gacor680

Tiran paling hebat dalam sejarah

PGII Atasi Kesenjangan Infrastruktur dan Investasi Negara Berkembang******

Pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) digelar di sela Pertemuan Tingkat Tinggi Presidensi G20 Indonesia pada Selasa (15/11), dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto sebagai moderator.

PGII menjadi upaya kolaboratif anggota G7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis) yang diluncurkan pertama kali pada Juni 2021 pada KTT G7 ke-47 di Inggris. PGII memiliki komitmen selama 5 tahun ke depan akan menginvestasikan US0 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang.

Dalam kesempatan itu, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Presiden AS Joe Biden, dan Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen menjadi tuan rumah bersama sekelompok pemimpin negara G20 yakni Jepang, Jerman, Korea Selatan, Senegal, Kanada, Argentina, Inggris dan India.

"Pemerintah AS secara resmi mengumumkan proyek baru PGII antara lain kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang memobilisasi US miliar pembiayaan sektor publik dan swasta untuk Indonesia, Indonesia Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact yang telah berhasil meluncurkan US8 juta,"

"Trilateral Support for Digital Infrastructure melalui kemitraan Australia dan Jepang dalam mendukung proyek digital, mengamankan rantai pasokan mineral kritis di Brasil, pengembangan energi surya di Honduras, dan investasi dalam infrastruktur kesehatan India," lanjut Biden.

Sementara, Jokowi selaku tuan rumah KTT G20 menyampaikan bahwa Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Krisis multidimensional yang tengah dihadapi dunia disebut membawa tantangan sendiri bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang, termasuk melalui penyusutan ruang fiskal.

Untuk itu, dukungan PGII harus bersifat country driven dan berdasarkan kebutuhan riil negara tujuan. Selain itu, kata Jokowi, PGII juga harus menjadikan konsultasi dan dialog dengan negara penerima sebagai pedoman utama.

"Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri. Dengan demikian negara berkembang dapat lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, upaya PGII mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang harus didasarkan pada paradigma kolaborasi. PGII diminta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta yang dinilai akan membawa manfaat nyata.

Lebih lanjut, PGII juga ditegaskan harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi. Senada, Presiden Von der Leyen turut meyakini bahwa pertemuan PGII di sela KTT G20 ini dapat menjadi penentu situasi perekonomian dunia.

"Kami yakin kemitraan dapat menjadi penentu permainan karena dua alasan. Pertama, PGII tidak hanya menanamkan modal besarnya di infrastruktur, tetapi juga investasi pada kapasitas lokal mitra kami," ujar Von der Leyen.

Penguasa Surgawi Segala Alam

Profil 4 Perusahaan Farmasi******

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan empat perusahaan farmasi dan suplier bahan baku obat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Gagal Ginjal AkutProgresif Atipikal (GGAPA) yang menewaskan ratusan anak oleh polisi.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bareskrim Polri melakukan penyelidikan atas kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia belakangan ini.

"Bahwa PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical telah dilakukan proses penyidikan dan telah ditetapkan tersangka," ujar Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers, Kamis (17/11).

Dikutip dari berbagai sumber, berikut profil empat perusahaan farmasi tersangka gagal ginjal akut tersebut.

1. PT Yarindo Farmatama

PT Yarindo Farmatama merupakan anak perusahaan dari Fahrenheit. Dikutip dari situs resmi Fahrenheit, krisis 1998 di Indonesia menyebabkan pergeseran kebutuhan pasar dari generik bermerek ke pasar yang lebih rendah.

Melihat peluang tersebut, Fahrenheit memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan manufaktur bernama PT Yarindo Farmatama. Dalam kurun waktu lima tahun sejak berdiri, Yarindo Farmatama mencatat pertumbuhan lebih dari 50 persen per tahun.

Sementara, berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, PT Yarindo Farmatama berlokasi di Jl. Modern Industri IV Kav. 29, Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Ditilik dari situs resmi BPOM, ada 184 produk yang terdaftar atas nama PT Yarindo Farmatama atau Yarindo Farmatama. Izin terbit obat-obat tersebut sudah dikeluarkan sejak 2015. Ada yang berbentuk kapsul, tablet, hingga cair.

[Gambas:Video CNN]

2. PT Universal Pharmaceutical (Unipharma)

PT Universal Pharmaceutical Industries alias Unipharma merupakan perusahaan farmasi yang berlokasi di Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Unipharma sebenarnya adalah perusahaan yang berasal dari Suriah.

