petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot salju

judi bola 279Jutaan kata 548799Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot salju》

Kementan Bakal Pakai Dana Tambahan Subsidi Pupuk Rp14 T di Maret 2024******

Kementan bakal memakai tambahan dana subsidi pupuk Rp14 T untuk penyaluran Maret 2024.
Kementan bakal memakai tambahan dana subsidi pupuk Rp14 T untuk penyaluran Maret 2024. (Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan tambahananggaransebesar Rp14 triliun akan dialokasikan untuk subsidi pupuksetelah masa tanam (MT) I atau pada Maret 2024.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan hal itu dilakukan karena pasokan pupuk untuk MT I Oktober 2023 hingga Maret 2024 masih mencukupi.

Ia merinci pada MT I, target tanam adalah seluas 6,3 juta hektare dan pupuk yang dibutuhkan 2,4 juta ton.

Kuntoro menyebut dengan tercukupinya kebutuhan pupuk bersubsidi untuk masa tanam pertama, maka anggaran tambahan Rp14 triliun yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dialokasikan untuk masa tanam berikutnya.

"Menteri pertanian telah menangkap kegelisahan petani di seluruh pelosok daerah yang meminta kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi dan langsung mengusulkan anggaran tambahan. Alhamdulillah Presiden Joko Widodo telah menyetujui," jelas Kuntoro.

Selain memastikan stok pupuk bersubsidi mencukupi, Kementan juga saat ini telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi.

Lihat Juga :
Bahlil Bersuara soal Isu Djarum-Wings Hengkang dari Konsorsium IKN

"Sekarang petani cukup menggunakan KTP untuk menebus pupuk bersubsidi. Mereka bisa mengambil di kios-kios yang sudah mendata namanya," ujar Kuntoro.

Dengan adanya kepastian stok pupuk dan kemudahan akses, Kuntoro berharap petani bisa berproduksi dengan baik.

"Januari-Februari ini menjadi momen penting bagi semua petani padi sehingga kebutuhan pupuk sangat krusial. Kami akan terus memonitor dan memastikan pupuk bisa termanfaatkan dengan baik oleh mereka," pungkasnya.

Jokowi memang telah menambah anggaran pupuk subsidi kepada Kementan sebesar Rp14 triliun tahun ini. Penambahan ini diharapkan bisa menjawab keluhan petani yang mengatakan sulit mendapatkan pupuk subsidi.

Jokowi mengatakan hal tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggarannya dialokasikan.

"Di 2024 ini saya sudah ngomong ke menkeu agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitungan kita Rp14 triliun harus ditambah untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," ujarnya dalam acara Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah, Banyumas, Selasa (2/1).

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk subsidi pupuk tersebut sudah dikoordinasikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sri Mulyani untuk dibahas bersama DPR agar bisa disetujui dan segera direalisasikan.

"Tapi supaya rakyat juga tahu bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR," jelasnya.

Jokowi juga menyebutkan sudah memanggil Dirut PT Pupuk Indonesia untuk mengetahui stok pupuk saat ini. Diharapkan tambahan subsidi dari anggaran Rp14 triliun tersebut bisa dijalankan pada paruh kedua 2024.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

