slot gacor ini hari

Aku, si penjelajah bayangan

Arsjad Rasjid: ASEAN Berpotensi Mitigasi Perubahan Iklim******

Ketua ASEAN-Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menyebut negara-negara ASEAN memiliki potensi untuk memitigasi perubahan iklimdan mencapai net zero emission. Namun, untuk mencapainya, perlu kolaborasi kolektif dan inklusif dari berbagai pihak.

"Negara-negara ASEAN tentunya memiliki potensi luar biasa untuk melakukan mitigasi perubahan iklim dan mencapai net zero," kata Arsjad dalam acara ASEAN Climate Forum di Ritz Carlton Jakarta, Sabtu (2/9).

"Kami mengumpulkan sektor bisnis, lembaga penelitian, akademisi, dan sektor nirlaba untuk mendorong agenda berkelanjutan di ASEAN untuk mendorong agenda berkelanjutan di ASEAN," lanjutnya.

Kedua,perusahaan-perusahaan di negara-negara ASEAN semakin berupaya mengembangkan strategi dan solusi iklim untuk meningkatkan kinerja mereka dan memastikan akses jangka panjang terhadap pendanaan.

"Oleh karena itu, mekanisme pembagian untuk mengumpulkan pemangku kepentingan yang berpikiran sama sangat penting dalam perjalanan ini," kata Arsjad.

ASEAN Net Zero Hub bertujuan untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, seiring mereka berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai net zero.

Platform ini akan mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk membentuk semangat kolaborasi seiring dengan upaya dekarbonisasi industri di seluruh ASEAN.

Sementara ASEAN Carbon Centre of Excellence bertujuan untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik mengenai solusi berbasis alam dan perdagangan karbon.

Program ini bermaksud membangun jaringan kuat para pelaku pasar yang berupaya memajukan tujuan iklim ASEAN dan ekonomi hijau melalui solusi berbasis alam.

[Gambas:Video CNN]

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

Bahlil Ungkap Alasan Proyek Rempang Dipercepat, Singgung Singapura******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bakal tetap mempercepat pembangunan Rempang Eco Citydi tengah konflik warga dengan aparat.

Bahlil berjanji negara akan menggunakan cara-cara yang lebih humanis dalam menghadapi masyarakat Pulau Rempang yang kudu direlokasi imbas proyek strategis nasional (PSN) ini.

"Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," katanya di Batam, Kepulauan Riau, dikutip dari Antara,Senin (18/9).

Menurutnya, gelontoran duit asing itu bakal berdampak positif terhadap capaian pendapatan negara. Bahlil juga mengklaim ada dampak yang akan dirasakan masyarakat setempat berupa melimpahnya lapangan pekerjaan.

"Kalau ini lepas, itu berarti potensi capaian PAD (pendapatan asli daerah) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang," Bahlil khawatir.

Di lain sisi, ia menyinggung kompetisi Indonesia dengan Singapura dalam menarik investor. Menurut Bahlil, keduanya tengah berebut takhta sebagai negara tujuan foreign direct investment(FDI) terbesar di ASEAN.

Oleh karena itu, Bahlil menekankan perebutan proyek investasi asing ini butuh kecepatan dan ketepatan, termasuk di Rempang Eco City. Namun, ia menyebut jangan sampai investasi ini menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

"Kami ini berkompetisi, negara tujuan FDI terbesar di ASEAN saat ini diraih Singapura di posisi pertama. Sementara itu, Indonesia dengan luas wilayah lebih besar, justru berada di posisi kedua. Ini kami mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Bahlil.

"Kalau kita terlalu lama, memangnya mereka (investor) mau menunggu kita? Kita butuh mereka, tapi di sisi lain, juga harus menghargai yang di dalam," tutupnya.

Rempang Eco City adalah satu dari sekian banyak PSN era Presiden Joko Widodo. Kawasan di Pulau Rempang ini bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Kaisar Aogu

Kemendag Bantah Larangan TikTok Shop Dorongan dari E******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah larangan social commerceseperti TikTok Shop bertransaksi jual-beli didorong oleh kepentingan e-commerce seperti Shopee.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan e-commerce juga harus mematuhi Permendag Nomor 31 Tahun 2023, khususnya larangan penjualan barang impor di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta untuk produk cross broder.

