396club 220Jutaan kata 334483Orang-orang telah membaca serialisasi
《jos889》
PHK Hantui Pabrik Tekstil dan Sepatu, Banyak Orderan Batal dari Buyer******
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu(alas kaki) terpaksa menempuh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Pasalnya, order atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.
"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).
Saat ini, ia melanjutkan sejumlah perusahaan yang mengalami problem order berkurang atau kena pembatalan sedang melakukan antisipasi.
"Itu (PHK) tergantung perusahaan. Tidak semua. Ada yang melakukan antisipasi seperti PHK. Ada yang sedang merencanakan dan seterusnya," kata Anton.
Ia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pembahasan tersebut, berbagai pihak mengklaim tengah mencari kemungkinan mengurangi jumlah PHK.
Lihat Juga :Pengusaha Tekstil Mulai Kurangi Jam Kerja Karyawan, Tanda-tanda PHK |
"Meminimalisir jumlah PHK, antara lain dengan mengurangi jam kerja (karyawan) dengan prinsip no work no pay (tidak bekerja tidak ada bayaran). Karena pilihan hanya ada PHK atau kebijakan yang bisa menahan laju PHK. Tidak bisa dihindari sama sekali," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja membenarkan bahwa industri tekstil dan produk tekstil telah merumahkan 45 ribu karyawan di sepanjang tahun ini.
"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," tutur dia.
Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.
Lihat Juga :Detik-Detik Erick Thohir Pastikan Tak Jadi Presiden Gegara Bukan Jawa |
Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.
"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.
Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.
[Gambas:Video CNN]
DKI Tunggu Putusan Banding Pengadilan soal Besaran UMP 2023******
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu hasil putusan banding pengadilan soal besaran upahminimum provinsi (UMP) 2023.
"Saat ini kami juga sedang menunggu, putusan banding yang nanti putusannya akan seperti apa, kita lihat nanti berikutnya," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Andri Yansyah di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/10).
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.
Andri mengatakan saat ini pengadilan sudah menetapkan majelis hakim yang akan memproses banding tersebut. Sesuai ketentuan, 30 hari setelah penetapan majelis hakim bakal ada putusan terkait banding tersebut.
Di sisi lain, rumusan UMP tahun depan juga masih menunggu angka pertumbuhan ekonomi terbaru Oktober 2022. Angka pertumbuhan ekonomi bakal dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 7 November mendatang.
Lihat Juga :Daftar Terbaru Negara dengan Inflasi 'Selangit' |
"Kami sedang menunggu ya, nilai atau angka pertumbuhan ekonomi. Memang inflasinya sudah ada, 4,5 persen," ungkap dia.
Setelah angka-angka itu keluar, nantinya Pemprov DKI bersama Dewan Pengupahan akan menggelar sidang untuk merumuskan besaran UMP tahun depan. Sementara itu, menurut Andri saat ini UMP tak lagi ditetapkan pada 1 November, melainkan 20 November.
"Tambahan, saat ini kita penetapannya sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******
Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.
"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).
Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.
"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.
"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.
Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.
[Gambas:Video CNN]
Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.
"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.
Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.
Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."
Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.
Lihat Juga :ANALISISRidwan Kamil dan Mencegah Agar LRT Jabodebek Tak Senasib LRT Palembang |
Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.
Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.
"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.
Lihat Juga :BBM Premium Ron 88 dan 89 Dilarang di Indonesia Mulai 1 Januari 2023 |
"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.
Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.
"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.
(kum/agt)Label:kecelakaan togel 2d、situs slot infini bonus 100、rtp toto855
Terkait:kode alam mimpi、prediksi angka jitu、khusus slot online、slot terbaik terpercaya、nama link slot、situs paling mudah maxwin、winrate slot malam ini、kumpulan link slot、gold888 slot、kakek zeus maxwin
bab terbaru:inplay888(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk mengumumkan proses restrukturisasi utang atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat berakhir damai.
Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/10), Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) antara Garuda Indonesia dengan para Kreditornya melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 425/Pdt.Sus PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2022.
Homologasi juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pdt.Sus Pailit/2022 yang diputus pada 26 September 2022.
Amar putusan kasasi menolak permohonan kasasi dari dua kreditur perseroan yakni Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company. Kedua kreditur itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung lantaran tak puas dengan homologasi PKPU perseroan.
'Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya," demikian bunyi amar putusan tersebut.