GSMA Konfirmasikan M360 APAC 2024 Akan Kembali Diadakan Di Seoul******

GSMA Konfirmasikan M360 APAC 2024 Akan Kembali Diadakan Di Seoul
Je Myung Ryu, Deputy Minister/ Office of Network Policy, Ministry of Science and ICT, Kim Young Shub, CEO, KT, Mats Granryd, Director General, GSMA merayakan kembalinya GSMA M360 APAC dalam upacara penandatanganan di MWC Barcelona 2024
Barcelona, Spanyol, (ANTARA/PRNewswire) - Hari ini GSMA mengonfirmasikan bahwa M360 APAC 2024, yang diselenggarakan melalui kemitraan dengan KT, akan kembali diadakan di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 1-2 Oktober 2024.
Pengumuman ini disampaikan saat acara penandatanganan di MWC Barcelona 2024 dengan GSMA dan sponsor tuan rumah, KT, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Korea Selatan.
M360 APAC 2024 akan mempertemukan para pemimpin dari ekosistem seluler global, industri terkait dan pembuat kebijakan, untuk sebuah agenda yang berfokus pada dampak teknologi seluler terhadap perekonomian Asia Pasifik.
Diskusi akan mencakup peran inisiatif seperti GSMA Open Gateway dalam mendorong kerja sama seluruh industri, pentingnya kerangka kebijakan yang memastikan bahwa semua pelaku utama berkontribusi terhadap pemeliharaan infrastruktur seluler, dan kemajuan dalam menutup kesenjangan penggunaan serta memberikan manfaat internet seluler bagi semua orang.
M360 APAC pertama kali diadakan di ibu kota Korea Selatan pada bulan September 2023 yang mengumpulkan para pemimpin daerah untuk membahas berbagai topik seperti percepatan 5G dan inklusi digital.
Kata Mats Granryd, Direktur Jenderal GSMA, "Peluncuran 5G lebih cepat dibandingkan teknologi seluler generasi sebelumnya, hingga mencapai 1,6 miliar koneksi pada akhir tahun 2023. Kami tidak sabar kembali ke kondisi semula di tahun 2019. Kami senang sekali kembali menjadi tuan rumah M360 APAC di Seoul. Acara ini wajib dihadiri oleh siapa pun yang ingin melihat inovasi terjadi di pasar-pasar seluler terbesar di dunia."
Kata Kim Young Shub, CEO KT, "Sebagai 'mitra transformasi digital', KT ingin mentransformasi paradigma pasar digital yang biasanya didominasi oleh perusahaan teknologi besar dengan berbagai agenda untuk meningkatkan kemampuan dan dominasi pasar operator telekomunikasi. Seperti tahun lalu, kami akan berusaha memimpin M360 APAC di Seoul dengan sukses dan menjadi pemimpin ekosistem digital, termasuk AI."
Seri M360: Fokus regional, dampak global 
Dipersembahkan oleh GSMA, M360 adalah rangkaian acara global yang menyatukan ekosistem seluler regional. Acara ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan memberikan inovasi yang berfungsi sebagai landasan bagi lingkungan bisnis yang positif dan perubahan masyarakat.
Untuk informasi lebih lanjut, termasuk berita dan informasi terkini secara langsung dari MWC Barcelona, harap kunjungi Press Zone. 
Tentang GSMA
GSMA adalah asosiasi global yang menyatukan ekosistem seluler untuk menemukan, mengembangkan, dan memberikan inovasi yang mendasari lingkungan bisnis yang positif dan perubahan sosial. Visi kami adalah mewujudkan seluruh kekuatan konektivitas agar manusia, industri, dan masyarakat dapat berkembang. Mewakili operator dan perusahaan seluler di seluruh ekosistem seluler dan industri terkait, GSMA menyediakan tiga tonggak yang luas kepada anggotanya: Konektivitas Demi Kebaikan, Layanan dan Solusi Industri, dan Penjangkauan. Kegiatan ini mencakup memajukan kebijakan, mengatasi berbagai tantangan sosial yang terbesar saat ini, mendukung teknologi dan interoperabilitas yang membuat perangkat seluler dapat berfungsi, dan menyediakan sarana terbesar di dunia untuk menyelenggarakan ekosistem seluler di rangkaian acara MWC dan M360. Ketahui lebih jauh di gsma.com
Foto - https://mma.prnasia.com/media2/2347990/GSMA.jpg?p=medium600Logo - https://mma.prnasia.com/media2/1882833/GSMA_Logo.jpg?p=medium600

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi Pamer 2 BUMN Bawa Oleh******

Jokowi menyebut 2 BUMN; PT PP dan Adhi Karya mendapatkan kontrak kerja sama pembangunan jalur kereta api di Filipina senilai Rp8,5 triliun.
Jokowi menyebut 2 BUMN; PT PP dan Adhi Karya mendapatkan kontrak kerja sama pembangunan jalur kereta api di Filipina senilai Rp8,5 triliun. ( Biro Pers Sekretariat Presiden).
Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Jokowi menyebut dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia mendapatkan kontrak kerja sama pembangunan jalur kereta api diFilipinasenilai Rp8,5 triliun. Dua BUMN tersebut adalah PT PP (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Jokowi bercerita dalam pertemuan dengan Menteri Transportasi Filipina Jaime Bautista, ia membahas tentang joint venture kontrak PT PP dan PT Adhi Karya untuk North-South Commuter Railway Project di Filipina.

