erek2 42

Penguasa Istana Kesepuluh

Hasil Debat Cawapres 2024, Indef: Tak Hadirkan Solusi Permasalahan Desa******

JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai hasil debat kedua calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 tidak menghadirkan solusi atas permasalahan desa.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Riza Annisa Pujarama menyayangkan ketidakhadiran hasil solusi atas persoalan desa pada argumentasi debat cawapres 2024, padahal ketiga pasangan calon (paslon) mencantumkan visi-misi tentang masalah desa.

Promosi Nikmati Pengunungan & Kopi Robusta Sanggabuana, Wujud Pemberdayaan Desa BRILiaN

“Saya berharap debat itu membahas yang substantif, bagaimana visi-misi dan solusi atas permasalahan yang sekarang. Tapi, yang keluar solusinya justru tidak ada, padahal ketiga paslon ini visi-misinya lengkap, terutama masalah desa,” kata Riza dalam acara Tanggapan Indef atas Debat Keempat yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Riza mengatakan persoalan desa tidak hanya sekadar dana desa. Seharusnya ada banyak masalah yang bisa dieksplorasi oleh para kandidat, seperti bagaimana desa menjadi pusat pertumbuhan demi mewujudkan pembangunan dari pinggir.

Namun, menurut dia, diskusi soal isu sejenis itu tidak hadir dalam debat.

“Yang disebutkan malah menambah dana desa, sementara tidak diungkit esensi dari dana desa itu sendiri, penggunaannya, efektivitasnya, ke depannya akan bagaimana,” ujar Riza.

Dalam debat kedua, cawapres Muhaimin Iskandar dari paslon 01 berjanji menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar jika terpilih dalam Pemilu 2024. Saat ini, pemerintah menganggarkan dana desa rata-rata sebesar Rp1 miliar per desa.

Adapun dalam visi-misinya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjelaskan misi pembangunan desa yang tercantum pada Misi 4 tentang Pembangunan Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan, dan Saling Memajukan.

Penjelasan mengenai desa tercantum ada subbab kedua tentang Desa yang Mandiri dan Sejahtera. Pada poin itu, paslon 01 menyebutkan peningkatan alokasi dana desa yang diiringi peningkatan kualitas aparatur desa.

Kemudian, peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk akses pendidikan, pengoptimalan BAHU DESA, dan mendorong peran aktif masyarakat dalam komunitas desa.

Lalu, penguatan akses warga desa terhadap sumber daya alam (SDA), dorongan desa-desa industri, hingga peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja untuk putra-putri desa.

Sementara itu, paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjanjikan pembangunan desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang tercantum dalam program kerja Asta Cita 6.

Paslon ini berfokus pada keberlanjutan program perlindungan sosial desa, perbaikan sistem tata kelola desa, percepatan penyediaan rumah, dan peningkatan daya beli buruh.

Kemudian, perluasan pembiayaan UMKM, dorongan kemandirian masyarakat miskin dan kurang mampu, jaminan akses air bersih, pembinaan layanan panti sosial, hingga penyediaan transportasi publik murah.

Sedangkan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md membagi program desa di beberapa kategori, seperti 1 Desa-1 Puskesmas-1 Dokter/Nakes untuk program kesehatan, 1 Desa-1 Lapangan untuk program budaya maju dan sportif, Desa Naik Kelas dan Desa-Kota Tumbuh Bersama untuk program pembangunan ekonomi, serta Desa Mandiri Energi untuk program ekonomi hijau.

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Solopos Hari Ini : Solusi untuk Pajak Hiburan******

JAKARTA—Ulasan tentang pemerintah akhirnya memberikan sejumlah alternatif untuk meringankan beban terkait pajak hiburan diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi hari ini, Selasa (23/1/2024). Alternatif itu salah satunya adalah melalui SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Diberitakan Soloposhari ini, melalui surat edaran itu ditetapkan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan yang diberikan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk melakukan pengurangan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan yang dalam UU HKPD ditetapkan besar tarifnya 40%-75%.

Promosi Menteri Teten Apresiasi Desa BRILiaN Jadi Terobosan Pengembangan Potensi Desa

Dengan kewenangan berdasarkan SE Mendagri tersebut, kepala daerah dapat mengurangi tarif PBJT hiburan sama dengan tarif sebelumnya. Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (perkada).

“Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah tersebut cukup mengacu kepada UU HKPD, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seusai beraudiensi dengan kalangan organisasi dan pelaku usaha bidang perhotelan dan jasa hiburan, Senin (22/1/2024).

“Masukannya tadi sudah kami terima semua. Saya minta, solusinya tadi dengan SE Mendagri. Pada waktu di Istana, saya sampaikan bahwa akan ada SE, dan kepala daerah bisa mengacu kepada SE Mendagri,” kata Airlangga.

