ceri388

Bermain game online di dunia lain

web slot

Satgas pamtas melayani kesehatan keliling di perbatasan Malaysia******

Tarakan (ANTARA) - Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonarhanud 8/MBC Kodam VI/Mulawarman memberikan pelayanan kesehatan keliling kepada masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, selain mengemban misi menjaga stabilitas keamanan kawasan setempat.

"Untuk mewujudkan hal tersebut (masyarakat sehat), Satgas Yonarhanud 8/MBC melaksanakan pelayanan kesehatan keliling," kata Komandan Satgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC Kodam VI/Mulawarman Letkol Arh Iwan Hermaya di Nunukan, Jumat.

Kegiatan tersebut, katanya, untuk membantu kesulitan masyarakat perbatasan karena minim layanan kesehatan di daerah itu.

Ia mengatakan telah menginstruksikan kepada seluruh personel untuk peduli terhadap kesehatan masyarakat di wilayah pos satgas masing-masing.

Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG di Papua periksa kesehatan warga kampung binaan

Keberadaan satgas di daerah perbatasan, kata dia, harus bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, salah satunya mewujudkan masyarakat sehat, melalui pelayanan kesehatan keliling.

“Satgas Yonarhanud 8/MBC harus memberikan bakti nyata kepada masyarakat. Keberadaan satgas harus dirasakan manfaatnya,” kata dia.

Ia mencontohkan tentang pelayanan oleh personel satgas di Jl. Perumahan Sei Kapal yang berjarak 5 km dari pos satgas.

Beberapa personel satgas melaksanakan pelayanan kesehatan di Kampung Sei Kapal Sei yang berpenghuni kurang lebih 50 kepala keluarga.

“Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk memastikan kondisi kesehatan warga di perbatasan ini,” kata Danpos Sei Ular Letda Arh Khoirul Umam.

Baca juga: Satgas Pamtas gagalkan penyelundupan 10 kg sabu-sabu di Sintang
Baca juga: Satgas Pamtas RI-PNG terus jaga stabilitas di perbatasan Papua

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

cara mencairkan pinjol ke dana

Massa pendukung Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Sebagian massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertahan di gerbang masuk Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu.

Mereka tidak tertampung karena kapasitas GBK yang tidak mencukupi antusias pendukung yang ingin mendukung secara langsung.

Pendukung asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, bernama Kamal mengatakan, ia bersama rombongan dari Purwakarta tidak bisa masuk areal GBK.

"Penuh sekali, tidak memungkinkan memaksa masuk, mending di pinggir jalan saja," kata Kamal.

Di pintu masuk 10 GBK pada Sabtu sekitar jam 13.30 WIB, ribuan massa tertahan di pintu masuk. Mereka memilih meneduh di bawah pohon dan juga berjalan.

Tidak hanya yang keluar, tapi massa pendukung juga berebut untuk keluar dari dalam areal GBK, karena di dalam sudah terlalu padat.

Baca juga: Massa pendukung Prabowo-Gibran padati GBK
Baca juga: Massa pendukung Prabowo-Gibran mulai berdatangan ke GBK
 

Seorang pendukung dari Jakarta Timur, Heni mengatakan, ia bersama pendukung lain juga sempat kesulitan untuk keluar dan sempat ingin melompat pagar.

"Sudah sempat masuk, tapi karena penuh jadi mending keluar saja lebih nyaman di luar," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

123 bagus slot

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024

Ujung pedang

slot gacor maxwin terpercaya

Biden kecam bencana kemanusiaan akibat serangan Israel di Gaza******

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakui bencana kemanusiaan besar di Jalur Gaza terjadi akibat serangan Israel ke daerah tersebut dan menegaskan hal tersebut harus dihentikan.

Dalam pernyataan yang diyakini menjadi kritiknya yang paling keras terhadap negara sekutunya itu, Biden meyakini bahwa tindakan Israel di Gaza "sudah keterlaluan."

"Sangat banyak orang tidak bersalah yang kelaparan, sangat banyak orang tidak bersalah yang menderita dan sekarat, dan ini harus dihentikan," kata Biden dalam sambutan yang disiarkan di televisi nasional pada Kamis (8/2) waktu setempat.

Presiden AS mengatakan, meski dalam keadaan diplomasi yang memanas, pihaknya telah berdialog dengan pemerintah Mesir, Qatar, dan Arab Saudi demi memastikan sebanyak mungkin bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza.

Negosiasi yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera dengan balasan penghentian peperangan yang diperpanjang juga masih berlanjut.