"Pagi hari tadi saya bertemu dengan Menteri Transportasi Filipina, di mana kita patut bersyukur karena BUMN kita yaitu PT PP dan PT Adhi Karya berhasil mendapatkan dua kontrak kerja sama melalui lelang senilai Rp8,5 triliun," tutur Jokowi dalam keterangan resmi, Kamis (11/1).

"Dan saya harap ini dapat terus dikembangkan dan kita harapkan tidak hanya di Filipina, tapi juga di negara-negara yang lain," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi meyakini BUMN Indonesia mampu bersaing di kancah global jika dikelola dengan baik dan transparan.

"Saya yakin BUMN-BUMN Indonesia, baik di sektor karya-karya maupun pertahanan jika dikelola dengan baik, jika dikelola dengan manajemen transparan akan mampu bersaing di kancah internasional, di kancah global," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]



(del/agt)




bab terbaru:bima138

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
perdana303
pinjaman kredivo
asiabolaku
kode alam bergambar
verifikasi kredivo berapa lama
178togel
bbo303 rtp
logam 888 slot
probet88
Daftar isi semua bab
Bab 1 trik jitu slot olympus
Bab 2 buku mimpi 4d abjad az
Bab 3 2d cicak
Bab 4 angka udang 2d
Bab 5 roboslot
Bab 6 list pinjaman kredivo
Bab 7 contoh pasang togel
Bab 8 slot new member to kecil
Bab 9 angka jitu toto
Bab 10 esiabet
Bab 11 berlian slot77
Bab 12 naga26
Bab 13 buktiqq
Bab 14 situs slot tergacor maxwin
Bab 15 menghitung prediksi togel
Bab 16 buku mimpi 17
Bab 17 angpaohoki
Bab 18 lucky365
Bab 19 slot gacor via dana
Bab 20 situs slot server nexus engine
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2538bab
kampusBacaan TerkaitMore+

luar biasa mulia

cbogaming
PT Hutama Karya selaku pengelola Tol Trans Sumatra atau Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) akan menaikkan tarif jalan bebas hambatan itu.
PT Hutama Karya selaku pengelola Tol Trans Sumatra atau Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) akan menaikkan tarif jalan bebas hambatan itu. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI).
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Hutama Karya selaku pengelola Tol Trans Sumatraatau Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) akan menaikkan tarif jalan bebas hambatan itu.

Mereka menyebut penyesuaian tarif akan diberlakukan di empat ruas; Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Tol Palembang-Indralaya, Tol Pekanbaru-Dumai, dan Tol Sigli-Banda Aceh.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo menyebut kenaikan tarif tak terhindarkan demi mengoptimalkan layanan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tol.

Tjahjo menekankan penyesuaian tarif adalah strategi untuk menjaga keseimbangan perusahaan. HK perlu memikirkan pembiayaan operasional, pemeliharaan kualitas jalan tol, dan keberlanjutan investasi di sektor transportasi.

Di lain sisi, ia menegaskan komitmen Hutama Karya untuk meningkatkan pelayanan dan memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di ruas tol yang dikelola, termasuk JTTS.

"Sebelum jalan tol diizinkan untuk dilakukan penyesuaian tarif, dilakukan penilaian dan pengujian terlebih dahulu. Selain itu, pada saat pelaksanaannya juga masih harus melihat kondisi dan situasi terkini. Jika ada special case, seperti sebelumnya ada pandemi, penyesuaian tarif juga harus ditunda terlebih dahulu," tandasnya.

Meski ada empat ruas yang akan mengalami kenaikan tarif, ada juga beberapa ruas lain yang masih beroperasi tanpa tarif. Mulai dari Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 5 dan 6 (Blang Bintang-Baitussalam), Tol Binjai-Langsa Seksi 2 (Stabat-Kuala Bingai), Tol Indralaya-Prabumulih, dan Tol Indrapura-Lima Puluh.

Terpisah, HK mencatat lebih dari 1,5 juta kendaraan melintasi Tol Trans Sumatra selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pencatatan dimulai dari 18 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024.

