembangunan ternyata tidak solid. Masalah itu katanya, menjadi hambatan bagi investor yang ingin masuk.
"Oleh karenanya dilakukan evaluasi dan hasilnya memberhentikan direktur utama. Selanjutnya, menunjuk Pelaksana Tugas Dirut Utama dari lingkungan jajaran Direksi PUD Pembangunan," papar Agus Suriono.
Agus mengatakan berdasarkan peraturan daerah jajaran direksi BUMD itu harus solid dan kolektif. Jika tidak solid, tentunya telah melanggar perda.
"Artinya, jika tidak solid berarti melanggar Perda. Itu saja, tidak ada yang lain. Sebab, ada rencana investor yang mau masuk. Jika jajaran direksi tidak solid, tentunya bakal akan jadi masalah. Itu saja, tidak ada yang lain," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Harga jualemasPT Aneka Tambang(Persero) Tbk atau Antamberada di posisi Rp1,072 juta per gram pada Rabu (10/5) pagi. Harga emas naik Rp9.000 dari perdagangan sebelumnya.
Sementara, harga pembelian kembali (buyback) naik Rp10 ribu dari Rp957 ribu menjadi Rp967 ribu per gram.
Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp586 ribu, 2 gram Rp2,08 juta, 3 gram Rp3,1 juta, 5 gram Rp5,13 juta, 10 gram Rp10,21 juta, 25 gram Rp25,41 juta, dan 50 gram Rp50,74 juta.
Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,01 persen menjadi US.043,2 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,03 persen ke US.035,1 per troy ons pada pagi ini.
Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas menguat terbatas hari ini. Menurutnya, pergerakan harga emas bakal ditopang oleh permintaan aset safe havendi tengah sentimen risk offdi pasar.
Di sisi lain, pasar juga masih mencermati rilis data inflasi AS.
"Kenaikan (harga emas) akan terbatasi oleh penguatan dolar AS menjelang data inflasi AS yang diperkirakan akan menunjukkan inflasi yang masih tetap bertahan tinggi," ucap Lukman kepada CNNIndonesia.com.
Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.020 per troy ons dan resistance US.060 per troy ons.
[Gambas:Video CNN]
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali memprediksi okupansi hotel di Pulau Dewata naik 5 persen berkat gelaran KTT Asean ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9 hingga 11 Mei 2023.
"Peningkatan pasti ada cuman tidak signifikan. Karena kan sebagian besar juga delegasinya menginap di Labuan Bajo. Lima persen (peningkatan) sudah bersyukur," ujar Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya saat dihubungi Selasa (9/5).
Menurut Suryawijaya, sejumlah delegasi KTT ASEAN berpeluang menginap di hotel Bali. Pasalnya, hotel di Labuan Bajo masih terbatas.
Ia juga meyakini ada kepala negara yang akan menginap di hotel Bali di sela gelaran konferensi tersebut. Pasalnya, salah satu negara seperti Brunei Darussalam memiliki hotel di Bali yaitu Hotel Nusa Dua Beach.
"Kalau saya lihat pasti ada (kepala negara yang menginap di hotel Bali). Karena ada yang punya hotel juga di Bali, contohnya Negara Brunei, itu Nusa Dua Beach hotel punyanya Brunei. Kemungkinan besar warga Brunei bisa saja (atau) sultan Brunei bisa ke sana (dengan anggotanya)," imbuhnya.
Kendati demikian, ia memperkirakan durasi menginap delegasi di Pulau Bali tidak akan lama.
"Acara resminya dua hari kalau dia memasuki weekendnanti tentu akan ditambah dua hari lagi. Biasanya kepala negara tidak bisa meninggalkan negaranya lama, apalagi mereka bawa pesawat pribadi banyak," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Bakal calon presiden Anies Baswedan dan anak buah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memiliki pandangan yang berbeda terkait subsidi mobil listrik yang diberikan pemerintah.
Anies mengatakan subsidi mobil listrik bukanlah solusi untuk mengatasi polusi udara. Menurutnya, pemilik mobil listrik tidak membutuhkan subsidi.
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).
"Kalau kita hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," kata Anies.
"Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit, ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," lanjutnya.
Menanggapi pernyataan Anies, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi meminta Anies melihat jauh ke depan soal subsidi mobil listrik.
Menurut anak buah Luhut itu, ekosistem industri kendaraan listrik bisa bermanfaat bagi ekonomi Indonesia, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja baru.
"Melihatnya harus jauh ke depan. Selain memberikan peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja, industri kendaraan listrik juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (8/5).
Jodi menekankan pentingnya program subsidi kendaraan listrik yang digalakkan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. Menurutnya, langkah ini turut mendorong adopsi kendaraan listrik di Tanah Air.
"Selain membantu mengurangi harga kendaraan listrik yang masih relatif tinggi, subsidi kendaraan listrik juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat kendaraan listrik dan mengurangi beban lingkungan," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.
Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.
Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.
Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.
Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.
Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.
Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.
Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.
[Gambas:Video CNN]
Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.
"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.
Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.
Lihat Juga :2 Menko Jokowi Balas Kritik Anies soal Subsidi Kendaraan Listrik. |
Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.
"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Lihat Juga :Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya |
《erek2 39》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pola maxwin princesHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek2 39》bab terbaru。