Dengan demikian, PKPU Garuda Indonesia demi hukum pun . Sehingga, dengan putusan homologasi itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud.
Lihat Juga :Erick Thohir: Yang Terpilih Presiden Pasti Bukan Saya, Berikutnya Jawa |
Meski begitu, amar putusan itu menyatakan bahwa Garuda Indonesia selaku termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9,87 juta.
Dengan berakhirnya PKPU, Garuda pun kini dapat menerima penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun yang dijanjikan sebelumnya.
Dana itu akan digunakan untuk proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan.
[Gambas:Video CNN]
Harga sejumlah bahan pokok mulai telurhingga beras di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan naik sepekan ini. Hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan hanya harga kangkungyang naik.
Salah satu pedagang telur di pasar itu yang bernama Aris mengatakan kenaikan mencapai Rp2.000-Rp3.000 per kg.
"Telur sekilo sekarang Rp27 ribu. Ini naik (harganya), kemarin kan Rp24 ribu-Rp25 ribu. Naiknya baru lima hari ini," kata Aris kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).
"Sekilo sekarang telur bisa Rp27 ribu-Rp28 ribu. Sebelumnya Rp26 ribu, sempat segitu harganya. Ini naik (harganya) sudah semingguan," katanya.
Pedagang lain bernama Temuji mengamini kenaikan harga telur itu. Ia menduga kenaikan merupakan imbas dari kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu.
Meski naik, ia masih berani memasang harga sedikit lebih rendah dibanding beberapa pesaing.
[Gambas:Video CNN]
"Telur sekilo sekarang Rp26.500. Harga telur naik. Kalau bulan kemarin bisa Rp25 ribu, sekarang mulai naik. Ini sudah dari seminggu lalu naiknya," jelasnya.
Sementara untuk beras, pedagang Pasar Minggu bernama Abdul menjelaskan saat ini paling murah per liter dijual di harga Rp8.500. Sedangkan beras paling mahal adalah jenis pandan wangi seharga Rp13 ribu per liter.
"Ini rata-rata naik. Harga beras memang naik-turun. Jadi per 3 minggu beras masuk bisa naik (harganya), kadang turun, begitu seterusnya. Ini naik sudah dari 2 minggu lalu. Beras biasa dulunya Rp7.500-Rp7.600, kalau pandan wangi itu Rp12 ribu per liter. Jadi ada kenaikan Rp800-Rp1.000," katanya.
Setali tiga uang, pedagang bernama Lis menjelaskan ia harus menaikkan harga beras jualannya bersamaan dengan sebelum, saat, dan sesudah kenaikan BBM.
Lihat Juga :Erick Thohir Buka Alasan Tak Bakal Terpilih Jadi Presiden: Tren Jawa |
"Beras standar Rp8.500 per liter, paling mahal pandan wangi Rp13 ribu per liter. Naik sudah dari sebulan lalu. Sebelumnya beras standar itu Rp7.500-Rp8.000 per liter, pandan wangi Rp12.500-Rp13 ribu," jelas Lis.
"Setelah kenaikan BBM juga naik terus (harganya). Kisarannya sekitar Rp500 sampai harga sekarang," sambungnya.
Tak jauh beda, Sardjono selaku pedagang bawang dan cabai menjelaskan ada beberapa kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir.
"Bawang merah tiga hari ini naik jadi Rp40 ribu per kilogram, tadinya saya jual Rp35 ribu (ukuran besar). Kalau bawang merah kecil tadinya Rp28 ribu jadi naik Rp30 ribu per kilogram," jelasnya.
Sedangkan harga daging ayam masih stabil di angka Rp35 ribu per ekor. Namun, pedagang mengeluhkan jumlah permintaan yang menurun.
"Harga tetap, tapi daya beli menurun, berkurang. Kalau pedagang masih biasa (membeli), tapi ibu-ibu rumah tangga untuk konsumsi rumahan tidak ada. Ini terlihat sekarang ibu-ibu gak ada yang mengantre belanja ayam," jelas Slamet.
Lihat Juga :Profil Komisaris Pelni Dede Budhyarto yang Plesetkan Khilafah |
Tak hanya di Pasar Minggu, kenaikan harga bahan pokok selain kangkung juga terjadi di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat. Kenaikan paling terlihat terjadi pada bawang merah dan tomat kompak mengalami kenaikan.
