pargoy88

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

IHSG Diprediksi Menguat Terbatas di Awal Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi menguat terbatas pada perdagangan Senin (10/4).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG masih dibayangi oleh gelombang tekanan yang terlihat sudah cukup terbatas. Arus capital inflow yang mengalir deras masuk ke dalam pasar modal Indonesia turut menunjang pergerakan IHSG.

"Sedangkan pasca rilis beberapa data perekonomian yang menunjukkan masih kuat dan stabilnya perekonomian Indonesia akan turut memberikan sentimen positif bagi IHSG hingga beberapa waktu mendatang," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan TLKM, ITMG, GGRM, AKRA, dan PWON.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat pergerakan IHSG hari ini bisa terkoreksi menuju 6.667 apabila bergerak di bawah garis SMA-20.

Ivan memperkirakan level support IHSG hari ini akan berada di 6.744, 6.705 dan 6.667, dengan level resistennya di 6.872-6.901, 6.962 dan 7.006.

Saham pilihan Ivan adalah ANTM (accumulative buy), ARTO (buy on weakness), dan ASII (buy on weakness).

IHSG ditutup di level 6.792 pada Kamis (6/4) sore. Indeks saham melemah 26,91 poin atau minus 0,39 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp21,79 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,99 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 204 saham menguat, 323 terkoreksi, dan 200 lainnya stagnan. Terpantau sepuluh dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor teknologi yang jatuh 1,51 persen.

[Gambas:Video CNN]

Buku Dunia Lain

Harta Naik 100 Persen, Dewi Kam Kini Jadi Orang Terkaya RI ke******

Lonjakan harta Dewi Kammengantarkan ia ke posisi ke-7 orang terkaya di Tanah Air dari sebelumnya ranking 12 pada tahun lalu. Hartanya naik 100 persen dibandingkan 2022.

Berdasarkan data Forbes Real Time Billionaire per Senin (10/4) ini, kekayaannya mencapai US,9 miliar atau setara Rp73,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Nilai kekayaan tersebut membuat Dewi Kam melesat ke urutan ke-7 orang paling tajir di Indonesia, menggeser posisi taipan pemilik CT Corp, Chairul Tanjung, yang kini berada di urutan ke-8.

Sumber harta Dewi Kam

Dewi Kam mendapatkan sebagian besar pundi-pundi uang dari saham di perusahaan tambang batu bara PT Bayan Resources Tbk. Ia merupakan pemilik saham minoritas sebesar 10 persen di emiten berkode BYAN itu.

Selain Bayan, Dewi Kam juga eksis di sektor pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik. Ia merupakan pemilik PT Sumbergas Sakti Prima (SSP) yang bermitra dengan PT Bosowa Energi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut proyek PLTU Cilacap dikembangkan oleh PT Sumber Segara Primadaya (S2P). Adapun saham perusahaan tersebut dimiliki oleh PT SSP dengan porsi 51 persen dan PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB) sebesar 49 persen.

PLTU ini nantinya makin memperkuat sistem kelistrikan Jawa-Bali. Lokasi Proyek Ekspansi ini terletak di tiga desa, yaitu Karangkandri, Menganti dan Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan dibangun di atas tanah seluas 26 hektar persegi.

Selain itu, Dewi Kam terdaftar sebagai pemegang saham Birken Universal Corporation Virgin Islands Inggris.

[Gambas:Video CNN]

Gadis kelas atas

Deretan Saham Kinclong Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG)melemah 29,91 poin atau minus 0,39 persen ke level 6.792 pada perdagangan akhir pekan lalu. Investor bertransaksi senilai Rp21,79 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,99 miliar saham.

Dalam rentang Senin-Kamis pekan lalu, indeks saham melemah dua kali dan menguat dua kali. Sementara, performa indeks melemah sebesar 0,24 persen.

Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Yulianto Aji Sadono mengatakan dalam sepekan data perdagangan saham mayoritas ditutup positif.

Kemudian, rata-rata volume transaksi harian bursa selama sepekan turut mengalami peningkatan sebesar 10,87 persen dari 15,276 miliar saham pada pekan sebelumnya menjadi 16,937 miliar saham.

"Lalu untuk rata-rata frekuensi transaksi harian bursa meningkat sebesar 4,57 persen menjadi 1.275.835 dari 1.220.053 transaksi pada sepekan sebelumnya," terang Yulianto seperti dikutip dari situs IDX, Kamis (6/4).

Di sisi lain, kapitalisasi pasar bursa menurun 0,26 persen dari Rp9.488 triliun menjadi Rp9.463 triliun.

