situs slot yang sering kasih maxwin

situs online gacor terpercaya 401Jutaan kata 311630Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot yang sering kasih maxwin》

Pemkab Inhu Riau perpanjang status siaga darurat banjir******

Tim selalu berkoordinasi, hasil data dan laporan bahwa kondisi masih banjir

Rengat, Riau, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir karena curah hujan masih tinggi dengan 11 kecamatan terdampak masih perlu penanganan dan perhatian secara optimal.

"Tim selalu berkoordinasi, hasil data dan laporan bahwa kondisi masih banjir," kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Inhu, Syahruddin di Rengat, Kamis.

Baca juga: Kunjungi air terjun, sejumlah wisman terjebak banjir lahar Semeru

Dia mengatakan, antisipasi banjir sangat penting dilakukan semua pihak yang ada sehingga semua program berjalan lancar. Berbagai persiapan penangan banjir kembali diupayakan agar warga terdampak, khususnya di sepanjang wilayah aliran sungai dalam kondisi aman.

"Untuk itu, pemerintah kecamatan agar selalu memperbaharui kondisi perkembangan banjir di wilayah masing - masing," ujarnya.

Menurut salah satu warga Kota Lama, Rengat Barat, Sondang (50), sejumlah desa di Rengat Barat masih tergenang air. Dampaknya, bukan saja ekonomi keluarga terganggu akibat tidak bisa beraktivitas.

"Banyak ternak dan lahan pertanian produksi menurun," ungkapnya.

Baca juga: BNPB tinjau lokasi banjir bandang Jatim minta perkuat mitigasi bencana

Sementara itu, Kepala Balai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Meterologi Bandara Japura, Lirik, Nengsi Damanik mengatakan terkait perkiraan curah hujan di Indragiri Hulu pada Februari 2024 masih dalam kondisi menengah ke tinggi.

"Dan, diperkirakan akan berangsur surut di Maret mendatang," ujarnya.

Banjir di Inhu bahkan sempat membuat jalan amblas pada pertengahan Januari lalu. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah IV, Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) menyiagakan ekskavator ke ruas Jalan Rengat Kuala Cenaku yang dilanda banjir.

"Ruas Jalan Rengat Kuala Cenaku digenangi air hingga 70 sentimeter dan kami siagakan alat berat untuk menangani banjir di daerah itu," kata Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau Ludfi Hardi.

Piihaknya melakukan penambahan material di ruas jalan tersebut agar arus air yang melintasi berkurang, sehingga kendaraan dapat lewat dan tidak membahayakan masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua.

Baca juga: BPBD DKI distribusikan bantuan logistik kepada korban banjir di Jakut

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Asripiyaldi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：selaluib88、seribu mimpi 94、paling gacor slot

Terkait：mantap slot 77、viral slot gacor、warganet99、erek erek 83 2d、shopee pinjaman online、cara pinjam di sea bank、pastislotqq、pw 4d slot、slot shopeepay、tiara4d

---

---

bab terbaru：sinarbet358（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01