petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

web gacor

slot situs 396Jutaan kata 413620Orang-orang telah membaca serialisasi

《web gacor》

Charta Politika: Prabowo******

Charta Politika: Prabowo-Gibran unggul 57,11 persen dalam hitung cepat
Peneliti Charta Politika Shinta Shelvyra di Jakarta, Rabu (14/02/2023). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)
Jakarta (ANTARA) - Charta Politika Indonesia mencatat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul 57,11 persen dalam hitung cepat (quick count) dari 60,2 persen data yang masuk per 16.01 WIB, Rabu.

"Sampel yang kami ambil untuk quick count berasal dari 2.000 tempat pemungutan Suara (TPS)," kata peneliti Charta Politika Shinta Shelvyra di Jakarta, Rabu.

Hasil hitung cepat tersebut dicatat dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 1 persen serta partisipasi pemilih (voter turnout) 81,66 persen.

Dari hasil hitung cepat serupa, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mencatat 26,22 persen suara dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 16,67 persen.

Baca juga: Prabowo-Gibran pimpin “quick count” sementara Indikator Politik

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten dan kota dengan DPT tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Kemudian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Baca juga: Ganjar-Mahfud pantau hitung cepat di Posko Pemenangan Teuku Umar

Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada Rabu, 14 Februari 2024.

Sementara itu, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilu 2024 diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Baca juga: Ratusan relawan menonton hitung cepat di markas pemenangan AMIN

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas******

Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas
Seorang tunanetra sedang melakukan pencoblosan di TPS 37, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri
Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Tim Dokkes Polri disiagakan 24 jam pada Pemilu 2024******

Tim Dokkes Polri disiagakan 24 jam pada Pemilu 2024
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono (Azmi Samsul Maarif)
Tangerang (ANTARA) - Tim Satuan Tugas Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polresta Tangerang, Polda Banten akan disiagakan selama 24 jam untuk membantu mengawasi kesehatan para petugas keamanan dan KPPS pada hari pencoblosan Pemilu 2024.

"Jadi, di setiap puskesmas tenaga kesehatan disiagakan selama 24 jam, baik dari tenaga kesehatan Kepolisian dan Dinas Kesehatan sebagai pemantau kondisi kesehatan para petugas di TPS," ucap Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono di Tangerang, Senin.

Pengerahan tenaga medis dari tim kepolisian ini, dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses pemungutan suara dengan memantau kondisi kesehatan setiap para petugas penyelenggara serta keamanan yang bertugas.

Dalam hal ini, pihaknya juga bersama unsur terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membentuk tim kesiapsiagaan bidang kesehatan yang akan bertugas di seluruh puskesmas sebagai memantau kesehatan petugas dengan menyangkut data hasil skriningriwayat kesehatannya.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pemda melakukan layanan kesehatan untuk siap sedia layanan masyarakat. Kami juga sudah menyiapkan layanan Hotlinejika nanti dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Sejauh ini, untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap personel keamanan Polri telah pihaknya lakukan. Dimana, jajaran anggotanya yang bertugas dalam pengamanan pemilu tersebut dipastikan kondisinya baik.

Tim kesehatan perlu memastikan hal itu agar tidak ada personel kepolisian yang tidak sehat karena harus bekerja keras untuk melakukan pengawasan selama masa pencoblosan pemilu.

"Untuk jumlah total Dokkes nanti kami akan kalkulasi lagi, namun dipastikan kita mengerahkan petugas kesehatan untuk membantu petugas di lapangan," ujar dia.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, mengerahkan bantuan sebanyak 292 tenaga kesehatan (nakes) untuk mendampingi petugas penyelenggara pemilihan umum 2024 di tempat pemungutan suara.

Adapun dari ratusan tenaga kesehatan yang telah disiagakan itu, terdiri dari 90 dokter, 110 perawat dan 92, driverambulance. Mereka nantinya akan ditugaskan di setiap posko yang ada di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

"Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menerjunkan 292 orang petugas kesehatan," ujar Pj Bupati Tangerang Andi Ony.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiagakan seluruh rumah sakit daerah (RSUD) yang ada di Kabupaten Tangerang sebagai membantu penanganan medis.