Israel menyebut sekitar 1.200 warganya tewas dan 250 orang lainnya disandera Hamas yang merangsek perbatasan Israel dalam serangan 7 Oktober lalu. Israel memperkirakan saat ini masih ada sekitar 130 sandera ditawan organisasi itu.

Sementara itu, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel ke Gaza sudah hampir mencapai 30 ribu orang, dan sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Baca juga: PBB khawatir konflik regional melebar gegara pernyataan Biden

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang tengah melawat ke Timur Tengah pada Rabu (7/2) mengatakan, respons Hamas terhadap garis besar usulan kesepakatan yang diajukan memberi harapan bahwa kesepakatan dapat tercapai.

Biden mengatakan bahwa Blinken terus "bekerja tanpa lelah" demi mewujudkan sebuah kesepakatan awal yang dapat menjamin penghentian peperangan yang berkelanjutan di Jalur Gaza.

Terlebih, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut serbuan Israel itu menyebabkan 85 persen populasi Gaza terusir dari tempat tinggalnya, 60 persen infrastruktur Gaza rusak dan hancur, serta menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, serta obat-obatan yang akut.

Selain itu, lebih dari satu juta warga Gaza mengungsi di Kota Rafah di Jalur Gaza selatan yang berbatasan dengan Mesir. Meski demikian, perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu justru berencana akan meneruskan peperangan ke Kota Rafah.

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby pada Rabu menyebut rencana Netanyahu tersebut akan membawa bencana bagi rakyat Palestina, khususnya yang mengungsi di Rafah.

"Militer Israel punya kewajiban khusus, saat melakukan operasinya di sana ataupun di tempat lain, supaya mereka melindungi nyawa orang sipil yang tidak bersalah, khususnya orang sipil yang mengungsi ke Gaza selatan akibat operasi militer di bagian utara daerah itu," kata dia.

"Apabila tidak ada pertimbangan melindungi masyarakat sipil sebanyak itu di Gaza, operasi militer yang berjalan saat ini akan menjadi bencana bagi mereka, dan itu bukanlah hal yang akan kami dukung," tegas Kirby seperti dilansir Anadolu.

Baca juga: Sekjen PBB serukan gencatan senjata hindari "tragedi besar" di Gaza

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Angin adalah riak dedaunan

binjai play77

Hamas tuding Israel ingin perpanjang agresi di Gaza******

Kota Gaza (ANTARA) - Kelompok pejuang Hamas Palestina menyebut pemerintah Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan segala cara untuk menyesatkan opini publik Israel dan memperpanjang agresinya di Jalur Gaza.

“Netanyahu dan pemerintahannya berusaha dengan segala cara untuk terus menyesatkan opini publik Zionis dan memperpanjang agresi, meskipun tentara mereka yang kalah menderita kerugian nyawa dan peralatan,” kata anggota biro politik Hamas, Osama Hamdan, dalam konferensi pers di Beirut, Lebanon, pada Rabu (7/2).

Lebih lanjut, ia menuding Netanyahu dan pemerintah Israel juga berusaha menghindari kewajiban pasca-agresi dan menunda konfrontasi dengan komite investigasi mengenai "kegagalan menyedihkan pasca 7 Oktober".

"Para menteri dari pemerintah penjajah telah mengulangi seruan mereka untuk mengusir rakyat Palestina di Jalur Gaza, dalam upaya untuk menghalangi jalan yang mengarah pada penghentian agresi terhadap warga sipil," ujar Hamdan.

Pernyataan itu muncul kurang dari satu jam setelah Netanyahu mengumumkan penolakannya terhadap tuntutan Hamas untuk menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan.
Baca juga: Hamas usulkan rencana tiga tahap gencatan senjata di Gaza

Netanyahu mengancam akan melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza dan bergerak menyerang Rafah di sebelah selatan.

Mengenai tuntutan Hamas untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, Hamdan mengatakan gerakan tersebut telah menyampaikan pernyataan mengenai proposal untuk memastikan gencatan senjata yang menyeluruh, mengakhiri agresi terhadap warga sipil yang tidak berdaya, memberikan bantuan, mengamankan tempat berlindung bagi para pengungsi, memastikan rekonstruksi, mencabut pengepungan di Jalur Gaza, dan menyelesaikan operasi pertukaran tahanan.

Hamdan mengatakan Hamas telah menyampaikan tanggapannya kepada Qatar dan Mesir mengenai kerangka perjanjian gencatan senjata setelah selesainya konsultasi dengan pimpinan gerakan dan dengan faksi perlawanan.

