mantap slot 1

Sang Penyihir dalam Film dan TV

Sarjana Susah Cari Kerja, Siapa yang Salah?******

Sarjana susah cari kerjarasanya tak sekadar ungkapan angin lalu. Hidup di negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa tentu bukan perkara mudah.

Generasi Z yang digadang-gadang menjadi tonggak sejarah bisa saja menyerah. Tetapi, bendera putih tentu bukan cerminan sarjana muda.

Ikhram Hafiz Rahmadi, salah satu sarjana muda yang harus bergulat dengan kenyataan susahnya mencari kerja. Ia kenyang mendapat penolakan saat melamar kerja.

Memang, kemudahan teknologi bisa mendorongnya agresif melamar sana-sini. Ia menjajal seluruh opsi, mulai dari pegawai muda Bank Indonesia (BI), CPNS, hingga rekrutmen di OJK. Sayang, dewi fortuna belum mampir dalam hidupnya.

Ia sedikit berbelok mencoba peruntungan di industri manufaktur, termasuk perusahaan rintisan (startup) karya anak-anak muda. Namun, kotak masuk surat elektronik nihil dan teleponnya pun tak kunjung berdering.

Tak cuma di Jakarta, Ikhram bahkan mencoba melamar kerja di perusahaan di kampung halaman, yaitu Subang, Jawa Barat. Ada secercah harapan ketika ia masuk tahap negosiasi gaji. Sayangnya, usaha itu pun lagi-lagi kandas.

"Tantangan (mencari pekerjaan) itu para jobseeker clueless. Kadang bingung harus nunggu satu lamaran sampai tahap akhir atau masukin lamaran lain ke instansi dan posisi berbeda. Kalau untuk lowongan sesuai kualifikasi, sebenarnya di manajemen itu ada banyak sekali," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (22/10).

Sebagai orang yang tertarik di bidang finansial dan SDM alias human resources, Ikhram mengakui ada persaingan yang ketat dalam mencari kerja.

"Misalkan, mau jadi recruiter, HR. Nah, kita (lulusan manajemen) harus bersaing dengan lulusan psikologi. Sedangkan, kalau kita mau belajar psikologi itu jauh lebih sulit. Itu kendala utamanya," katanya.

Kehadiran sistem akselarasi karier alias bootcampjuga dinilai Ikhram bisa memicu kesenjangan. Pasalnya, bagi mereka yang berduit bisa membeli paket bootcampberbayar dengan mudah dan memperoleh sertifikat keahlian, sedangkan yang tidak akan semakin tertinggal.

Setali tiga uang. Rachma Nurma Gupita, sarjana sastra Inggris lulusan Stikubank Semarang pada 2021 lalu juga mengalami kesusahan mencari kerja. Bahkan, puluhan surat lamaran kerja telah dilayangkan, baik secara offlinemaupun online, namun tak satu ikan pun nyangkut di kailnya.

Rachma sempat beberapa kali maju ke tahap wawancara. Namun, ia kalah dengan kandidat lain. "Tantangannya, selalu tersingkir sama yang lebih berpengalaman. Sementara aku benar-benar fresh graduate, non-pengalaman, meski kualifikasi dari perusahaan minimal lulusan SMA/SMK," jelasnya.

Pengalaman magang semasa kuliah di Language Training Center (LTC) sebagai asisten pengajar pun tak dilirik. Sementara, pengalaman yang sesuai dengan posisi kerja impian nyaris nihil.

Solusinya, sembari menunggu panggilan kerja, Rachma aktif mengikuti berbagai pelatihan, webinar, hingga meluaskan jejaringnya di jobfair. Ia juga sibuk membantu jualan sembako di kelontong milik keluarga.

Lalu, bagaimana dengan nasib lulusan politeknik yang dipandang lebih siap kerja? Mengingat, Stigma sarjana jago teori ketimbang praktik.