Capaian ini meningkat 38 persen jika dibandingkan volume lalu lintas (VLL) normal. Bahkan, naik 52 persen dari periode Nataru tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

Mitos Asing

situs slot yang sering kasih maxwin
Haryono Suyono ingatkan pentingnya BKB untuk cetak pemimpin bangsa
Tangkapan layar-Mantan Kepala BKKBN periode Presiden Soeharto Prof Haryono Suyono (kanan atas) saat berdiskusi dengan salah satu kader BKB dari Kota Madiun, Wuryaning (bawah), yang diikuti secara daring di Jakarta pada Jumat (1/3/2024). (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)
Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) periode Presiden Soeharto, Prof Haryono Suyono mengingatkan pentingnya program bina keluarga balita (BKB) untuk mencetak pemimpin bangsa di masa depan.

"BKB itu diukur bukan dari pembinanya, tetapi dari balita yang tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang saat Indonesia berulang tahun ke-100, akan menjadi pemimpin bangsa," kata Haryono dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan saat ini adalah periode yang tepat untuk bekerja keras memberdayakan masyarakat, bukan hanya mendidik, sehingga pada saat Indonesia berusia 100 tahun, para balita yang dibentuk lewat BKB sudah menjadi pemimpin bangsa yang sanggup berdiri sejajar dengan pemimpin bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.

Baca juga: BKKBN gencarkan Program BKB optimalkan penurunan stunting di 1.000 HPK

"Jadi, para balita yang akan menjadi pemimpin bangsa yang akan dianut oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia," ujar dia.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat Indonesia harus berpikir positif dan memandang ke depan agar pemberdayaan juga dapat mengangkat orang-orang miskin, sehingga tidak tergantung pada pemberian bantuan terus-menerus.

"Pemberdayaan itu penting untuk menjadikan kita mandiri dan sanggup menjadi pemimpin bangsa," ucapnya.

Pada diskusi tersebut, kader BKB asal Madiun, Jawa Timur Wuryaning berbagi pengalamannya dalam mengurus BKB di kota tersebut.

"Menurut saya, BKB saat ini lebih luas penjabarannya, tidak hanya membina keluarga balita, tetapi juga bagaimana membina tumbuh kembang balita secara optimal," tuturnya.

Ia mengisahkan BKB Asri yang diketuainya dan pertama kali dibentuk pada tahun 2008, adalah salah satu BKB terbaik dan percontohan di Kota Madiun dari 112 BKB yang ada di daerah itu.

"Kami juga memantau perkembangan anak lewat kartu kembang anak (KKA) daring dan KKA luring, ada kalender pengasuhan. Kami juga punya e-Bunda Hebat, khusus di Kota Madiun bisa diakses di dinkes.madiun.go.id," tuturnya.

Ia mengemukakan kader BKB di Kota Madiun juga memberikan pelayanan dan kunjungan rumah, serta memotivasi ibu balita apabila merujuk anaknya untuk melakukan pemeriksaan ketika memiliki permasalahan tumbuh kembang.

"Kami juga memiliki beberapa inovasi yang kami ampu di BKB, yakni inovasi centing mayur (cegah stunting dengan makan sayur dan protein) dan balo anting (bahan lokal anti stunting). Centing mayur kami memberikan sayuran dan protein berupa telur atau ikan (lele), sedangkan balo anting kita berupa bahan lokal yang kita olah, seperti nugget atau bakso sayur," paparnya.

Baca juga: BKKBN: 64 persen balita terpantau perkembangannya melalui BKB

Baca juga: BKKBN targetkan pantau perkembangan sejuta anak per bulan melalui BKB

Ia mengutarakan pihaknya juga berkolaborasi dengan pekarangan pangan lestari (P2L) yang ada di lingkungan BKB untuk pencegahan stunting.

"Dari sini, ibu balita tergerak untuk mengikuti BKB," ucapnya.

Wuryaning menyampaikan BKB di daerahnya secara aktif mengelola sekolah orang tua hebat, yang merupakan inovasi dari perwakilan BKKBN Jawa Timur.

