slot88 pulsa tanpa potongan

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

Keterisian Hotel saat Libut Nataru Baru 70 Persen******

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat rata-rata keterisian atau okupansi hotelsecara nasional baru 70 persen pada masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menuturkan peningkatan paling tinggi masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali.

"Rata-rata okupansinya itu 70 persen, kalau dibandingkan hari bisa 10 sampai 15 persen peningkatannya. Tapi setiap daerah beda-beda," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (28/12).

Selain di Jawa-Bali, peningkatan okupansi hotel juga terjadi di wilayah Lampung, Palembang, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Maulana menyebut peningkatan okupansi hotel juga seiring dengan melonjaknya kunjungan ke restoran. Sebab, rata-rata pengunjung restoran pun adalah wisatawan yang menginap.

"Restoran pada umumnya dinikmati traveler juga yang harus makan di luar," kata dia.

Ia pun memprediksi peningkatan okupansi hotel dan restoran kembali meningkat pada malam tahun baru 2024 mendatang. Ia menargetkan rata-rata keterisian hotel bisa mencapai 70 persen pada malam pergantian tahun itu.

"Itu malah tahun baru puncaknya (keterisian hotel)," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK******

Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menggugat aturanpajak hiburan 40 persen hingga 75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan Pasal yang diujikan adalah Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Jumat, 5 Januari 2024 (ASPI masukkan gugatan ke MK). Untuk sidang menunggu jadwal MK. JR (judicial review) itu dilakukan karena menurut pendapat kami UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945," kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).

Ia mengutip beberapa aturan yang menekankan bahwa spa memang berdiri sendiri, tidak seperti hiburan kelab malam antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, serta Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

ASPI mengaku dilibatkan dalam penyusunan aturan Kemenkes dan Kemenparekraf, tetapi tidak diajak saat pemerintah menyusun UU HKPD. Asyhadi juga menegaskan belum menemukan kajian akademik soal UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen, tanpa batas bawah.

ASPI menekankan sejak 2009 sudah berjuang untuk mengeluarkan spa dari kelompok hiburan seperti diskotek. Namun, tak berbuah hasil dan tetap dikelompokkan sebagai hiburan sejenis kelab malam di UU HKPD oleh Kemenkeu.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Pingchuan Su Yan

Biang Kerok Saham Garuda Masih di Zona Merah******

Saham Garuda Indonesia(GIAA) berada di zona merah dalam beberapa waktu terakhir. Pada penutupan pasar hari ini, Rabu (27/12), sahammaskapai penerbangan tersebut anjlok 1,41 persen.

Penurunan tertinggi terjadi pada Senin (18/12) yang minus sampai 9,88 persen.

Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan volatilitas saham Garuda Indonesia terjadi karena aksi korporasi yang melunasi sebagian utangnya. Hal ini sesuai dengan yang telah diumumkan perseroan.

"Dalam laporannya, GIAA akan melakukan skema tender offer, sehingga berdampak pada sikap pemegang saham yang membuat volatilitas meningkat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com,Rabu (27/12).

Sedangkan, Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas Hadrian Maynard Taslim mengatakan ada beberapa penyebab kinerja GIAA dalam keadaan tidak baik.Pertama,disebabkan oleh 3 catatan di sahan yakni gugatan pailit, ekuitas negatif dan masuk papan pemantauan khusus.

Kedua,penyebab saham bergejolak adalah laporan keuangan GIAA per 30 September 2023 yang masih merugi Rp1,12 triliun.

"Tentunya ini angka yang jauh sekali penurunannya dibanding tahun lalu dimana per 31 Des 2022 secara akuntansi membukukan profit Rp58,8 triliun, jadi penurunannya lebih dari Rp50 triliun," jelas Hadrian.

Sementara, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra melalui keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan volatilitas saham terjadi karena terkait dengan fakta material atau kejadian penting yang disampaikan perseroan tentang pelunasan sebagian surat utang dan sukuk (Bond Retirement).

Di mana, kreditur yang memiliki surat utang baru ini juga merupakan pihak yang mendapat distribusi saham dalam proses konversi utang saat Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), yang merupakan bagian dari hasil homologasi PKPU yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Dengan demikian dimungkinkan informasi mengenai Bond Retirement tersebut mempengaruhi keputusan pemegang saham untuk melakukan transaksi terhadap Efek Perseroan," kata Ivan.