"Termasuk seluruh puskesmas kita siagakan, karena ini penting sebagai melihat dari pengalaman sebelumnya yaitu pemilu 2019. Maka, kami akan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia.

KPU Kabupaten Tangerang telah menetapkan daftar pemilih tetap berkelanjutan yang diperbarui sebanyak 2.353.825 jiwa, dengan rincian 1.188.969 orang pemilih laki-laki dan 1.164.856 orang pemilih perempuan.

Data itu diambil dari hasil Pemilu 2019 yang telah dipadukan dengan data kependudukan secara nasional.

Pada Pemilu 2024, KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 9.016 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar pada 274 desa/kelurahan.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:paito warna sdy

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
koi vip slot
klik99
berkah365
prediksi togel sydney youtube
game slot terbaru
situs link slot
permatabet88
tafsir mimpi 87
slot terlengkap dan terpercaya
Daftar isi semua bab
Bab 1 siagabet
Bab 2 cara beli hp pakai kredivo
Bab 3 waw4d
Bab 4 asiabolaku
Bab 5 trik menang main qiu qiu online
Bab 6 aladdin 138 slot
Bab 7 sumber slot88
Bab 8 online dapat duit
Bab 9 slot demo pulau judi
Bab 10 situs qq terbaik dan terpercaya
Bab 11 bingo4d
Bab 12 pinjol cair malam hari
Bab 13 idwin77
Bab 14 koko303 demo
Bab 15 59 togel
Bab 16 rajagacor88
Bab 17 pasti win 138 net
Bab 18 slot bonus new member philippines
Bab 19 jon4d
Bab 20 game slot gacor 2022
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5609bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

jalan dewa permainan

2023
Megawati bakal nyoblos di TPS Kebagusan Jaksel
Arsip Foto - Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri saat menghadiri rapat Dewan Juri Zayed Award di Roma, Italia, akhir Desember 2023 ANTARA/HO-Humas PDIP/am.
Beliau besok akan menunaikan tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk memilih di TPS Kebagusan
Jakarta (ANTARA) - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama keluarga bakal menggunakan hak pilih Pemilu 2024 di TPS di rumahnya di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan.

"Beliau besok akan menunaikan tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk memilih di TPS Kebagusan," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Setelah menggunakan hak pilihnya, sambung Hasto, Megawati akan melakukan pemantauan atau monitoringseluruh proses hitung cepat atau quick qountdi Kebagusan. Dia mengatakan hal ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh Megawati.

Tak hanya Megawati, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, juga akan ikut serta dalam kegiatan pemantauan tersebut.

"Direncanakan nanti pak Ganjar, pak Mahfud setelah mencoblos di daerahnya masing-masing, kemudian nanti juga akan bergabung melakukan monitoring di Kebagusan," ujarnya.

Baca juga: Rekomendasi padu padan busana pada hari pemilihan umum

Baca juga: PLN Jatim siagakan 4.782 personel jaga listrik jelang pencoblosan

Dan kemudian baru dipusatkan di Teuku Umar di tempat posko pemenangan Ganjar-Mahfud, ucap dia.

KPU RI menetapkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

agen 138 slot
Menteri BUMN pastikan ketersediaan beras aman saat ini
Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/aa.
Stok beras Bulog saat ini sebanyak 1,2 juta ton kemudian masih ada stok dalam perjalanan sebanyak 500 ribu ton serta masih ada kuota penugasan pengadaan impor dari pemerintah maka jumlahnya akan makin kuat.....
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa ketersediaan beras di Indonesia masih cukup aman saat ini, dengan stok beras Bulog mencapai 1,2 juta ton.

"Stok beras Bulog saat ini sebanyak 1,2 juta ton kemudian masih ada stok dalam perjalanan sebanyak 500 ribu ton serta masih ada kuota penugasan pengadaan impor dari pemerintah maka jumlahnya akan makin kuat untuk kebutuhan penyaluran guna mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat," ujar Erick saat mengecek ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersama Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di Ritel Modern Robinson Klender, Jakarta Timur, Senin.

