qqmybet

Jiwa prajurit menyembunyikan bagian depan

Mungkinkah China Bantu RI Amankan Pasokan Beras?******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan pemerintah akan mengimpor 1 juta ton berasdariChina pada tahun depan.

Rencana impor beras itu untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun depan. Buwas mengaku memilih China karena dianggap paling siap menjual berasnya ke Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia telah mendapat pasokan beras dari beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Sejatinya, pemerintah sudah mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Namun, menurut Buwas, impor 1 juta ton tetap diperlukan untuk tahun depan demi mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga 2024 mendatang. Pasalnya, kekeringan berpotensi mengganggu produksi padi petani.

Buwas juga mengatakan kebijakan impor dilakukan karena pemerintah tak mau terlambat mengambil keputusan.

Di tengah kebijakan proteksionisme negara-negara dengan produksi beras terbesar, seperti India, apa benar China bersedia menjual berasnya ke Indonesia?

Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mempertanyakan wacana pemerintah impor beras dari China.

Menurutnya, strategi negara-negara yang surplus adalah mengamankan cadangan pangan mereka terlebih dahulu.

"Jadi kalau saya pikir, walaupun misalnya kesepakatan itu ada, belum tentu dieksekusi secara penuh. Mungkin dia hanya pagu sekian, tapi nanti juga tergantung dengan kebutuhan dia," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (26/9).

Hermanto menjelaskan China memang merupakan salah satu negara dengan produksi beras terbesar di dunia. Hanya saja untuk ekspor, negara terbesar adalah India.

"Bedanya adalah India ini jumlah penduduknya itu pertumbuhannya tinggi dibandingkan dengan China. Jadi memang dia punya kekhawatiran agak-agak kesulitan untuk menjaga kepastian ketahanan pangannya," ujar Hermanto.

"Sedangkan China memang, dia penduduknyakan setelah kebijakan hanya satu anak, cenderung dia berkurang. Sementara produksi beras dia itu tinggi. Dia bisa 9 ton, 10 ton per hektare," imbuhnya.

Lihat Juga : Wishnutama Hadiri Rapat dengan Jokowi soal Larangan Tiktok Shop Cs

Meski demikian, Hermanto menilai bahwa China belum tentu akan bersedia menjual berasnya 1 juta ton ke Indonesia. Sebab, faktor iklim akan sangat berpengaruh pada banyaknya stok beras yang akan diekspor.

"Tergantung perkembangan. Kalau memang iklimnya sangat tidak bersahabat, ya mungkin sebagian aja, 300 atau 400 ribu (ton). Tapi kalau produksi di sana juga masih oke, hanya berkurang sedikit, saya rasa dia bisa jual. Kalau 1 juta ton sih bagi dia enggak banyak,"imbuhnya.

Menurut Hermanto, konsumsi beras per kapita di China terus menurun. Saat ini, konsumsi beras di China sekitar 60 kg per kapita per tahunnya.

"Jadi, ya kenapa dia bisa segitu? Karena diversifikasi konsumsinya kan bagus. Karena lebih sejahtera orang-orangnya, asupan proteinnya. Kalau di kita kan konsumsi daging dan sebagainya per kapita per tahunnya kan kecil. Kalau mereka udah berlipat-lipat dibanding kita. Jadi enggak perlu dia mengonsumsi beras dalam jumlah banyak per kapita per tahunnya," jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan produktivitas beras di China naik lebih 1,2 persen. Oleh karena itu, China siap ekspor beras ke beberapa negara.

Merujuk ke laman statistik China, pada Agustus lalu, produksi beras diprediksi meningkat karena ada kenaikan produktivitas padi meski lahan tanamnya berkurang.

"Dan sejak Agustus kemarin memang udah diprediksi naik. Makanya China, Agustus dia ekspor ke Ghana, Kongo, sama ke Pantai Gading yang biasanya diisi sama India kan," kata Eliza kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/9).

