banyak rupiah pinjol ilegal

maniak kecepatan

ole388

OIKN perluas informasi IKN lewat Nusantara Fair******

mereka yang akan mengisi dan membangun

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperluas informasi pembangunan di IKN, Kalimantan Timur, kepada masyarakat lewat Nusantara Fair di Bundaran HI.

"Ini untuk memamerkan atau menyampaikan informasi terkait progres pembangunan IKN. Kami berinisiatif untuk mempublikasikan melalui Nusantara Flashmob hari ini saat 'Car Free Day' di Bundaran HI," kata Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu.

Ia menjelaskan, tarian "flashmob" itu dilakukan oleh generasi milenial dan zelenial atau Gen Z.

Achmad menjelaskan ini dapat menarik perhatian masyarakat sejenak yang sedang bersantai di "Car Free Day" (CFD) agar mereka mendapat informasi tentang pembangunan IKN.

Selain itu, penampilan tari tradisional yang dibawakan oleh anak-anak hingga remaja dari Sanggar Tari Gigi Art of Dance tersebut juga diharapkan menjadi media perantara informasi pembangunan IKN lewat seni tari.

Baca juga: OIKN mengajak University of Maryland AS untuk riset kebijakan di IKN

"Mengapa generasi milenial dan zelenial karena nantinya mereka yang akan mengisi dan membangun lebih lanjut dari Indonesia sehingga tujuan kita di 2045, saat Indonesia Emas dapat tercapai," kata Achmad.

Penyelenggara juga menyiapkan sejumlah spanduk berisi kode batang (QR Code) untuk dapat dipindai oleh masyarakat.

Saat dipindai, masyarakat bisa membaca seluruh informasi IKN dari berbagai sumber, baik situs resmi maupun media sosial IKN.

Masyarakat yang sedang berjalan santai di CFD Bundaran HI pun tampak antusias melihat penampilan mereka.

Nusantara Fair sendiri dilaksanakan pada 21 Januari 2024 di Bundaran HI, kemudian pada 25-28 Januari 2024 di Kota Kasablanka.

Baca juga: Presiden minta Menpan RB matangkan skenario pemindahan ASN ke IKN

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Bai Yeyi

arahtogel

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Halo, Mayor Jenderal

dapat dollar gratis

Saksi: Praktik fee 3 persen untuk rekanan di Akpol sudah turun******

Semarang (ANTARA) - Saksi kasus dugaan korupsi dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, mengungkap adanya kebiasaan turun-temurun meminjam bendera penyedia barang dan jasa yang dibayar dengan feesebesar 3 persen.

Direktur CV Usaha Mandiri, Nur Hidayat, saat diperiksa sebagai saksi pada sidang lanjutan dengan terdakwa Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi Urusan Keuangan Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang Mardiyono di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, membenarkan nama perusahaannya dipinjam oleh satuan kerja di Akpol untuk pencairan anggaran.

"Setelah ada pengajuan kegiatan, kemudian dana ditransfer langsung oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) kepada kami," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Judi Prasetya itu.

Setelah dana tersebut cair, jelas dia, selanjutnya diserahkan kembali dalam bentuk tunai ke satuan kerja yang mengajukan dengan dipotong 3 persen.

"Uang dikembalikan, pekerjaan selanjutnya mereka yang melaksanakan sendiri," tambahnya.

Baca juga: Bendahara: Banyak kegiatan Akpol Semarang dibiayai sisa-sisa anggaran

Nur Hidayat mengaku perusahaan penyedia barang dan jasa miliknya itu sudah menjalankan praktik pinjam bendera dengan imbalan fee3 persen sejak 2015 hingga 2018.

Atas feeyang diterima tersebut, saksi mengaku telah diminta penyidik Polri untuk mengembalikan uang sebesar Rp223 juta.

Keterangan serupa disampaikan Pembantu Bendahara Bidang Hukum Akpol Suparni, yang mengakui penyedia barang dan jasa dipinjam bendera perusahaannya dengan imbalan feesebesar 3 persen.

"Dana dari KPPN turun ke rekanan, kemudian satker (satuan kerja) memperoleh uang dari rekanan," katanya.

Saksi juga mengaku membawa CV Krida Jaya Sejahtera milik anaknya sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa di Akpol sejak 2016 hingga 2018.

Selain itu, saksi Suparni juga menyebut perusahaan tersebut sudah diminta mengembalikan uang oleh penyidik yang disebut sebagai feeyang pernah diterima selama benderanya dipinjam oleh Akpol Semarang.

Sebelumnya, Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi Urusan Keuangan Akpol Semarang Mardiyono didakwa melakukan korupsi dana DIPA untuk lembaga pendidikan calon polisi tersebut.

Besaran dana yang diduga dikorupsi dalam kurun waktu 2013 hingga 2018 mencapai Rp615 juta.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

biarkan penyihir itu pergi

cara belanja akulaku

Siskaeee belum dijemput paksa, Polisi: Masih didiskusikan******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya masih mendiskusikan terkait kemungkinan melakukan penjemputan paksa terhadap salah satu tersangka film porno, yaitu Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee. "Setelah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan dari pihak kuasa hukum Saudari S, sampai saat ini penyidik masih mendiskusikan langkah selanjutnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa. Ade menambahkan, pihaknya tengah mempersiapkan tim hukum untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan penetapan tersangka Siskaeee. "Tim advokat dari Bidkum Polda Metro Jaya telah mempersiapkan materi gugatan praperadilan kasus a quo. Prinsipnya kami siap menghadapi sidang praperadilan hari Senin, minggu depan," katanya. Polda Metro Jaya dalam pernyataannya menyusul tidak hadirnya Siskaee tersangka film porno untuk menjalani pemeriksaan, hanya menyebutkan sudah menyiapkan langkah-langkah lanjutan.

Baca juga: Kuasa hukum Siskaeee sebut kliennya batal hadir di Polda Metro Jaya
Baca juga: Ini penegasan Polda Metro terkait gugatan praperadilan Siskaeee "Dengan tidak hadirnya tersangka S (Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee) pada pemeriksaan pagi ini, maka penyidik sudah memiliki langkah-langkah selanjutnya," kata 
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (19/1). Ade Safri juga menjelaskan penyidik telah menerima surat permohonan dari pihak Siskaeee untuk menunda pemeriksaan sampai  proses sidang praperadilan. Namun Ade Safri menyebutkan, pihaknya tetap melanjutkan pemeriksaan sesuai jadwal. "Kalaupun ada pertimbangan dari kuasa hukum tersangka S yang mengatakan bahwa menunda pemeriksaan sampai dengan proses sidang praperadilan, mohon maaf penyidikan tetap akan jalan terus sebelum ada putusan dari hakim yang memeriksa atau menangani gugatan sidang praperadilan," katanya. "Jadi kami tetap 'on schedule' (sesuai jadwal) terkait pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. Karena tidak hadir kami sudah punya langkah-langkah selanjutnya terhadap tersangka S," katanya.
 

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

bank slot 388

RSUP Fatmawati Jakarta berhasil melakukan operasi transplantasi ginjal******

Jakarta (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati Jakarta berhasil melakukan operasi transplantasi ginjal perdana pada Senin (22/1) sebagai bagian dari program pengampuan layanan urologi-nefrologi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk meratakan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

"Upaya ini adalah upaya di hilir dengan maksud menekan biaya yang akan terjadi bagi orang-orang yang akan cuci darah secara rutin. Itu akan jauh lebih besar," kata Plt Direktur Utama RSUP Fatmawati dr Mohammad Syahril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Syahril menjelaskan pasangan donor dan resipien transplantasi ginjal merupakan seorang ibu (41 tahun) yang mendonorkan ginjal kiri ke anak perempuannya (20 tahun) yang diketahui mengalami gagal ginjal sejak Oktober 2023 akibat penyakit glomerulonefritis kronik atau peradangan ginjal.

Baca juga: "Finerenone" jadi obat baru tangani penyakit ginjal kronis

Operasi, kata dia, dilakukan oleh dokter spesialis urologi RSUP Fatmawati Jakarta bersama dengan dokter spesialis urologi konsultan dari RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai rumah sakit pengampu nasional. Dokter spesialis urologi juga didampingi oleh dokter spesialis nefrologi, anestesi, radiologi, dan berbagai dokter spesialis lain yang tergabung dalam tim transplantasi ginjal.

Syahril mengatakan pelayanan transplantasi ginjal ini merupakan wujud dari transformasi kesehatan pilar pelayanan rujukan. Pelayanan ginjal ini masuk dalam pelayanan penyakit prioritas selain kanker, jantung, dan stroke.

Menurut dia, Kemenkes RI telah memiliki program untuk mengawal di hulu dengan preventif, yang lebih penting daripada upaya di hilir. Program preventif mencegah masyarakat mengalami gagal ginjal kronis melalui berbagai cara edukasi dan promosi pola hidup sehat, termasuk pola makan dan pola hidup untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang dapat mencegah terjadinya gangguan ginjal.

Baca juga: Didamping tim RSCM, RSWS Makassar sukses operasi transplantasi ginjal

Ia berharap layanan transplantasi ginjal di RSUP Fatmawati akan berkesinambungan dan menjadi alternatif solusi pengobatan untuk pasien gagal ginjal karena dapat memberikan kualitas hidup dan angka harapan hidup yang lebih baik.

Ketua Tim Transplantasi Ginjal dr Elizabeth Yasmine Wardoyo mengatakan kondisi terakhir pendonor saat ini sudah stabil dan kembali ke ruang perawatan biasa, sementara kondisi resipien juga baik.

Artinya, kata dia, fungsi ginjalnya yang saat ini dalam pengawasan ketat sudah berlangsung baik.

Baca juga: RSUP HAM Medan kembali lakukan operasi transplantasi ginjal

"Resipien akan dirawat secara intensif, saat ini masuk ke dalam perawatan ICU atau unit perawatan intensif, kemudian di Rumah Sakit Fatmawati sudah mengembangkan ICU bertekanan positif yang kami khususkan untuk resipien transplantasi organ guna meminimalkan infeksi pascaoperasi," ucapnya.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Dewa perang terkuat

real slot gacor

Jumlah korban tewas akibat longsor di China bertambah jadi 11 orang******

Kunming (ANTARA) - Jumlah korban tewas akibat tanah longsor yang terjadi pada Senin (22/1) di sebuah desa di Provinsi Yunnan, China barat daya, bertambah menjadi 11 orang, menurut otoritas setempat pada Selasa (23/1) .

Insiden itu terjadi pada Senin sekitar pukul 06.00 waktu setempat di desa pegunungan Liangshui, Kota Zhaotong, di mana 47 orang dilaporkan hilang. Hingga Senin pukul 22.00 waktu setempat, 11 orang ditemukan tewas, menurut kantor pusat bantuan bencana setempat.

Lebih dari 1.000 petugas penyelamat melakukan pencarian dan penyelamatan di lokasi tersebut.
 

Penyelidikan awal oleh sebuah kelompok ahli menyatakan bahwa bencana tersebut diakibatkan oleh runtuhnya tebing yang curam di puncak lereng, kata Wu Junyao, Direktur Biro Sumber Daya Alam dan Perencanaan Zhaotong.

Material longsor berukuran lebar sekitar 100 meter, tinggi 60 meter, dengan ketebalan rata-rata sekitar 6 meter, ujarnya.

 

Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024