"Dalam sekolah orang tua hebat tersebut, ada proses belajar-mengajar untuk meningkatkan keterampilan orang tua dalam pengasuhan, mengoptimalkan tumbuh kembang dan karakter positif anak atau balita BKB," katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Permainan berburu

denda keterlambatan shopee pinjam
PPATK menyebut 36,67 persen dana PSN digunakan untuk kepentingan pribadi ASN hingga politisi per 2023. Mengapa hal itu bisa terjadi?
PPATK menyebut 36,67 persen dana PSN digunakan untuk kepentingan pribadi ASN hingga politisi per 2023. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Lihat Juga :
Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lihat Juga :
Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Lihat Juga :
Konsultan Ungkap Nasib Properti di DKI Kalau Ibu Kota Dipindah ke IKN

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

Lihat Juga :
Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Lihat Juga :
Peringatan Menteri ATR: Kota di Pantura Jawa Terancam Tenggelam

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)

Paviliun Tianxuan

link 268slot
Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"
Tangkapan layar saat Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria memberikan paparan dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat (1/3/2024) (ANTARA/Fathur Rochman)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria berharap perusahaan platform digital menyambut positif regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Kita berharap tidak ada respons negatif ya, karena sebelum ini ditetapkan kita mengutamakan dialog dengan semua pemangku kepentingan," ujar Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menjelaskan bahwa regulasi ini, yang juga sering disebut sebagai Perpres Publisher Rights, dibentuk dengan melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital dan penerbit, hingga akhirnya menemukan titik kesamaan.

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Oleh karena itu, kata dia, ketika Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, semua pihak, termasuk platform digital dan perusahaan pers, memberikan gestur yang positif.

"Ada kelemahan dan ada kelebihannya dari Perpres ini tapi semuanya kelihatannya bisa menerima," kata Nezar.

Lebih lanjut Wamen Nezar mengatakan bahwa dalam Pasal 19 pada Perpres itu disebutkan bahwa regulasi tersebut baru berlaku enam bulan setelah disahkan.

Artinya, masih terdapat cukup waktu bagi semua pihak untuk membaca secara detail Perpres tersebut, menginternalisasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

"Jadi bukan berarti kita tunggu enam bulan lagi baru berunding, tapi perundingan sudah dimulai pada hari-hari ini dan semua mencoba menyesuaikan sehingga kita harapkan begitu enam bulan semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan," pungkas dia.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan. Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital. Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

rtp agus live
Konsultan properti Colliers menyebut pajak hiburan 40 persen membebani hotel di seluruh Indonesia yang mulai pulih dari pandemi covid-19.
Konsultan properti Colliers menyebut pajak hiburan 40 persen membebani hotel di seluruh Indonesia yang mulai pulih dari pandemi covid-19. Ilustrasi. (iStockphoto/abishome).
Jakarta, CNN Indonesia--

Konsultan properti Colliersmenyebut pajak hiburan 40 persen membebanihoteldi seluruh Indonesia yang mulai pulih dari pandemi covid-19.

Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan kenaikan pajak untuk golongan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa itu jelas memberatkan.

"Secara umum ini agak berat karena hotel pada umumnya sekarang itu lagi mulai recoverysetelah pandemi. Pada saat pandemi hancur-hancuran, sekarang baru mulai naik, tiba-tiba dihantam lagi 40 persen rasanya akan berat. Dan ini kan berlakunya bukan cuma di Bali, seluruh Indonesia sebenarnya," katanya dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Akan tetapi, ia menyebut seberapa besar dampak yang akan muncul dari kenaikan tarif pajak ini harus dilihat lebih lanjut di lapangan.

"Artinya untuk semua kelas pun akan lebih berat. Pengeluaran orang akan jadi lebih tinggi. Sekarang hoteliers berusaha tarik orang-orang datang, tapi sekarang ada tambahan gitu (pajak 40 persen). Rasanya itu akan berpengaruh," tandas Monica.

Berdasarkan data Colliers, ada banyak hotel di Bali tutup pada 2020-2023. Meski ada yang akhirnya buka kembali, tak sedikit yang akhirnya gulung tikar.

Sejak covid-19 mulai reda, tingkat wisatawan domestik dan asing ke Bali diklaim terus meningkat, setidaknya mulai 2022. Tingkat keterisian dan harga hotel pun terus membaik dalam dua tahun terakhir.