Eliza juga menilai China menerapkan beberapa strategi yang cepat tanggap demi meminimalisir dampak El Nino. Selain itu, konsumsi beras di China juga tak sebesar Indonesia karena kebijakan diversifikasi pangan.

"Kalau China masih mending 60-65 persen dia staple food-nya tuh beras. Jadi 40 persennya tuh sisanya sama dari mie, karena dia juga bisa menghasilkan gandum. Kalau India juga sama, dia 43 persen beras, 40 persen gandum. Sisanya pangan varietas lokal. Nah, kalau Indonesia kan bisa jadi 80-90 (persen) gitu kan. Jadi karena kita penduduknya sudah banyak, makanya wajar kalau misalnya kita bisa impor sampai 1 juta," ungkap dia lebih lanjut.

Bersambung ke halaman selanjutnya

China bukan negara eksportir beras

Penguasa paling kuat di kota

Jasa Marga Buka Suara soal Viral Penipuan QR Code E******

PT Jasamarga Tollroad Operator buka suara soal viral tindak penipuan berupa QR codeyang mengiming-imingi saldo e-tollRp500 ribu.

JMTO membenarkan upaya tindakan penipuan tersebut. Mereka mengatakan penipuan dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.

Mereka mengatakan modus penipuan tersebut adalah menempelkan secarik kertas berisi barcode di gerbang tol otomatis (GTO) sepanjang ruas tol yang dioperasikan JMTO.

"Berdasarkan tindak lanjut laporan dari area, pihak manajemen PT Jasamarga Tollroad Operator menegaskan bahwa hal tersebut merupakan upaya tindakan yang tidak bertanggung jawab," klarifikasi JMTO di Instagram @jasamargatollroadoperator, dikutip Selasa (19/9).

"Atas nama PT Jasamarga Tollroad Operator, kami memohon maaf kepada seluruh pengguna jalan atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat tindakan tersebut," sambung mereka.

JMTO lantas mengimbau seluruh pengguna jalan tol agar tetap waspada terhadap modus penipuan apapun.

Sementara itu, berdasarkan foto-foto viral di media sosial, secarik kertas penipuan tersebut tampak berisi iming-iming saldo e-toll gratis Rp500 ribu.

"Mau e-toll Rp500 ribu? Buruan scan," tulis seruan di kertas tersebut, lengkap dengan QR code yang cukup besar.

CNNIndonesia.commencoba memindai QR code tersebut. Tapi kemudian, diarahkan ke sebuah situs customer service. Namun, situs tersebut sudah tidak bisa diakses dan bertuliskan 'Error 404'.

[Gambas:Video CNN]

Dewa segala alam

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Arena Manju

Transjakarta Respons Isu Tarif Naik Sesuai Status Ekonomi Penumpang******

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menepis isu tarif Transjakartaakan mengalami perubahan sesuai status ekonomi dan domisili penumpang.

Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Wibowo menegaskan tarif bus Transjakarta saat ini masih sama dan belum mengalami perubahan.

"Tarif Transjakarta masih Rp3.500. Belum berubah," kata Wibowo kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/9).

Ia menyampaikan perubahan tarif bus Transjakarta menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, kata dia, sistem tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT)tengah dikaji secara mendalam oleh Transjakarta.

"Pengaturan berdasarkan status ekonomi dan KTP itu belum diaplikasikan. Tentu perlu kajian dalam mengimplementasikan dalam program," jelasnya.

Rencana perubahan tarif bus Transjakarta ditentukan berdasarkan status ekonomi dan KTP domisili penumpang ramai diperbincangkan di media sosial.

Akun X @TMIHARIINI menyebut tarif bus Transjakarta untuk warga domisili DKI Jakarta dan non Jakarta akan berbeda.