"Bawang merah (kecil) sekarang Rp32 ribu per kilogram. Sebelumnya masih Rp30 ribu. Naik sudah seminggu ini kurang lebih," kata Rehan selaku pedagang bawang di pasar tersebut.
Pedagang lain bernama Zaenal menyebut kenaikan harga bawang terjadi dalam dua hari belakangan. Namun, ia masih berani memasang harga lebih rendah ketimbang pesaing lain.
Lihat Juga :Heboh Harga Tiket Kereta Api Naik Dibantah KAI |
"Bawang merah (kecil) naik sekarang Rp30 ribu per kilogram, baru dua hari ini. Sebelumnya sekitar Rp28 ribu. Tomat juga naik. Tadinya Rp4.000 per kilogram, sekarang jadi Rp6.500," jelasnya.
Selain bawang merah dan tomat, telur ayam juga mengalami kenaikan harga.
"Telur kecil sekarang Rp26 ribu per kilogram, yang besar Rp27 ribu per kilogram. Naik dari tiga hari ini, masing-masing naik Rp1.000," kata Edi yang berjualan telur.
Presiden Jokowi mengklaim harga bahan pokok di Pasar Klandasan, Balikpapan stabil. Hanya satu yang mengalami kenaikan harga, yakni kangkung.
(skt/agt)Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Penta Ocean-Toyo-Rinkai-PP-Wika-Jakon Consortium menandatangani kontrak paket 6 konstruksi TerminalPeti KemasNomor 2, Proyek Pembangunan Pelabuhan PatimbanFase 1-2 di Jakarta, Senin (24/10).
Perjanjian kontrak tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KSOP Kelas II Patimban Yanuar Ardiansyah dan Consortium Representative Hiromu Shinoda.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengungkapkan penandatanganan kontrak ini merupakan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban.
"Kemenhub telah menetapkan pemenang proyek pembangunan Pelabuhan Patimban Paket 6 ini yaitu konsorsium yang beranggotakan Penta-Ocean Construction Co Ltd, Toyo Construction Co Ltd, Rinkai Nissan Construction Co Ltd, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, yang membentuk Penta Ocean-Toyo-Rinkai-PP-Wika-Jakon Consortium," kata Arif seperti dikutip dari Antara, Senin (24/10).
Ia menambahkan lingkup kerja yang ditandatangani dalam kegiatan kontrak paket 6 ini pembangunan proyek lanjutan Pelabuhan Patimban Fase 1-1 ini adalah pembangunan tambahan dermaga kontainer dengan panjang 419 m.
Kemudian, pekerjaan reklamasi untuk pembangunan terminal kontainer seluas 27 hektare, serta pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan hingga mencapai kedalaman 14 meter.
[Gambas:Video CNN]
Konstruksi kerja proyek itu ditargetkan selesai dalam waktu 34 bulan. Penetapan target kerja itu tersebut tertuang melalui Surat Menteri Perhubungan Nomor PL.104/2/25 PHB 2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Pekerjaan Paket 6 (Container Terminal Nomor 02 Construction) Patimban Port Development Project Phase (1-2).
Lebih lanjut ia mengatakan pekerjaan Paket 6 ini akan melengkapi pekerjaan pada Fase 1-1. Ia berharap setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, total panjang dermaga kontainer terbangun bisa mencapai 840 meter, luas area terminal peti kemas mencapai keseluruhan 40 hektare, dan alur pelayaran dengan kedalaman mencapai 14 meter.
"Dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas terminal peti kemas menjadi total 2 juta TEUs dan alur pelayaran dapat dilalui oleh kapal-kapal peti kemas raksasa dengan ukuran 61 ribu DWT yang dapat mengangkut hingga 4.600 TEUs," ujarnya.
Lihat Juga :Transjak Respons Tudingan Korupsi Rp2.000 oleh Penumpang |
Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto mendapat kritikan usai memplesetkan diksi khilafah menjadi 'khilaf*ck' dalam cuitan Twitternya.
Dede menuliskan bahwa dalam memilih calon presiden (capres) tidak boleh asal apalagi yang didukung oleh kelompok radikal.
"Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas," tulisnya pada Minggu, (23/10).
Akibat pernyataan tersebut, Dede dikritik oleh berbagai pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Cholil Nafis menilai politik seharusnya dapat dijalankan dengan bertanding secara wajar dan jujur untuk mendapatkan pendukung.