Berdasarkan informasi dari situs resmi perusahaan, Unipharma adalah perusahaan keluarga terbatas yang berdiri pada 1990 berdasarkan Undang-Undang Investasi Suriah Nomor 10. Kantor pusat perusahaan farmasi ini ada sekitar 15 kilometer dari Damaskus, di Jordan Highway, Suriah.

Unipharma sanggup memproduksi sekitar 25 juta unit obat per tahun. Sementara, kapasitas produksi tahunan penuhnya mencapai 80 juta unit. Mereka mengekspor produknya ke beberapa negara Arab, Asia, dan Afrika di mana perusahaan cabang mereka terdaftar.

Dilihat dari situs BPOM, ada 17 obat yang terdaftar atas nama PT Universal Pharmaceutical Industries atau Universal Pharmaceutical Industries. Daftar obat tersebut sudah berizin sejak 2019, meliputi bentuk tablet, kapsul, dan sirop.

3. PT Afi Farma

Dikutip dari situs resmi perusahaan, PT Afifarma didirikan pada 1985 di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan farmasi ini menjual produk konsumen dan obat-obatan herbal.

Pada 2014, PT Afifarma telah memproduksi 98 produk farmasi dan diproyeksikan akan meningkatkan dan memperluas lini produksi guna mendukung sistem jaminan sosial nasional Indonesia.

Per tahun, PT Afifarma memiliki kapasitas produksi 18 miliar tablet, 200 juta botol sediaan cair, 1 miliar kapsul, serta 50 juta tube sediaan semi padat.

Berdasarkan data BPOM, ada 7 obat yang terdaftar atas nama Afi Farma. Izin edar tersebut sudah terbit sejak 2015 dengan dua bentuk sediaan, yakni serbuk dan cair.

4. CV Samudera Chemical

CV Samudera Chemical merupakan pemasok bahan baku kepada PT Afi Farma. Mereka dianggap sengaja tidak melakukan pengujian bahan tambahan Propilen Glikol (PG) yang ternyata mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) melebihi ambang batas.

Sebelumnya, Bareskrim Polri memburu keberadaan pemilik perusahaan pemasok atau supplier CV Samudera Chemical yang diduga mengoplos bahan baku obat sirop dengan etilen glikol (EG) pemicu gagal ginjal akut.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan pencarian dilakukan karena pemilik CV Chemical Samudera berinisial E tersebut urung memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik pada Rabu (9/11) lalu.

Panggilan pemeriksaan dikeluarkan saat penyidik menggeledah kantor CV Samudera Chemical yang terletak di wilayah Depok, Jawa Barat.

CV Samudera Chemical disangkakan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Pasal 60 angka 4 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Pasal 197 Jo Pasal 106 Jo Pasal 201 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Jo Pasal 8 Ayat (3) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 55 dan/atau pasal 56 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

Pemilik Lapangan Golf Bogor Bantah Aset Disita BLBI Milik Besan Setnov******

Kuasa Hukum PT Bogor Raya Development (BRD) Leonard Arpan Aritonang menegaskan lapangan golf dan properti yang disita Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)tidak terkait utang obligor Setiawan Harjono, besan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dan saudaranya Hendrawan Harjono.

Lapangan golf dan properti di Bogor tersebut bagian dari BRD yang saat ini sepenuhnya dimiliki asing.

Gugatan yang dimenangkan itu disampaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Leonard menilai putusan PTUN Bandung ini membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan cek dan ricek kebenaran aset yang disita lebih detail. Selain itu, ini juga menjadi bukti nyata bahwa aset PT BRD tidak ada kaitannya dengan BLBI.

"Jadi bidang-bidang tanah klien kami bukanlah aset dari obligor BLBI dan tidak terkait dengan obligor BLBI mana pun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/11).

Dengan hasil putusan ini, maka PTUN Bandung memerintahkan kepada Satgas BLBI membatalkan penyitaan aset itu yang dilakukan pada pertengahan tahun lalu.

"Menyatakan batal keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa pencatatan blokir terhadap bidang tanah 1-274," demikian bunyi putusan PTUN Bandung.