"Tarif bus Transjakarta akan mengalami perubahan. Transjakarta berencana memberlakukan sistem Account-Based Ticketing (ABT) yang mana tarifnya ditentukan berdasarkan status ekonomi dan KTP domisili penumpang. Tarif untuk warga domisili DKI Jakarta dan non Jakarta akan berbeda," tulisnya, Jumat (22/9).

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Bahlil Bantah Ombudsman Anak Rempang Dipaksa Tanda Tangan Relokasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah temuan Ombudsman RI yang menyebut anak-anak di Rempang, Batam, Kepulauan Riau dipaksa tanda tangan persetujuan relokasi.

"Oh enggaklah (anak Rempang dipaksa tanda tangan persetujuan relokasi). Itu kan temuan Ombudsman, kan nanti kita cek," katanya usai menghadiri ulang tahun ke-76 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

"Namanya rekomendasi, tapi kan kita enggakboleh juga subjektif. Nanti kita lihat perkembangannya," sambung Bahlil.

Namun, Bahlil mengakui sosialisasi yang dilakukan pemerintah memang belum maksimal. Ia pun berjanji akan kembali turun ke Rempang.

"Saya kan sudah turun. Saya pemerintah atau bukan? (Sosialisasi) belum maksimal, nanti kita lihat lagi ya. Saya minggu depan mau ke sana (Rempang)," tandas Bahlil.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan, berdasarkan keterangan warga Kampung Pasir Panjang, mereka tidak mendapatkan penjelasan yang utuh dari pemerintah terkait Rempang Eco City.

Johanes mengatakan warga Kampung Pasir Panjang menolak untuk direlokasi. Menurutnya, mereka hanya mendukung penataan kampung dan berharap pemerintah melakukan pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang.

"Kemudian yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas, tim gabungan dari Pemerintah Kota Batam, BP Batam, TNI/Polri yang istilahnya door to door untuk bergerilya meminta persetujuan warga," kata Johanes dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (27/9).

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka bahkan ketika tidak ada di rumah formnya itu dimasukkan di pintu. Kalau tidak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya untuk mengisi form dan tanda tangan," imbuhnya.

Lihat Juga : Warga Rempang soal Relokasi: Kami Tetap Tolak Sejengkal Penggusuran

Ia menyebut hal serupa turut dirasakan warga Kampung Sembulang. Mereka merasa tertekan karena TNI/Polri turun ke rumah-rumah warga.

Menurutnya, warga Kampung Sembulang yang menolak relokasi tak diberi kesempatan untuk berdialog dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan ke Rempang beberapa waktu lalu.

One Piece: Mencuri Langit

Suharso Sebut Negara Berpotensi Rugi Rp544 T Imbas Perubahan Iklim******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memprediksi potensi kerugian negaraakibat perubahan iklim sepanjang 2020 hingga 2024 mencapai Rp544 triliun.

"Potensi kerugian ini akan berasal dari penggenangan pesisir, kelangkaan air, kecelakaan kapal, penurunan produktivitas beras, peningkatan kasus penyakit sensitif, dan sebagainya," kata Suharso dalam acara Dialog Nasional Antisipasi Dampak Perubahan untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045, Senin (21/8).

Suharso mengatakan perubahan iklim akan mengganggu seluruh sistem kehidupan. Mulai dari berkurangnya ketersediaan air, kenaikan potensi kekeringan, dan munculnya wabah penyakit.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan perubahan iklim juga berdampak pada ketahanan pangan negara-negara di dunia.

Ia mengatakan kerentanan stok pangan akan terjadi di seluruh negara pada 2050. Pasalnya 500 juta petani kecil yang memproduksi 80 persen stok pangan dunia akan terdampak perubahan iklim.

Kondisi itu akan membuat negara yang mengimpor pangan dari negara lain akan kesulitan, termasuk Indonesia.

"Diprediksi pada 2050 kita mau impor beras, mau dari mana? Semuanya lebih parah dari Indonesia," kata Dwikora.

[Gambas:Video CNN]