"Hamas menanggapi secara positif usulan tersebut, meskipun ada reaksi Zionis, yang berusaha untuk mengabaikan hak-hak paling dasar rakyat," katanya.
Baca juga: Israel sebut target militer selanjutnya di Jalur Gaza adalah Rafah

Hamdan mengatakan delegasi dari kelompok yang dipimpin oleh pejabat senior Hamas, Khalil al-Hayya, akan berangkat ke Kairo, Mesir, pada Kamis, untuk menindaklanjuti dialog mengenai apa yang disampaikan Hamas dalam proposal tersebut.

Ia menyebut pihak penjamin perjanjian yang ditentukan Hamas dalam tanggapannya terhadap proposal tersebut adalah Qatar, Mesir, Turki, Rusia, serta PBB.

Dalam sebuah pernyataan kepada Anadolu, sumber informasi dari Palestina mengungkapkan persetujuan Hamas terhadap usulan rencana pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Sumber yang memilih untuk tidak mengungkapkan identitas mereka itu mengatakan bahwa tanggapan Hamas terhadap proposal kerangka kerja Paris yang diajukan pekan lalu mencakup rencana yang terdiri dari tiga tahap, masing-masing berlangsung selama 45 hari, di mana operasi militer di kedua belah pihak akan sepenuhnya dihentikan serta pertukaran seluruh tahanan dilakukan.
Baca juga: AS, Qatar dan Mesir lakukan upaya diplomatik jamin pembebasan sandera

Sumber tersebut mengatakan Hamas menetapkan kesimpulan perundingan mengenai penghentian permusuhan pada akhir tahap kedua.

Pada 28 Januari, sebuah pertemuan diadakan di Paris yang dihadiri Israel, Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk membahas kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza yang dilakukan dalam tiga tahap, menurut sumber-sumber Palestina dan Amerika.

Israel memperkirakan ada sekitar 136 warganya disandera di Gaza, sementara mereka menahan sedikitnya 8.800 warga Palestina di penjara-penjara, menurut sumber resmi dari kedua belah pihak.

Israel telah melancarkan serangan mematikan di Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Serangan Israel menewaskan sedikitnya 27.585 warga Palestina dan melukai 66.978 orang lainnya, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Baca juga: Israel ingin pegang kendali militer di Gaza setelah perang berakhir
Baca juga: Jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza tembus 27.000 orang

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Takdir yang Abadi

rtp oyo88

Survei Indikator: Mayoritas masyarakat nilai kinerja demokrasi RI baik******

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia bertajuk Survei Tatap Muka Nasional menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menilai kinerja demokrasi di Tanah Air saat ini baik.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan di Indonesia, masyarakat pada umumnya melihat perspektif demokrasi dari segi ekonomi, sehingga jika perekonomian membaik maka perspektif masyarakat terhadap demokrasi positif.

"Terutama masyarakat bawah, yang lebih melihat aspek ekonomi dalam demokrasi dibanding demokrasi dalam pengertian civil liberties(kebebasan sipil)," ujar Burhanuddin dalam acara Rilis Temuan Survei Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil survei, 67 persen responden menilai pelaksanaan atau praktik demokrasi di Indonesia sejauh ini baik, lalu sebanyak 3,7 persen menilai sangat baik, 23,5 persen menilai sedang, tiga persen menilai buruk, 2,9 persen menilai sangat buruk, dan 3,2 persen tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Sementara itu, mayoritas responden menilai kondisi ekonomi di Indonesia saat ini sedang atau biasa saja, yakni sebanyak 41,4 persen.

Kendati demikian, lebih banyak responden yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik sebesar 28,2 persen atau sangat baik sebesar 1,9 persen daripada yang menilai buruk sebesar 25,2 persen atau sangat buruk 3,1 persen, sedangkan sebanyak 0,3 persen responden tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Burhanuddin menuturkan di mata elit intelektual maupun lembaga masyarakat, demokrasi memang dilihat dari aspek kebebasan sipil, di mana saat ini terdapat penurunan indeks demokrasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Meski demikian fokus seperti itu, kata dia, tidak terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat bawah lantaran mereka lebih melihat aspek ekonomi daripada demokrasi.

"Jadi mungkin buat mereka secara umum inflasi lebih penting ketimbang demokrasi dalam pengertian kebebasan sipil," tuturnya.

Survei Tatap Muka Nasional dilaksanakan pada 28 Januari 2024 hingga 4 Februari 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden basis dan over-samplingdi wilayah tertentu hingga mencapai 5.500 responden. Sementara toleransi kesalahan berada di kisaran 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator sebut Kejaksaan jadi lembaga hukum paling dipercaya publik
Baca juga: Survei Indikator: 76,2 persen responden puas dengan kinerja Jokowi
Baca juga: Survei Indikator: Tingkat kepercayaan pada Polri 76,4 persen

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024