olympus 77 slot

Saya tidak terkalahkan

IHSG Diprediksi Menguat di Akhir Pekan Meski Datar******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Jumat (17/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat IHSG kembali ke fase konsolidasi wajar. Ada potensi pergerakan datar jika resisten level terdekat belum mampu ditembus.

"Masih minimnya sentimen yang dapat mendongkrak kenaikan IHSG membuat indeks masih akan cenderung bergerak sideways hingga beberapa waktu mendatang," ramal William.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai indeks harus menutup gap di level 6.886. Namun, tampaknya IHSG belum sanggup melewati level support terdekat.

"IHSG belum menyelesaikan pengujian support 6.900. Belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan, hari ini kami proyeksikan IHSG bergerak dalam kecenderungan menguat dengan range 6.850-7.000," ungkapnya.

IHSG melemah tipis ke posisi 6.958 pada perdagangan Kamis (16/11). Indeks saham turun 0,19 poin dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp8,97 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,43 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Asimilasi Tertinggi

Investasi Transportasi Meningkat, Kemenhub Lembaga Terbaik di ALI 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali meraih penghargaan Terbaik Pertama di Kategori Kementerian/Lembaga pada Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2023 dari Kementerian Investasi/BKPM. Kemenhub berhasil mempertahankan gelar tersebut untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya juga meraih penghargaan serupa pada 2022.

Penghargaan ini merupakan hasil penilaian terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, terhadap kinerja layanan investasi serta upaya percepatan pelaksanaan berusaha bagi pelaku usaha nasional maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (8/11).

Maka dari itu, dia mengharapkan, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan empat aksi utama dalam meningkatkan iklim investasi yang positif di Indonesia.

Pertama adalah dengan meningkatkan realisasi investasi dengan cara memperbaiki iklim investasi dan tata kelola. Kedua, investasi tak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, kebudayaan dan lingkungan sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari investasi itu sendiri.

Ketiga, peluang dan potensi besar investasi pada sektor halal dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, bahkan ditingkatkan. Terakhir adalah dengan menggali terus sektor potensial lainnya di masing-masing daerah agar membawa efek berganda bagi perekonomian daerah sehingga mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh tanah air.

Usai menerima penghargaan, Budi Karya menyampaikan komitmennya untuk mendukung kemajuan investasi Indonesia. Tak lupa ia juga mengapresiasi sejumlah pihak, yakni Presiden dan Wapres yang telah memberikan arahan dan dorongan, serta Menteri Investasi/BKPM yang konsisten dalam upaya mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia.

"Ini kedua kalinya kami meraih terbaik pertama dan merupakan pencapaian yang berarti bagi Kementerian Perhubungan. Kami senantiasa berusaha yang terbaik dalam pelayanan dan investasi demi kemajuan Indonesia," ujarnya.

"Perizinan di Kementerian Perhubungan sudah lebih cepat dan tata kelola juga sudah lebih baik, sehingga dapat memberi kepastian bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor transportasi," pungkas Budi Karya.

Legenda Moli

UMP Sulawesi Tenggara 2024 Naik Rp126 Ribu Jadi Rp2,88 Juta******

Upah minimum pekerja (UMP) Sulawesi Tenggara (Sultra) 2024 resmi naik 4,6 persen menjadi Rp2.885.964.

Jumlahnya naik Rp126 ribu dibandingkan UMP tahun lalu, yakni Rp2.758.984.

"Jadi, kenaikan UMP Sulawesi Tenggara tahun 2024 ini sebesar Rp126.979,50 sen," kata Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, dikutip Antara, Selasa (21/11).

Ia menambahkan keputusan gubernur mengenai penetapan UMP ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, imbuh Andap, perusahaan tidak boleh memberikan upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum provinsi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra LM Ali Haswandy menjelaskan penghitungan UMP mengacu pada formula yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Ali menyampaikan baru tiga dari 17 kabupaten/kota di Sultra yang sudah mempunyai upah minimum kabupaten/kota, yakni Kendari, Kolaka, dan Konawe Utara.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Basuki Klaim Proyek Infrastruktur Dasar Sukses Pikat Investor ke IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan pemerintah di ibu kota baru menjadi daya tarik investor swasta di Ibu kota Negara Nusantara (IKN).

Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur dasar membuat para investor yakin untuk ikut membangun ibu kota baru itu.

"Pembangunan infrastruktur di IKN telah memberikan dampak positif dengan masuknya investasi swasta, antara lain pembangunan rumah sakit, hotel, kantor komersil dan ritel, serta pusat pengembangan olahraga," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (20/11).

Ia pun mengatakan investasi itu sudah diwujudkan dengan groundbreakingsejumlah proyek.

"Jadi sejak Oktober-November presiden melakukan groundbreakinguntuk investasi swasta dan tiga rumah sakit, hotel, kantor komersil, dan ritel," ucap Basuki.

Ia menambahkan di awal 2024, Presiden Jokowi pun bakal melakukan groundbreakingsejumlah proyek swasta lagi di IKN. Namun, Basuki belum bisa merinci groundbreakingpembangunan apa kelak.

Terpisah, Jokowi berkata investasi di IKN didominasi pengusaha dalam negeri. Menurutnya, nilai investasi di ibu kota baru terus bertambah setiap bulan.

"Ini memang semakin banyak yang berbondong-bondong, utamanya investor dalam negeri. Kemudian nanti Desember totalnya jadi Rp45 triliun. Saya kira kecepatannya cepat sekali," kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11).

Ia mengungkapkan proyek-proyek dengan nilai total Rp23 triliun sudah dimulai September 2023. Lalu proyek senilai Rp12 triliun dimulai akhir Oktober lalu.

Sejumlah proyek juga mengantre dimulai bulan depan. Jokowi menyebut total nilai proyek sekitar Rp10 triliun pada Desember.

Ia memberi karpet merah untuk investor dalam negeri. Dia akan memberi kesempatan bagi investor asing beberapa waktu ke depan.

"Ya ini memang kita ngerem, dari dalam negeri dulu yang menggerakkan. Nanti untuk zona-zona besar, misalnya financial center nanti mungkin dari luar," ujarnya.

Pembangunan IKN dilakukan bertahap hingga 2045. Perkiraan total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IKN mencapai Rp466 triliun.

Pembangunan infrastruktur IKN dimulai Agustus 2023. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp29,4 triliun dari APBN 2023 untuk IKN.

Anggaran yang direalisasikan hingga September 2023 mencapai Rp6,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]