"Yang gini orang yang nafsuan politik," ucap Cholil dalam akun Twitter pribadinya @cholilnafis, Selasa (25/10).
"Semua orang punya mau dan keinginan asal tak melanggar hukum dan kesopanan yang tanding secarafairaja," tambahnya.
[Gambas:Twitter]
Tak hanya Cholil, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon turut mengkritik cuitan Dede tersebut. Fadli berharap Dede bisa dipecat dari jabatannya sebagai komisaris BUMN.
"Orang seperti ini harusnya dipecat saja sebagai komisaris, jangan sampai menjadi wajah BUMN," cuit Fadli dalam akun Twitternya @fadlizon.
Lihat Juga :BBM Premium Ron 88 dan 89 Dilarang di Indonesia Mulai 1 Januari 2023 |
Sementara itu, berdasarkan pantauan dari cuitannya yang lain Dede tak mempersoalkan adanya kritik dari pelbagai pihak soal cuitan kontroversialnya tersebut. Ia terlihat santai ketika ia membalas cuitan dari politikus Partai Demokratik Hasbil.
"Gegara cuitan "khilaf*ck", si pansos @Hasbil_Lbs akan melaporkan saya ke Polisi, banyak yang menyarankan lapor balik. Sejak main sosmed dari 2009 saya tidak pernah lapor-lapor polisi, jadi biarkan saja, justru semakin terkuak ideologi khilafah yang dinyatakan terlarang itu dia dukung," cuit Dede.
[Gambas:Video CNN]
Harga beras kelas premium naik, tetapi untuk beraskelas medium belum ada kenaikan yang signifikan.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan saat ini rata-rata harga beras premium mencapai Rp 13.900 per kilogram (kg).
"Kalau medium memang belum mengalami kenaikan ya, kalau yang premium ini sudah naik seperti Sentra I itu sekarang Rp 13.900-an, sebelumnya ya Rp 12.000, kemudian IR 42 Pera itu sudah Rp 12.300/kg," kata Abdullah Mansuri, dikutip dari detik.com, Selasa (25/10).
"Sebenarnya kenaikan harga beras ini nggak banyak selisihnya, paling Rp 100, Rp 200 atau Rp 500, tetapi kalau ini konsisten, juga cukup berbahaya," jelasnya.
Menurutnya, kemungkinan kenaikan harga beras akan terasa pada natal dan tahun baru.
Karena pada saat itu stok menipis menunggu bulan panen raya. Kemudian, jika penyerapan Perum Bulog menurun, lalu harga gabah di petani telah naik, maka dikhawatirkan harga beras akan mengikuti mekanisme pasar.
Lihat Juga :Airlangga Sebut RI Siap Setop PLTU Batu Bara 9,1 GW pada 2027 |
"Saat Bulog tidak memiliki serapan, karena harganya tidak mampu bersaing, dan petani menaikkan harga gabah, kemudian nanti Bulog tidak punya stok, yang terjadi mekanisme pasar yang berlaku. Makanya kami mendorong kerja Bulog yang selama ini confidentseusia dengan rule-nya tetapi tahun ini memang agak berkurang," ujarnya.
Mengutip laman resmi hargapangan.id, saat ini harga beras kualitas super I senilai Rp13.500 per kg. Kemudian, beras kualitas super II Rp13.150 per kg.
Beras kualitas medium I Rp12.200 per kg, dan beras kualitas medium II Rp12 ribu per kg.
Untuk beras kualitas bawah I dijual Rp11.100 per kg, dan beras kualitas bawah II seharga Rp10.750 per kg.
[Gambas:Video CNN]
Wakil Ketua KadinBidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memprediksi sektor padat karyaakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
PHK di sektor padat karya terjadi sebagaimana halnya perusahaan rintisan (startup) pada tahun ini. Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.
"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas, dan Kadin, seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).
Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.
Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.
Lihat Juga :Philips Bakal PHK 4.000 Pekerja Buntut Penarikan Ventilator dari Pasar |
Kelima, perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri. "Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.
Tentu, sambung dia, Indonesia bisa kalah berkompetisi dengan negara-negara Asean yang lain jika tidak berhasil mengatasi lima kendala tersebut.
"Negara-negara lain sangat cepat tumbuh ekonomi, sektor padat karya, juga padat teknologi. Misalnya, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka juga menghadapi situasi yang sama," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
《jos889》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,dewaslot99 deposit pulsa tanpa potonganHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《jos889》bab terbaru。