game slot online paling gacor

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

LRT Batasi Kecepatan Agar Roda Tak Cepat Aus, Waktu Tunggu Lebih Lama******

Manajemen LRT Jabodebekmembatasi kecepatan kereta hingga 50 persen demi mengurangi gaya gesek antara rodadan rel. Hal ini dilakukan supaya kepingan roda LRT tak cepat aus.

"Pembatasan kecepatan adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi keausan roda kereta," ucap Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardojo kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/10).

Kuswardojo menuturkan saat ini pihaknya pun telah melakukan perawatan pada sejumlah trainset LRT. Ia mengatakan saat ini LRT hanya mengoperasikan 9 dari 16 trainset yang ada.

"Operasional LRT saat ini memang mengurangi jumlah perjalanan dikarenakan sebagian trainset (rangkaian kereta) yang ada harus melakukan perawatan pembubutan roda sehingga tidak dapat kami operasikan untuk memastikan keamanan dalam operasionalnya," ucap Kuswardojo seperti dikutip dari detik.com.

Ia mengatakan 7 rangkaian kereta LRT masuk bengkel untuk perawatan roda sejak kemarin. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut hingga kapan 7 rangkaian kereta LRT itu selesai perbaikan.

Menurutnya, roda kereta yang aus tersebut perlu dilakukan perawatan dengan pembubutan.

"Roda sebagian kereta sudah mengalami keausan yang harus dilakukan pembubutan untuk menjadikan kondisi roda menjadi sesuai dengan aturan keselamatan operasional KA," ucapnya.

Kuswardojo menyebut dengan pengurangan jumlah perjalanan kereta mengakibatkan waktu kedatangan dan keberangkatan dari stasiun menjadi semakin lama. Alhasil, waktu operasional kereta pun diatur menyesuaikan jam sibuk dan jam non-sibuk.

"Untuk headway di jam sibuk 30 menit dan di jam non sibuk, jam 10.00-15.00 keberangkatan kami kurangi dan diatur waktu keberangkatan menjadi 60 menit," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Orang suci pertama sepanjang masa

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Hunyuan Wuzong

Profil dan Sepak Terjang Rosan, Ketua Tim Kampanye Prabowo******

Rosan Roeslani resmi didapuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Penunjukan ini diketahui saat Prabowo menyampaikan pidato menjelang mendaftarkan diri menjadi calon presiden ke KPU pada Rabu (25/10). Rosan didampingi  Bahlil Lahadalia sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional.

Rosan dan Bahlil merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo alias ayah Gibran. Namun, Rosan baru masuk ke kabinet pada Juli 2023 lalu.

Ia kemudian menduduki posisi wamen BUMN II usai Kartika Wirjoatmodjo dipindah menjadi wamen BUMN I.

Bagaimana sepak terjangnya?

Rosan adalah jebolan Management, General Business, and Finance di Oklahoma State University Amerika Serikat. Ia kemudian meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dan Master of Arts (MA) di Antwerpen Europe University dengan predikat cumlaude.

Meski baru masuk kabinet Jokowi, Rosan punya karier yang mentereng. Ia pernah menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2015-2020.

Rosan juga berstatus Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ia dilantik Jokowi sebagai dubes pada 25 Oktober 2021.

Ia juga pernah menjabat sebagai presiden komisaris dan komisaris independen PT Bumi Resources Tbk. Namun, Rosan mengundurkan diri karena dilantik Jokowi menjadi wamen BUMN.

Selain itu, Rosan berstatus pendiri dan presiden direktur PT Recapital Advisors, perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Ia juga pernah menjadi ketua Komite Investasi Recapital Asset Management (RCAM).

Teranyar, Rosan mendampingi Basuki Tjahaja Purnama di jajaran komisaris PT Pertamina (Persero). Ia kini berstatus wakil komisaris utama Pertamina, mendampingi Ahok yang merupakan komisaris utama.

"Iya betul (jadi wakomut Pertamina)," kata Rosan saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (27/7).

