angka togel ikan gabus

Petualangan animasi domestik

UI Minta Gagasan Modal SDA, Masyarakat dan Karbon Masuk RPJP Bappenas******

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 yang tengah dirumuskan Bappenas hingga akhir 2023, perlu memuat acuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan konsep Sumber Daya Alam, Masyarakat dan Karbon atau yang populer dengan istilah Natural Capital, Communities and Carbon (NCCC).

Dengan menyerap gagasan NCCC ini, Indonesia diharapkan bisa mewujudkan komitmen penurunan emisi karbon yang dijanjikan saat Perjanjian Paris disepakati para pihak pada 2015 silam.

Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia Prof. Jatna Supriyatna mengatakan hal ini selepas diskusi buku putih mengenai konsep NCCC yang digelar Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) di Kura-kura Island Bali (21/02).

Beda dengan negara lain

Jatna menambahkan arahan strategi Indonesia dalam mendorong keberlanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati harus berbeda dengan negara-negara lain.

"Semua jargon-jargon seperti carbon credit, carbon trading, social capital, dan sebagainya harus lebih dibumikan dan dijabarkan secara lebih sederhana seperti yang dipaparkan di White Paper (NCCC-red) ini, agar bisa menjangkau masyarakat seperti petani atau nelayan, dan bukan hanya di tingkat pembuat kebijakan saja," jelas Jatna.

Jatna menuturkan praktik masyarakat lokal bisa berbeda dengan daerah lainnya dalam hal tersebut. "Seperti Bali dan Papua, kekentalan tradisi adat dan hubungannya dengan alam bisa sangat berbeda, dan itu perlu diperhatikan ketika ingin mengadvokasikan prinsip seperti NCCC ke suatu daerah yang masih menganut erat adat tersebut," jelas Jatna.

White Paper Natural Capital, Communities and Carbon adalah konsep mengenai pembangunan rendah karbon yang mengacu pada penyelarasan pemanfaatan sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat. 

Tantowi Yahya, Ketua Umum Yayasan UID menjelaskan, buku putih ini juga menampilkan beberapa praktik di lapangan yang sudah menerapkan konsep NCCC.

Dia menyebutkan hal itu di antaranya adalah di Dufa-dufa, Ternate, Maluku Utara; Tawangargo, Malang, JawaTimur; Pasir dan Sekubang, Mempawah, Kalimantan Barat; dan Nipah Panjang dan Medan Ma, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Lihat Juga : Pakar Ungkap Percakapan soal Lingkungan Masih Terkubur Isu Politik

Sementara itu, Cininta Pertiwi, Strategy, Learning, and Knowledge Curator of Dala Institute sekaligus penyusun Buku Putih NCCC mengatakan tujuan buku itu adalah panduan bagi semua pelaku kepentingan.

"Tujuan dari White Paper ini adalah sebagai panduan untuk semua pelaku kepentingan terkait dari publik, swasta, dan pemerintah dalam memperkuat hubungan antara unsur alam dan manusia," Kata dia.

Diketahui, Indonesia resmi melakukan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 pada 2009 lalu. Hal ini dituangkan ke dalam janji Nationally Determined Contribution(NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan
upaya domestik dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Pada 2021, atas masukan dari berbagai pihak, Indonesia telah memodifikasi dokumen NDC-nya. Terdapat beberapa penyesuaian merujuk dengan RPJMN 2020-2024 dan Visi Indonesia Emas 2045.

Kacamata ajaib dunia film

Tepatkah Langkah Jokowi Bubarkan Merpati?******

Nasib PT Merpati Nusantara Airlines(Persero) setelah sekarat selama beberapa tahun belakangan ini akhirnya terang. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines akhirnya membubarkan maskapai pelat merah tersebut.

Dalam PP yang ditandatangani Jokowi pada 20 Februari 2023 itu, pembubaran Merpati Airline tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby 2 Juni 2022 yang menyatakan perusahaan pailit.

Selanjutnya, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perseroan Merpati Airlines dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Lalu, peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat lima tahun terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit.

Berdasarkan aturan tersebut, setelah dibubarkan, semua kekayaan sisa hasil likuidasi Merpati Airlines disetorkan ke kas negara.