Pengamat Pasar Modal Riska Afriani memprediksi selama sepekan ke depan, IHSG bergerak di rentang support 6.723 dan resistance 6.815. Menurutnya, pergerakan indeks saham akan ditopang oleh penguatan rupiah terhadap dolar AS dan pembagian dividen dari sejumlah emiten.

Selain itu, investor juga bakal mencermati rilis data ekonomi RI seperti cadangan devisa, indeks kepercayaan konsumen, dan retail sales.

Di satu sisi, Riska mengatakan cuti lebaran dan mudik yang akan datang diperkirakan berpengaruh terhadap indeks saham. Hal itu membuat pelaku pasar cenderung wait and see dan IHSG diperkirakan bergerak konsolidasi.

Sementara dari luar negeri, investor masih mencermati kebijakan bank sentral AS (The Fed) terkait suku bunga (Fed Fund Rate/FFR).

"Pekan depan akan rilis data inflasi. Ini menjadi salah satu faktor yang akan dipertimbangkan dalam kenaikan FFR," ucap Riska kepada CNNIndonesia.com.

Riska juga menjelaskan sentimen positif dari penguatan rupiah terhadap dolar AS adalah karena kepercayaan investor yang turun pasca Silicon Valley bangkrut, yang mempengaruhi sejumlah lembaga besar seperti KPMG International Limited, Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp, dan Morgan Stanley & Co.

Menurut Riska, hal ini tentunya sangat berdampak di dunia keuangan dan akan mempengaruhi pasar modal, terlihat dari dolar AS yang melemah terhadap sejumlah mata uang, termasuk rupiah.

Berdasarkan sentimen di atas dan di tengah kondisi pasar yang cenderung konsolidasi, ia pun menyarankan investor mempersiapkan dana cadangan untuk melakukan akumulasi beli terhadap sejumlah saham yang sedang dalam downtrend namun memiliki kinerja baik.

"Sebagai alternatif bisa juga mengamati saham-saham second liner dan third liner untuk melakukan short term trading," imbuh Riska.

Adapun sejumlah saham yang ia rekomendasikan untuk dikoleksi, seperti PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR yang pada pekan lalu ditutup stagnan di level 6.025.

Kemudian, Riska juga merekomendasikan saham PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) yang menguat 2,17 persen ke posisi 1.415 pada pekan lalu.

Selanjutnya ada Indika Energy Tbk atau INDY yang melemah tipis 0,78 persen ke posisi 2.540 pada pekan lalu.

Riska juga merekomendasikan emiten sektor teknologi komunikasi, yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau TLKM yang menguat 2,41 persen ke posisi 4.250 pada pekan lalu.

Ia juga merekomendasikan saham PT United Tractors Tbk atau UNTR yang ditutup stagnan di posisi 29.800 pada pekan lalu. Lalu, Riska juga merekomendasikan saham PT Bank Central Asia Tbk atau BBCA yang menguat 0,29 persen pada pekan lalu ke posisi 8.750.

Lihat Juga : BPK Temukan Permasalahan Pengelolaan Aset BRIN TA 2021-2022

APLN dan ELSA juga termasuk saham yang direkomendasikan

Iblis ada di sekitar

Pegawai IKN Dapat THR Meski Perpres Gaji Belum Kelar******

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengungkapkan pegawai lembaganya akan tetap mendapatkan tunjangan hari raya (THR) meski peraturan presiden (Perpres) yang mengatur besaran gaji eselon I ke bawah belum terbit.

"THR?Insyaallahada THR nanti," ujar Dhoni di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/4).

Menurut Dhony, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung percepatan terbitnya beleid hak keuangan pegawai otorita IKN itu.

Kabar pegawai Otorita IKN Nusantara belum dapat gaji berbulan-bulan terungkap pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, Senin (3/4). Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus mengungkap hal itu dan mendesak pembayaran gaji para pegawai.

"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran enggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim, Pak. Jadi, tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan," ungkap Ihsan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4) lalu.

Menanggapi itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku Perpres yang menjadi dasar penggajian para pegawai Otorita IKN Nusantara sudah diputuskan, dan tinggal diproses.

"Sudah, sudah diputuskan. Sudah selesai, tinggal proses," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara.

Dalam beleid tersebut Jokowi mengatur kepala Otorita IKN mendapat penghasilan Rp172,71 juta per bulan dan wakilnya Rp155,18 juta per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi dimensi

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara

Sekolah sihirku

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara