hoki spin slot

Permaisuri Qianlong

Mendagri Tito Waspadai Kenaikan Harga Sembako saat Masa Kampanye******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewaspadai kenaikan hargasembakojelang masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024. Pasalnya, pada periode tersebut, permintaan bahan pokok biasanya akan meningkat.

"Kita perlu waspadai, sebentar lagi akan masuk masa kampanye. Ada pilpres dan (pemilihan) legislatif di semua tingkatan, jumlahnya belasan ribu. Salah satu yang biasanya dipakai kontestan adalah sembako. Artinya kebutuhan sembako akan naik karena ditarik, demand tinggi," katanya dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah (GMP) di Kementan, Jakarta Selatan, Senin (16/10)

Saat ini, sambung Tito, inflasi sebesar 2,28 persen sebenarnya terbilang stabil. Namun, angka itu bisa meningkat apabila tidak ada upaya pengendalian dari pemerintah.

Selain itu, Tito meminta pemda lebih tanggap memanfaatkan dana-dana untuk pengendalian inflasi dan stabilitas pangan. Ia mengatakan pejabat daerah bisa menggunakan anggaran dari dana reguler untuk pangan, pertanian, hingga dinas sosial.

Bahkan, Tito meneken surat edaran yang memperbolehkan pemda menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Ia paham selama ini pemda kerap takut-takut menggunakan anggaran.

"Kami sudah koordinasikan dengan Kejaksaan Agung dan rekan-rekan jangan ragu koordinasi dengan kejaksaan supaya jangan sampai nanti diperiksa karena menggunakan anggaran BTT untuk gerakan pangan murah, di mana mengendalikan inflasi sebenarnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

UMP Sulawesi Barat 2024 Jadi Rp2,9 Juta, Cuma Naik Rp43 Ribu******

Upah minimum provinsi (UMP) Sulawesi Barat(Sulbar) 2024 resmi naik Rp43.163 dari Rp2.871.795 ke Rp2.914.958.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri mengatakan kenaikan upah 1,5 persen ini sudah sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Pemerintah menaikkan UMP Sulbar karena harga kebutuhan rumah tangga yang juga meningkat. Hal itu telah menjadi bahan pertimbangan kenaikan di Sulbar," ucap Andi, dikutip dari Antara, Selasa (21/11).

Andi mengungkapkan keputusan ini juga sudah melalui rapat yang melibatkan berbagai pihak terkait. Ada Dewan Pengupahan Sulbar yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, serta perwakilan serikat buruh dan pekerja.

Andi berterima kasih kepada stakeholder terkait, baik dari pengusaha, akademisi, hingga serikat buruh dan pekerja. Menurutnya, seluruh elemen ini bersama-sama merumuskan UMP Sulbar 2024 demi kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan pembangunan daerah tersebut.

Harapannya, UMP yang baru ini bisa dijalankan oleh setiap perusahaan di Sulawesi Barat. Andi menegaskan pekerja juga adalah aset perusahaan sehingga penting memikirkan kesejahteraannya dan memberikan kehidupan yang layak.

[Gambas:Video CNN]

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Dewa Bela Diri

Solo Kebanjiran Proyek Pusat di Bawah Gibran******

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan setelah sempat digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran capres-cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Gibran sendiri mengaku berhasil memajukan ekonomi kota Surakarta. Tercatat, perekonomian Kota Surakarta pada 2022 tumbuh positif, yaitu sebesar 6,25 persen.

Berikut sejumlah proyek di Surakarta yang biayanya bersumber dari pemerintah pusat.

1. Rel Layang Simpang Joglo

Dilansir dari laman Pemerintah Kota Surakarta, pembangunan rel layang Jalur Kereta Api Joglo fase 1 diprediksi menelan anggaran Rp 920 miliar.

Dana ini disebut berasal dari anggaran APBN dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

2. Revitalisasi Pasar Jongke

Revitalisasi Pasar Jongke di daerah Laweyan, Kota Solo dimulai pada 2022. Proyek itu menelan biaya sebesar Rp 170 miliar.

Dana ini berasal dari Kementerian PUPR sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rencananya perombakan pasar tradisional ini akan ditargetkan rampung pada 2024 mendatang.

3. Revitalisasi Pasar Mebel Gilingan

Pada 2022, seluruh pedagang yang biasa berjualan di Pasar Mebel Gilingan Solo mulai pindah ke lokasi darurat menyusul rencana pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gilingan oleh pemerintah pusat.