Ia menjelaskan bahwa harga pangan dunia sedang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya faktor harga pangan dunia, fluktuasi harga pangan juga ditentukan oleh musim tanam dan musim panen.

"Karena siklusnya hari ini, kita lihat juga bagaimana nanti di Maret itu baru produksi padi sangat meningkat, hampir surplus 3,5 juta ton seperti data yang disampaikan," ujar Erick.

Baca juga: Erick ungkap pemicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia

Dalam masa ini, pemerintah berupaya melakukan intervensi untuk menahan gejolak harga yang lebih tinggi. Erick menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah memanggilnya bersama Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi untuk melakukan intervensi pasar.

"Bapak Presiden juga mengecek langsung di beberapa titik karena itu diambil kebijakan kita gelontorkan lagi 250 ribu ton beras SPHP supaya keresahan itu tidak terjadi dan kita bisa pastikan stok beras cukup, kita itu ada 1,2 juta ton dan nanti ada masuk lagi 500 ribu ton. Jadi, Insya Allah cukup," ucap Erick.

Saat ini, lanjutnya, masyarakat memiliki sejumlah opsi jenis beras premium dengan harga Rp69.500 per lima kilogram (kg) atau Rp54.500 per lima kg dengan jenis beras SPHP.

Oleh karena itu, Erick menyebut masyarakat bisa membeli beras sesuai dengan kebutuhan dan daya beli.

"Tetapi pemerintah memastikan 250 ribu ton kami gelontorkan. Terima kasih sama direksi Bulog yang hadir hari ini untuk terus menjaga komitmen supaya di pasaran itu cukup," ujarnya.

Baca juga: Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat

Ia juga memastikan pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kg.

Erick mengatakan kebijakan tersebut tidak ada di negara lain. Bahkan, pemerintah juga memberikan subsidi energi hingga Rp540 triliun untuk listrik dan BBM.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan penugasan impor beras oleh pemerintah akan dikelola dengan baik oleh Bulog guna menjaga stabilitas harga beras.

"Izin impor beras kepada Bulog ini berlaku sepanjang tahun jadi akan kami kelola dengan baik agar tidak mempengaruhi harga petani saat panen raya nanti dan juga tetap menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen," kata Bayu.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Penyihir Serbaguna

mandalikaslot
Pelatih Sheffield disanksi gara-gara protes wasit yang makan sandwich
Pelatih Sheffield United Chris Wilder. ANTARA/AFP/Darren Staples/am.
Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Sepakbola Inggris (FA) menjatuhkan sanksi kepada pelatih Sheffield United, Chris Wilder karena melakukan tindakan "tak pantas" saat memprotes wasit yang makan sandwich dalam laga melawan Crystal Palace.

Pada 30 Januari 2024, Wilder menegur wasit Tony Harrington dengan sebutan "konyol" saat Sheffield United kalah 2-3 atas Crystal Palace. Pelatih berusia 56 tahun itu juga memprotes asisten wasit yang kedapatan makan sandwich saat Wilder mengajukan protes seusai pertandingan.

"Chris Wilder didakwa melanggar Peraturan FA E3.1 sehubungan dengan komentarnya setelah pertandingan Liga Inggris antara Sheffield United melawan Crystal Palace pada Selasa 30 Januari," demikian tulis FA dalam pernyataannya dilansir AFP, Rabu (14/2) waktu setempat.

"Komentar tersebut diduga merupakan tindakan yang tidak pantas karena menyiratkan bias dan atau menyerang integritas wasit, atau wasit secara umum, dan atau membawa reputasi buruk pada pertandingan," kata FA.

Baca juga: Brentford rekrut Thiago dari Brugge, antisipasi jika Toney hengkang

Saat itu Wilder mengejar wasit untuk menyampaikan protes atas keputusan yang diduga telah merugikan timnya. Namun ia marah karena mendapati seorang asisten wasit sedang memakan sandwich saat ia sedang menyampaikan protes tersebut.

"Salah satu asistennya sedang makan sandwich pada saat itu, yang menurut saya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat," kata Wilder.