Ia ditetapkan sebagai wakomut Pertamina dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Ketetapan ini tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

Cerita Amran soal Kronologi Jadi Mentan Lagi: Takdir Tak Tertukar******

Menteri Pertanian Amran Sulaimanbercerita soal kronologi dirinya ditunjuk kembali menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menuturkan baru diberitahu akan menjadi menteri pertanian pada Selasa (24/10) pukul 17.00 WIB oleh Jokowi.

"Baru kemarin sore jam 17.00. Baru aku tahu dan itu lah presiden kita," ucap Amran di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (25/10).

Amran menuturkan semua proses penunjukan dirinya itu serba cepat. Namun, ia yakin semua itu sudah menjadi takdir dirinya.

"Takdir tidak mungkin tertukar. Biarlah takdir berputar pada orbit sehingga kita menerima dengan baik apapun yang terjadi," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan pernah dipanggil oleh Jokowi pada September lalu. Namun, Amran mengatakan pertemuan itu tidak membahas soal pencalonan dirinya jadi menteri.

Menurutnya, pertemuan itu hanya diskusi terkait kondisi ekonomi.

"Waktu itu kami membahas potensi sumber daya alam kita khususnya Indonesia timur," ucap Amran.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

[Gambas:Video CNN]

Tidak di masa muda

Amran Ungkap PR Besar dari Jokowi Usai Dilantik Jadi Mentan Lagi******

Menteri Pertanian Amran Sulaimanmengungkapkan pekerjaan rumah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik, Rabu (25/10) pagi ini.

Amran mengungkapkan Jokowi meminta dirinya untuk meningkatkan produksi pertanian.

"Tingkatkan produksi," ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan).

Ia lantas menyinggung Indonesia pernah swasembada beras, jagung, dan bawang merah selama empat tahun hingga 2017 lalu.

Swasembada itu terjadi di masa kepemimpinan Amran atau periode pertama Jokowi.

Oleh karena itu, Amran pun ke depannya akan fokus pada pangan. Ia menyebut saat ini Indonesia mengimpor 3,5 juta ton.

Amran yakin bisa menekan impor itu di sisa kepemimpinannya dalam satu tahun ke depan.

"Kami tekan dulu ke titik nol. Insya Allah swasembada lagi. Bisa pasti. Manusia yang berhasil yang optimis," ucapnya.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

[Gambas:Video CNN]

Sarjana Shenwu

Amran Akan Lanjutkan Proyek Alsintan yang Tersangkut Korupsi Era SYL******

Menteri PertanianAmran Sulaiman bakal melanjutkan proyek di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang pernah terseret dugaan kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Semula, proyek tersebut sempat dibatalkan oleh Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi. Saat itu, Arief meminta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Ali Jamil untuk merinci semua pemanfaatan Alsintan dengan tepat.

Menanggapi hal tersebut, AMran mengatakan akan membuka kembali proyek tersebut. Menurutnya, proyek itu harus lanjut karena petani membutuhkan.

Berdasarkan data yang Amran kantongi, alsintan di tingkat petani itu kurang. Ia menilai jika alsintan kurang, produksi pun bisa menurun.

Meski demikian, ia belum bisa merinci berapa jumlah alsintan yang akan diberikan. Namun, ia menyebut secara keseluruhan kemungkinan petani membutuhkan 50 ribuan unit traktor.

"Kita harus hitung berapa luas lahan kita, karena pertanian modern itu tidak bisa dihindari. Nggak bisa lagi mengandalkan bahwa dikelola dengan tradisional seperti kelola pakai sapi dan sebagainya, itu tertinggal," ucap Amran.

Sebelumnya, Arief meminta jajaran Kementan untuk mereview ulang proyek alsintan. Hal tersebut dilakukan guna 'membersihkan' proyek dari bumbu korupsi.

"Ada waktu untuk mereview itu semua. Mulai dari kualitas, harganya, cara bertransaksi. Kalau boleh semua masuk e-katalog, jadi Bapak (Ali Jamil) tidak usah nego-nego lagi. Tidak ada," kata Arief beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]