rtp janda4d

Sistem transformasi tingkat dewa

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

cinta sup teh

Pemilik Lapangan Golf Bogor Bantah Aset Disita BLBI Milik Besan Setnov******

Kuasa Hukum PT Bogor Raya Development (BRD) Leonard Arpan Aritonang menegaskan lapangan golf dan properti yang disita Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)tidak terkait utang obligor Setiawan Harjono, besan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dan saudaranya Hendrawan Harjono.

Lapangan golf dan properti di Bogor tersebut bagian dari BRD yang saat ini sepenuhnya dimiliki asing.

Gugatan yang dimenangkan itu disampaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Leonard menilai putusan PTUN Bandung ini membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan cek dan ricek kebenaran aset yang disita lebih detail. Selain itu, ini juga menjadi bukti nyata bahwa aset PT BRD tidak ada kaitannya dengan BLBI.

"Jadi bidang-bidang tanah klien kami bukanlah aset dari obligor BLBI dan tidak terkait dengan obligor BLBI mana pun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/11).

Dengan hasil putusan ini, maka PTUN Bandung memerintahkan kepada Satgas BLBI membatalkan penyitaan aset itu yang dilakukan pada pertengahan tahun lalu.

"Menyatakan batal keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa pencatatan blokir terhadap bidang tanah 1-274," demikian bunyi putusan PTUN Bandung.

Sebelumnya, Satgas BLBI memang menyita tanah dengan total luas 89,01 hektare (Ha) di Bogor pada Juni 2022. Penyitaan dilakukan karena Satgas meyakini aset itu milik obligor BLBI duo Harjono.

Penyitaan dilakukan terkait utang dana BLBI Harjono bersaudara kepada negara sebanyak Rp3,57 triliun.

Aset yang disita berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama PT Bogor Raya Development dan anak usahanya PT Bogor Real Estatindo.

Di atas tanah yang disita itu berdiri perumahan, padang golf, hingga beberapa hotel.

[Gambas:Video CNN]

Sanatorium Sanjie

PM Inggris soal Lonjakan Harga Bahan Pokok: Semua Didorong Putin******

Perdana MenteriInggris Rishi Sunak mengatakan rumah tangga di seluruh dunia tengah terpukul oleh kenaikan harga. Hal ini disebabkan invasi Rusiake Ukraina.

Invasi membuat upaya dunia bangkit dari tekanan ekonomi akibat pandemi covid selama dua tahun belakangan ini menjadi terganjal.

"Saat negara-negara berusaha bangkit dari covid-19, rumah tangga di seluruh dunia telah terpukul oleh kenaikan harga dan menghadapi masa depan yang tak pasti," ujar Sunak dalam konferensi pers di Bali, Rabu (16/11).

Ia mengatakan tindakan Putin menginvasi Ukraina telah menyebabkan ancaman bagi keamanan dan ekonomi global.

"Ancaman terus-menerus terhadap keamanan kita dan situasi ekonomi global, semua telah didorong oleh tindakan satu orang yang tidak bersedia hadir di KTT ini, Vladimir Putin," katanya.

Sunak mengatakan tak ada satu pun orang di dunia yang tidak merasakan dampak tindakan Putin yang menghancurkan pasar makanan global dengan menghentikan pasokan biji-bijian Ukraina.

Ia menambahkan saat ini saja dua per tiga dari negara G20 telah mengalami inflasi lebih dari 7 persen. IMF katanya juga memperkirakan sepertiga dari ekonomi dunia akan mengalami resesi tahun ini atau tahun depan.

"Guncangan susulan ekonomi dari pengabaian kasual Putin terhadap kehidupan manusia akan menyebar ke seluruh dunia di tahun-tahun mendatang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Sunak menyebut Putin seharusnya menghadiri KTT G20 di Nusa Dua, Bali, hari ini demi bisa membahas invasinya ke Ukraina.

Namun, Sunak menyayangkan Putin yang akhirnya tidak hadir dalam KTT G20 kali. Padahal sebelumnya, Putin sempat mempertimbangkan untuk hadir.