Sebelumnya, Satgas BLBI memang menyita tanah dengan total luas 89,01 hektare (Ha) di Bogor pada Juni 2022. Penyitaan dilakukan karena Satgas meyakini aset itu milik obligor BLBI duo Harjono.

Penyitaan dilakukan terkait utang dana BLBI Harjono bersaudara kepada negara sebanyak Rp3,57 triliun.

Aset yang disita berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama PT Bogor Raya Development dan anak usahanya PT Bogor Real Estatindo.

Di atas tanah yang disita itu berdiri perumahan, padang golf, hingga beberapa hotel.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

1.130 Ton Biji Kakao Sumut Diekspor ke Malaysia******

Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Belawan mencatat ekspor1.130 ton biji kakaoasal Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama Januari - November 2022 dengan nilai Rp 39,6 miliar.

Ekspor dilakukan ke ke Malaysia.

"Berdasarkan data pada sistem perkarantinaan, IQFAST Karantina Pertanian Belawan memfasilitasi ekspor biji kakao tersebut sebanyak 1.130 ton. Ekspor biji kakao ini mampu bersaing di pasar global," kata Kepala Karantina Pertanian Belawan, Andi PM Yusmanto, Kamis (17/11).

"Biji kakao ini diekspor ke Malaysia. Keberhasilan ini menjadi bukti kerja keras petani sub sektor perkebunan serta dukungan pemerintah daerah dalam membangun pertanian yang baik, sehingga ekspor kakao biji terus meningkat," urainya.

Masih menurut Andi, pihaknya secara rutin melakukan pendampingan kepada pelaku usaha pertanian dengan memberikan bimbingan teknis pemenuhan persyaratan sanitari dan fitosanitari, SPS measure, sesuai yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

[Gambas:Video CNN]

"Hal ini dilakukan untuk memastikan produk pertanian dapat diterima di negara tujuan," ujarnya.

Dia menambahkan kakao ini banyak dibudidayakan di daerah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Nias Selatan.

"Berdasarkan data BPS, luas lahan kakao di Sumut seluas 35,696 hektare, sehingga sangat potensial untuk peningkatan ekspor kakao," urainya.

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Bambang memberi apresiasi kepada petani sub sektor perkebunan yang turut serta mendukung Gerakan Tiga Kali ekspor (Gratieks) sehingga komoditas pertanian Sumut meningkat.

"Meningkatnya ekspor kakao biji dan mampu bersaing di pasar global ini harus dipertahankan, mengingat negara tujuan memiliki persyaratan teknis yang ketat," pungkasnya. 

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Buruh Banten Bantah 3 Perusahaan Bakal Hengkang ke Jateng******

Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Banten Septo Kalnadi yang mengatakan ada tiga perusahaan besar akan hengkang dari Banten ke Jawa Tengah (Jateng) pada 2023.

Ketiga pabrik yang dimaksud yakni PT Nikomas Gemilang, PT Parkland World Indonesia (PWI) serta PT KMK Global Sport.

"Karena statmenttersebut kami menilai tidak berdasar, kemudian juga tidak sesuai fakta," ujar Ketua DPD SPN Banten Intan Indria Dewi melalui selulernya, Selasa (15/11).

Menurut Intan, perusahaan yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja itu tidak hengkang dari Banten, melainkan memperluas bisnisnya ke daerah lain alias ekspansi.

Perusahaan juga menyerap tenaga kerja baru di sejumlah daerah. PT Nikomas Gemilang, sambung Intan, juga memperluas pabriknya hingga keluar negeri.

"Tidak ada wacana untuk hengkang dari Banten, kalaupun ada dibuka perusahaan di luar Banten, itu salah satu untuk pengembangan perusahaan, ekspansi," terangnya.

Buruh meminta Kadisnaker tidak membuat gaduh pekerja dan iklim investasi di Banten. Menurut Intan, menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kondusivitas perekonomian di wilayah ujung barat Pulau Jawa.

Terlebih, pernyataan Septo dikeluarkan di tengah ramainya isu resesi ekonomi global yang kerap disampaikan oleh pemerintah pusat.

Karena pernyataan Septo, kata Intan, produktivitas dan semangat pekerja di Kabupaten Serang menurun. Pekerja juga dilanda keresahan.

"Kita kan sama-sama tahu di tengah maraknya isu resesi global, ada pernyataan pejabat publik yang memantik dan menambah keresahan, padahal tidak sesuai fakta," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.