Siti Zuraidah lulusan Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak dan Anisa Aprilyanti dari Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Samarinda kenyataannya juga menghadapi tantangan masuk ke dunia kerja setelah lulus tahun lalu.

Lowongan kerja dengan gaji di bawah standar menjadi musuh utama. Siti dan April yang tinggal di Pulau Borneo merasakan bagaimana minimnya lapangan kerja yang bisa mengakomodir kualifikasi serta gelar sarjana mereka.

"Walau dari info lowongan kerja banyak tersebar secara online, tapi (setelah melamar) nggak ada kejelasan dari instansi atau perusahaan tersebut," kata Siti.

Siti mengaku bahwa kebanyakan perusahaan mencari admin dengan lulusan SMA/sederajat untuk menekan pengeluaran gaji. Pada akhirnya, ia sebagai lulusan sarjana merasa selalu terpinggirkan.

Ia tak masalah jika harus melamar kerja di bidang lain. Namun, beberapa perusahaan yang dituju enggan menerima karyawan dari jurusan lain di luar posisi terkait, termasuk dirinya yang bergelar sarjana administrasi negara.

"Tantangan lain yang saya hadapi itu minimal pengalaman kerja. Apalagi kalau sebelumnya belum pernah kerja dalam jangka waktu setahun di bagian admin. Sekarang, beberapa perusahaan mencari kandidat yang memang sudah punya pengalaman kerja," paparnya.

Sembari terus melakukan evaluasi diri, Siti aktif dalam kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pontianak. Ia rajin mengikuti sosialisasi dari Kementerian Koperasi dan UKM hingga turun langsung dalam proses pengurusan produk halal dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) setempat.

April juga merasakan apa yang dikeluhkan Siti. Ia ingin menjadi sekretaris atau customer service, tetapi terkendala dengan lowongan kerja yang tersedia dan tawaran gaji rendah dari perusahaan.

"Banyak lowongan kerja, tapi yang dicari itu pasti (lulusan) teknik. Mungkin karena di sini banyak tambang sama industri alat berat, jadi lulusan teknik itu pasti dibutuhkan banget di sini," ujarnya.

"Ada lagi, pas saya interview itu keliatan HRD-nya berat mau nerima karena saya lulusan S1 sedangkan gaji yang mereka tawarkan itu cocoknya dengan lulusan SMA/SMK. Di sini banyak yang masih cari lulusan SMA/SMK. Kalau ada yang cari lulusan S1 pasti cari yang sudah berpengalaman minimal 2-3 tahun," sambung April.

April mengaku sempat terkendala dengan kondisi kesehatan karena alergi obat. Ia jatuh sakit dan terpaksa harus menunda mencari kerja beberapa bulan selepas lulus kuliah.

Kini, ia pun aktif mencoba banyak hal sembari terus melamar kerja. Mulai dari membuat buket kecil untuk dijual ke anak-anak di sekitar lingkungan rumahnya, freelance copywriting, belajar Microsoft Excel dan bahasa asing, hingga ikut pelatihan serta webinar.

Banyak Cangkul di Ladang

Keabadian

Kemenhub Teken Kontrak 6 Konstruksi Proyek Lanjutan Pelabuhan Patimban******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Penta Ocean-Toyo-Rinkai-PP-Wika-Jakon Consortium menandatangani kontrak paket 6 konstruksi TerminalPeti KemasNomor 2, Proyek Pembangunan Pelabuhan PatimbanFase 1-2 di Jakarta, Senin (24/10).

Perjanjian kontrak tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KSOP Kelas II Patimban Yanuar Ardiansyah dan Consortium Representative Hiromu Shinoda.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengungkapkan penandatanganan kontrak ini merupakan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban.

"Kemenhub telah menetapkan pemenang proyek pembangunan Pelabuhan Patimban Paket 6 ini yaitu konsorsium yang beranggotakan Penta-Ocean Construction Co Ltd, Toyo Construction Co Ltd, Rinkai Nissan Construction Co Ltd, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, yang membentuk Penta Ocean-Toyo-Rinkai-PP-Wika-Jakon Consortium," kata Arif seperti dikutip dari Antara, Senin (24/10).

