slot gacor 6000
slot demo rajacuan 967Jutaan kata 275830Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot gacor 6000》
Minta Maaf di Debat Terakhir Capres 2024, Ini Maksud Prabowo******
Budiman menambahkan Prabowo merupakan satu-satunya capres yang secara terbuka mengapresiasi jasa para presiden Indonesia.
“Beliau menekankan pentingnya suatu kesatuan keberlanjutan, mengingatkan kita semua apa yang sudah dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya, dan apa yang bisa yang bisa kita lanjutkan. Ini adalah suatu kesatuan dari Indonesia merdeka sampai hari ini,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.
Budiman menjelaskan makna ucapan terima kasih Prabowo kepada Presiden pertama RI Soekarno karena meletakkan dasar-dasar kebangsaan modern.
Prabowo berpandangan Bung Karno membangun narasi terbesar bangsa Indonesia dengan pidato 1 Juni yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Momen ini merupakan fondasi terbesar bangsa yang masih dipegang teguh sampai saat ini.
“Selanjutnya, Pak Harto (Presiden ke-2 RI Soeharto) adalah peletak dasar pembangunan ekonomi modern setelah Bung Karno. Lalu, Pak Habibie (Presiden ke-3 RI BJ Habibie) menyadarkan bangsa Indonesia pentingnya pembangunan SDM (sumber daya manusia) dan pembangunan berdasarkan teknologi mendorong Indonesia cinta ilmu pengetahuan,” kata Budiman.
Kemudian, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah peletak dasar kembali prinsip toleransi bangsa. Budiman mengatakan Gus Dur menjadi pengingat kembali karakter Bhinneka Tunggal Ika, sehingga toleransi ditumbuhkan di era kepemimpinan Gus Dur.
“Ibu Megawati adalah peletak dasar pelembagaan institusi-institusi politik demokratis, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan MK (Mahkamah Konstitusi). Bu Mega juga menata kembali politik demokratis,” katanya.
Selanjutnya, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), menurut Budiman, mendapat apresiasi sangat tinggi oleh Prabowo, karena meneruskan tradisi demokrasi dan merawat tradisi perdamaian setelah era yang penuh konflik politik setelah demokrasi.
Lalu, terakhir, kata Budiman, Presiden Joko Widodo adalah peletak dasar infrastruktur fisik dan SDM masa depan bangsa Indonesia.
“Pak Jokowi meletakkan dasar Indonesia menuju kemajuan dengan pemerataan infrastruktur fisik dan pembangunan SDM. Tidak ada yang tidak terjangkau dan satu lagi, Pak Jokowi menyatukan Indonesia dengan kerja,” ujarnya.
Budiman menilai sikap Prabowo tersebut adalah ciri seorang negarawan yang melegakan lawan politik dan teman berdebat, sehingga masyarakat dapat menyambut hari pemilihan dengan hati sejuk. Oleh karena itu, dia meyakini debat terakhir tersebut memiliki pengaruh besar terhadap elektoral Prabowo Subianto.
DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******
Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.
Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.
Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.
Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”
Label：judi online terlengkap、gacorx500、bocoran trik gacor
Terkait：bigslot288、petarung303、slot gacor hari ini maxwin、asus togel、cara dapat uang dari smule、https slot gacor、roma99、slot88 indonesia、promo goride januari 2022、situs slot amanah
bab terbaru：erek erek 2d sepatu（2024-06-27）
Perbarui waktu：2024-06-27
- Bab 1 bandar slot88
- Bab 2 slot gacor max win
- Bab 3 erek 100
- Bab 4 lapakgaming
- Bab 5 situs terbaru gampang menang
- Bab 6 provider slot terpercaya
- Bab 7 boba138
- Bab 8 situs game slot tergacor
- Bab 9 mojok34
- Bab 10 situs judi slot terbaru dan terpercaya
- Bab 11 besar 88 link alternatif
- Bab 12 capitaltoto
- Bab 13 kicau slot
- Bab 14 yummy slot demo
- Bab 15 gacor 88
- Bab 16 heylink.me ultimate gaming bonus new member 100
- Bab 17 bet168
- Bab 18 merdekawin rtp
- Bab 19 download situs slot
- Bab 20 slot gacor hari kamis
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah8238bab
Pria sebelah suka menggoda orang
togel yang keluar tadi malam
Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.
Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).
Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.
Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.
"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).
Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya |
Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?
1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.
"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).
Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.
"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.
2. Jumlah penerima tidak sesuai
Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.
"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.
Lihat Juga :Alasan Airlangga Turun Gunung Simulasikan Makan Gratis Ala Prabowo |
3. Lemahnya pengawasan
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.
"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.
Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.
"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.
Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?
Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.
"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.
Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.
"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.
[Gambas:Video CNN]
(pta)Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah
angka jitu sgp 29 november 2023Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.
Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).
Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.
Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.
"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).
Lihat Juga :CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya |
Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?
1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.
"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).
Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.
"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.
2. Jumlah penerima tidak sesuai
Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.
"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.
Lihat Juga :Alasan Airlangga Turun Gunung Simulasikan Makan Gratis Ala Prabowo |
3. Lemahnya pengawasan
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.
"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.
Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.
"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.
Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?
Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.
"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.
Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.
"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.
[Gambas:Video CNN]
(pta)Kurir dunia bawah
bidadari slotMisalkan saja saat Ganjar bertanya ke Anies soal bantuan sosial. Ganjar menanyakan cara Anies menanggulangi permasalahan bansos agar tepat sasaran sekaligus tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Anies kemudian menjawab untuk masalah bansos harus diberikan seusai dengan ketentuan yang berlaku.
Alarm Kaum Akademisi Terus Berbunyi Nyaring
SURABAYA—Akademisi dari berbagai perguruan tinggi masih terus menyuarakan keprihatinan terhadap situasi demokrasi di Indonesia, khususnya mengenai praktik-praktik yang dinilai mengakali hukum dan mencederai cita-cita reformasi.
Suara itu antara lain muncul dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (Aptik). ”Kami, para rektor/ketua perguruan tinggi Katolik Indonesia, yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, sangat resah dengan kondisi di Tanah Air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024,” kata koordinator Aptik Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M., di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), Jawa Timur, Sabtu (3/2/2024).
Menurut pimpinan Aptik, praktik penyalahgunaan kekuasaan; kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN); serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia.
Target Kunjungan Wisman Naik 3 Juta
JAKARTA—Target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia yang dipatok Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebanyak 14,3 juta kunjungan pada 2024 mengandalkan Bali sebagai penyumbang terbesar atau 50%-nya. Persentase itu setara dengan 7 juta kunjungan dalam setahun.
Target pemerintah ini naik sebanyak 3 juta kunjungan dari realisasi kunjungan pada 2023 yang sebanyak 11,47 juta kunjungan. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno optimistis Bali mampu menjaring dan menyumbangkan tujuh juta wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada tahun 2024.
Mengutip laman majalahbandara.com, Sabtu (3/2/2024), Bali menjadi destinasi wisata favorit berdasarkan kajian yang dilakukan Kemenparekraf. “Secara agregat [kunjungan wisatawan] di Bali ini menyumbang 50% [dari target kunjungan wisman secara nasional]. Jadi sekitar tujuh juta,” kata Sandiaga saat Dinner Meeting Outlook Pariwisata Bali di The Payogan Villa Resort and Spa di Ubud, baru-baru ini.
Lahan Permakaman Nyaris Penuh
SUKOHARJO—Sisa lahan untuk permakaman di Kabupaten Sukoharjo di ujung kritis. Sebab, tingkat keterisian makam di 197 lahan tempat permakaman umum (TPU) mencapai 85%-95%.
Kepala UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo, Samsuri, mengatakan TPU itu tersebar di 17 kelurahan di tiga kecamatan di Sukoharjo. “Ada sebanyak 197 TPU hampir 200 [TPU]. Rata-rata untuk di perkampungan sudah mencapai 75% ada yang sudah mencapai 95% tergantung lokasinya. Di Mandan ada yang sudah sampai 95%. Rata-rata hampir penuh,” ungkap Samsuri saat dihubungi Espos, Minggu (4/2/2024).