Dalam kesempatan terpisah Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi memaparkan 1.225 karyawan eks maskapai Merpati Airlines akan mendapatkan hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Ia menyebut pembagian hasil penjualan aset tahap pertama ini akan diberikan kepada kreditur, termasuk eks karyawan.

"Pembagian ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas penyelesaian kewajiban Merpati Airlines kepada para kreditur dengan mengedepankan asas keadilan bagi seluruh pihak, termasuk kepada eks karyawan," kata Yadi.

Selain itu, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai pembubaran ini sudah tepat. Maklum, penyakit keuangan Merpati Airline sudah kronis sejak 2008 lalu.

Kala itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun. Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.

Menurut Rizal, apabila Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengambil langkah strategis dalam upaya penyehatan perusahaan tetapi tetap tak 'nendang', tentunya keputusan pailit menjadi tepat. Asalkan bisa mendorong kesehatan perusahaan plat merah yang lainnya di bidang perhubungan udara.

Meski begitu, kata Rizal, pembubaran ini ada konsekuensi berkaitan dengan sisa aset dan nasib pekerjanya. Hal ini tentu harus diselesaikan dan diberikan kompensasi yang tidak menjadi beban berikutnya pasca dibubarkan.

"Terutama bagi para pekerja yang dirumahkan. Pun demikian, sisa aset setelah dipenuhi kewajiban bagi pekerja dan perusahaan, harus segera dikembalikan ke negara," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menambahkan sebenarnya sekarang ini masih banyak BUMN yang kondisinya seperti Merpati. Ia mengatakan pemerintah juga harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah itu.

Kalau masih bisa diselamatkan, ia mengatakan pemerintah bisa mengobati BUMN itu berbagai treatment dan pengobatan. Terutama injeksi berkaitan dengan keuangan perusahaan.

"Setidaknya dapat memberikan 'darah segar' bagi perusahaan plat merah yang makin turun penerimaan usaha dan laba nya," imbuh Rizal.

Ia juga mengatakan kalau pemerintah tidak mampu, tentunya mesti cermat dan tepat dalam memilih perusahaan mana yang akan dipailitkan berikutnya.

Hal ini tentu dengan segala pertimbangan yang panjang, baik terkait dengan bisnis strategis, penyelamatan perusahaan negara, dan agen pembangunan sebagai lokomotif ekonomi nasional.

Sudah Miliki Garuda dan Maskapai Swasta

Era Sihir Super Abadi

Kemendag Bakal Pantau Kenaikan Harga Pangan Jelang Ramadhan******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus memantau kenaikan harga pangan seperti beras, minyak goreng, cabai, dan bawang menjelang Ramadhan. 

"Kita tiap hari pantau sebulan terakhir. Beras, minyak goreng, cabai, lalu bawang," kata Kasan di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (23/2).

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat beberapa kenaikan komoditas dalam beberapa pekan terakhir.

Kemudian bawang putih Rp38 ribu per kg dan Minyakita Rp15 ribu per liter. Daging, telur, ayam, gula pasir, dan garam juga naik dalam beberapa pekan terakhir.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengatakan ada beberapa catatan penting terkait harga pangan. Pertama, permintaan belum naik menjelang Ramadhan. Permintaan biasanya naik di 15 hari menjelang Ramadhan.

"Tetapi ini masih jauh beberapa bahan pokok sudah mulai cukup tinggi harganya," ujar Reynaldi dalam pernyataan resmi, Kamis (23/2).

Kedua, IKAPPI menilai tim ekonomi atau tim pangan yang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, ID Food dan lainnya masih belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga harga pangan belum stabil.

Ketiga, IKAPPI meminta pemerintah menyiapkan strategi dan eksekusi di lapangan sehingga persoalan pangan bisa diatasi. Hal yang paling penting dilakukan adalah memperkuat pendataan.

Terakhir, mengenai desain pangan yang harus secara disiplin dan terus menerus dilakukan dengan baik.

