cara pinjam uang di lazada paylater

Bayi labu saya

Sektor Cyclical Moncer, IHSG Mendaki ke 7.091******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.091 pada Kamis (27/10). Indeks sahammenguat 47,82 poin atau plus 0,68 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,23 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,94 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 310 saham menguat, 222 terkoreksi, dan 173 lainnya stagnan. Terpantau, sembilan dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor cyclical di angka 1,26 persen.

Sementara, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau menguat 0,22 persen ke level Rp15.528 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 0,32 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong tumbuh 0,69 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 1,74 persen.

Bursa saham Eropa mayoritas melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,29 persen, indeks CAC 40 di Prancis minus 0,58 persen, dan indeks DAX di Jerman minus 0,35 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika dominan melemah. Indeks S&P 500 turun 0,74 persen, indeks NYSE menguat 0,53 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 2,04 persen.

[Gambas:Video CNN]

Daratan Doufu

Harga Kedelai Global Rp218 Ribu per Gantang, di Kudus Rp13.900 per Kg******

Harga rata-rata kedelaiglobal dipatok US (setara Rp218 ribu) per bushell atau gantang dalam tiga pekan terakhir di Oktober 2022, berdasarkan data Chicago Board of Trade (CBOT) via Trading Economics.

Kenaikan harga kedelai global juga menular hingga Kudus, Jawa Tengah, yang saat ini tercatat Rp13.900 per kilogram (kg). Ironisnya, di tengah kenaikan harga, pasokannya pun menipis.

"Pada akhir September 2022, harga komoditas impor mencapai Rp13.700/kg, kemudian pada 20 Oktober 2022 naik menjadi Rp13.800/kg dan hari ini (25/10) naik lagi menjadi Rp13.900/kg," kata Manajer Primer Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Primkopti) Kudus Amar Ma'ruf, mengutip Antara, Selasa (25/10).

"Dua bulan ke belakang harganya masih di kisaran Rp13 ribu per kg, kini sudah sejak dua pekan ke belakang jadi Rp14 ribu per kg," tutur administrasi penjualan di Toko Kacang Kedelai Alam Sari Rika Nur Akomah, seperti dikutip dari detikcom, Selasa (25/10).

Kendati demikian, perajin tahu dan tempe tetap membeli komoditas impor tersebut meski harganya cukup tinggi. Hal ini dikarenakan aktivitas produksi masih terus berlangsung.

Namun, Amar Ma'ruf menyebut banyak yang mengurangi pembelian kedelai, sehingga permintaan saat ini turun hingga 20 persen. Sebelumnya, ia menyebut jumlah transaksi penjualan per hari bisa mencapai sekitar 20 ton kedelai.

Di lain sisi, stok kedelai impor saat ini hanya tersisa 25 ton di gudang. Stok tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Rabu (26/10).

Oleh karena itu, pihak Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Primkopti) Kudus sudah mengajukan permintaan tambahan stok kedelai impor dari distributor di Semarang hingga 100 ton.

"Mudah-mudahan tidak ada permasalahan dengan stok kedelai impor, karena produsen tahu dan tempe juga sangat bergantung dengan kedelai impor. Sedangkan kedelai lokal belum mampu memenuhi kebutuhan pasar," harapnya.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (BPN) menyebut pasokan kedelai di Indonesia hanya cukup sampai tujuh hari ke depan di tengah ancaman krisis pangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Astawa meminta pemerintah memperhatikan hal ini agar pasokannya terutama bagi perajin tahu dan tempe tak terganggu.

"Kita wajib waspada, kita tidak boleh terpaku pada peribahasa seolah daerah kita ini subur, padahal kondisi riil di lapangan ada daerah yang surplus, dan ada daerah yang defisit. Ini menjadi peran kita bersama," katanya dalam Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Ia berharap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dapat menjaga tingkat inflasi tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

teramat

PKPU Garuda Indonesia Resmi Berakhir Damai******

PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk mengumumkan proses restrukturisasi utang atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat berakhir damai.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/10), Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) antara Garuda Indonesia dengan para Kreditornya melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 425/Pdt.Sus PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2022.

Homologasi juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pdt.Sus Pailit/2022 yang diputus pada 26 September 2022.

Amar putusan kasasi menolak permohonan kasasi dari dua kreditur perseroan yakni Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company. Kedua kreditur itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung lantaran tak puas dengan homologasi PKPU perseroan.

'Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya," demikian bunyi amar putusan tersebut.

Dengan demikian, PKPU Garuda Indonesia demi hukum pun . Sehingga, dengan putusan homologasi itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud.

Meski begitu, amar putusan itu menyatakan bahwa Garuda Indonesia selaku termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9,87 juta.

Dengan berakhirnya PKPU, Garuda pun kini dapat menerima penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun yang dijanjikan sebelumnya.

Dana itu akan digunakan untuk proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Anjing kimia di dunia lain

RI Masih Bisa Impor Pangan Meski 'Kuasai' 11 Bahan Pokok******

Indonesia masih bisaimpor bahan pangan dari negara lain meski pemerintah telah berkomitmen mengelola dan menguasai 11 bahan pokok(bapok).

Penguasaan bapok tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor bisa dilakukan dengan syarat terlebih dahulu mengoptimalkan produksi dari dalam negeri.

Dalam PP 125/2022, 11 jenis bahan pokok yang harus diutamakan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Jadi nomor satu utamakan produksi dalam negeri. Misalnya kalau kedelai bisa diproduksi dalam negeri tiga juta ton, ya kenapa impor. Jadi gitu, kita utama dari dalam negeri yang kita genjot," imbuhnya.

Arief menjelaskan dalam menyusun neraca pangan, Bapanas akan menghitung berapa kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan yang diperlukan. Nah dari saat perhitungan tersebut kalau ditemukan ada bahan pangan yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan diimpor.

"Kalau ketersediaannya kurang ya itu mesti pengadaan dari luar. Tapi kita sudah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) pangan agar optimalkan penyerapan dalam negeri. Impor opsi terakhir," jelasnya.

"Jadi aturan ini tidak serta merta tidak memperbolehkan impor. Tetap bisa, tapi dengan syarat tadi saya sampaikan, optimalkan serap dari dalam negeri dulu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan langit

Harga Emas Antam Macet di Rp943 Ribu Hari Ini******

Harga emas PT Aneka Tambang(Persero) aliasAntam bertengger di level Rp943 ribu per gram pada Rabu (26/10). Harga itu tak bergerak dibandingkan Selasa (25/10) kemarin.

Sedangkan harga pembelian kembali (buyback) naik Rp1.000 dari perdagangan sebelumnya ke Rp829 ribu.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp521 ribu, 2 gram Rp1,82 juta, 3 gram Rp2,71 juta, 5 gram Rp4,49 juta, 10 gram Rp8,92 juta, 25 gram Rp22,18 juta, dan 50 gram Rp44,29 juta.

Sementara, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,16 persen menjadi US.655 per troy ons. Sejalan, harga emas di perdagangan spot juga melemah 0,15 persen ke US.650,68 per troy ons pagi ini.

[Gambas:Video CNN]

Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas internasional melemah menjelang rilis data ekonomi AS dan Federal Open Market Committee (FOMC).

"Harga emas melemah walau dolar AS dan imbal hasil obligasi yang turun beberapa hari terakhir," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memproyeksi harga emas internasional berada dalam rentang support US.640 per troy ons dan resistance US.663 per troy ons.

Jiuxiaojue

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.