Alun-alun Digarap, Pedagang Masih Beraktivitas

SOLO—Pekerjaan revitalisasi Alun-alun Selatan kompleks Keraton Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) dimulai Senin (22/1/2024). Namun para pedagang kaki lima (PKL) belum kukutan. Mereka masih melakukan aktivitas biasa.

Berdasarkan pantauan EsposSenin siang, rumput maupun tanah Alun-alun Selatan mulai dikeruk, tepatnya di sisi timur. Sejumlah truk hilir mudik mengangkut tanah yang dikeruk dengan ekskavator. Tak jauh dari area yang dikeruk, terdapat sejumlah gorong-gorong beton atau box culvertyang kemungkinan segera dipasang di Alun-alun Selatan.

Sementara itu, sejumlah lapak PKL masih berada di Alun-alun Selatan. Sedangkan PKL yang menempati sekitar Alun-alun Selatan masih beraktivitas seperti biasa. Salah satu PKL di sisi luar Alun-alun Selatan, Bowo, 34, menjelaskan belum mendapatkan sosialisasi dari Kementerian PUPR maupun Keraton Solo mengenai penataan kawasan Alun-alun Selatan. “Pedagang yang menempati area alun-alun yang sudah mendapatkan selebaran me-ngenai revitalisasi,” kata dia kepada Espos.

Pemerintah Menggagas Wisata Belanja

JAKARTA—Pemerintah mendorong wisata belanja di Indonesia agar bisa bersaing dengan Singapura dan Thailand. Revolusi belanja digital yang membuat banyak orang berpikir mengenai kepunahan mal tidak akan terjadi apabila operator kreatif. Mal di masa depan bukan lagi menawarkan belanja di toko-toko melainkan pengalaman tatap muka baru.

Biro konsultansi manajemen global asal Amerika McKinsey menyebutkan mal di masa depan tidak akan lagi fokus pada belanja di dalam toko. Mal akan memberikan pengalaman tatap muka baru yang tidak dapat diperoleh melalui ponsel pintar—yang oleh sebagian orang disebut retailtainment.

Operator mal terkemuka mulai mengubah properti mereka menjadi destinasi yang tampilan, nuansa, maupun pengoperasiannya sangat berbeda dari pendahulunya. Di Tiongkok, mal sudah mengalokasikan 30% hingga 40% luas lantainya untuk makanan dan minuman sebagaimana dikutip dari mckinsey.com yang diakses Senin (22/1/2024).

Magnet Wisata Petik Melon

Melon merupakan buah yang cukup digandrungi oleh warga di Tanah Air. Produktivitas buah ini relatif merata di seluruh daerah. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tak ada produksi melon di Kota Solo pada 2020.

Wonogiri, Sragen, Boyolali, dan Klaten, justru menjadi daerah penghasil melon yang paling banyak di Soloraya. Luas budi daya melon di kabupaten-kabupaten tersebut cukup besar. Namun kini, lahan budi daya melon makin berkembang seiring teknik budi daya greenhouse dengan teknik hidroponik semakin ramai digunakan.

Bahkan berdasarkan pantauan Espos, baru-baru ini, lahan budi daya melon itu malah tak sekadar dipakai untuk menanam hingga memanen lalu disetor ke tengkulak. Petani kini mulai menawarkan paket petik melon di lahan. Dan hal itu cukup membuat sensasi baru bagi pembeli. Sebut saja di lahan di Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Melon di sana tak lebih dari sepekan ludes diborong pembeli yang penasaran memetik melon di lahan langsung. Melihat promosinya, melon di sana disebut-sebut memiliki kualitas premium.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (23/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Mahfud MD Sebut Aparat Jadi Backing Tambang Ilegal, KSAD Tanggapi Begini******

JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

Master Pedang Samsara

Ditanya Cak Imin Soal Pembangunan Bioregional, Jawaban Gibran Malah Ngece******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, memberikan jawaban dengan lelucon menanggapi pertanyaan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, pada sesi keempat Debat Cawapres 22024, Minggu (21/1/2024) malam.

Pada kesempatan itu, Cak Imin menanyakan bagaimana strategi Gibran melakukan pembangunan berbasis bioregional dengan baik dan tepat sasaran.

Promosi Digitalisasi BRI Tingkatkan Inklusi Keuangan, Mudahkan Puluhan Juta Warga

Pertanyaan itu memancing Gibran menjawab dengan selengekan. Dia menyindir Cak Imin yang berbicara tentang lingkungan hidup, tetapi masih menggunakan botol minum plastik.

“Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan soal lingkungan hidup, tapi pakai botol plastik. Saya, Pak Ganjar, Pak Mahfud, pakai botol kaca. Tapi enggak apa-apa. Kita berkomitmen pembangunan tidak lagi Jawa-sentris, tapi Indoesia-sentris. Gus Muhaimin menolak IKN, enggak apa-apa, kita lanjutkan. Pembangunan yang masif harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Kita cari titik tengah, titik keseimbangan. Pastikan menggandeng pengusaha dan UMKM lokal. Anggaran dipakai untuk kesejahteraan rakyat,” kata Gibran.

Jawaban Gibran ternyata tidak memuaskan Cak Imin. Dia bahkan menyebut pertanyaannya tidak terjawab.

“Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Di UU kita dinyatakan, potensi bioregional bahwa wilayah nasional kita terbagi bukan karena politik dan administrasi. Tetapi juga ekologi dan komunitas masyarakat yang tumbuh. Sehingga misalnya soal Papua, jangan salah membangun papua. Maluku dengan kekuatan maritim, Jawa dengan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” terang Cak Imin.

Tak terima dengan tanggapan Cak Imin, Gibran menegaskan inti dari jawabannya adalah pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa-sentris.

“Katanya tidak menjawab pertanyaan. Saya jelaskan lagi. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa-sentris. IKN itu simbol pembangunan indonesia. Intinya pembangunan tidak lagi Jawa-sentris. Kita harus menumbuhkan titik ekonomi baru. Mungkin Gus Muhaimin enggak paham dengan pernyataan yang disampaikan ke saya karena dapat contekan,” tandas Gibran.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Raja Dewa Dandy

Anies Minta Presiden Jokowi Tegas ke Menteri Tak Netral******

BOGOR–Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, berharap Presiden Joko Widodo memberikan sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak berlaku netral dalam Pemilu 2024.

“Presiden (Jokowi) bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden; dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat,” kata Anies saat kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Menurut Anies, masyarakat menunggu ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.

Kemudian, lanjut Anies, perlu dijelaskan pula secara lugas mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan menteri selama penyelenggaraan pemilu.

“Rakyat ini menunggu. Hai, kita udahtahu nih, ini forbidden,tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden.Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain?Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul kan,” tegas Anies seperti dilansir Antara.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu pun mengaku khawatir penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menjadi hancur ketika banyak diwarnai pelanggaran tanpa ada penindakan.

“Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden,” tuturnya.

Anies mengatakan jika banyak dugaan pelanggaran yang diabaikan, maka perbuatan serupa lainnya akan lebih banyak terjadi.

“Begitu ada satu pelanggaran dibiarkan, maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Toko Senjata Wanjie

Gibran Sindir Cak Imin Pakai Contekan, TKN: Cuma Guyon******

SOLO —Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membeberkan alasan cawapres Gibran Rakabuming Raka menyindir Cak Imin memakai sontekan dari Tom Lembong dalam debat cawapres di JCC Senayan, Minggu (21/1/2024) malam.

Sekretaris Jenderal TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh cawapres Gibran itu merupakan bercandaan, sehingga tidak perlu diambil hati oleh Muhaimin Iskandar.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

“Itu biasalah wongitu cuma bercanda ajakok,” tuturnya di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Nusron menjelaskan bahwa guyonan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka itu kepada Muhaimin Iskandar sudah biasa di dalam adat Jawa.

“Itulah kecerdasan dan kehebatan Mas Gibran sebagai anak muda. ‘Menyerang’ yang lebih tua tapi dengan cara canda,” katanya.

Nusron menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki gaya komunikasi yang cerdas dan dibalut dengan guyon, sehingga lawannya tidak akan merasa sakit hati.

“Saya kira ini bagian dari kecerdasan cara berkomunikasi dengan gaya guyonan, tapi enak,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Cak Imin merespons seringnya nama Co-Captain Timnas AMIN, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, disinggung dalam Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam.

Setidaknya, nama Tom Lembong disebut dua kali oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat pada Minggu malam. Melihat hal ini, Cak Imin menyebut bahwa ada yang sedang kangen atau rindu dengan Tom Lembong.

Cak Imin mengaku akan menelpon mantan Menteri Perdagangan itu untuk memberitahu kabar tersebut. “Ya sebentar lagi saya mau telepon beliau, bukan konsultasi bukan, tapi ada yang rindu rupanya,” kata Cak Imin di Jakarta Convention Center, seusai debat.

Dalam debat tersebut, Tom Lembong disebut Gibran dalam posisinya sebagai Co-Captain Timnas AMIN, atau tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “TKN Ungkap Alasan Gibran Sindir Cak Imin Pakai Contekan Tom Lembong”