Dilansir dari Antara,anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk membangun Sentra IKM Gilingan sebesar Rp46 miliar.

4. Penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto

Kementerian PUPR melakukan Penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto. Penataan kawasan koridor pedestrian Kota Surakarta dimulai sejak Juni 2022 dengan biaya Rp31,6 miliar.

Dana tersebut berasal dari Kementerian PUPR.

5. Renovasi Pura Mangkunegaran

Renovasi Pura Mangkunegaran dikerjakan pada tahun lalu. Pembangunan itu dilakukan di bekas lapangan tenis yang berada di sisi utara barat Pura Mangkunegaran.

Dikatakan anggaran untuk renovasi tersebut mencapai Rp18 miliar.

Sementara mengutip detik.com, anggaran semua dikucurkan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

6. Revitalisasi Lokananta

Pemerintah melakukan revitalisasi Lokananta tahun ini. Biaya revitalisasi studio rekaman legendaris itu mencapai Rp50 miliar.

Dilansir dari detik.com, biaya ini berasal dari PT Danareksa, selaku BUMN pemilik aset Lokananta.

7. Revitalisasi Keraton Kasunanan

Dilansir dari detik.com, pemerintah Kota (Pemkot) Solo melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) kerja sama revitalisasi Keraton Kasunanan Solo pada JUli 2023 lalu.

Revitalisasi Keraton Kasunanan Solo ini akan menelan anggaran sekitar Rp35 miliar dari dana APBN 2023 dan 2024 Kementerian PUPR.

Penandatangan MoU dilakukan Gibran, Raja Keraton Solo Paku Buwono (PB) XIII, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Jawa Tengah (Jateng) Kuswara, di Novotel Hotel Solo.

8. Pembangunan Viaduk Gilingan

Pembangunan proyek Viaduct atau Viaduk Gilingan dilakukan pada februari 2023 lalu.

Dilansir dari detik.com, pembangunan Viaduk menggunakan anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub sebesar Rp 18 miliar.

9. Rusun Putri Cempo

Kementerian PUPR bersama Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, berkolaborasi dalam membangun rumah susun (Rusun) Putri Cempo untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun lalu.

Dilansir dari Antara, pembangunan Rusun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada sekaligus mengurangi backlog atau kekurangan perumahan.

Rusun Putri Cempo terdiri dari 44 unit kamar yang dapat menampung 176 jiwa. Adapun biaya pembangunan Rusun tersebut sekitar Rp17,26 miliar dan berasal dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

10. Revitalisasi Pasar Legi

Rehabilitasi Pasar Legi Surakarta dilakukan karena sempat terbakar dua kali pada 2018 dan 2020.

Kementerian PUPR pun turun tangan untuk revitalisasi ini. Rehabilitasi pasar ini dilaksanakan pada tahun 2020-2021 dengan anggaran Rp114,7 miliar.

Konstruksi pasar dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan Urban (Persero) dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah 1 sebagai manajemen konstruksi, dengan lingkup pekerjaan renovasi secara menyeluruh.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

Jasamarga Buka Tutup GT Cibitung 3 Buntut Macet Demo Buruh******

PTJasamargaTransjawa Tol (JTT) melakukan buka tutup secara situasional akses Gerbang Tol (GT) Cibitung 3. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Kawasan Industri Cibitung imbas Aksi Demo BuruhKawasan Industri MM2100 Cibitung.

Pengelola Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek ini sempat melakukan penutupan akses GT Gerbang Tol Cibitung pada pukul 10.00 WIB. Kemudian pada pukul 12.25 WIB, akses GT Cibitung 3 dibuka kembali. Selang 15 menit setelah dibuka, akses tersebut kembali di tutup atas diskresi pihak Kepolisian.

"PT Jasamarga Transjawa Tol memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kejadian yang dimaksud," terang perusahaan dalam keterangan resmi.

Selain itu, pengelola juga melakukan sosialisasi dengan memasang media luar ruang berupa Dynamic Message Sign(DMS) di KM 15 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Perusahaan mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, dan mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan.

"Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku," imbau perusahaan.

Kelompok buruh menggelar demo menolak besaran kenaikan upah minimum yang minim di sekitar simpang Cibitung, Kabupaten Bekasi hari ini. Mereka menutup jalan utama Bekasi-Cikarang sejak pagi tadi.

Berdasarkan informasi yang dibagikan akun media sosial X, ATCS Kabupaten Bekasi, @atcskabbekasi, demo buruh sudah berlangsung mulai pukul 09.04 WIB.

[Gambas:Video CNN]