judi slot 33 12Jutaan kata 445548Orang-orang telah membaca serialisasi
《mastercasino88》
Pedagang Pasar Kebumen Sujud Syukur Terima Bantuan Modal dari Mendag******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bertemu dengan pedagang pasar dan pengurus BUMDes Kebumen, Jawa Tengah. Dalam momen tersebut, Zulhas turut memberikan bantuan modal masing-masing Rp10 juta untuk dua orang beruntung.
Bantuan yang diberikan Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini bermula saat dirinya menjelaskan terkait kondisi dan tantangan UMKM serta perdagangan di Indonesia.
Kemudian Zulhas melanjutkan dengan sesi tanya jawab dari perwakilan pedagang maupun pengurus BUMDes. Setelah itu, Zulhas pun memberi tebak-tebakan dan yang bisa menjawab akan diberi bantuan modal Rp10 juta.
Selanjutnya, Zulhas memberikan kesempatan kepada satu orang lagi dengan pertanyaan yang berbeda. Kali ini ia bertanya kepada pedagang nama Ibu Kota Indonesia yang baru.
"Satu lagi ya, ayo siapa yang bisa jawab. Apa nama ibu kota negara baru Indonesia?" kata Zulhas kembali bertanya.
Seorang pedagang pun ditunjuk dan langsung menjawab Nusantara. Ia juga mendapat bantuan modal Rp 10 juta.
Ditemui usai acara, Supri mengaku bersyukur telah mendapatkan bantuan dan turut mengucapkan terima kasih. Ia tidak menyangka bisa mendapatkan bantuan modal senilai Rp10 juta dari Mendag.
"Tadi saya sempat ngantuk, ini mau dapat apa yah, sampe saya bawa minyak putih saya oles-oleskan dan waktu Pak Menteri tanya siapa yang bisa jawab Pancasila, saya ngacung," ujar Supri.
"Alhamdulillah saya dipanggil. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Menteri atas hadiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat," imbuhnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut Sekjen Kemendag Suhanto dan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.
(inh/inh)Twitter Digugat ke Pengadilan Buntut Ingkar Janji Bayar Bonus Karyawan******Jakarta, CNN Indonesia--
X yang sebelumnya bernamaTwitter digugat ke pengadilan gara-gara gagal membayar bonusyang mereka janjikan kekaryawan.
Gugatan ini muncul setelah staf X menuduh perusahaan yang kini dikendalikan Elon Musk itu gagal membayar bonus karyawannya.
Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Federal San Fransisco atas nama Mark Schobinger. Dia adalah direktur senior kompensasi di X sebelum akhirnya resmi meninggalkan perusahaan tersebut pada Mei lalu.
Ia menuduh X gagal membayar bonus tahunan kepada staf setelah perusahaan itu diakuisisi oleh Elon Musk pada Oktober 2022 lalu. Berdasarkan gugatan yang ia ajukan pada Juni 2023, para eksekutif memang berulang kali memberi jaminan bahwa perusahaan akan memberi bonus kepada karyawannya.
Namun, bonus yang mereka janjikan itu tak pernah cair.
Hakim federal pun mengatakan kasus yang diajukan Scobinger terhadap X ini masuk akal dan akan dilanjutkan.
"Tawaran Twitter untuk memberi bonus sebagai imbalan menjadi kontrak yang mengikat berdasarkan hukum California," kata Hakim Distrik AS Vince Chhabria dalam putusannya pada Jumat waktu setempat seperti dikutip dari CNN.com.
Pihak X sempat mengajukan mosi untuk membatalkan kasus tersebut. Namun, hakim yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut menolak mosi yang dilayangkan X.
Hingga saat ini, perusahaan milik Elon Musk itu tidak memberikan pernyataan apapun terhadap CNN. Tapi dalam mosinya mereka berpendapat bahwa janji lisan tidak boleh mengikat dan kasus harusnya bisa disidangkan di Texas.
Dalam pengaduan itu, Musk mengumumkan akuisisi perusahaan media tersebut pada April. Banyak karyawan menyampaikan kekhawatiran atas nasib kompensasi dan bonus tahunan mereka ketika kesepakatan tercapai.
[Gambas:Video CNN]
Kemudian, pada bulan-bulan menjelang Musk menyelesaikan akuisisi X, para eksekutif berulang kali menjanjikan bonus 2022 akan dibayarkan sebesar 50 persen dari target.
"Janji itu diulangi setelah akuisisi Musk," kata pengaduan tersebut.
Meski dijanjikan, X tidak membayarkan bonus. Schobinger kemudian meninggalkan perusahaan pada Mei.
"Twitter mengingkari berbagai janji yang dibuatnya kepada karyawan, termasuk kegagalannya membayar bonus yang dijanjikan," menurut pengaduan tersebut.
(tst/agt)Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******Jakarta, CNN Indonesia--
Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.
Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.
Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.
Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.
"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).
Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.
Lihat Juga :Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen |
Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.
Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.
"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.
Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).
Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.
"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.
Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.
Lihat Juga :Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen |
"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.
Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.
Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.
Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.
Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.
Lihat Juga :Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa? |
"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.
Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.
Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.
Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Label:daftar situs slot terbaru、mitra kredivo、bolaking138
Terkait:slot maxwin hari ini、link pola slot gacor、trik bermain olympus 2022、rp1m、erek 08、optima pinjol、wdyuk、link slot terbaik dan terpercaya、maxwin bet 8000、koitoro
bab terbaru:server thailand maxwin(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《mastercasino88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,raja555Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mastercasino88》bab terbaru。