Lihat Juga :
Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat

Namun, tarif pajak untuk kelompok spa Cs terdampak kenaikan. Ini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tak ada batas bawah dan hanya disebutkan batas maksimal pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya protes dengan tarif baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," ucap Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

Lihat Juga :
Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen

"Spa ini kebugaran atau wellnesskalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tegasnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," ucap Lydia kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]





(skt/sfr)

senjata luar angkasa

sewa
Haryono Suyono ingatkan pentingnya BKB untuk cetak pemimpin bangsa
Tangkapan layar-Mantan Kepala BKKBN periode Presiden Soeharto Prof Haryono Suyono (kanan atas) saat berdiskusi dengan salah satu kader BKB dari Kota Madiun, Wuryaning (bawah), yang diikuti secara daring di Jakarta pada Jumat (1/3/2024). (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)
Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) periode Presiden Soeharto, Prof Haryono Suyono mengingatkan pentingnya program bina keluarga balita (BKB) untuk mencetak pemimpin bangsa di masa depan.

"BKB itu diukur bukan dari pembinanya, tetapi dari balita yang tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang saat Indonesia berulang tahun ke-100, akan menjadi pemimpin bangsa," kata Haryono dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan saat ini adalah periode yang tepat untuk bekerja keras memberdayakan masyarakat, bukan hanya mendidik, sehingga pada saat Indonesia berusia 100 tahun, para balita yang dibentuk lewat BKB sudah menjadi pemimpin bangsa yang sanggup berdiri sejajar dengan pemimpin bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.

Baca juga: BKKBN gencarkan Program BKB optimalkan penurunan stunting di 1.000 HPK

"Jadi, para balita yang akan menjadi pemimpin bangsa yang akan dianut oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia," ujar dia.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat Indonesia harus berpikir positif dan memandang ke depan agar pemberdayaan juga dapat mengangkat orang-orang miskin, sehingga tidak tergantung pada pemberian bantuan terus-menerus.

"Pemberdayaan itu penting untuk menjadikan kita mandiri dan sanggup menjadi pemimpin bangsa," ucapnya.

Pada diskusi tersebut, kader BKB asal Madiun, Jawa Timur Wuryaning berbagi pengalamannya dalam mengurus BKB di kota tersebut.

"Menurut saya, BKB saat ini lebih luas penjabarannya, tidak hanya membina keluarga balita, tetapi juga bagaimana membina tumbuh kembang balita secara optimal," tuturnya.

Ia mengisahkan BKB Asri yang diketuainya dan pertama kali dibentuk pada tahun 2008, adalah salah satu BKB terbaik dan percontohan di Kota Madiun dari 112 BKB yang ada di daerah itu.

"Kami juga memantau perkembangan anak lewat kartu kembang anak (KKA) daring dan KKA luring, ada kalender pengasuhan. Kami juga punya e-Bunda Hebat, khusus di Kota Madiun bisa diakses di dinkes.madiun.go.id," tuturnya.

Ia mengemukakan kader BKB di Kota Madiun juga memberikan pelayanan dan kunjungan rumah, serta memotivasi ibu balita apabila merujuk anaknya untuk melakukan pemeriksaan ketika memiliki permasalahan tumbuh kembang.

"Kami juga memiliki beberapa inovasi yang kami ampu di BKB, yakni inovasi centing mayur (cegah stunting dengan makan sayur dan protein) dan balo anting (bahan lokal anti stunting). Centing mayur kami memberikan sayuran dan protein berupa telur atau ikan (lele), sedangkan balo anting kita berupa bahan lokal yang kita olah, seperti nugget atau bakso sayur," paparnya.

Baca juga: BKKBN: 64 persen balita terpantau perkembangannya melalui BKB

Baca juga: BKKBN targetkan pantau perkembangan sejuta anak per bulan melalui BKB

Ia mengutarakan pihaknya juga berkolaborasi dengan pekarangan pangan lestari (P2L) yang ada di lingkungan BKB untuk pencegahan stunting.

"Dari sini, ibu balita tergerak untuk mengikuti BKB," ucapnya.

Wuryaning menyampaikan BKB di daerahnya secara aktif mengelola sekolah orang tua hebat, yang merupakan inovasi dari perwakilan BKKBN Jawa Timur.

"Dalam sekolah orang tua hebat tersebut, ada proses belajar-mengajar untuk meningkatkan keterampilan orang tua dalam pengasuhan, mengoptimalkan tumbuh kembang dan karakter positif anak atau balita BKB," katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024