"Mudah-mudahan dia menikmati sandwichnya saat dia sedang berbicara dengan pelatih Liga Inggris," kata dia.

Sheffield United saat ini berada di posisi juru kunci dengan mengumpulkan 13 poin, terpaut tujuh angka dari Luton yang berada di zona aman peringkat 17

Baca juga: KFA sebut cedera jari Son akibat perkelahian sesama pemain Korsel
Baca juga: Guardiola masih cemaskan kondisi Grealish

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Berbaris menuju Evernight

dragonslot99
Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun
Arsip Foto - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memberikan keterangan di ASEEC Unair, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Ananto Pradana/am.
Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid...
Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan sekitar 15 persen dari petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berusia di atas 55 tahun.

"Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol," kata Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan laporan dari fasilitas kesehatan baik klinik, rumah sakit, maupun puskesmas, lanjut dia, ada sejumlah petugas yang berobat jalan dan ada yang dilaporkan meninggal. Sebanyak empat petugas meninggal dan kematian tersebut telah diverifikasi.

"Ada dilaporkan 13 kematian, tapi masih proses verifikasi Dinkes setempat," ucapnya. 

Baca juga: 18 petugas KPPS di Kabupaten Gorontalo sakit, kelelahan hitung suara

Dia mengatakan sebelumnya terdapat sejumlah upaya guna mengurangi risiko pada kesehatan saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berlangsung, seperti skrining kesehatan bagi yang mendaftar sebagai KPPS.

Syarat-syarat yang diajukan, kata dia, antara lain usia yang dibatasi mulai dari 20 hingga 55 tahun. Selain itu mereka mengutamakan orang-orang yang tidak memiliki komorbiditas atau penyakit kronis, semisal penyakit jantung, hipertensi, gangguan ginjal, stroke, dan penyakit paru.

"Sehat secara kejiwaan, tidak memiliki gangguan mental dalam bentuk apapun," kata Nadia. 

Selain itu mereka juga membatasi waktu bekerja yaitu 8 hingga 10 jam sehari.

Baca juga: Kelelahan, dua anggota KPPS di Situbondo sakit

Nadia menyatakan mereka juga senantiasa mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan serta konsep 4C bagi petugas KPPS yaitu cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga.

Sebagai upaya pencegahan dari kejadian kegawatdaruratan, lanjutnya, puskesmas dan rumah sakit siaga selama 24 jam selama 14-15 Februari. Selain itu sistem rujukan dan Public Safety Center (PSC) 119 juga disiagakan.

PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan.

"Tetap siaga jika ada bencana alam, non-alam maupun konflik sosial, dan pemda harus membuat rencana antisipasi bila ada bencana," kata Siti Nadia Tarmizi. 

Baca juga: Seorang petugas KPPS di Magetan meninggal dunia diduga kelelahan

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

prediksi hongkong togel hari ini keluar
Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengingatkan peserta pemilu agar tidak berkampanye selama masa tenang, termasuk di platform media sosial (medsos).

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2), menyampaikan Bawaslu mengerahkan patroli siber untuk aktif memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu dan akun-akun pribadi mereka.

Baca juga: Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara
Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS

Dia menjelaskan patroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar.

“Selain itu, untuk memastikan akun media sosial yang milik akun personal itu tidak memenuhi unsur yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya menghasut, memfitnah, mengadu domba, karena ada Undang-Undang ITE yang berlaku dan menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya,” kata Lolly.

KPU RI menetapkan masa tenang pada 11–13 Februari 2024. Dalam periode itu, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kampanye secara langsung ataupun melalui media sosial dilarang.

“Jadi untuk seluruh akun media sosial yang terdaftar di KPU tentu sudah bisa dipastikan harus turun. Kalau masih ada maka dia nanti masuk ke dalam penanganan pelanggaran. Selanjutnya, untuk medsos yang akunnya personal maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk mencermati,” kata Lolly.