Isy menambahkan Permendag 31 Tahun 2023 tidak khusus mengatur satu platform.

"Ini mengatur bukan untuk salah satu platform tapi untuk semuanya," imbuhnya.

Pemerintah menegaskan social commerce hanya bisa untuk promosi. Apabila ada aplikasi media sosial yang ingin berjualan dan bertransaksi harus membuat aplikasi e-commerce terpisah sesuai ketentuan. Hal ini agar data dari aplikasi medsos tidak disalahkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Lihat Juga : Bahlil ke TikTok: Jangan Adu Domba Bangsa Indonesia

Artinya, layanan TikTok Shop tidak bisa beroperasi untuk bertransaksi selama pengelola tidak memiliki entitas e-commerce terpisah.

Aturan ini diterbitkan lantaran fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

[Gambas:Video CNN]

Kamp pelatihan iblis

Cara Daftar Uji Coba Kereta Cepat Jakarta******

Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka pendaftaran uji coba operasional kereta cepatsecara gratis bagi masyarakat umum mulai hari ini, Minggu (17/9).

"Kegiatan uji coba operasional ini memberikan kesempatan kepada masyarakat merasakan pengalaman menggunakan kereta api dengan kecepatan tinggi hingga 350 km per jam," General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam rilis resmi, Sabtu (16/9).

Kegiatan uji coba ini akan dilakukan hingga 30 September dengan kuota terbatas yakni 500 tempat duduk untuk setiap perjalanan Kereta Cepat.

Kemudian pendaftaran tahap 2 dibuka pada 24 September untuk keberangkatan tanggal 25 sampai 30 September 2023.

Eva mengatakan masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan uji coba ini sudah bisa melakukan pendaftaran melalui situs https://ayonaik.kcic.co.id/.

Berikut ketentuan berpartisipasi dalam uji coba kereta cepat.

1. Setelah melakukan pendaftaran, calon penumpang akan mendapatkan email sebagai bukti pendaftaran.

2. Satu pendaftar bisa melakukan pemesanan untuk maksimal dua penumpang.

3. Satu NIK hanya dapat melakukan pemesanan satu kali selama masa uji coba

4. Pemesan wajib mengisi data diri dan memilih jadwal keberangkatan serta menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.

5. Perjalanan berlaku pulang pergi dan wajib mengikuti sesuai jadwal KA.

6. Pada hari H perjalanan, calon penumpang wajib melakukan verifikasi kepada petugas KCIC dengan menunjukkan bukti pendaftaran dan kartu identitas.

Lihat Juga : Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Libatkan 852 Pekerja China

Selama masa uji coba terbatas, setiap hari KCIC menyediakan empat jadwal perjalanan pulang pergi (PP) sehingga total terdapat delapan perjalanan yang beroperasi.

Dari empat jadwal tersebut, dua diantaranya merupakan keberangkatan Stasiun Halim dan dua lain keberangkatan Stasiun Tegalluar dengan waktu keberangkatan sebagai berikut :
1. Relasi Stasiun Halim - Tegalluar PP : Pukul 09.00 WIb dan 14.00 WIB

2. Relasi Stasiun Tegalluar - Halim PP : Pukul 09.00 WIB dan 14.00 WIB

Untuk memastikan keselamatan penumpang, masyarakat yang ada dalam manifes perjalanan dilindungi oleh asuransi perjalanan.

"Karena itu penting bagi calon penumpang untuk mengisi data diri dengan baik dan benar ketika melakukan pendaftaran," kata Eva.

KCIC juga mengimbau agar calon penumpang memperhatikan jadwal KA Cepat yang dipilih dan datang selambat-lambatnya satu jam sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari antrean.

Bagi calon penumpang yang ingin menuju Stasiun KA Cepat Halim bisa melalui akses jalan DI Panjaitan yang telah dibuka untuk umum.

Lihat Juga : DPR ke Erick soal Jokowi Ajak Artis Nikmati Kereta Cepat: Kami Kapan?

Sementara itu, untuk masyarakat yang berada di area Bandung, KCIC bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memudahkan masyarakat menjangkau Stasiun Tegalluar.

Salah satunya dengan Damri. KCIC menyediakan delapan armada shuttle yang bisa digunakan masyarakat menuju Stasiun Tegalluar dengan titik keberangkatan Pool Damri Soekarno-Hatta.