Dalam kesempatan itu, Sunak turut mengecam invasi Rusia di Ukraina, sesuai dengan rencananya beberapa waktu lalu. Ia juga mengecam Rusia karena menargetkan warga sipil selama melancarkan serangannya di Ukraina.

"Satu orang yang memiliki kekuatan untuk mengubah semua ini," ujar dia merujuk Putin.

zaman Ayutthaya

Jumlah Terbaru Karyawan Kena PHK: 79.316 Orang******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyebutkan jumlah pekerjayang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 79.316 orang per November 2022.

Anggota Dewan Pertimbangan APINDO sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan berdasarkan laporan APINDO Jawa Barat, sudah ada 111 perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan, dan 16 perusahaan menutup operasi produksinya.

Dari pengurangan pekerja dan penutupan pabrik, total  korban PHK di Jawa Barat sebanyak 79.316 orang.

APINDO mengatakan bahwa industri padat karya khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT) termasuk pakaian jadi (garmen) dan produk alas kaki telah mengalami tekanan serius.

Penurunan order akhir 2022 dan pengiriman sampai dengan kuartal pertama 2023 bahkan sudah mengalami penurunan di kisaran 30 sampai 50 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut telah memaksa perusahaan yang berstatus sebagai anggota APINDO melakukan pengurangan produksi secara signifikan dan berdampak pada pengurangan jam kerja hingga PHK.

[Gambas:Video CNN]

Pembayaran super

Pj Gubernur DKI Apresiasi Jepang dan Inggris Dukung Proyek MRT Jakarta******

Pemerintah saat ini tengah menargetkan perluasan trayek MRT Jakarta agar bisa menjangkau lebih banyak wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat di Ibu Kota.

Upaya itu dilakukan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dengan Jepang dan Inggris untuk proyek pengembangan MRT Jakarta, dalam rangkaian Presidensi G20 di Bali, Senin (14/11) kemarin.

Penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang Satoru Mizushima, serta Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins.

Heru berharap, lewat kerja sama ini proyek pengembangan MRT ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Sehingga dapat semakin memudahkan perjalanan masyarakat di Jakarta.

"Dan makin banyak masyarakat yang beralih ke transportasi umum untuk lingkungan berkelanjutan," tambahnya.

Adapun penandatanganan ini, yakni Memorandum of Cooperation (MoC) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1. Kemudian Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris tentang Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub Budi Karya mengatakan, saat ini banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT.

"Jepang dan Inggris merupakan dua mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi," ucap Budi.

Budi berharap, nota kesepahaman ini menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta yang dapat menjadi solusi mengurangi kemacetan. Pun juga diharapkan MRT Jakarta menjadi moda transportasi publik yang ramah lingkungan sehingga mampu mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara bersih.

Pada kesempatan tersebut, Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Owen Jenkins mengungkapkan kebanggaannya karena Inggris telah ambil bagian dalam pengembangan transportasi kereta di Indonesia. Termasuk proyek MRT Jakarta east-west fase pertama dan proyek LRT Jakarta.

Menurutnya, Inggris selalu siap untuk mendukung Kemenhub RI dan Pemerintah DKI Jakarta untuk mengembangkan fase-fase MRT berikutnya, termasuk melalui Expression of Interest dari UK Export Finance untuk menyiapkan pendanaan sebesar US,25 miliar.

"Kami siap untuk berkolaborasi dengan seluruh mitra untuk membawa kerja sama ini ke tahap selanjutnya," ujar Owen.

Sementara itu, Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang, Satoru Mizushima mengatakan, negaranya telah berpartisipasi pada pembangunan MRT Jakarta koridor selatan-utara (Lebak Bulus - HI) yang telah diresmikan oleh Presiden RI pada Maret 2019.

Ia meyakini, dengan adanya pengalaman kerja sama kedua negara dalam membangun MRT, pihaknya juga akan dapat membantu untuk memfasilitasi pembangunan MRT selanjutnya, yaitu koridor timur-barat (east-west).

"Saya berharap kelanjutan kerja sama ini akan semakin meningkatkan kerja sama kedua negara ke depannya di sektor perkeretaapian," ucapnya.

Panduan Budidaya Perkotaan

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.