"Didampingi dengan baik, petaninya di advokasi, serapannya juga dipikirkan termasuk distribusinya diperbaiki. Beberapa hal tersebut dapat menjaga agar harga pangan di Ramadhan nanti tidak melambung tinggi," ujar Reynaldi.

[Gambas:Video CNN]

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

BPS Waspadai Harga Minyak Goreng hingga Daging Ayam Jelang Ramadan******

Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti masyarakat soal harga minyak gorenghingga daging ayam jelang Ramadan 2023. Pasalnya, pada momen tersebut harga komoditas itu cenderung melonjak sehingga berdampak pada inflasi.

"Berdasarkan tren beberapa tahun terakhir, terlihat inflasi pada Ramadan perlu dikelola dengan mengendalikan harga-harga komoditas yang kemungkinan akan dominan mendorong inflasi, di antaranya bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, daging ayam ras, dan beberapa komoditas lainnya," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

Pudji merefleksi pada data inflasi di bulan Ramadan pada empat tahun terakhir. Ia menjelaskan pada 2019 bulan puasa jatuh pada Mei dengan tingkat inflasi 0,68 persen.

Penyebab utama inflasi saat itu adalah kenaikan harga komoditas cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, ikan segar, angkutan antarkota, dan telur ayam ras.

Kemudian, Ramadan 2020 jatuh pada April dengan besaran inflasi mencapai 0,08 persen. Faktor utama pendorong inflasi saat itu, antara lain kenaikan harga komoditas bawang merah, emas perhiasan, gula pasir, bahan bakar rumah tangga, pepaya, dan rokok kretek filter.

Sementara itu, pada 2021 Ramadan jatuh pada April dengan inflasi menyentuh 0,13 persen. Inflasi pada saat itu didorong kenaikan harga daging ayam ras, minyak goreng, jeruk, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, dan anggur.

"Kemudian pada Ramadan April tahun lalu terjadi inflasi 0,95 persen yang utamanya didorong kenaikan harga komoditas minyak goreng, bensin, daging ayam ras, tarif angkatan udara, bahan bakar rumah tangga, dan telur ayam ras," jelasnya.

Di lain sisi, BPS mencatat inflasi sebesar 5,47 persen (year on year/yoy) pada Februari 2023. Sedangkan inflasi bulanan terealisasi sebesar 0,16 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok hingga biaya transportasi di Tanah Air.

Penyumbang inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok transportasi sebesar 13,59 persen dengan andil 1,63 persen. Sementara itu, penyumbang kedua terbesar inflasi tahunan Februari 2023 adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,23 persen dengan andil inflasi 1,87 persen.

[Gambas:Video CNN]

Penerus Tuhan

Bos BUMN Tuding Malaysia Selundupkan Timah dari RI******

Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto menuding Malaysiamenyelundupkantimah dari Indonesia untuk diolah di smelternegara tersebut.

"Smelter timah di Malaysia sampai sekarang masih beroperasi, tapi mereka gak punya bijih timah. Mereka impor dari Australia, Myanmar, atau selundupan dari Indonesia. Ya (selundupan) dan mereka survive karena jadi murah," tegasnya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Achmad menegaskan padahal Indonesia adalah produsen timah terbesar kedua di dunia dengan cadangan timah yang juga terbesar kedua di dunia. Menurutnya, Indonesia harus bisa diuntungkan dengan hal tersebut.

Dengan begitu, ia meminta pemerintah serius menyiapkan kebijakan menarik untuk mendatangkan investor ke Indonesia dan melakukan hilirisasi timah. Bos perusahaan pelat merah itu menyinggung soal capital cost atau biaya yang harus dikeluarkan investor.

Menurutnya, investor bakal datang ke Indonesia untuk melakukan hilirisasi timah jika capital cost-nya rendah. Ia juga menyinggung soal kesiapan lain selain perhitungan capital cost yang menarik untuk investor.

"Kesiapan infrastruktur, elektrik, harga gasnya bisa gak distabilkan, sumber daya manusia (SDM)-nya siap gak untuk bekerja. Itu butuh biaya bagi investor untuk masuk ke satu lokasi dan mengamankan kebutuhan itu ada serta didukung pemerintah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan Iblis

<句子>