Selain Damri, kerjasama juga dilakukan dengan Summarecon yang menyediakan empat unit medium bus hasil kerja sama dengan Blue Bird dengan titik keberangkatan Mall Summarecon.

Kehadiran shuttle ini merupakan salah satu bagian dari integrasi antar moda yang juga akan diterapkan saat KA Cepat sudah beroperasi penuh.

Selain menggunakan shuttle, untuk kendaraan yang akan menuju Stasiun Tegalluar juga dapat melalui exit tol KM 149 arah cileunyi yang beroperasi mulai pukul 07.00 s.d 17.00 WIB.

Panggilan Sihir

Bisakah Seluruh PSN Rampung Semester I 2024 Seperti Target Jokowi?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh proyek strategis nasional (PSN) selesai paling lambat semester I 2024. Ia meminta jajarannya memperhatikan pembangunan setiap PSN agar tidak mangkrak.

"Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek apalagi mangkrak," kata Jokowi dalam acara Sewindu PSN di Jakarta, Rabu (13/9).

Dalam delapan tahun terakhir, sebanyak 161 PSN yang rampung dengan menyerap 11 juta tenaga kerja.

Menurutnya, penyelesaian secara fisik mungkin tidak akan terkejar dalam waktu satu tahun ini. Namun, setidaknya memenuhi tiga syarat, yakni menyelesaikan masalah pengadaan tanah, perizinan dan financing.

Wahyu yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menekankan jika tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka siapapun pemimpinnya nanti, proyek pembangunan akan tetap berjalan.

Beberapa proyek PSN yang belum tersentuh tersebut adalah MRT Fase II, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Ambon, Tol Trans Sumatera tahap II, Tol Bocimi yang sampai Sukabumi, hingga Tol Getaci.

Lantas bisakah keinginan Jokowi agar seluruh PSN rampung tahun depan terwujud?

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman memprediksi target Jokowi tersebut tidak akan tercapai. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari perkiraannya tersebut.

Pertama,pembangunan di setiap PSN mempunyai kendala dan masalah yang berbeda-beda. Bukan hanya kendala dalam membangun infrastruktur fisiknya, tetapi juga ekosistem yang akan memanfaatkan proyek tersebut.

Kedua,PSN yang dibangun masih terkendala masalah status dan kepemilikan tanah.

"Hal ini menjadi persoalan serius. Bahkan mempengaruhi ketertarikan investor untuk melakukan kerjasama," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/9).

Masalah lahan juga menyebabkan pembengkakan biaya atau cost overrun. Misalnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang mengalami cost overrun US,2 miliar di mana salah satu penyebabnya adalah biaya pembebasan lahan.

Alasan ketiga, konsentrasi pemerintah dinilai mulai terpecah menjelang tahun politik. Pemerintah, kata Rizal, tidak lagi optimal merealisasikan fiskal dan target-target pembangunan termasuk PSN, tetapi berfokus pada orientasi partai politiknya.

Di sisi lain, Rizal menilai jika pembangunan PSN dikebut agar rampung tahun depan maka bisa berisiko gagal. Alih-alih tercapai sesuai yang ditargetkan, PSN tersebut malah bisa akan keluar dari tujuannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Apalagi, kata Rizal, PSN tidak hanya infrastruktur secara fisik, tetapi juga harus menyiapkan ekosistem, regulasi, kebijakan dengan daerah hingga petunjuk teknis pelaksanaan.

"Semua itu butuh proses yang matang dan memakan cukup waktu. Baik sinkronisasi maupun konsolidasi vertikal (pusat ke daerah), pun horizontal (antar-daerah)," kata Rizal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai pernyataan Jokowi agar PSN rampung paling lambat tahun depan ditujukan untuk proyek yang sudah dimulai pembangunannya. 

Namun, PSN yang belum tersentuh sama sekali, Piter menilai tidak mungkin selesai tahun depan. "Saya kira definisi 'selesai' terlebih dulu harus disamakan. Misal IKN, bukan IKN-nya selesai saya kira. Yang dimaksud pak presiden mungkin adalah bagian tertentunya saja," kata Piter.

Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut bertujuan agar para menterinya terpacu untuk menyelesaikan PSN tepat waktu.

"Tapi kalaupun belum selesai, masih ada waktu hingga akhir 2024," kata Piter.

[Gambas:Video CNN]