Dia menyampaikan dalam proses mengawasi aktivitas peserta pemilu di media sosial, Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam kesempatan yang sama, Lolly mengingatkan peserta pemilu untuk tidak memberikan sejumlah uang atau barang kepada masyarakat selama masa tenang dan nanti saat pemungutan suara. Kegiatan bagi-bagi uang atau barang untuk kepentingan kampanye — yang dikenal juga dengan money politic— merupakan bagian dari pelanggaran pemilu.

“Kita sama-sama tahu Pasal 523 ayat 2 (UU Pemilu) pada masa tenang, kalau itu dilakukan maka sanksinya pidana pemilu, sanksinya empat tahun pidana penjara ditambah Rp48 juta kalau tidak salah dendanya,” kata dia.

Terkait itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menambahkan pemberian uang dalam bentuk apapun, termasuk uang digital juga dilarang.

Dia menegaskan Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang
Baca juga: Bawaslu: Pemilu susulan jadi opsi untuk TPS kena banjir di Demak
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Angin adalah riak dedaunan

airbet88 situs slot
KPU: Ketua KPPS TPS 70 Rawa Badak Utara meninggal karena kurang sehat
Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan melayat ke rumah duka Ketua KPPS Nomor 70 Kelurahan Rawabadak Utara Iyos Rusli di Jakarta Utara, Kamis (15/2/2024). ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Utara/am.
kondisi hujan deras yang mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi di Jakarta Utara membuat jadwal pemungutan suara molor
Jakarta (ANTARA) - Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri mengatakan Ketua KPPS TPS 70 Rawabadak Utara yang meninggal dunia memang dalam kondisi kurang sehat saat bertugas.

"Kami dapat info dari KPPS di sana yang bersangkutan memang kurang sehat dan sempat minta izin untuk beristirahat saat bertugas," katanya di Jakarta,Kamis.

Ia mengatakan Ketua KPPS TPS 70 Kelurahan Rawa Badak Utara Iyos Rusli meninggal dunia pada Rabu malam saat memimpin pelaksanaan penghitungan suara.

"Ini tentu hal yang tidak diinginkan dan kami sangat berduka atas kejadian ini," kata dia.

Abie menjelaskan dalam perekrutan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), KPU sudah melakukan pembatasan usia maksimal petugas 55 tahun serta harus melalui pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat.

"Kami juga sudah bekerja sama dengan Pemkot Jakarta Utara untuk memberikan petugas vitamin untuk suplemen penambah imun dalam menjalankan tugasnya," kata dia.

Ia mengakui kondisi hujan deras yang mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi di Jakarta Utara membuat jadwal pemungutan suara molor.

Hal ini, lanjutnya berdampak pada jadwal penghitungan yang semakin larut.

"Malamnya petugas masih sibuk melakukan penghitungan suara sehingga ini mempengaruhi kondisi fisik yang bertugas sejak Selasa malamnya," kata dia

Sebelumnya Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 70 Kelurahan Rawa Badak Utara, Iyos Rusli meninggal dunia saat menjalankan tugas melakukan penghitungan suara pada Rabu (14/2) malam.

"Iya kami tadi sudah melayat ke rumah duka," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Gidion Arif Setyawan.

Ia mengatakan laporan dari Kapolsek Koja Muhammad Syahroni Iyos Rusli (50) meninggal saat melaksanakan tugas di TPS tersebut.

Dirinya sedang membacakan dan menghitung surat suara dan tiba tiba merasakan tidak enak badan lalu pamit pulang.

Ia mengatakan sesampai di rumahnya di Jalan Jalan Rawabinangun VIII Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, korban langsung pingsan.

Terkait hal itu Bhabinkamtibmas Kelurahan Rawa Badak Utara Aipda Sigit Kamseno berinisiatif memanggil dokter.

"Setelah pengecekan kemudian dokter menyampaikan Iyos Rusli sudah meninggal dunia," kata dia.
Baca juga: Heru ingatkan petugas KPPS untuk mengutamakan kesehatan dalam bertugas
Baca juga: DKI diminta siagakan tenaga kesehatan di TPS
Baca juga: Wakil Wali Kota minta KPU ingatkan KPPS Pemilu agar jaga kesehatan

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024