Dia mengakui laju pertumbuhan perumahan tak seimbang dengan ketersediaan permakaman. Maka, ia menegaskan pengembang perumahan wajib menyediakan lahan sebesar 2% dari luas lahan kawasan perumahan dan permukiman keseluruhan atau kompensasi senilai persentase tersebut. Hal itu tertuang dalam aturan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (5/2/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.
Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.
Penguasa Ilahi Seluruh Dunia
cari situs judi slot online
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 166 ribu unit rumah tahun ini dengan anggaran Rp13,7 triliun.
Jumlah itu turun dibandingkan alokasi di 2023 sebesar 229 ribu unit dengan anggaran Rpp26,3 triliun.
Namun, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan pemerintah berencana menambahnya menjadi 220 ribu unit.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) Hirwandi Gafar mengatakan turunnya anggaran menjadi tantangan dalam penyaluran KPR subsidi tahun ini. Ia berharap anggaran dapat ditambah sehingga jumlah unit yang disalurkan bisa meningkat.
"Mudah-mudahan tahun ini akn ada tambahan lagi supaya minimal 220 ribu unit sampai 250 ribu unit yang bisa disalurkan di 2024," katanya.
Melansir CNBC, Kementerian PUPR awalnya mengusulkan alokasi FLPP tahun ini sebanyak 220 ribu unit. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebanyak 166 ribu unit.
KPR FLPP merupakan bantuan pembiayaan perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau. Program ini dimulai sejak 2010.
[Gambas:Video CNN]
Tianni Shenwu
situs slot skywind
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta menyatakan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp48,10 triliun atau per saham sebesar Rp319, setara dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi.
Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, dengan pembayaran Dividen untuk Laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen, atau tetap di atas ketentuan minimum regulator. Dividen tersebut tercatat meningkat 10,59 persen dibandingkan nominal pada tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun.
"Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank," kata Sunarso.
Sunarso menyebut, hal itu sekaligus membuktikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator seperti BRI dapat menjalankan peran economic dan social value secara bersamaan.
"Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," ujar Sunarso.
Agenda RUPST dan Perubahan Struktur BRI
Pada RUPST 2024, setidaknya ada tujuh agenda, dua di antaranya adalah perubahan jajaran komisaris dan jajaran direksi.
Kelima agenda RUPST lainnya adalah sebagai berikut.
- Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan oengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
- Menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2024.
- Menyetujui laporan Realisasi Penggunaan Dana, yang terkait laporan realisasi penggunaan dana obligasi subordinasi IV BRI tahun 2023 dan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap II BRI tahun 2023.
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terakhir.
Adapun perubahan struktur jajaran komisaris dan direksi perseroan seperti berikut:
Perseroan memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko.
RUPST memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI.
RUPST lalu memutuskan mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan, di antaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.
Sehingga, RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim
Komisaris
Awan Nurmawan Nuh
Komisaris
Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen
Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen
Heri Sunaryadi
Komisaris Independen
Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen
Agus Riswanto
Komisaris Independen
Numaria Sarosa
Komisaris Independen
Haryo Baskoro Wicaksono
Anggota Direksi
Direktur Utama
Sunarso
Wakil Direktur Utama
Catur Budi Harto
Direktur Keuangan
Viviana Dyah Ayu R.K
Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan
Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Mikro
Supari
Direktur Digital dan Teknologi Informasi
Arga Mahanana Nugraha
Direktur Commercial, Small & Medium Business
Amam Sukriyanto
Direktur Retail Funding & Distribution
Andrijanto
Direktur Human Capital
Agus Winardono
Direktur Manajemen Risiko
Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Konsumer
Handayani
Direktur Kepatuhan
Ahmad Solichin Lutfiyanto
Para anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.
Sunarso menambahkan, RUPST 2024 mengokohkan komitmen BRI untuk memperkuat kapabilitas retail banking dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan anak.
"Strategi tersebut akan berfokus pada pengelolaan assets & liabilities yang lebih produktif, diversifikasi sumber pertumbuhan, keandalan pendukung operasional serta implementasi prinsip-prinsip ESG agar memberi nilai positif bagi lingkungan, dan BRI mampu men-deliver value beyond profit secara berkelanjutan," katanya.
(rea/rir)[Gambas:Video CNN]
Rel Bisnis
doaqq
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
《slot gacor 6000》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，tata4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gacor 6000》bab terbaru。