Menurut Irfan, fakta material yang telah diinformasikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.04/2017 dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Selain informasi yang disampaikan perseroan tersebut, Irfan menyebutkan sampai dengan saat ini tidak terdapat informasi material lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan atau mempengaruhi harga saham perseroan.

"Perseroan akan senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal," pungkas Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Pemakaman Para Dewa

Direktur Garuda Meninggal di Usia 42 Tahun******

Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia(Persero) mengumumkan kabar duka pada awal tahun ini.

Direktur Human Capital perseroan Salman El Farisiy tutup usia pada umur 42 tahun di Rumah Sakit Eka Hospital BSD pada Senin (1/1) pukul 14.05 WIB karena sakit.

Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra beserta jajaran mengungkapkan rasa duka citanya yang mendalam atas berpulangnya salah satu direksi termuda yang pernah dimiliki maskapai.

Salman lahir di Jakarta 18 Mei 1981. Salman meraih gelar Ilmu Komunikasi dari Universitas Krisnadwipayana hingga berhasil merampungkan gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya pada 2022 lalu.

Salman memulai karir di Garuda Indonesia sejak 12 Agustus 2022 sebagai Direktur Human Capital. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Daya Listrik sejak Juli 2022.

"Manajemen Garuda Indonesia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi beliau selama berkarya di Garuda Indonesia. Semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan," tutup Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK******

Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menggugat aturanpajak hiburan 40 persen hingga 75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan Pasal yang diujikan adalah Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Jumat, 5 Januari 2024 (ASPI masukkan gugatan ke MK). Untuk sidang menunggu jadwal MK. JR (judicial review) itu dilakukan karena menurut pendapat kami UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945," kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).

Ia mengutip beberapa aturan yang menekankan bahwa spa memang berdiri sendiri, tidak seperti hiburan kelab malam antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, serta Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

ASPI mengaku dilibatkan dalam penyusunan aturan Kemenkes dan Kemenparekraf, tetapi tidak diajak saat pemerintah menyusun UU HKPD. Asyhadi juga menegaskan belum menemukan kajian akademik soal UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen, tanpa batas bawah.

ASPI menekankan sejak 2009 sudah berjuang untuk mengeluarkan spa dari kelompok hiburan seperti diskotek. Namun, tak berbuah hasil dan tetap dikelompokkan sebagai hiburan sejenis kelab malam di UU HKPD oleh Kemenkeu.

[Gambas:Video CNN]

Super ajaib serba bisa

Anak Buah Sri Mulyani Respons Prabowo Tunda Pembelian Pesawat Tempur******

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan(Kemenkeu) Isa Rachmatarwata buka suara soal keputusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunda pembelian 12 pesawat tempurMirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Ia mengatakan alat pertahanan yang menjadi prioritas untuk dibeli merupakan kewenangan Kemenhan.

"Mengenai alat pertahanan apa yang menjadi prioritas untuk dibeli, tentunya merupakan kewenangan Kemenhan," kata Isa, Minggu (7/1) seperti dikutip dari detik.com.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Kemhan, pengadaan pesawat itu dilakukan karena Indonesia membutuhkan alutsista pesawat tempur yang bisa melaksanakan pengiriman secara cepat untuk menutupi penurunan kesiapan tempur TNI AU.

Penurunan kesiapan tempur itu dikarenakan banyaknya pesawat tempur TNI AU yang habis masa pakai, banyaknya pesawat yang akan melaksanakan upgrade, overhaul/repair dan masih lamanya pengiriman pesawat pesanan pengadaan baru.

Namun, beberapa waktu lalu Kementerian Pertahanan menunda rencana pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penundaan disepakati Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan karena keterbatasan fiskal.

"Disepakati pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, Kemenhan. Pak Menhan, menunda pembelian Pesawat Mirage 2000-5 ini, kenapa? karena kapasitas fiskal kita untuk sementara ini belum bisa mendukung pembelian Mirage 2000-5 jadi ada penundaan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Rabu (3/1) malam.

Dahnil menjelaskan saat ini pemerintah akan melakukan retrofit terhadap pesawat yang dimiliki sambil menunggu kedatangan pesawat Dassault Rafale.

"Artinya Pesawat Sukhoi kita kemudian Pesawat f-16 itu, bahasa awamnya diperbaiki. Supaya kemudian mengisi kekosongan pertahanan udara kita selama menunggu Rafel yang kita pesan," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]