Ia menambahkan lingkup kerja yang ditandatangani dalam kegiatan kontrak paket 6 ini pembangunan proyek lanjutan Pelabuhan Patimban Fase 1-1  ini adalah pembangunan tambahan dermaga kontainer dengan panjang 419 m.

Kemudian, pekerjaan reklamasi untuk pembangunan terminal kontainer seluas 27 hektare, serta pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan hingga mencapai kedalaman 14 meter.

[Gambas:Video CNN]

Konstruksi kerja proyek itu ditargetkan selesai dalam waktu 34 bulan. Penetapan target kerja itu tersebut tertuang melalui Surat Menteri Perhubungan Nomor PL.104/2/25 PHB 2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pekerjaan Paket 6 (Container Terminal Nomor 02 Construction) Patimban Port Development Project Phase (1-2).

Lebih lanjut ia mengatakan pekerjaan Paket 6 ini akan melengkapi pekerjaan pada Fase 1-1. Ia berharap setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, total panjang dermaga kontainer terbangun bisa mencapai 840 meter, luas area terminal peti kemas mencapai keseluruhan 40 hektare, dan alur pelayaran dengan kedalaman mencapai 14 meter.

"Dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas terminal peti kemas menjadi total 2 juta TEUs dan alur pelayaran dapat dilalui oleh kapal-kapal peti kemas raksasa dengan ukuran 61 ribu DWT yang dapat mengangkut hingga 4.600 TEUs," ujarnya.

Yan Shuai

Kemenhub Teken Kontrak 6 Konstruksi Proyek Lanjutan Pelabuhan Patimban******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Penta Ocean-Toyo-Rinkai-PP-Wika-Jakon Consortium menandatangani kontrak paket 6 konstruksi TerminalPeti KemasNomor 2, Proyek Pembangunan Pelabuhan PatimbanFase 1-2 di Jakarta, Senin (24/10).

Perjanjian kontrak tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KSOP Kelas II Patimban Yanuar Ardiansyah dan Consortium Representative Hiromu Shinoda.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengungkapkan penandatanganan kontrak ini merupakan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban.

"Kemenhub telah menetapkan pemenang proyek pembangunan Pelabuhan Patimban Paket 6 ini yaitu konsorsium yang beranggotakan Penta-Ocean Construction Co Ltd, Toyo Construction Co Ltd, Rinkai Nissan Construction Co Ltd, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, yang membentuk Penta Ocean-Toyo-Rinkai-PP-Wika-Jakon Consortium," kata Arif seperti dikutip dari Antara, Senin (24/10).

Ia menambahkan lingkup kerja yang ditandatangani dalam kegiatan kontrak paket 6 ini pembangunan proyek lanjutan Pelabuhan Patimban Fase 1-1  ini adalah pembangunan tambahan dermaga kontainer dengan panjang 419 m.

Kemudian, pekerjaan reklamasi untuk pembangunan terminal kontainer seluas 27 hektare, serta pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan hingga mencapai kedalaman 14 meter.

[Gambas:Video CNN]

Konstruksi kerja proyek itu ditargetkan selesai dalam waktu 34 bulan. Penetapan target kerja itu tersebut tertuang melalui Surat Menteri Perhubungan Nomor PL.104/2/25 PHB 2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pekerjaan Paket 6 (Container Terminal Nomor 02 Construction) Patimban Port Development Project Phase (1-2).

Lebih lanjut ia mengatakan pekerjaan Paket 6 ini akan melengkapi pekerjaan pada Fase 1-1. Ia berharap setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, total panjang dermaga kontainer terbangun bisa mencapai 840 meter, luas area terminal peti kemas mencapai keseluruhan 40 hektare, dan alur pelayaran dengan kedalaman mencapai 14 meter.

"Dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas terminal peti kemas menjadi total 2 juta TEUs dan alur pelayaran dapat dilalui oleh kapal-kapal peti kemas raksasa dengan ukuran 61 ribu DWT yang dapat mengangkut hingga 4.600 TEUs," ujarnya.

Tuan Gila Abadi

PHRI soal Larangan Hotel Bagi Non Suami******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel) merespons wacana larangan check in hotelbagi pasangan bukan suami istri bisa berujung pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Terkait rencana undang-undang itu bahwa diharapkan orang yang akan check in itu adalah suami istri dan jika tidak, itu pidana. Jujur ini masih polemik yah," tutur Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, Rabu (26/10).

"Ini menjadi sesuatu yang tidak pantas dipersoalkan. Apalagi, ada unsur yang membidik pasar orang asing. Kalau orang asing juga mau check in tidak ada surat nikahnya juga dipersoalkan," lanjutnya.

"Ini agak susah, jadi ini sesuatu yang sangat personal. Agak repot buat kita jika bepergian itu suami-istri harus bawa surat nikah," jelasnya.

Anggiat berharap wacana tersebut tidak menjadi suatu kewajiban, namun hanya bersifat imbauan sehingga bisa mencegah perzinahan, karena agama juga menekankan hal itu.

"Tapi bukan berarti dilarang orang check in bukan suami-istri. Seberapa repotnya kita nanti, kalau semua ditanya minta surat nikahnya. Berarti kita hotel jadi catatan sipil nantinya. Jangan diundangkan, tetapi imbauan boleh, agar tidak jadi persoalan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Kaisar Dewa Mekanik

KKP Butuh Rp365 T Kejar Produksi 2 Juta Ton Udang******

Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) membutuhkan dana Rp365 triliun untuk mengejar target produksi 2 juta ton udang pada 2024.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu menjelaskan dari total 300.501 hektare (ha) lahan budi daya udang yang tersedia saat ini, baru sekitar 9.055 hektare atau 3 persen yang sudah dikelola secara intensif.

Sementara, 43.643 hektare atau 15 persennya dikelola secara semi-intensif dan sisanya sebesar 247.803 hektare atau 82 persen masih dikelola secara tradisional.

Tebe, sapaan akrabnya, mengatakan pihaknya terus mencari sumber pendanaan di luar APBN untuk bisa mewujudkan target tersebut.

Menurut Tebe, APBN seharusnya hadir di tiga aspek saja, yakni membuat regulasi, menyiapkan dukungan infrastruktur, dan penyiapan SDM. Sedangkan investasi seharusnya diserahkan ke pihak swasta.

"Tapi kemudian karena 2024 itu diminta untuk bisa memenuhi 2 juta ton, kami mencoba konsep modelling yang lain, sumbernya non-APBN. Kita mencoba pendekatan PHLN. Tapi tidak habis begitu saja, kita ingin melakukan pengembalian PHLN ini supaya utang ini tidak menjadi persoalan bagi anak cucu kita," katanya.

Di lain sisi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan permintaan pasar udang global menduduki peringkat ke-2 setelah salmon. Selama kurun waktu 2015-2020, Indonesia berkontribusi terhadap pemenuhan pasar udang dunia rata-rata sebesar 6,9 persen.

"Sepanjang 2021, nilai ekspor udang Indonesia mencapai US,2 miliar, tertinggi di antara komoditas perikanan lainnya. Dengan kata lain, budi daya udang dapat berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya," ungkap Trenggono melalui tayangan video.

Ia juga menjelaskan strategi untuk meningkatkan produksi udang nasional. Mulai dari evaluasi tambak udang eksisting, revitalisasi tambak udang tradisional, hingga membangun tambak udang modeling skala industri di beberapa titik Indonesia sesuai konsep pendekatan hulu dan hilir dalam satu kawasan industri.

[Gambas:Video CNN]